Ditemukan 11435 data
31 — 24
Dul Als Anwar (dpo) yang tinggal di Desa Tlajung Udik karenasaksi tidak kenal dengan pembeli besi yang jumlahnya banyak/partai besar ;Bahwa sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) menanyakan kepada saksi mintanya/harganya berapa? Oleh saksi diberitahukan bahwa besi yang akan dijualtersebut banyaknya satu truk, saksi tidak tahu berapa, lalu sdr. H.
127 — 49
Propinsi Jawa Barat maka setelah tiba diJakarta, terdakwa tidak berangkat ke Bandung Jawa Barat,padahal dalam kenyataannya terdakwa mengikuti kegiatanKonvensi Partai Golkar di Jakarta tahun 2004 yang bukankegiatan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaktidaknya tidak menggunakan biaya yang telah diterimanyasesuai dengan peruntukkannya.Sebagai pertanggung jawaban penggunaan uang danpelaksanaan studi banding ke Jawa Barat, maka Tim Pendampingyang sampai ke Bandung Jawa Barat telah membuat laporanPelaksanaan
49 — 5
harus ditolak.DALAM POKOK PERKARA :Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalahsebagaimana dalam surat gugatan Pengugat yang pada pokoknya mendalilkan :Bahwa pada tanggal 24 September 2012 Penggugat mendapat telepon dariTurut Tergugat sebagai Ketua Bidang Media dan Marketing Tim PemenanganTergugat dalam PEMILUKADA Kota Palembang. mengatakan bahwa Tergugat memerlukan uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk TurutTergugat IV untuk biaya pengurusan administrasi Partai
MUHAJIRIN, H.I, ST.
Tergugat:
PEMERINTAH KOTA BIMA
90 — 62
11 tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil:: PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:Pasal 250Pasal 266a.melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun1945;dipidana dengan pidana penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukantindakpidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatandan/atau pidana umum;menjadi anggota dan/atau pengurus partai
102 — 47
yangpemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan denganposisi para pihak ;Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut danbertindak sebagai penggugat;Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalampenyelesaian, disebut dan berkedudukan sebagaiTergugat;Dengan demikian, ciri yang melekat pada gugatan perdata;Permasalahan hukum yang diajukan ke Pengadilanmengandung sengketa;Sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurangdiantara dua pihak;Berarti gugatan perdata bersifat partai
50 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wee Mumi Pratama/PenggugatRekonvensi serta tercorengnya reputasi dan nama baik Penggugat Rekonvensi llterlebih Penggugat Rekonvensi Il yang saat ini adalan Ketua Umum PariPengusaha dan Pekerja indonesia yaitu Partai yang terpilih sebagai peserta PemiluNomor 3 konsentrasinya terpecah akibat perouatan Tergugat Rekonvensi yangsemuanya menurut hukum dapat dimintakan penggantiannya dalam bentuk uangtunai, jumlahnya sebesar Ro 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) ;Bahwa untuk menjamin agar putusan
13 — 13
., Pemohonwajib membuktikan dalildalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon danTermohon pun wajiod membuktikan dalildalil bantahannya sebagaimana telahterungkap di persidangan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti tersebut Majelis Hakimmemberikan pertimbangan sebagai berikut: bahwa bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) tersebut bersifat partai,dibuat oleh atau
54 — 31
Kegiatan menjadi anggota partai politik9.2. Kegiatan politik praktis9.3. Kegiatan bisnis9.4.
385 — 319 — Berkekuatan Hukum Tetap
Muladi, SH. selaku Ketua dan IdrusMarham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel birubertuliskan diterima oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 1 April2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Kejaksaan Agung RIperinal Surat dari DPP Partai Golkar Nomor B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanPenundaan Eksekusi dan Nomor B110/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Dukungan Kembali dengantujuan Jaksa Agung RI yang diterima oleh Risty;1
174 — 82
.; Bantuan sosial kepada Partai Politik sebesar Rp. 400.000.000.2. Dana untuk Tunjangan bendahara sekabupaten halmahera Timur sebesar Rp.232.200.000,3. Uang Persedian yang merupakan saldo awal kas tahun 2010 sebesar Rp. 843.000.000;Bahwa terdakwa selaku pengguna anggaran selalin mengelola danadana yangbersumber dari APBD juga mengelola danadana yang bersumber dari penerimaan daerahantara lain berupa pajakpajak atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan.
TIKA LESTARI
Tergugat:
1.KEPALA DESA AEK LOBA AFD I KECAMATAN AEK KUASAN ASAHAN
2.CAMAT KECAMATAN AEK KUASAN KABUPATEN ASAHAN
265 — 116
Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badanpermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakila RakyatRepublik Indonesia, Dewan perwakilan Daerah RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi atau DewanPerwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, dan Jabatan lain yangditentukan dalam peraturan perundang undangan;j. Ikut serta dan/atau terlihat dalam kampanye pemilihan umumdan/atau pemilihan kepala daerah;k.
66 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurangkurangnyadua pihak) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang ;b. Ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya ;C. Isi dan tanda tangan diakui ;Apabila syarat di atas telah dipenuhi maka sesuai ketentuan Pasal 1875KUH Perdata dan Pasal 288 RBG maka surat bukti P7, P8, P8A, P9,P9A, P10, P11 dan P12 telan memenuhi syarat formil dan materiilsehingga :a. Nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan kata otentik ;b.
BALADHIKA SURENGPATI. SE.,SH.,MH
Terdakwa:
SUGITO Bin PAIMIN
455 — 68
pidana jugadiharuskan dijatuhi pidana denda, oleh sebab itu selain pidana penjara yang akandijatunkan, maka terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidanadenda yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam putusan ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika dalam perkara ini motif utamaterdakwa hanyalah mencari keuntungan dengan cara menjual kembali BahanBakar Minya Oplosan dengan sedikit keuntungnan dan dalam melakukanperniagaan tersebut dilakukan terdakwa secara eceran (tidak dalam partai
85 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat RekonvensiI/Tergugat Konvensi selaku pemilik yang sah karena PenggugatRekonvensi /Tergugat Konvensi tidak dapat melakukan tindakan hukumapapun atas 2 (dua) bidang tanah tersebut;Bahwa ternyata, tanopa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi selaku pemilik sah atas 2 (dua) bidang tanah tersebut, TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi pernah beberapa kali menyewakandan/atau mengontrakkan beberapa bagian atas tanah dan bangunantersebut kepada pihak ketiga lainnya seperti pada Partai
JOHNI MULYONO SASTRAH, dkk
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang
Intervensi:
Tahman Rauf Bin Abd. Rauf
99 — 76
yang dapat digunakan dalam pengajuangugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (sesuai penggarisanPasal 53 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 JunctoUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan TataUsaha Negara, tetapi dalildalil/posita gugatan Penggugattersebut adalah masuk Materiale Sphere kewenanganPeradilan Umum In Casu Pengadilan Negeri untukmemeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa penuntutanhak/ perselisihanSurat Gugatan Penggugat salah alat (tidak memenuhi syaratformil karena partai
76 — 30
Bahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan olehPenggugat tidak sesuai dengan prinsip partai kontrak yangdigariskan oleh Pasal 1340 KUHPerdata (sebagaimana tercantumdalam bukunya M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdatatentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian danPutusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2004, Halaman439) sehingga gugatan Penggugat dapat dikatakan error inpersona;2.
98 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perlawanan kurang pihak (exeptie plurium litis consortium);Bahwa sebagaimana yang dapat dilihat dan dibaca dalam suratperlawanan Pelawan, cukup jelas bahwa bentuk perlawanan yang diajukanbukan dalam bentuk Partai Verzet melainkan dalam bentuk DerdenVerzet, yaitu Perlawanan Pihak Ketiga ( I.c Alwi Lie sebagai Pelawan)terhadap pelaksanaan (sita eksekusi) putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung RI tanggal 27 Desember 2005 No. 556 PK/PDT/2002yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara perdata,
96 — 60
Menimbang, bahwa akta pengakuan dengan jaminan dan surat k'membebankan Hak Tanggungan yang ditandatangani Pelawan, Istri Peledan Terlawan dihadapan Terlawan II adalah Akta Otentik yang bersifat psdimana syarat sahnya akta otentik yang bersifat partai tersebut harus memesyarat sebagai berikut :1.
- Tentang : Peradilan Tata Usaha Negara
Hakim sebagai pegawai negeri,dilakukan oleh Menteri Kehakiman.Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak bolehmengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa TataUsaha Negara.Pasal 14Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara,seorang calon harus memenuhi syaratsyarat sebagai berikut :warga negara Indonesia;bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;setia kepada Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945;bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai
83 — 13
adanya hutang Tergugat I sebesar Rp 300.000.000, ( tiga ratusjuta rupiah ) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 28 April 2011 yangdibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat I, sehingga dalil Penggugatmenarik Tergugat II dalam permasalahan ini adalah keliru sama sekali karenaTergugat II tidak termasuk pihak di dalam perjanjian tersebut sehingga tidakmempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dalam kasus yang diperkarakan ini.Tindakan Penggugat ini tidak sesuai dengan prinsip partai