• 1. Menyatakan Terdakwa Slamet Rianto alias Bolang Bin Marto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Slamet Rianto alias Bolang Bin Marto oleh karena itu dengan pidana penjara

  Bahwa Ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kota Tegal sejak tahun2005, dari lulusan : Lulus D3 Farmasi di Surakarta tahun 1996, Lulus S1Farmasi di Ubaya tahun 2000, Lulus Fakultas Apoteker UGM tahun 2001..

  Bahwa terdakwa dalam hal membawa, menyimpan, menjualdan/atau mengedarkan Obat / Pil tidak dapat dibenarkan karena bukanorang / tenaga yang mempunyai kewenangan dibidang sediaan farmasi,. Bahwa dengan adanya terdakwa bukan sebagai orang / tenagayang mempunyai kKewenangan dibidang sediaan farmasi, berarti sangatjelas bahwa orang / terdakwa tidak memiliki izin sSarana dan farmasi (tidakmemiliki ijin dalam menjual dan/atau mengedarkan sediaan farmasiseperti Obat/Pil tersebut,.

  dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap faktafakta sebagaiberikut :Bahwa terdakwa ditangkap petugas pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020jam 21.30 Wib. di Kel.

  yang memilikikeahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat,sehingga dapat dipastikan bahwa perbuatan Terdakwa sepanjang berkaitandengan tablet tersebut , tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 98 ayat (3) yangmengatur mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa

  Menyatakan Terdakwa Slamet Rianto alias Bolang Bin Martotersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yangtidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatifkedua;2.

• BB4542/2020/NPF berupa tablet kKemasan warna silver tersebut diatasadalah mengandung BROMAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (Empat)Nomor urut 7 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 05 tahun1997 tentang Psikotropika;Bahwa terdakwa FERI ANDRIAN Bin KAJAT dalam Menerima penyaluranpsikotropika tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang danterdakwa bukan merupakan pedagang besar farmasi, Apotik, Saranapenyimpanan sediaan farmasi, Rumah sakit atau lembaga penelitian ataupendidikan,

  Brebes;Bahwa pada saat ini ahli bekerja sebagai Apoteker di seksi farmasi, makanandan minuman, dan perbekalan kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Brebes;Bahwa Jenjang pendidikan terakhir Ahli mendapat gelar S2 ilmu farmasisejak tahun 2017, keluaran Univeristas Gajah Mada Yogyakarta, menjadiApoteker muda seksi farmasi, makanan minuman, dan perbekalan kesehatandinas Kab.Brebes sejak bulan Januari 2010 hingga sekarang.

  Adapunjabatan terdakwa tersebut atas dasar Keputusan fungsional dari Bupati KabBrebes dan Kepala Dinas Kesehatan Kab Brebes, adapun tugas ahli selakutenaga seksi farmasi, makanan minuman, dan perbekalan kesehatan dinasKab.Brebes;Bahwa obat farmasi atau obat kesehatan tersebut terdiri dari Narkotika,psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas, obat bebas dan obatobattertentu ;Bahwa Alprazolam (nama generik) dan Lexzepam (nama paten) kandunganzat aktifnya Bromazepam berdasarkan Peraturan Menteri

  klinik dan rumah sakit, dengancara apotek, instalasi farmasi klinik dan rumah sakit memesan Obat kepadaDistributor/PBF resmi dengan surat pesanan khusus psikotropika yangditanda tangani oleh Apoteker, kemudian sesuai pesanan Apotek, instalasifarmasi klinik dan rumah sakit oleh Distributor resmi / PBF obat pesanandikirim langsung ke Apotek, instalasi farmasi klinik dan rumah sakit dan harusditerima oleh apoteker penanggung jawab, jika apoteker penanggung jawabberhalangan hadir penerimaan psikotropika

  Setelah diterima oleh Apotek,instalasi farmasi klinik dan rumah sakit, psikotropika tersebut tersebutdisimpan dalam wadah asli dari produsen, di dalam lemari khususpsikotropika Lemarinya harus mempunyai 2 (dua) buah kunci yang berbeda,satu kunci dipegang oleh Apoteker Penanggung Jawab dan satu kuncilainnya dipegang oleh pegawai lain yang dikuasakan;Bahwa dalam pengolahan, peracikan dan peredaran di Fasilitas PelayananKefarmasian seperti Apotek, instalasi farmasi klinik dan rumah sakitmengeluarkan

