Ditemukan 1335 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : btpn bpn bpp bain bpsk bppt bppã bpkn bppk
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 12-01-2009 — Upload : 24-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 18/Pailit/2008/PN-Niaga.Sby
Tanggal 12 Januari 2009 — KOO SIU HANG JOSEPH
421 — 224
  • Bank Mandiri (Persero) Tbk dan terikat perjanjiankredit No.KP/COD/BPPN/008/PKTL/2003 dan No.KP.COD/BPPN/ 002/PKTL/2003 tanggal 20 Januari 2003 tanggal 20 Januari 2003 beserta adendumadendumnya ;Menimbang, bahwa disamping faktafakta tersebut, juga berdasarkan bukti P41, P47, P48dan P49 ternyata Termohon mempunyai utang pajak berupa PPH Pasal 21 dan PPByang belum terbayar dengan perincian sebagai berikut :e Bukti P47 sebesar Rp.485.507.903,00 ;e Bukti P48 sebesar Rp. 70.382.036,00 ; Bukti P49 sebesar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 26-01-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3128 K/PDT/2016
Tanggal 26 Januari 2017 — I WAYAN SUREG, dkk. VS BAMBANG SAMIJONO
123 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., yang mendalilkan dialah yang berhak atas tanahhak milik Para Penggugat yang diperoleh dari hasil lelang yang dilakukanpada tanggal 10 Oktober 2000 berdasarkan Risalah Lelang Nomor280/2000, tanggal 18 Oktober 2000;Bahwa ternyata dalam dalildalil bantahannya tersebut Tergugat II dan Illmengatakan kalau tanah milik Para Penggugat adalah merupakan aset dariPT Bank Uppindo Jakarta yang dalam penguasaan BPPN (BadanPenyehatan Perbankan Nasional);Halaman 3 dari 13 hal. Put.
Pengadilan PN SERANG Perdata
Register : 09-03-2022 — Putus : 24-01-2023 — Upload : 30-01-2023
Putusan PN SERANG Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Srg
Tanggal 24 Januari 2023 — Penggugat:
Agus Lasmono
Tergugat:
1.Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR
2.Kepala Badan Pertanahan Nasional Serang
3.Kepala Kecamatan Kragilan Serang Banten
4.Kepala Desa Silebu Kecamatan Kragilan Kab. Serang
5.Toni Priyanto Tondo
6.Ahmad Koharudin Noer
7.Sugijanto
69 — 28
  • G A D I L I :

    1. Mengabulkan Gugagatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan bahwa tanah-tanah Desa Silebu dan Desa Sukajadi yang menjadi jaminan pada PT Bank Surya (Dalam Likuidasi) tidak ditebus dan dilunasi maka sepenuhnya milik PT Bank Surya (Dalam Likuidasi);
    3. Menyatakan bahwa Pemegang Saham PT Bank Surya yang telah menebus tanah-tanah Desa Silebu dan Desa Sukajadi yang sebelumnya menjadi jaminan utang BLBI pada negara melalui BPPN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-10-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 238 PK/Pdt/2014
Tanggal 29 Oktober 2014 — PT BERKAH KARYA BERSAMA, vs Ny. SITI HARDIYANTI RUKMANA,,dkk
3434 — 2977 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Faktanya Berkah tidak memiliki piutangatau tagihan terhadap CILMP PT Citra Industri LogamMesin Persada;Utang CILMP kepada PT Bank Internasional Indonesia(BII) yang kemudian diambil alin oleh (BPPN) BadanPenyehatan Perbankan Nasional dan dijual kepadaBerkah merupakan bagian dari penyelesaian hutang TPIPT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang harusdilakukan oleh Berkah, selaku investor di TPI berdasarkanInvestment Agreement tanggal 23 Agustus 2002 antaraBerkah dengan TPI dan Para pemegang saham
    Termohon tidak memiliki kewajiban apapun kepada Pemohonterkait dengan hutang CILMP dan TSJP yang diselesaikanoleh Berkah melalui BPPN, karena Berkah melalui RUPSLBTPI tanggal 18 Maret 2005 (meskipun masih disengketakan)telah menuntaskan penyelesaian transaksi antara Termohondan Berkah dengan melaksanakan salah satu alternatifpenyelesaian yang diagendakan dalam RUPSLB TPI tanggal18 Maret 2005 sebagaimana ternyata dari undangan RUPSLBtanggal 10 Maret 2005 dan Akta Pernyataan KeputusanRUPSLB 18 Maret
    Utang CILMP kepada PT Bank Internasional Indonesia(BI), yang kemudian diambil alih oleh BPPN/BadanPenyehatan Perbankan Nasional dan dijual kepada Berkahmerupakan bagian dari penyelesaian hutang 7TP/ PTCiptaTelevisi Pendidikan Indonesia yang harus dilakukan olehBerkah, selaku investor di TPI berdasarkan /nvestmentAgreement tanggal 23 Agustus 2002 antara Berkah denganTPI dan Para pemegang saham TPI (termasuk Termohon);Hal. 58 dari 132 hal. Put.
    PENUH DENGAN HUTANG YANGBERADA DALAM BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL(BPPN) DAN PRAKTIS HAMPIR BANGKRUTSELAIN ITUPEMOHON PK SUDAH TIDAK LAGI MEMILIKI SAHAM DI PT. CTPITERHITUNG SEJAK TAHUN 2006, JAUH SEBELUM GUGATANDIDAFTARKAN.PENJELASAN:93.Di dalam amar Putusan Kasasi butir 5 Majelis Kasasi telah menjatuhkanamar putusan yang menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untukmengembalikan PT.
    CTPIyang sangat buruk dan praktis hampir bangkrut dimana hutanghutang PT.CTPI berada di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). PT. CTPIjuga memiliki hutang pajak yang jumlahnya sangat besar dan sudah terkenasita jaminan. Selain itu, PT. CTPI juga harus melunasi pembayaranconvertible bonds kepada Indosat senilai ratusan milyar Rupiah dan jugamengembalikan kondisi keuangan PT.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 25-08-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 02-11-2020
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 577/Pid.Sus/2020/PN Bpp
Tanggal 26 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
TAJERIMIN, SH
Terdakwa:
KADIR Als KADIR Bin BAHRI
31 — 6
  • Membebankan biaya perkara kepada terdakwasebesar Rp.5000 , ( Lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut Terdakwa melaluiPenasihat Hukumnya mengajukan permohonan keringanan hukuman;Menimbang, bahwa terhadap permohoan tersebut, Penuntut Umummenyatakan tetap pada tuntutannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:KESATUHalaman 2 dari 14 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2020/PN Bppn Bahwa ia terdakwa KADIR ALS
Pengadilan PN PRAYA Perdata
Register : 29-09-2020 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 26-01-2022
Putusan PN PRAYA Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Pya
Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat:
BAIQ SURIANI
Tergugat:
PT. PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA (PERSERO)/INDONESIA DEVELOPMENT COORPORATION (ITDC)
Turut Tergugat:
1.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) RI
2.PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN (BPN) LOMBOK TENGAH
205 — 131
  • Rajawali Wira Bhakti Utama diambilalih olehBadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yangkemudian masuk menjadi pemegang saham PT.Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC)menggantikan PT.
    Rajawali Wira Bhakti Utama; Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 15Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas danPembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional,masa tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN) berakhir dan berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian PerusahaanPerseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset Jo.Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 32/PMK.06/2006tentang Pengelolaan Kekayaan Negara Yang BerasalDari Badan Penyehatan Perbankan Nasional Oleh
    PT.Perusahaan Pengelola Aset (Persero) maka pengelolaanaset yang berasal dari Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN) dilaksanakan oleh PT.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Putus : 01-08-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 10/PKPU/2016/PN.Niaga Sby
Tanggal 1 Agustus 2016 — 1.PT. BANK SYARIAH MANDIRI 2.Ir. ERDIN SILABAN, S.H.,M.M. dan YANDI SUHENDRA,S.H. lawan 1. Tuan RONY BUDIYANTO 2. Nyonya MARTHINI
321 — 116
  • Optimal Teknindo Internasional;Bahwa dengan demikian dapat dibuktikan dalam kedudukannyasebagai penjamin maka Termohon kasasi II/Termohon Pailit Ildan Termohon Kasasi Ill/Termohon Pailit Ill selain mempunyaikreditur yaitu BPPN (in casu Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit)sebagai pemegang hak piutang dari PT. Bank DanamonIndonesia Tok.
    (kini hak atas piutang tersebut dipegang oleh BPPN/Pemohon)adalah Termohon /Termohon Kasasi I,namun berdasarkan buktiP.15 (Akte Notaris No. 248 tanggal 28 Mei 1993) dan bukti P.16(Akte Notaris No. 247 tanggal 28 Mei 1993) para Termohon Ildan Ill/para Termohon Kasasi II dan Ill adalah penjamin atassemua utang Debitur Utama (Termohon /Termohon Kasasi )dengan melepaskan semua hak utama yang diberikan kepadaPenjamin (antara lain yang termasuk dalam pasal 1340, 1831,1837, 1843, dan 1847 sampai dengan
    1849 KUHPerdata) ;bahwa dengan dilepaskannya hakhak utama tersebut, maka paraTermohon Il dan Ill/ Para Termohon Kasasi II dan III menggantikankedudukan Termohon /Termohon Kasasi sebagai Debitur dari BPPN(selaku pemegang hak piutang PT.
Pengadilan PA TENGGARONG Perdata Agama
Register : 16-10-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PA TENGGARONG Nomor 1104/Pdt.G/2020/PA.Tgr
Tanggal 24 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 7
  • PUTUSANNomor 1104/Pdt.G/2020/PA.TgrooT . wD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusandalam perkara Cerai Talak antara:es tempat dan tanggal lahir Handil Baru,02 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan Usaha ServiceElektronik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,tempat kediaman di Jalan Bppn Handil li, Gang Kartini, Rt.09, Kelurahan Handil Baru,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-11-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 06 K/TUN/2010
Tanggal 3 Nopember 2010 — 1. PT. BALI PASIFIC INVESTAMA, diwakili oleh AULIA BONANZA, DK VS MENTERI KEHUTANAN RI
71 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nusantara Energy dari pemilik lama melalui BPPN(Badan Penyehatan Perbankan Nasional) pada tahun 2004;Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 06 K/TUN/20105. Bahwa PT. KIANI WHUTANI LESTARI mendapatkan HPHTIberdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 838/KptsI/1992 jo.Keputusan Menteri Kehutanan No. 349/Kptsll/1995;6. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 838/Kpisll/1992 jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. 349/KptsI/1995, kepadaPT.
    Nusantara Energy dari pemilik lama melalui lelang di BPPN(Badan Penyehatan Perbankan Nasional) pada tahun 2004,dan yang kemudian PT. Kertas Nusantara sebagai profit centrediperusahaan group dalam naungan Nusantara Energy Groupmempunyai kepentingan dalam perkara a quo, karena sangatmembutuhkan pasokan kayu dari areal HII PTI. Kiani HutaniHal. 23 dari 32 hal. Put. No. 06 K/TUN/2010Lestari untuk bahan baku pembuatan bubur kertas (pulp) yangdikelola oleh PT.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 17-12-2020 — Putus : 15-01-2021 — Upload : 15-01-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 546/Pdt/2020/PT SMG
Tanggal 15 Januari 2021 — Pembanding/Penggugat : WENIS ANGGRAENI Diwakili Oleh : RIZALDI NASUTION SE SH MH
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Mega Tbk Jakrta Cq. Pimpinan PT. Bank Mega Tbk cabang Purwokerto
Terbanding/Tergugat II : PT. Asuransi Umum Mega Jakarta Cq. Pimpinan PT. Asuransi Umum Mega cabang Purwokerto
Terbanding/Tergugat III : Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Purwokerto
Terbanding/Tergugat IV : TIMBUL ANDRI WICAKSONO
67 — 44
  • Salinan/fotocopy bukti bahwa:1) debitor wanprestasi, antara lain surat Surat peringatan;2) debitor telah pailit, antara lain berupa putusan pailit, dan/ataupenetapan insolvasi (dalam hal Permohonan Lelang kreditorseparatis); atau3) debitor merupakan Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional,Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN;f. Surat pernyataan dari kreditor selaku Pemohon Lelang yang isinyaakan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata dan/atautuntutan pidana;g.
    Salinan/fotocopy surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelangkepada debitor oleh kreditor, yang diserahkan ke KPKNL sebelumlelang dilaksanakan, kecuali debitor Hak Tanggungan adalah BankDalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, Bank Beku Kegiatan Usaha,atau Eks BPPN; danHalaman 17 dari 32 halaman Putusan No.546/Pdt/2020/PT SMG16.17.h.
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Register : 06-01-2012 — Putus : 01-08-2013 — Upload : 05-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.46599/PP/M.II/16/2013
Tanggal 1 Agustus 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
96 — 29
  • LULrbdltaniye4 +AAat+el dalal> Udit VUISI Ividjeits adarar UraianPenghiunganPenghitunganKoreksi PajakPenghituniganPajakTerbaning MajVersi Pajak Versielis Pajak Kelyang harudipungut/sendiriHaran5libayar148.114.396 148.114.396 Pajak Masukan 31.989.627.817 1.989.627 yang dapadiperhitungkant (Lebih) BPPN KurangAy ar148.114.396 (1.841.513.421) 1.989.627 KelebihanDikompenke masaberikutnyssasikant1.841.513.421 1.841.512 PPN YangKurang148.114.396 0148.114.2 (Lebih) BAy ar (2) KUPSanksi Bunga 1371.094910
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-01-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1400 K/PDT/2009
Tanggal 20 Januari 2010 — ARNOLD KODONGAN, SH.,MBA vs H. Y. TUGIYONO MAKMUR
91 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penetapan eksekusi tanpa meneliti terlebin dahulu keberadaannya,karena itu bukan merupakan asset perseroan;Bahwa selama ini Pembantah secara terus menerus menyelenggarakankebersihan lingkungan di kompleks Perumahan Bumi Eraskatermasukmenyelenggarakan keamanannya, atas biaya dan ongkosnya sendiri termasukmenyelenggarakan penerangan listrik bagi kKepentingan umum;Bahwa sungguhpun sedang menghadapi kesulitan keuangan sebagaiakibat dari pasca krisis ekonomi makro yang ditambah lagi dengan dimasukkanke BPPN
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 06-12-2022 — Putus : 16-08-2023 — Upload : 21-08-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1121/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 16 Agustus 2023 — Kepala BPPN , Cq. Direktur PKNSI Direktorat Jenderal Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Sistem Informasi / DJKN
109 — 89
  • Kepala BPPN , Cq. Direktur PKNSI Direktorat Jenderal Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Sistem Informasi / DJKN
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 31-07-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 105/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 29 Agustus 2018 — Pemohon:
PT. BANK MANDIRI (PERSERO), TBK
Termohon:
PT. INSFOIL PRADANASAKTI
85 — 27
  • TujuanPenggunaan Kredit untuk Restrukturisasi Hak Tagih Atas Piutangyang diperoleh Bank dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN) berdasarkan Akta Cessie. Selanjutnya telah dilakukanperubahan terakhir atas Limit Perjanjian Kredit Berjangka menjadisebesar Rp. 13.086.126.157,66 (tiga belas milyar delapan puluhenam juta seratus dua puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh komaenam puluh enam rupiah )berdasarkan Akta Addendum PerjanjianKredit Berjangka PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Tanah
Register : 06-12-2005 — Putus : 24-07-2006 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 356/PDT.G/2005/PN.JKT.PST.
Tanggal 24 Juli 2006 — IRAWATI WIJAYA, >< RISMAN JAHYA,Cs
157 — 35
  • bukan dengan secara melawan hokum dehingga sesuai denganPasal 165 HIR dan 285 Rbg, yakni akta ontentik, yaitu Akta yang dibuat oleh Para Pihak (PayAkte) atau secara jelasnya : Akta yang dibuat oleh Pejabat atas permintaan pihakpihak yangberkepentingan;Bahwa jelas terdapat fakt Vbuktibukti yang menyatakan bahwa keberadaan Penggugat diObyek yang dipermasalahkan tersebut tidaklah berdasarkan penyerobotan sebagai berikut : Bukti P2; Surat Tagihan pajak Bumi dan Bangunan tahun 2001;Bukti P7 Surat dari BPPN
Pengadilan PN TULUNGAGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-08-2016 — Upload : 24-02-2017
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 04/Pdt.G/2016/PN Tlg
Tanggal 30 Agustus 2016 — AGUNG WIBAWANTO melawan PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk (BRI), dkk
60 — 12
  • Bahwa TERGUGAT juga belum melaksanakan Keputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor 56 Tahun 2002 Tentang Restrukturisasi KreditUsaha Kecil dan Menengah, yang di dalamnya Pasal 1 ayat (1) ;Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan Bank dan BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN) terhadap kredit Usaha Kecil danMenengah agar debitor Usaha Kecil dan Menengah dapat memenuhikewajibannya., dengan demikian TERGUGAT telah mengabaikankewajibannya melaksanakan peraturan perundang undangan terkaitUsahanya
    Perpanjangan jangka waktu kredit,Pengurangan tunggakan bunga kredit,Pengurangan tunggakan pokok kredit,Penambahan fasilitas kredit,~@ 295 Konvensasi kredit menjadi penyertaan modal,Bahwa TERGUGAT, tanpa melakukan restruturisasi bagi Nasabah Usahakecil, Menengah sebagaimana amanat Kepres Nomor 56 Tahun 2002Tentang restrukturisasi bagi Nasabah usaha kecil Menengah, sebagaimana diterangkan dalam ketentuan umum Resirukturisasi kredit adalahupaya yang dilakukan Bank dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-02-2012 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 206 K/Pdt/2011
Tanggal 27 Februari 2012 — PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK, dk VS PT. TIMOR PUTRA NASIONAL
80 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kemudian Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 42alinea ke1 dan ke2 menyebutkan:Alinea ke1:"Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T8 yang berupa surat BPPNtanggal 1 Mei 2003 perihal Pemberitahuan Pengalihan Kredit,membuktikan bahwa pengalihan hak atas piutang oleh BPPN kepadapembelinya telah memenuhi ketentuan Pasal 613 KUHPerdata, dengandemikian pengalihan/penyerahan hak atas piutang tersebut mengikat bagi siberutang pada waktu itu;"Alinea ke2:"Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T9 dan
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 01-08-2019 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 22-07-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 743/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 15 Juli 2020 — Penggugat:
Jola Kathrine
Tergugat:
1.I Gusti Ketut Adi Suyasa
2.Dr. I Nyoman Alit Puspadma, SH, M.Kn
Turut Tergugat:
Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
241 — 182
  • Bank Rama Tbk Cabang Denpasar ditutup (dilikuidasi) dansemua aset jaminan kredit termasuk aset jaminan sertipikat hak miliktanah tanah obyek sengketa yang dibeli oleh Putu Widhiarsana.Bahwa Putu Widhiarsana Witana pada bulan Desember 2002 denganmenggunakan uang pribadi telan membayar lunas kepada BPPN danmengambil asli sertipikat atas tanahtanah yang dijadikan obyek sengketaoleh para Penggugat termasuk juga yang dibeli oleh Taufik Hidayattersebut di atas dari BPPN.Bahwa mengenai pembayaran lunas
    di BPPN oleh Putu WidhiarsanaWitana telah diakui juga oleh Ida Ayu Made Astiti istri pertama dari IdaBagus Gde Ardana (vide halaman 10 alinea pertama Putusan PengadilanNegeri Denpasar Nomor 50/Pdt.G/2007/PN.Dps tanggal 5 November2007 juncto halaman 23 angka 24 Putusan Pengadilan Negeri DenpasarNomor 411/PDT.G/2008/PN.Dps tanggal 1 Juli 2009.Bahwa sebagai penerima kuasa (dalam Akta Kuasa Nomor 07 tanggal 4Februari 1997 dibuat di hadapan Gusti Ngurah Oka, S.H., Notaris diDenpasar tersebut di atas)
    Bank Rama Tbk yangtidak dapat dilunasi sehingga diambil alin oleh BPPN, maka kewajiban Putu Widhiarsana Witana yang seharusnya kepada Ida Bagus GdeArdana menjadi kewajiban kepada BPPN.Bahwa oleh karena Putu Widhiarsana Witana telah membayar kepadaBPPN, maka kewajiban Putu Widhiarsana Witana sebagai penerimakuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1800 KUHPerd tersebut telahterpenuhi dan oleh karenanya lunas, sehingga Putu Widhiarsana Witanatidak lagi mempunyai kewajiban apapun kepada Ida Bagus Gde Ardana
    maka akta Kuasa nomor 07 tanggal 4 Februari1997 yang dibuat di hadapan Gusti Ngurah Oka, S.H., tersebut di atastidak dapat berakhir karena ditarik kembali atau karena meninggalnya sipemberi kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1813 KUHPerdata, danjuga tidak dapat ditarik kembali olen pemberi kuasa sebagaimana diaturdalam Pasal 1814 KUHPerdata.12) Bahwa oleh karena penerima kuasa (I Putu Widhiarsana Witana) telahmelaksanakan kewajibannya selaku penerima kuasa dengan membayarsejumlah uang kepada BPPN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 15-06-2009 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 107 B/PK/PJK/2005
Tanggal 15 Juni 2009 — WELLY TANUWIJAYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
33 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Seiring dengan keterbatasan waktupemeriksaan, keberatan serta banding, Bank yangbersangkutan belum dapat memenuhi permintaan PemohonPeninjauan Kembali sampai dengan Putusan Pengadilandibacakan, keterlambatan tersebut disebabkan olehkarena Pemohon Peninjauan Kembalil termasuk dalamdaftar debitur pengawasan Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN), sehingga membutuhkan waktu yang lamauntuk memenuhi permintaan Termohon Peninjauan Kembalioleh karena proses birokrasi dan administrasi yangrelatif lama.Ad
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 02-03-2018 — Putus : 26-07-2018 — Upload : 27-08-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 124/Pdt.G/2018/PN .Jkt Utr
Tanggal 26 Juli 2018 — Penggugat:
SAMUEL SIGALINGGING
Tergugat:
1.PT. GUNUNG MAS GEMILANG
2.SURYA TANARY alias TAN CHING KWANG
3.HENRY KURNIADI
4.BPN, Kantor Pertanahan Jakarta Utara
85 — 0
  • BANK BALI dengan BPPN yang dilegalisasi dengan nomor: 1181/leg/2000, oleh Ny. Asmara Noer, S.H., Notaris di Jakarta ;
  • Perjanjian Jual-Beli Piutang tanggal 17 Juni 2003, yang dibuat oleh dan antara BPPN dengan PT.