putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal22 Juni 2020 Nomor : 7/Pid.Sus/TPK/2019/PN Jkt.Pst, permintaan bandingtersebut telah diberitahukan / disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum,Penasihat Hukum Terdakwa I, Penasihat Hukum Terdakwa II masingmasing padatanggal 6 Juli 2020 ;Telah membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 3 Agustus 2020, dan memori banding dari Penasihat Hukum Iltertanggal 10 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Tipikor

No. 29/PID.SUSTPK/2020/PT.DKIKepaniteraan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13Agustus 2020 dan telah disampaikan/diserahkan kepada Terdakwa Terdakwa ;Telah membaca surat dari Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang ditujukan kepada Jaksa PenuntutUmum dan Terdakwa Terdakwa masingmasing tanggal 13 Agustus 2020, dantanggal 14 Agustus 2020 Nomor : W10U1/380/HN.05.VII.2020.03 yang telahmemberi kesempatan baik kepada Jaksa Penuntut Umum

Membebankan perkara kepada Para Terdakwa untuk membayar biayaperkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat bandingsebesar Rp. 7.500, (Tujuh ribu lima ratus rupiah);Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tipikor pada hari Senin tanggal 25 September 2020, olehkami : ACHMAD YUSAK,S.H.,M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis,HARYONO,S.H.,M.H., H.MOHAMMAD LUTHFI, S.H., M.H.,HakimHakimTinggi dan Dr.Hj.RENI HALIDA ILHAM MALIK S.H.,M.H. dan LAFADAKBAR,S.H.

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKIJakarta masingmasing sebagai HakimHakim Anggota, berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi DKI Jakarta tanggal 22 September 2020 Nomor 29/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding danputusan tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 diucapkanHalaman 55 Puts.

PRINT 1557/N.1.10/ Ft.1/ 09/2012 sejak tanggal 26 September 2012 s/d 15 Oktober2012 ;Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh tanggal 05 Oktober 2012, No. 27/Pen.Pid.Sus/2012/P.TipikorBNA sejak tanggal 05 Oktober 2012 s/d 03November 2012 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal24 Oktober 2012 No. 27/Pen.Pid.Sus/2012/P.TipikorBNA, sejak tanggal04 November 2012 s/d 02 Januari 2013 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal18 Desember 2012 No. 554/Pen.Pid

/2012/PT.BNA, sejak tanggal 03Januari 2013 s/d 01 Februari 2013 ;6 Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehtanggal 22 Januari 2013 No. 41/Pen.Pid/2013/PT.BNA, sejak tanggal 02Februari 2013 s/d 03 Maret 2013 ;Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : H.Burhanuddin, S.H..MH., dari Kantor Advokat HBURHANUDDIN, SH.

Sebagai Hakim Anggota I dan HAMIDIDJAMIL, SH., Hakim Ad Hoc TIPIKOR/Anggota II, dan putusan mana diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2013 olehMajelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh MUHARIRSYAH, SH. sebagai PaniteraPengganti. Dihadiri oleh NILAWATI, SH., MH. sebagai Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Banda Aceh dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.94Hakim Anggota I Hakim Ketua Majelisd.t.o d.t.oABU HANIFAH, SH., MH. H.

Untuk salinan yang samaPengadilan Negeri/Tipikor Banda AcehPanitera,ANWAR, SHNIP. 196304241982031002 Halaman 95 dari 95 halaman Putusan No.27/Pid.SUS/2012/P.TIPIKOR.BNA

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang, sejak tanggal 31 Januari 2012 s/d tanggal 29 Pebruari 20125. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang sejak tanggal 01 Maret 2012 s/d tanggal 29 April 20126. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 30 April 2012 s/d tanggal 29 Mei 20127.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 30 Mei 2012 s/d tanggal 28 Juni 2012Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu ZAINUDIN,SH dan ZAENAL ARIFIN, SH, MH, keduanya adalah Advokat pada KantorADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM ZAINUDIN, SH & REKAN berkantor di JI.Jendral Sudirman No. 163 B Blora, Jawa Tengah, berdasarkan Surat kuasa Khusustertanggal 2 Pebruari 2012. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTipikor Semarang;Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, tentangPenunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan ; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara ; Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;Telah...3)" Telah mendengar Keterangan Saksisaksi, Ahli, Keterangan Terdakwa sertaBarang Bukti yang diajukan dipersidangan ;# Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut

MH. dan LAZUARDI LUMBANTOBING, SH masingmasing HakimAd Hoc Tipikor selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2012oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh masing masing Hakim Anggota, dibantu oleh IRENE, A PRADATA, SHM.Hum selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh SALIMAN, SH sebagai ...126) 126 sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora serta dihadiri pula olehTerdakwa yang didampingi oleh Tim Penasihat

/Pid.SusTPK/2021/PT JAP(addressaatnorm), bahwa frasa setiap orang merupakan batasan pengertian ataudefinisi yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau pasalpasal berikutnya;Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 2012 tentang RumusanHukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman PelaksanaanTugas bagi Pengadilan di dalam Lampiran bagian Tindak Pidana Khusus butir 1.bdalam analisis tentang gugurnya dakwaan Primair terkait unsur setiap orangsebagaimana dimaksud Pasal 2 UU Tipikor

karena dikaitkan dengan kewenangansebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor, disebutkan bahwa setiap orang padaPasal 2 ataupun Pasal 3 UU Tipikor diperuntukan bagi setiap orang baik itu swastamaupun pegawai negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut MajelisHakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orangsebagaimana disebutkan di dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan

Abdur Razak, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor : 15 /Pid.SusTPK/2021/PT JAPTtd.Usmany Pieter, S.H.Salinan Putusan ini sesuai aslinyaPengadilan Tinggi/Tipikor JayapuraPlih. PaniteraHj. SUYATMI, S.H. MH.NIP. 19690913 198903 2 002Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor : 15 /Pid.SusTPK/2021/PT JAP

PUTUSANNomor : 27/PID.SUS.K/2013/PTMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan,mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :Nama : IrSYAFARUDDIN NASUTION, MM;Tempat lahir : Binjai;Umur / tgl. Lahir : 57 tahun / 23 September 1955;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jl.

Hakim Pengadilan Tipikor Medan sejak tanggal 03 Desember 2012 s.d. 1Januari 2013;4. Ketua Pengadilan Tipikor Medan sejak tanggal 02 Januari 2013 s.d. 02Maret 2013;5. Ketua Pengadilan Tinggi Tahap Pertama sejak tanggal 03 Maret 2013.s.d. 01 April 2013;6. Ketua Pengadilan Tinggi Tahap Kedua sejak Tanggal 02 April 2013 s.d.01 Mei 2013;7.

MkKn, ROSMALINA SITORUS, SH.MH danSAZILI, SH.Msi masing masing sebagai Hakim Tinggi Tipikor danHakim Tinggi Ad hoc pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medanselaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TinggiTindak Pidana Korupsi Medan tanggal 21 Juni 2013 Nomor : 27/PID.SUS.K/2013/PTMDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka72untuk umum pada hari JUMAT tanggal 12 JULI 2013 oleh KetuaMajelis dan dihadiri Anggota Majelis, serta ROSELINA, SH PaniteraPengganti pada

sejak tanggal 09 Mei 2013 sampai dengan tanggal28 Mei 2013Diperpanjang oleh Pununtut Umum sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengantanggal 7 Juli 2013 .Perpanjangan ke 1 Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 08 Juli 2013sampai dengan tanggal 6 Agustus 2013Perpanjang ke 2 Ketua Pengadilan negeri Cibadak sejak tanggal 07 Agustus2013 sampai dengan tanggal 02 September 2013Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2013 sampai dengan tanggal 22September 2013.Perpanjangan ke 1 Wakil Ketua Pengadilan Tipikor

Bandung sejak tanggal 23September 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013.Perpanjangan ke 2 Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 23Oktober 2013 sampai dengan tanggal21 Nopember 2013Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 15 Nopember 2013 sampaidengan tanggal 14 Desember 2013 ;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 15 Desember2013 sampai dengan Tanggal12 Februari 2014 ;Diperpanjang I. oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung sejaktanggal13

Sukabumiatau setidak tidaknya pada suatu temp at lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Tipikor Propinsi Jawa Barat, secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan N egara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukandengan caracara sebagai berikut :Bahwa pada tahun 2011 pemerintah Kabupaten Sukabumi telah mendapatkandana bantuan Hibah untuk program pembangunan prasarana dan sarana olahragarenovasi

Sukabumiatau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerabhukum Pengadilan Tipikor Propinsi Jawa Barat, dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalabgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut : Pada tahun 2011 pemerintab Kabupaten Sukabumi telah mendapatkan danabantuan Hibah untuk

Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejaktanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Surabaya, sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19April 2021;Dalam tingkat banding, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumbernama Syamsul Arifin, SH., advokat dari Kantor Advokat dan KosnultanHukum Syamsul Arifin, SH dan Rekan di Jalan Kalikepiting Jaya 2/56Surabaya, berdasarkan

Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh PaniteraMuda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 21 Januari 2021, PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Ngawi telah mengajukan permintaanbanding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor 57/Pid.Sus/TPK/2020/PN Sbytanggal15 Januari 2021;2.

