Ditemukan 11435 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Putus : 17-02-2015 — Upload : 26-03-2015
Putusan PN CIBINONG Nomor 769/Pid.B/2014/PN Cbi
Tanggal 17 Februari 2015 — Pidana -Agus Sutomo alias Gondrong bin Warsid (alm)
3124
  • Dul Als Anwar (dpo) yang tinggal di Desa Tlajung Udik karenasaksi tidak kenal dengan pembeli besi yang jumlahnya banyak/partai besar ;Bahwa sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) menanyakan kepada saksi mintanya/harganya berapa? Oleh saksi diberitahukan bahwa besi yang akan dijualtersebut banyaknya satu truk, saksi tidak tahu berapa, lalu sdr. H.
Putus : 10-03-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN KENDARI Nomor 323/Pid.B/2010/PN.Kdi.
Tanggal 10 Maret 2011 — Drs. H. LA ODE ATE, Sm.Hk.
12749
  • Propinsi Jawa Barat maka setelah tiba diJakarta, terdakwa tidak berangkat ke Bandung Jawa Barat,padahal dalam kenyataannya terdakwa mengikuti kegiatanKonvensi Partai Golkar di Jakarta tahun 2004 yang bukankegiatan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaktidaknya tidak menggunakan biaya yang telah diterimanyasesuai dengan peruntukkannya.Sebagai pertanggung jawaban penggunaan uang danpelaksanaan studi banding ke Jawa Barat, maka Tim Pendampingyang sampai ke Bandung Jawa Barat telah membuat laporanPelaksanaan
Putus : 26-11-2014 — Upload : 16-12-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 127 /Pdt.G/2014/PNPlg
Tanggal 26 Nopember 2014 —
495
  • harus ditolak.DALAM POKOK PERKARA :Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalahsebagaimana dalam surat gugatan Pengugat yang pada pokoknya mendalilkan :Bahwa pada tanggal 24 September 2012 Penggugat mendapat telepon dariTurut Tergugat sebagai Ketua Bidang Media dan Marketing Tim PemenanganTergugat dalam PEMILUKADA Kota Palembang. mengatakan bahwa Tergugat memerlukan uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk TurutTergugat IV untuk biaya pengurusan administrasi Partai
Register : 09-08-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 67/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penggugat:
MUHAJIRIN, H.I, ST.
Tergugat:
PEMERINTAH KOTA BIMA
9062
  • 11 tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil:: PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:Pasal 250Pasal 266a.melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun1945;dipidana dengan pidana penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukantindakpidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatandan/atau pidana umum;menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Register : 08-10-2014 — Putus : 11-03-2015 — Upload : 31-03-2015
Putusan PN PEMALANG Nomor 32/Pdt.G/2014/PN Pml
Tanggal 11 Maret 2015 — 1. WINDA WIDYAWANTI, 2. MUHIDAYATI 3. PT. Bank Mega Syariah, Tbk, Unit Pemalang 4. EDI PUJIARTO 5.Pemerintah RI.Cq, Kepala Kantor Pertanahan Pusat di Jakarta, Cq, Kepala Kantor Pertanahan Provinsi Jawa Tengah, Cq, Kepala kantor Pertanahaan (BPN) kabupaten Pemalang
10247
  • yangpemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan denganposisi para pihak ;Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut danbertindak sebagai penggugat;Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalampenyelesaian, disebut dan berkedudukan sebagaiTergugat;Dengan demikian, ciri yang melekat pada gugatan perdata;Permasalahan hukum yang diajukan ke Pengadilanmengandung sengketa;Sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurangdiantara dua pihak;Berarti gugatan perdata bersifat partai
Putus : 12-01-2011 — Upload : 24-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1210 K/Pdt/2010
Tanggal 12 Januari 2011 — ANDI WIDJAJA vs. PT. lDEE MURNI PRATAMA, DKK
5040 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Wee Mumi Pratama/PenggugatRekonvensi serta tercorengnya reputasi dan nama baik Penggugat Rekonvensi llterlebih Penggugat Rekonvensi Il yang saat ini adalan Ketua Umum PariPengusaha dan Pekerja indonesia yaitu Partai yang terpilih sebagai peserta PemiluNomor 3 konsentrasinya terpecah akibat perouatan Tergugat Rekonvensi yangsemuanya menurut hukum dapat dimintakan penggantiannya dalam bentuk uangtunai, jumlahnya sebesar Ro 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) ;Bahwa untuk menjamin agar putusan
Register : 11-09-2017 — Putus : 01-02-2018 — Upload : 12-02-2019
Putusan PA SENGKANG Nomor 721/Pdt.G/2017/PA.Skg
Tanggal 1 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
1313
  • ., Pemohonwajib membuktikan dalildalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon danTermohon pun wajiod membuktikan dalildalil bantahannya sebagaimana telahterungkap di persidangan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti tersebut Majelis Hakimmemberikan pertimbangan sebagai berikut: bahwa bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) tersebut bersifat partai,dibuat oleh atau
Register : 07-08-2018 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 87/PDT/2018/PT.PLG
Tanggal 26 September 2018 — TRI SURTAMI LAWAN - PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.KANTOR CABANG BATURAJA - PRASONY
5431
  • Kegiatan menjadi anggota partai politik9.2. Kegiatan politik praktis9.3. Kegiatan bisnis9.4.
Putus : 02-12-2019 — Upload : 05-01-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 379 PK/Pid.Sus/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG
385319 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Muladi, SH. selaku Ketua dan IdrusMarham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel birubertuliskan diterima oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 1 April2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Kejaksaan Agung RIperinal Surat dari DPP Partai Golkar Nomor B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanPenundaan Eksekusi dan Nomor B110/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Dukungan Kembali dengantujuan Jaksa Agung RI yang diterima oleh Risty;1
Putus : 07-11-2013 — Upload : 12-11-2013
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 10/ Pid.Tipikor/2013/PT.MALUT
Tanggal 7 Nopember 2013 — DRS. RUSDAN T. HARUNA, M.Si
17482
  • .; Bantuan sosial kepada Partai Politik sebesar Rp. 400.000.000.2. Dana untuk Tunjangan bendahara sekabupaten halmahera Timur sebesar Rp.232.200.000,3. Uang Persedian yang merupakan saldo awal kas tahun 2010 sebesar Rp. 843.000.000;Bahwa terdakwa selaku pengguna anggaran selalin mengelola danadana yangbersumber dari APBD juga mengelola danadana yang bersumber dari penerimaan daerahantara lain berupa pajakpajak atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan.
Register : 18-06-2021 — Putus : 01-11-2021 — Upload : 05-11-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 53/G/2021/PTUN.MDN
Tanggal 1 Nopember 2021 — Penggugat:
TIKA LESTARI
Tergugat:
1.KEPALA DESA AEK LOBA AFD I KECAMATAN AEK KUASAN ASAHAN
2.CAMAT KECAMATAN AEK KUASAN KABUPATEN ASAHAN
265116
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badanpermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakila RakyatRepublik Indonesia, Dewan perwakilan Daerah RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi atau DewanPerwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, dan Jabatan lain yangditentukan dalam peraturan perundang undangan;j. Ikut serta dan/atau terlihat dalam kampanye pemilihan umumdan/atau pemilihan kepala daerah;k.
Putus : 27-12-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2686 K/PDT/2009
Tanggal 27 Desember 2010 — PEMERINTAH NEGERI SALEMAN ; MASYARAKAT NEGERI HORALE
6657 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurangkurangnyadua pihak) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang ;b. Ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya ;C. Isi dan tanda tangan diakui ;Apabila syarat di atas telah dipenuhi maka sesuai ketentuan Pasal 1875KUH Perdata dan Pasal 288 RBG maka surat bukti P7, P8, P8A, P9,P9A, P10, P11 dan P12 telan memenuhi syarat formil dan materiilsehingga :a. Nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan kata otentik ;b.
Register : 18-12-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 30-01-2019
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 448/Pid.B/LH/2018/PN Gns
Tanggal 30 Januari 2019 — Penuntut Umum:
BALADHIKA SURENGPATI. SE.,SH.,MH
Terdakwa:
SUGITO Bin PAIMIN
45568
  • pidana jugadiharuskan dijatuhi pidana denda, oleh sebab itu selain pidana penjara yang akandijatunkan, maka terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidanadenda yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam putusan ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika dalam perkara ini motif utamaterdakwa hanyalah mencari keuntungan dengan cara menjual kembali BahanBakar Minya Oplosan dengan sedikit keuntungnan dan dalam melakukanperniagaan tersebut dilakukan terdakwa secara eceran (tidak dalam partai
Putus : 27-04-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2952 K/Pdt/2014
Tanggal 27 April 2015 — Ir. BAMBANG WISUDO VS YAYASAN PERGURUAN AL-IMAN, DKK
8544 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugat RekonvensiI/Tergugat Konvensi selaku pemilik yang sah karena PenggugatRekonvensi /Tergugat Konvensi tidak dapat melakukan tindakan hukumapapun atas 2 (dua) bidang tanah tersebut;Bahwa ternyata, tanopa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi selaku pemilik sah atas 2 (dua) bidang tanah tersebut, TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi pernah beberapa kali menyewakandan/atau mengontrakkan beberapa bagian atas tanah dan bangunantersebut kepada pihak ketiga lainnya seperti pada Partai
Register : 05-03-2013 — Putus : 23-10-2013 — Upload : 30-05-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 16/G/2013/PTUN.Mks
Tanggal 23 Oktober 2013 — Penggugat:
JOHNI MULYONO SASTRAH, dkk
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang
Intervensi:
Tahman Rauf Bin Abd. Rauf
9976
  • yang dapat digunakan dalam pengajuangugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (sesuai penggarisanPasal 53 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 JunctoUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan TataUsaha Negara, tetapi dalildalil/posita gugatan Penggugattersebut adalah masuk Materiale Sphere kewenanganPeradilan Umum In Casu Pengadilan Negeri untukmemeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa penuntutanhak/ perselisihanSurat Gugatan Penggugat salah alat (tidak memenuhi syaratformil karena partai
Putus : 23-10-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 395/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 23 Oktober 2017 — Tn. GATOT DWI SUKARNO, SH melawan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
7630
  • Bahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan olehPenggugat tidak sesuai dengan prinsip partai kontrak yangdigariskan oleh Pasal 1340 KUHPerdata (sebagaimana tercantumdalam bukunya M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdatatentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian danPutusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2004, Halaman439) sehingga gugatan Penggugat dapat dikatakan error inpersona;2.
Putus : 28-11-2011 — Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1578 K/Pdt/2011
Tanggal 28 Nopember 2011 — PEMERINTAH RI Cq. PERUM BULOG Cq. PERUM BULOG DIVRE SULAWESI TENGGARA vs ALWI LIE
98123 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perlawanan kurang pihak (exeptie plurium litis consortium);Bahwa sebagaimana yang dapat dilihat dan dibaca dalam suratperlawanan Pelawan, cukup jelas bahwa bentuk perlawanan yang diajukanbukan dalam bentuk Partai Verzet melainkan dalam bentuk DerdenVerzet, yaitu Perlawanan Pihak Ketiga ( I.c Alwi Lie sebagai Pelawan)terhadap pelaksanaan (sita eksekusi) putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung RI tanggal 27 Desember 2005 No. 556 PK/PDT/2002yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara perdata,
Register : 07-12-2016 — Putus : 24-07-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 862/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 24 Juli 2017 — R, SUHENDRA ISKANDAR, SE, Beralamat di Jalan Moch.Kahfi I, Komplek Town Hous, Jagakarsa-Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Syofyansori,SH & Partners berkantor di Jl.Letjen Suprapto No.504 J,Lt.III-Jakarta Pusat berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum dengan Nomor Register 3565/SK/HKM/XI/2016 tertanggal 06-12-2016 selanjutnya disebut sebagai -------------------------------PELAWAN ;
9660
  • Menimbang, bahwa akta pengakuan dengan jaminan dan surat k'membebankan Hak Tanggungan yang ditandatangani Pelawan, Istri Peledan Terlawan dihadapan Terlawan II adalah Akta Otentik yang bersifat psdimana syarat sahnya akta otentik yang bersifat partai tersebut harus memesyarat sebagai berikut :1.
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
1414476
  • Tentang : Peradilan Tata Usaha Negara
  • Hakim sebagai pegawai negeri,dilakukan oleh Menteri Kehakiman.Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak bolehmengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa TataUsaha Negara.Pasal 14Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara,seorang calon harus memenuhi syaratsyarat sebagai berikut :warga negara Indonesia;bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;setia kepada Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945;bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai
Putus : 30-06-2014 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 67/PDT.G/2013/PN.TPI
Tanggal 30 Juni 2014 — -SELLY (Penggugat) -AMINUDIN (Tergugat I) -ERMA (Tergugat II)
8313
  • adanya hutang Tergugat I sebesar Rp 300.000.000, ( tiga ratusjuta rupiah ) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 28 April 2011 yangdibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat I, sehingga dalil Penggugatmenarik Tergugat II dalam permasalahan ini adalah keliru sama sekali karenaTergugat II tidak termasuk pihak di dalam perjanjian tersebut sehingga tidakmempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dalam kasus yang diperkarakan ini.Tindakan Penggugat ini tidak sesuai dengan prinsip partai