Ditemukan 913 data
29 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Atas usulan tersebut Pemerintah melaluisiaran Pers Dirjen Pajak, mengusulkan agar tetap menjadi BKP (seperti yang selamaini) dengan alasan agar PerusahaanPerusahaan Pertanian dalam skala besar (omsetdi atas Rp 600 Juta) dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang dibayar ataspembelian pupuk dan peralatan pertanian;12 Bahwa ahli Pajak Pertambahan Nilai yaitu Bapak Untung Sukardji yang merupakanWidyaiswara (instruktur) di Pusdiklat Perpajakan, dalam bukunya yang berjudulPajak Pertambahan Nilai (PPN) Edisi
26 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka berdasarkan purchase principle setiap penyerahanJKP oleh PKP dalam daerah pabean Indonesia tanpamemperhatikan pemanfaatannya apakah terjadi di luar daerahpabean akan selalu dikenakan PPN karena pembelian JKPterjadi di dalam daerah pabean Indonesia.Untung Sukardji, dalam bukunya = yang berjudul"UndangUndang PPN 1984 Setelah Perubahan KetigaDengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009, Jakarta, PTRaja Grafindo Persada, 2010, Halaman 34, menyatakan:...Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan dalammemori
52 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Balikpapan) telah kelirumenerapkan hukum (hukum pembuktian) dengan mengenyampingkanketerangan dari saksisaksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi , Il, Ill.Bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah keliru menerapkan hukumpembuktian dan telah melanggar asasasas audi et alteram yaitu asasasasbahwa para pihak harus didengarbahwa didalam pertimbanganpertimbangan hukumnya Majelis Hakim Judex Facti sama sekali tidakmempertimbangkan kesaksian dari saksisaksi yang diajukan oleh PemohonKasasi , Il, Ill yaitu saksi Sukardji
146 — 542
SAT;e Bahwa ahli tidak pernah melakukan konfirmasikebenaran atas dokumendokumen tersebut ;e Bahwa ahli tidak pernah melakukan tanya jawab ataupengambilan berita acara langsung dengan ahlipajak, kami hanya menerima copy BAPnya ;5 Ahli Untung Sukardji, SH, Msc, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikute Bahwa sebagai ahli keahlian ahli dibidang pajakpertambahan nilai ;e Bahwa ahli mengajar di Pusdiklat Pajak dandiperintahkan juga membantu mengajar di SekolahTinggi Akuntansi Negara, sejak 1 Nopember
SAT dan Akta No. 160 Tahun 1994 juga merupakan sebagaibukti pembayaran.Jadi tidak dapat diberlakukan Pasal 16 D Undangundang No. 11 Tahun 1994 tentangPajak Pertambahan Nilai dan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1994, karena keduaperaturan tersebut menyatakan berlaku pada tanggal 1 Januari 1995 ;Menimbang, bahwa menurut Ahli Eka Sri Sunarti dan Untung Sukardji,terutangnya PPN Pasal 16 D terhitung sejak terjadi penyerahan barang kena pajak, baikpenyerahan nyata dan atau penyerahan yuridis ;Menimbang
, bahwa lebih lanjut ahli Untung Sukardji berpendapat penyerahannyata terhadap aktiva untuk dapat dikenakan PPN tidak terikat dengan aspekaspekakuntansi (misalnya Pembukuan), tetapi harus melihat kapan aktiva tersebut secaranyata digunakan atau melihat fakta apakah aktiva tersebut sudah digunakan ataudimanfaatkan, karena dalam hukum pajak tidak terikat pada ketentuan formal, tetapilebih terikat pada aspek materiil ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan penyerahan aktiva tersebut, saksiRachmat Gunawan
33 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengenai keanehan Pasal 1 tersebut lihaturaian Untung Sukardji dalam bukunya "Sebuah AnalisisKonstruktif Perubahan Undangundang Pajak Pertambahan Nilai1984 dengan Undangundang Nomor 18 Tahun 2000" Edisi ke1,Cetakan ke2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, halaman1380131 (Bukti PK27) yang menyatakan"Perubahan ini menimbulkan sedikit tanda tanya, karena yangdiubah adalah '... atau ....'. menjadi '...; dan ...'.
315 — 1554 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jaksa Sukardji ,SH. dan 4.Jaksa Oloan Batubara,SH., bergiliran 2/2 orang selainPengacaranya dari Tim Brigjen TNI (Pur) Yusar Yahya,SH., Tim Komjen Pol. (Pur) Drs.
1037 — 1149 — Berkekuatan Hukum Tetap
dibebaskan, Pajak Masukannya tidak dapatdikreditkan, diatur dalam Pasal 16B ayat (3) UU PPN;Bahwa memori penjelasan Pasal 16B ayat (1) huruf j untuk menampungkriteria BKP yang sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 18 Tahun2000 (1 Januari 2001) mendapatkan fasilitas PPN Ditanggung olehPemerintah (PPN DTP) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18Tahun 1986 yang diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 204Tahun 1998, secara tegas dibenarkan oleh Ahli Pajak Pertambahan Nilaidi Indonesia yaitu Untung Sukardji
97 — 36
Bukti Surat P.6.4 berupa surat keterangan djual sebidang kebun kopisebanyak 1/2 (satu per dua) Ha terletak diatar Sukardji IV(Sekampung) dari Armalak kepada Abu Jazid tertanggal 13 Desember1960;6. Bukti Surat P.6.5 berupa surat keterangan jual beli sebidang tanahsawah dan bakal sawah sejumlah 1/4 (satu per empat) Ha terletak diSukardjo IV Sekampung, Pringsewu dari Pardan kepada Abu JazidIdris tertanggal 15 Juni 1955, yang diketahui Kepala Desa PandjiredjoDullah Umar;7.
118 — 39
- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada pemohon (RIYANTO bin SUKARDJI) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama (RINI WULANSARI binti WAGIMIN);
- Menetapkan harta bersama berupa :
- Tanah lahan kebun Sertifikat Hak Milik No. : 755, atas nama RIANTO, dengan luas 20.000 m2 terletak di Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.
172 — 0
>Menyatakan Ely Marliana alias Elly Marliana alias Eli Marliana binti M Mulya Djarkasih alias Mulya Djarkasih alias Mas Mulya telah meninggal dunia karena sakit di Kota Bandung pada tanggal 12 Januari 2013, dalam keadaan beragama Islam ;
- Menetapkan ahli waris dari almarhumah Ely Marliana alias Elly Marliana alias Eli Marliana binti M Mulya Djarkasih alias Mulya Djarkasih alias Mas Mulya adalah :
- Eddy Hidayat alias Eddy Hidajat alias Edi Hidayat binti Idji Sukardji
alias Edi Hidayat
, sebagai Anak Perempuan Kandung ; - Menyatakan Wawan Kurniawan bin Eddy Hidayat alias Eddy Hidajat alias Edi Hidayat telah meninggal dunia karena sakit di Kota Bandung pada tanggal 13 November 2016, dalam keadaan beragama Islam ;
- Menetapkan ahli waris dari almarhum Wawan Kurniawan bin Eddy Hidayat alias Eddy Hidajat alias Edi Hidayat adalah :
- Eddy Hidayat alias Eddy Hidajat alias Edi Hidayat binti Idji Sukardji
312 — 76
Agus Gunawan Rp600.000.000. dan Sukardji Rp300.000.000. s/d Rp400.000.000.; Bahwa tanah didaerah Dramaga Bogor Terdakwa beli seharga Ro1 Milyardan telah dijual kepada Rizal seharga Rp 1,7 M; Bahwa tanah di komplek IWAPI sebanyak 2 bidang seluas 300 M2 dan 300M Terdakwa peroleh tahun 2011 seharga Rp200.000./meternya dan telahdijual kepada PT.Jaya Bintaro tahun 2013; Bahwa Terdakwa membeli tanah di desa Waringin dari J.
1.Nadia Safitri, S.H.
2.Mohammad Zultoni, S.H.
3.Ryan Augusti Manoi, S.H.
Terdakwa:
MAHYUNI Als. JAGUNG Bin (Alm) GUMBRI
122 — 82
RUSLI EFFENDI selaku Kepala Desa Mabuun serta RAKHMAD SUKARDJI selaku Ketua RT.01 Desa Mabuun, beserta 1 (satu) peta bidang tanah.
- 1 (satu) lembar copy KTP dengan NIK 6309062008470001 atas nama SOEKARSONO
- 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 23 September 2014 atas nama YULIANTI, yang terletak di Jalan A. Yani Tanjung-Balikpapan RT.01 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab.
JHONSON EVENDI TAMBUNAN, SH
Terdakwa:
RAHMAN NURIADIN, AP,M.Si Bin SYAMSUDIN
266 — 163
RUSLI EFFENDI selaku Kepala Desa Mabuun serta RAKHMAD SUKARDJI selaku Ketua RT.01 Desa Mabuun, beserta 1 (satu) peta bidang tanah;
- 1 (satu) lembar copy KTP dengan NIK 6309062008470001 atas nama SOEKARSONO;
- 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 23 September 2014 atas nama YULIANTI, yang terletak di Jalan A. Yani Tanjung-Balikpapan RT.01 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab.