Ditemukan 9126 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 20-09-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 15-01-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1095/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 10 Desember 2019 — Penuntut Umum:
MUSTOFA
Terdakwa:
FANNY ANDRIAN
289399
  • penuntutanoleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan pada bulan September2019 maka kerugian pada pendapatan negara akibat penerbitanFaktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya olehtersangka adalah sebesar jumlah nilai Pajak Pertambahan Nilai(PPN) yang tercantum didalam Faktur Pajak yang diterbitkanoleh CV HERLINDA dimana Tersangka bertindak sebagai pihakyang turut serta menerbitkan faktur pajak dan telah dikreditkanoleh para penggunanya dikurangi nilai Pajak Pertambahan Nilai(PPN) yang telah daluwarsa
    Desember 2009 17.867.197.128() DALUWARSA Januari s.d. Agustus2009 (9.695.959.116)b) (+) Masa Januari s.d. Desember 2010 2.164.764.787() Masa Juni sd. Desember 2010 (622.236.830)Total Masa Sept 2009 s.d.
Register : 30-08-2018 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Sak
Tanggal 25 Maret 2019 — Penggugat:
YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA
Tergugat:
1.Koperasi Air Kehidupan,
2.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
3.Bupati Siak
4.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
163323
  • 1963 KUH Perdataadalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut :Pasal 1955 KUH PerdataUntuk memperoleh hak milik atas sesuatu diperlukan bahwa seorangmenguasainya teruS menerus tak terputusputus, tak terganggu, dimuka umum dan secara tegas sebagai pemilik.Pasal 1963 KUH PerdataSiapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yangsah memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatupiutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milikatasnya, dengan jalan daluwarsa
Register : 23-09-2016 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 105/Pdt.G/2016/PN Rap
Tanggal 20 Februari 2018 — Penggugat:
PT. BELUNKUT
Tergugat:
1.HADRIAN
2.SALIM
3.MURNI
4.SUARTI
5.AMINAH
6.RAMLI
7.MISRAN
8.EDY SUSANTO
9.HERAWANI
10.SHERLY
11.LIE KIAN SING
12.PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
13.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
14.NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
15.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU
16.PT. BANK MESTIKA DHARMA CAB. RANTAUPRAPAT
17.MARISI SIRAIT, SH
18.SUBINAR
19.ROMAULI SILALAHI
20.WAKIO
21.LAUSAN SIRAIT
22.HERRY
23.ZAINUL
24.HAMDI
25.TIO LAI CHEN

22258
  • Berdasarkan hukum perdata dan hukum adat khususnya lembagarechtsverwerking seperti yang diterapkan dalam banyak putusan pengadilan,maka segala tuntutan hukum oleh siapapun yang merasa berhak atasnyahapus karena daluwarsa atau hapus karena pelepasan hak (rechtsverweking);3.
    sawah sengketa;Kesimpulan:1.Dari berbagai yurisprudensi tersebut di atas, Substansinya adalah karenatelah lewat waktu) yang sekian lamanya seseorang yang semulamembiarkan tanahnya dikuasai oleh orang lain tanpa menggangugugatnya, hukum menetapkan bahwa orang itu telah melepaskan haknya;Berdasarkan hukum perdata dan hukum adat khususnya lembagarechtsverwerking seperti yang diterapbkan dalam banyak putusanpengadilan, , maka segala tuntutan hukum oleh siapapun yang merasaberhak atasnya hapus karena daluwarsa
Register : 02-07-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN AMBON Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 21 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE AL MAHDALY, SH
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
5.HUBERTUS TANATE, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
SYAHRAN UMASUGI, SH
16886
  • penjatuhan pidana danbukan mengenai pembentukan suatu perbuatan pidana, dengan segalaakibatnya yakni yang berkenaan dengan tempat terjadiya perbuatan pidana,penyertaan atau masalah kadaluwarsa dan lainlain, sama halnya menurutvan Bemmelen dan van Hattuum yakni perbuatan berlanjut hanya memuatsatu. peraturan penjatuhan pidana dan bukan mengatur masalahpembentukan sejumlah tindak pidana menjadi satu keseluruhan menurutundangundang, yang memiliki arti yang sangat penting bagi tempat kejadianperkara, daluwarsa
Register : 01-10-2013 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 21-03-2023
Putusan PN BAJAWA Nomor 24/PDT.G/2013/PN.BJW
Tanggal 20 Maret 2014 — Penggugat:
1.Eduardus Djago
2.Martinus Kota
Tergugat:
1.Yoakim Waja
2.David Bai
3.Abraham Raga
13413
  • Bahwa mengenai Leluhur Mite Poi menunjuk pada DALUWARSA.

    13.

Register : 17-12-2013 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 22-09-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 448/Pid.Sus/2013/PN.PL.R
Tanggal 3 Juli 2014 — GELORA SINURAYA
18538
  • Pidana Indonesia, 1993, hal 285).Sehingga alasanalasan keberatan yang dapat dijadikan dasar hukumuntuk membuat suatu surat dakwaan menjadi "tidak dapat diterima,keberatan harus secara tepat memuat bahwa surat dakwaan penuntutumum tidak mempunyai dasar hukum yang tepat untuk mendakwaseseorang menjadi terdakwa atau terdakwa bukan pelakunya, perbuatanyang dilakukan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana,perbuatan merupakan delik aduan yang tidak pernah digunakan olehyang berhak, nebis in idem, daluwarsa