• MENGADILI:

  1. Menyatakan Terdakwa RIYAN ARRAHMAN Als PUYENG Bin MAMIK SLAMET RIYANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan obat atausediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu dan Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan oleh Undang undang sebagaimana dalam dakwaankomulatif kesatu alternatif

  Dan berdasarkan PeraturanPemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yangdimaksud dengan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dankewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian adalah Apoteker yangdalam pelaksanaannya bisa dibantu oleh Apoteker Pendamping dan/atautenaga teknis kefarmasian yang terdiri dari Sarjana farmasi, D3 Farmasi,Asisten Apoteker yang bekerja di fasilitas distribusi (Pedagang BesarFarmasi) atau fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, Rumah Sakit, Klinik)yang

  Harus memiliki izin dari instansi terkait untuk mendistribusikan obat.Sarana berijin tersebut antara lain Pedagang Besar Farmasi (PBF) danfasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, Rumah Sakit, BalaiPengobatan/Rumah Bersalin) yang mempunyai izin dari Instansi terkait.b. Harus mempunyai Apoteker Penanggungjawab Bahwa ahli menerangkan bahwatTrihexyphenidyl adalah merupakanobatuntuk penyakit Parkinson.

  Yang mempunyai kKewenangan menyimpan psikotropika adalahpabrik obat, sarana distribusi farmasi dan pelayananan kesehatan yangsudah memiliki izin, seperti Pedagang Besar Farmasi, sarana penyimpanansediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, Puskesmas, BalaiPengobatan.Bahwa ahli menerangkan bahwaYang diperbolehkanmenyalurkan/menyerahkan psikotropika adalah sarana distribusi farmasi danpelayanan kesehatan yang sudah mempunyai izin sarana penyaluranpsikotropika dari kemkes atau dinas terkait dan

  mempunyai penanggungjawab apoteker, seperti PBF ( Pedagang Besar Farmasi), rumah sakit,puskesmas dan apotek penyerahan psikotropika dilakukan berdasar suratpesanan atau. resep dokter.

  Pabrik obatkepadapedagang besarfarmasi,apotek,saranapenyimpanansediaanfarmasiPemerintah,rumahsakit,danlembagapenelitiandan/ataulembagapendidikan.Pedagang besar farmasi kepadapedagang besar farmasi lainnya,apotek,saranapenyimpanansediaanfarmasiPemerintah,rumahsakit,danlembagapenelitiandan/ataulembagapendidikan. Saranapenyimpanan sediaan farmasi Pemerintan kepada rumah sakit Pemerintah,Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Wnopuskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.

• adalah tenagakefarmasian yang dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasianmenerapkan standar profesi yang dibuktikan dengan zurat izin praktik;Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan tenaga kefarmasian adalahterdiri dari Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang terdiri dariSarjana Farmasi , Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan tenaga besarfarmasi/Asisten Apoteker;halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN KlkBahwa menurut Ahli obat yang diedarkan oleh Terdakwa yakniCharnophen/Zenith tersebut

  Utuh (DPO) yangsebelumnya dititipkan sementara kepada Terdakwa, dimana dari perbuatanTerdakwa yang meletakkan obat farmasi jenis charnophen/zenith milik Sdr.

  , pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah;Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukankegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkandengan keempat pasal di atas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yangberwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotikahanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar

  farmasi,dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkanizin dari menteri, sedangkan diluar ketentuan tersebut adalah bertentangandengan UndangUndang atau Peraturan yang disebut juga sebagai melawanhukum;Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada saatpenangkapan dan dilakukan penggeledahan, Terdakwa kedapatan telah memilikiobat jenis Charnophen/Zenith sekitar 3.400 (tiga ribu empat ratus) butir yangsaat itu ditemukan di samping kasur yang terbungkus dengan

  kantong kertasmerk Kuevit warna putin serta obat Seledryl sekitar 12.240 (dua belas ribu duaratus empat puluh) butir yang saat itu ditemukan di dalam kamar Terdakwatepatnya dalam lemari yang terobungkus dengan plastik hitam, dan atasditemukannya obat farmasi yang salah satunya yakni Charnophen/ZenithTerdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa bukan seorangpasien yang berhak atas kepemilikan/ditemukannya obat farmasi yangmengandung kandungan Narkotika Golongan , selain itu Terdakwa

• Bahwa benar, terdakwa bukan seorang dokter, apoteker, tidakmemiliki apotek dan terdakwa juga tidak memiliki keahliankhusus/riwayat pendidikan di bidang farmasi.

  Keterangan ahli dibacakan sesuai dengan BAPyang dibuat penyidik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa benar,ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan KabupatenWonosobo sebagai Staf bagian Farmasi dan perbekalan kesehatan.Bahwa benar, tuga spoko ahli adalah sebagai pengelola kebutuhanfarmasi untuk puskesmas dan rumah sakit negeri Kab.

  Bahwa benar, orang yang tidak mempunyai keahlian riwayat pendidikandibidang farmasi memperjualbelikan riklona tidak boleh dan orang yangtidak sakit juga tidak boleh mengkonsumsi riklona karena melanggaraturan. Bahwa benar, riklona memenuhi standar atau persyaratan formakopeIndonesia dan terdaftar pada departemen yang bertanggungjawab dibidang kesehatan.

  Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, saranapenyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit dan lembagapenelitian an/atau lembaga pendidikan.2. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya,apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit,dan lembaga penelitian an/atau lembaga pendidikanHalaman 23 dari 29 Putusan Nomor57/Pid.Sus/2016/PN Wsb3.

  Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakitPemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah;Menimbang, bahwa Penyerahan Psikotropika dalam rangkaperedaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 hanya dapat dilakukanoleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal14 UU RI NO. 5 Tahun 1997 tentang PSIKOTROPIKA) ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangantelah ternyata bahwa terdakwa DENI FERRYANTO Al.

• MENGADILI:

  1. Menyatakan terdakwa ASRANI Bin YUSRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena

• 633 (enam ratus tiga puluh tiga) butir obat sediaan farmasi jenis Dextro.
• 1 (satu) buah dompet warna hitam.
• 1 (satu) buah dompet warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

• Uang tunai sebesar Rp. 1.035.000,- (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

1. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Menyatakan terdakwa ASRANI Bin YUSRI terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 197 UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalamDakwaan Alternatif Kedua Primair;2.

Menyatakan barang bukti berupa : 139 (Seratus tiga puluh sembilan) butir obat yang di duga mengandungcarisoprodol (Narkotika). 633 (enam ratus tiga puluh tiga) butir obat sediaan farmasi jenis Dextro. 1 (satu) buah dompet warna hitam. 1 (satu) buah dompet warna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan. Uang tunai sebesar Rp. 1.035.000, (Satu juta tiga puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.4.

Perbuatantersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa berawal ketika saksi FAHRUL RAJI, saksi RIZKY MAULANARAMADHAN dan saksi EDWIN CAHYA SAPUTRA mendapatkan informasidari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa telah mengedarkan obatsediaan farmasi jenis carnophen dan dextro di Desa Samuda KecamatanDaha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah mendapatkaninformasi tersebut lalu para saksi serta rekan yang lainnya langsungmendatangi tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat

Menyatakan terdakwa ASRANI Bin YUSRI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanHalaman 25 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kgnyang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 197 UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatandalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair;.

Menetapkan barang bukti berupa : 139 (Seratus tiga puluh sembilan) butir obat yang di duga mengandungcarisoprodol (Narkotika). 633 (enam ratus tiga puluh tiga) butir obat sediaan farmasi jenis Dextro. 1 (Satu) buah dompet warna hitam. 1 (satu) buah dompet warna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan. Uang tunai sebesar Rp. 1.035.000, (Satu juta tiga puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara..

• BASUKI Bin HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;3.

  DusunTengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri TamiangLayang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut : Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan informasi darimasyarakat bahwa di tempat tersebut di atas, sering terjadi transaksi jual beli obatDextrometorfan

  yangtidak dapat diperjual belikan lagi karena obat tersebut telah dicabut izinedarnya oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Kepala Badan PengawasObat dan Makanan (BPOM) RI Nomor : HK.04.1.35.07.13.3885 tanggal 24Juli 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang MengandungDextromethorpan Sediaan Tunggal ;Bahwa benar obat jenis Carnophen (Zenith) merupakan sediaan farmasi yangtidak dapat diperjual belikan lagi karena obat tersebut telah dicabut izinedarnya oleh pemerintah melalui Surat Keputusan

  Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi danatau Alat Kesehatan ;3. Unsur yang Tidak Memiliki Izin Edar ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad.1.

  Unsur yang Tidak Memiliki Izin Edar ;Menimbang, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar (Vide Pasal 106 ayat (1) Undangundang RINomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;Menimbang, bahwa pemerintah berwenang mencabut izin edar danmemerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatanyang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhipersyaratan mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan ;Menimbang, bahwa dari fakta

  BASUKI Bin HERMAN telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAKMEMILIKIIZIN EDAR ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu denganpidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sebesarRp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jikapidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan ;3.

• MENGADILI:

  1. Menyatakan Terdakwa FAZIA ATMA JAYA Bin SISWANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAZIA ATMA JAYA Bin SISWANTO dengan pidana penjara selama

  Menyatakan Terdakwa FAZIA ATMA JAYA Bin SISWANTO terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatansebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;2.

  Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksuddalam Pasal 106 ayat (1);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

  farmasi; Bahwa dalam mengedarkan obat keras jenis Double L (LL) Terdakwatidak memiliki ijin edar dari pejabat yang berwenang; Bahwa terhadap barang bukti berupa pil berlogo EE sebanyak 200 (duaratus) butir yang dikemas dalam 2 (dua) bungkus plastic klip transparan,disisinkan sebanyak 2 (dua) butir untuk pemeriksaan laboratoriskriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisHalaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN KpnKriminalistik No.

  dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, mengedarkan/menjualobat keras tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakimmenyimpulkan Terdakwa telah mengerti bahwa untuk mengedarkan sediaanfarmasi in casu haruslah menggunakan izin edar, namun Terdakwamenyimpangi ketentuan tersebut dengan tetap menjual atau mengedarkansediaan farmasi tersebut tanpa izin edar, hal inilah

  Menyatakan Terdakwa FAZIA ATMA JAYA Bin SISWANTO tersebutdiatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana "MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKIIZIN EDAR sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;2.

• MENGADILI:

  1. Menyatakan terdakwa DWI JUNIAWAN WINARKO BIN AHMAD SUNOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam Dakwaan Primair Kesatu dan Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI JUNIAWAN WINARKO BIN

  Blimbing Kota Malang atau setidaktidaknya di tempat lainyang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Malang dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaaan farmasi dan/atau alatkesehatan dengan cara menjual tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil dimanatermasuk dalam Daftar Obat Keras (berdasarkan hasil pemerikaan darilaboratorium forensik POLRI Cabang Surabaya) kepada orang lain yang tidakmemiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 yang dilakukandengan cara sebagai berikut

  Blimbing KotaMalang karena Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan narkotika Gol. jenisganja;Selanjutnya ditemukan juga sediaan farmasi berupa tablet warna putihberlogo LL (pil koplo) sebanyak 1 (Satu) bekas bungkus rokok ares yang berisi 1(satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) tik/oungkus kertas rokok berisi @8 (delapan)butir pil warna putin berlogo LL dan 1 (satu) plastik klip berisi 8(delapan)tik/oungkus kertas rokok berisi @ 8 (delapan) butir pil warna putihberlogo LL di atas kaleng tempat bubuk

  kopi yang ada di dalam pos satpam;Bahwa sediaan farmasi tsb adalah milik saksi RIFTIAN APRILIYANPRADANA yang saksi beli dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret2019 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di pos satpam Perum Grand PesonaJalan LA.