MH. menjualkan tanah milik 7 (tujuh)orang.Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan mengenaipenjatuhan pidana pasal 2 dan 3 Undangundang Tipikor, Mahkamah Agungtelah mengatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020(PERMA 1/2020) tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan mengenaidalam bab menimbang huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun2020 disebutkan :"Bahwa setiap

pidana;e Keadaankeadaan yang memberatkan dan meringankan;e Penjatuhan pidana; danKetentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.Hakim pun harus menguraikan fakta yang terungkap dalam persidanganmengenai tahapantahapan ini dalam bentuk naratif dalam pertimbanganputusannya.Halaman 69 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUSTPK/2021/PT SBY10.11.12.13.Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan mengenalpengaturan dalam PERMA 1/2020 dalam hal mengadili perkara tindakpidana Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Februari 2018 yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 5Februari 2018 dibawah register No: 5/Akta.Pid/ Tipikor/ 2018/PN.Bgl.Menimbang, bahwa terdakwa PT.

(lima ribu rupiah);Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 05/Akta.Pid/Tipikor/2018/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IAyang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2018, Penasehat HukumTerdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan PengadilanNegeri tersebut dan Akta Permintaan banding tersebut telah diberitahukan olehJuru Sita Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA kepada Jaksa Penuntut Umumhalaman 23 dari67 putusan nomor 10/Pid.SusTPK/2018/PT BGLdengan

cara seksama pada tanggal 13 Februari 2018 Nomor 05/Akta.Pid/Tipikor/201 8/PN.Bgl;Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 05/Akta.Pid/Tipikor/2018/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA yangmenerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2018,Jaksa Penuntut Umumtelah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeritersebut dan Akta Permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh JuruSita Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA kepada Penasehat HukumTerdakwa

Vikri Abadi Group dengan cara seksama pada tanggal 13Februari 2018 Nomor 05/Akta.Pid/ Tipikor/2018/PN.Bg;Membaca Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Februari2018, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA padatanggal 21 Februari 2018 dan Memori Banding tersebut sudah diberitahukankepada Penasehat Hukum Terdakwa PT.Vikri Abadi Group dengan caraseksama pada tanggal 26 Februari 2018;Membaca Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa padatanggal 1 Februari 2018 diterima

Print4747/N.8.10/Ft.1/09/2013 sejak tanggal 10 September 2013 s.d 29 September2013;Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTanjungkarang tanggal 26 September 2013 No. 17/Pen.Pid.Tpk/2013/PN.TKsejak tanggal 30 September s.d 29 Oktober 2013;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 03Oktober 2013 No. 49/Pid.TPK/2013/PN.TK sejak tanggal 03 Oktober 2013 s.dtanggal 01 Nopember 2013;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri

Tanjungkarang tanggal 21 Oktober 2013 No. 49/Pid.TPK/2013/PN.TKsejak tanggal 02 Nopember 2013 s.d tanggal 31 Desember 2013;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor tingkat Banding pada PengadilanTinggi Tanjungkarang (perpanjangan ) tanggal 19 Desember 2013,No.47/Pen.Pid/TPK/2013/PT.TK sejak tanggal 01 Januari 2014 s/d. 30 Januari2014;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor tingkat Banding pada Pengadilan2Tinggi Tanjungkarang (perpanjangan Il) tanggal 20 Januari 2014,No.47/Pen.Pid/TPK/2013/PT.TK

Indriyanto Seno Adji, SH., MH melawanhukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah Genus Delict (delik umum), sedangkanmenyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor adalah Species Delict (bagiandari melawan hukum), karena itu menyalahgunakan wewenang sudah pasti melawanhukum, sedangkan melawan hukum belum tentu menyalahgunakan kewenangan.

Salah satu unsur delik dalam tindak pidana korupsi adalahunsur melawan hukum, yang telah dirumuskan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 2ayat (1) UU Tipikor;Menimbang bahwa, perbuatan melawan hukum secara formil lebih dititikberatkanpada pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan yang tertulis, sehingga dapatdipahami bukan hanya pelanggaran terhadap undangundang semata, melainkan jugapelanggaran terhadap peraturan tertulis yang tingkatannya lebih rendah dari undangundang;Menimbang, bahwa

BAHARUDDIN NAIM, SH.MH(Adhoc Tipikor)Panitera PenggantiSUHAIDI AGUS SH.

., tanggal 29 Maret 2017yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menyatakan, permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa PenuntutUmum dapat diterima;Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 23/Pid.SusTPK/2016/PN.Tjk tanggal 09 Januari 2017 yang dimintakan banding, denganperbaikan amar putusan sekedar mengenai besarnya pidana tambahanberupa pembayaran uang pengganti dan lamanya pidana penjara sebagaipengganti pidana pembayaran

Pencairan ke4 sebesar Rp2.460.500.000,00, sejumlah Rp460.500.000,00ditransfer ke rekening saksi Sulaiman, sedangkan Rp2.000.000.000,00langsung diserahkan secara tunai kepada saksi Sulaiman di Bank Lampung;Bahkan menurut Pasal 37 UndangUndang Tipikor Terdakwa telahmenjelaskan hal yang sesungguhnya terjadi mengenai uang yang telah diterimaoleh saksi Sulaiman yang merupakan haknya dan perannya dalam pengajuanproyek Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru BandaraRadin Intan Il Lampung

Tahap ;Bahwa sangat aneh sekali apa yang telah diputus oleh Judex Facti dalamputusannya Judex Facti telah mengambil sebagian fakta hukum gunamenyelamatkan saksi Sulaiman dari jeratan Pasal 2 UndangUndang Tipikor jo.Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP berdasarkan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum,namun membuang/mengabaikan fakta hukum lainnya.

Bahwa ternyata Judex Facti (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Tanjungkarang) terbukti salah dan keliru dalammenerapkan hukum, dan juga terbukti Judex Facti telah menerapkan hukumtidak sebagaimana mestinya dalam memperbaiki putusan Judex FactiPengadilan Negeri/Tipikor Tanjungkarang Nomor 23/Pid.SusTpk/2016/PN.Tjk., tanggal, 10 Januari 2017, akan tetapi tidak ternyata Judex FactiPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarangtelah melampaui wewenangnya dan

Bahwa terbukti Judex Facti Pengadilan Negeri/Tipikor Tanjungkarang telahsalah dan keliru dalam menerapkan hukum karena berdasarkan faktapersidangan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp4.585.799.125,55(empat miliar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluhsembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah koma lima puluh lima sen)adalah karena Terdakwa selaku pihak swasta penyedia jasa Land ClearingPematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Intan IlLampung Tahap

Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal26 April 2012, Nomor : 02/PID.SUS TIPIKOR/2011/PN.Gtlo yangamarnya berbunyi sebagai berikut :Halaman 101 dari 107 Hal.Put.No.05/PID.SUS/2012/PT.GTLO102. Menyatakan Terdakwa SAIFUL YAHYA GANI, S.Pd.MM tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair ;. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaanDrimair ; 2 22223.Menyatakan....

Akta Permintaan Banding Nomor : 05/Pid/2012/PN.Gtlo padatanggal 01 Mei 2012, diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum danNomor: 08/Pid/2012/PN.Gtlo pada tanggal 02 Mei 2012, diajukan olehPenasihat Hukum Terdakwa yang masingmasing dibuat olehMANSYUR, SE., SH Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, tanggal26 April 2012, Nomor : 02/ PID.SUS TIPIKOR/201 2/PN.Gtlo ; 6.

Akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Kuasa Terdakwapada tanggal 02 Mei 2012 Nomor : 05/Pid.Sus Tipikor/2012/PN.Gtlodan kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Mei 2012 Nomor : 08/Pid.Sus Tipikor/2012/PN.Gtlo ; 7. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umumtertanggal 08 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Gorontalo pada tanggal 08 Mei 2012, memori banding manatelah diberitahukan kepada Kuasa Terdakwa pada tanggal 09 Mei8.

Tipikor/2011/ PN.Gtlo yang dimintakan banding;MENGADILI SENDIRI Menyatakan Terdakwa SAIFUL YAHYA GANI, S.Pd, MM, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANAKORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMASAMA : Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIFUL YAHYA GANI,S.Pd, MM tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp. 200.000.000, (Dua ratusjuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar,maka diganti dengan pidana kurungan

,MH (Hakim Ad Hoc Tipikor) padaPengadilan Tinggi masing masing sebagai Anggota, putusan manadiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU,tanggal 11 JULI 2012, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu olehMASTIN BOLUDAWA, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiriJaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suwawa dan Terdakwa,maupun Penasihat Hukum Terdakwa ; n0nnn eno nn eneroHAKIMHAKIM ANGGOTA HAKIM KETUATtd TtdMURNIATI IDASARI, SH.,MH H.ABDUL KADIR, SH.,MHTtdNUR ADHIM, SH.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tahananrutan sejak tanggal 16 Oktober 2014 s/d 14 Nopember 2014;Pengadilan Negeri Tersebut ;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungandengan perkara;Setelah memperhatikan Barang Bukti serta Bukti Surat;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi danTerdakwa dipersidangan;Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal16 Oktober 2014 Nomor Reg.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Kedua sejak tanggal12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016 ; SS10.Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Tingkat Banding rape6;tanggal 5 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 ee ;11.Perpanjangan Penahanan oleh Ketua pengadilan Tinggi OR Tingkat Banding Pekanbaru sejak tanggal 4 September 2012Nopember 2016;12.

Syaratsyarat Khusus Kontrak (SSKK) huruf G Tentang Standar"Penyedia harus menyediakan barang sesuai persyaratan barangyang telah ditetapbkan dalam kontrak,atau harus sesuai denganspesifikasi teknis Barang dan Gambar Rencana;Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi/ Tipikor Surabaya dalamperkara/ putusan Terdakwa, oleh karena unsur kesengajaan dan melawanhukum dari perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan,makaMahkamah Agung

., M.H.Panitera Pengganti,D.t.oMurdany, S.H.Untuk salinan yang sama,Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR BandaAcehWakil PaniteraDrs. EF EN D1, S.HNIP. 196612261990031003Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Bna

Eris Sudjarwanto, S.H.M.H.Panitera Penggantid.t.o.TARMIZI, S.H.Salinan Putusan yang sama bunyinya oleh :Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehH. SAID SALEM, S.H.M.H.NIP. 19620616 198503 1 006Halaman 12 dari 12 hal Putusan Nomor 62/PID/2018/PT BNA

KristenKatolik);bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkarkeduanya tinggal satu rumah di Sarmi;bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal mulai bulanSeptember 2013 hingga sekarang;Halaman 2 dari 14 halamane bahwa Tergugat pernah ditahan polisi, jaksa lalu menjadi terdakwa dan sekarangdi penjara di LP Abepura, dan sejak ditahan, Tergugat tidak menafkahiPenggugat;e bahwa Tergugat ditahan karena kasus korupsi bahkan sudah di vonis 6 tahunpenjara oleh Pengadilan Tipikor

Bahwa kemudian Tergugat sekitar akhir 2015 terjerat kasus dugaan TindakPidana Korupsi yang menyebabkan terjadinya pisah tempat kediaman/rumahdan di vonis bersalah oleh Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Banjarmasin, laluditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Pelaihari dari 2016 sampaisekarang;Bahwa puncak pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dengan Tergugatterjadi pada bulan Maret 2016 pada saat Tergugat sedang menjalanipersidangan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dimana telah hadir orangketiga

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palutelah tidak cermat dan keliru dalam pertimbangan hukum pada unsuroerbuatan memperkaya diri Sendiri, orang lain atau Suatu korporasiBahwa berdasarkan fakta sebagaimana keterangan saksi Corneles Gintu,saksi Jasman Mojanggo dan saksi Yostan Roy Mbae yang bersesuaiandengan bukti bukti nota pembelian barang berupa pipa air dan lainlainsejumlah Rp.73.528.200, (bukti terlampir) terungkap bahwa sebagian besardana sejmlah Rp. 109.781.248,00 (

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu telahtidak cermat dan keliru dalam pertimbanga hukum pada unsur mereka yangmelakukan, menyuruh melakukan dan atau turut Serta melakukanBahwa Terdakwa selaku Bendahara Desa Meko yang bertugas sebagaipembantu kepala desa dalam penatausahaan administrasi keuangan dalammembuat laporan pertanggungjawaban APBDesa Meko tahun 2015 danbuktibukti pendukungnya yang dinyatakan fiktif adalah atas sepengetahuandan persetujuan saksi Corneles Gintu

Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A/HI/Tipikor Palu, telah benar dalammenerapkan hukum pembuktian sesuai dengan unsur yang telahdidakwakan.Bahwa dalam memori banding Terdakwa menyebutkan bahwa judex factitingkat pertama tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidaksebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dlaksanakan menurutHalaman 47 dari 51, Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2017/PT PALundangundang...dst.

Hal tersebut adalah sudah masuk dalam ranahpemeriksaan tingkat Kasasi sebagaimana pasal 253 KUHAP.2 Dalam memori banding Terdakwa menyebutkan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Palu telah tidak cermat dan keliru dalam pertimbanganhukum pada unsur perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain.