Seiring dengan keterbatasan waktupemeriksaan, keberatan serta banding, Bank yangbersangkutan belum dapat memenuhi permintaan PemohonPeninjauan Kembali sampai dengan Putusan Pengadilandibacakan, keterlambatan tersebut disebabkan olehkarena Pemohon Peninjauan Kembalil termasuk dalamdaftar debitur pengawasan Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN), sehingga membutuhkan waktu yang lamauntuk memenuhi permintaan Termohon Peninjauan Kembalioleh karena proses birokrasi dan administrasi yangrelatif lama.Ad

bukan dengan secara melawan hokum dehingga sesuai denganPasal 165 HIR dan 285 Rbg, yakni akta ontentik, yaitu Akta yang dibuat oleh Para Pihak (PayAkte) atau secara jelasnya : Akta yang dibuat oleh Pejabat atas permintaan pihakpihak yangberkepentingan;Bahwa jelas terdapat fakt Vbuktibukti yang menyatakan bahwa keberadaan Penggugat diObyek yang dipermasalahkan tersebut tidaklah berdasarkan penyerobotan sebagai berikut : Bukti P2; Surat Tagihan pajak Bumi dan Bangunan tahun 2001;Bukti P7 Surat dari BPPN

Bank Rama Tbk Cabang Denpasar ditutup (dilikuidasi) dansemua aset jaminan kredit termasuk aset jaminan sertipikat hak miliktanah tanah obyek sengketa yang dibeli oleh Putu Widhiarsana.Bahwa Putu Widhiarsana Witana pada bulan Desember 2002 denganmenggunakan uang pribadi telan membayar lunas kepada BPPN danmengambil asli sertipikat atas tanahtanah yang dijadikan obyek sengketaoleh para Penggugat termasuk juga yang dibeli oleh Taufik Hidayattersebut di atas dari BPPN.Bahwa mengenai pembayaran lunas

di BPPN oleh Putu WidhiarsanaWitana telah diakui juga oleh Ida Ayu Made Astiti istri pertama dari IdaBagus Gde Ardana (vide halaman 10 alinea pertama Putusan PengadilanNegeri Denpasar Nomor 50/Pdt.G/2007/PN.Dps tanggal 5 November2007 juncto halaman 23 angka 24 Putusan Pengadilan Negeri DenpasarNomor 411/PDT.G/2008/PN.Dps tanggal 1 Juli 2009.Bahwa sebagai penerima kuasa (dalam Akta Kuasa Nomor 07 tanggal 4Februari 1997 dibuat di hadapan Gusti Ngurah Oka, S.H., Notaris diDenpasar tersebut di atas)

Bank Rama Tbk yangtidak dapat dilunasi sehingga diambil alin oleh BPPN, maka kewajiban Putu Widhiarsana Witana yang seharusnya kepada Ida Bagus GdeArdana menjadi kewajiban kepada BPPN.Bahwa oleh karena Putu Widhiarsana Witana telah membayar kepadaBPPN, maka kewajiban Putu Widhiarsana Witana sebagai penerimakuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1800 KUHPerd tersebut telahterpenuhi dan oleh karenanya lunas, sehingga Putu Widhiarsana Witanatidak lagi mempunyai kewajiban apapun kepada Ida Bagus Gde Ardana

maka akta Kuasa nomor 07 tanggal 4 Februari1997 yang dibuat di hadapan Gusti Ngurah Oka, S.H., tersebut di atastidak dapat berakhir karena ditarik kembali atau karena meninggalnya sipemberi kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1813 KUHPerdata, danjuga tidak dapat ditarik kembali olen pemberi kuasa sebagaimana diaturdalam Pasal 1814 KUHPerdata.12) Bahwa oleh karena penerima kuasa (I Putu Widhiarsana Witana) telahmelaksanakan kewajibannya selaku penerima kuasa dengan membayarsejumlah uang kepada BPPN

Kabupaten Lombok Tengah,dan oleh karena dana yang dibutuhkan dan digunakan untukmembebaskan lahan atau tanah yang jumlahnya mencapai ribuan hektarmembuat keuangan TERGUGAT X habis dan proyekproyek pembangunankawasan pariwisata tidak jalan, mutatis mutandis TERGUGAT X tidak dapatmembayar hutang pokok dan bunga sehingga menyebabkan asetasetHal. 6 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 40/Pdt.G/2018/PN.Pyayang dijaminkan oleh TERGUGAT akhirnya masuk atau disita oleh BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN

Selanjutnya karena tidak mampu membayar pinjamankepada bank pemerintah kemudian pada tahun 2003 saham PT.Hal. 75 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 40/Pdt.G/2018/PN.PyaRajawali Wira Bhakti Utama diambilalin oleh Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN) yang kemudian masuk menjadipemegang saham PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC)menggantikan PT.

Rajawali Wira Bhakti Utama.Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2004tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan PenyehatanPerbankan Nasional, masa tugas Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN) berakhir dan berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan(Persero) di Bidang Pengelolaan Aset Jo.

Perusahaan Pengelola Aset (Persero) makapengelolaan aset yang berasal dari Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN) dilaksanakan oleh PT. Perusahaan Pengelola Aset(Persero) termasuk aset yang sebelumnya menjadi aset PT.Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC).Bahwa dalam perkembangannya, Pemerintah RI memutuskanmenunjuk PT.

Bahwa tanah objek sengketa adalah tanah yang diperoleh Tergugat10 yang berasal dari aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN) yang sebelumnya menjadi aset PT. PengembanganPariwisata Lombok (LTDC) yang kemudian setelah masa kerja BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berakhir selanjutny dikelolaoleh PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero), salah satu BUMNmilik Pemerintah RI.

Beliau menjelaskan bahwa PT.PPA sudah tidak mengelola lagi semua berkas titipan aset dari BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sudah diserahkan kembalikepada Direktorat Kekayaan Negara Kementrian Keuangan RI. Atassaran beliau pun Penggugat telah mengirimkan surat tertanggal 08 Juni2016 tentang mohon Penjelasan dan Rekomendasi, namun sampai saatGugatan ini didaftar, Penggugat tidak mendapat jawaban.9. Bahwa disamping itu Penggugat juga menyurati pihak PT.

Kepala BPPN , Cq. Direktur PKNSI Direktorat Jenderal Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Sistem Informasi / DJKN

Rantai Panca Daya, berkedudukandi Jakarta, yang kemudian posisinya adalah sama sama diagunkan secara HAKTANGUNGAN kepada Bank Umum Nasional kemudian pasca Bank UmumNasional dilikuidasi dan diambil alin Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN) lalu di cessie ke PT. OKANSA CAPITAL lalu oleh PT.

Pada tahun 1997 PT BankUmum Nasional dilikuidasi oleh Pemerintah sehingga berada pada pengelolaan BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Aset beberapa bank termasuk aset PT BankUmum Nasional (DL) dialinkan dalam bentuk cessie oleh BPPN kepada PT OkansaCapital, yang kemudian oleh PT Okansa Capital dialinkan lagi kepada YPH Holding,Ltd, cessie) yang kemudian oleh YPH Holding, Ltd, dialinkan lagi atas dasar cessiekepada Tergugat Il.

Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/jasa Tingkat PertamaKategori L4 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian NegaraPerencanaan Pembangunan Nasional/BPPN tertanggal 06 Juli2006, atas nama: SUGIARTO;2. Sertifikat dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai buktitelah mengikuti Bimtek Manajemen Pelelangan dan UjianSertifikasi tertanggal 24 Mei 2006, atas nama SUGIARTO;3.

Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/jasa Tingkat PertamaKategori L4 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian NegaraPerencanaan Pembangunan Nasional/BPPN tertanggal 06 Juli2006, atas nama : EDDY HERMANTO;4. Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Pertama Kategori L4yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tertanggal 15 Mei 2008, atas nama: RAKHMATNOVAR RIAWAN, S.Stp;5.

Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/jasa Tingkat PertamaKategori L4 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian NegaraPerencanaan Pembangunan Nasional/BPPN tertanggal 31 Mei2007, atas nama : TOHARUDIN, ST;6. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/jasa Tingkat PertamaKategori L4 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian NegaraHal. 45 dari 82 hal. Put.

No. 1849 K/Pid.Sus/20114610.11.12.13.14.Perencanaan Pembangunan Nasional/BPPN tertanggal 31 Mei2007, atas nama : ZUL AMRI;Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) Nomor: 18/Lelang/PanSetda/ 2008. tertanggal Kamis, 8 Mei 2008;Addendum Dokumen Lelang Nomor: 19/Lelang/PanSetda/2008,tertanggal Kamis, 8 Mei 2008;Photo Copy Pengumuman Penyelenggaraan Pelelangan UmumPasca Kualifikasi, Nomor: 04/PPBJSetda/2007 tanggal 3 Maret2007 (sebagai bukti Pengalaman melaksanakan PengadaanBarang/Jasa berupa Mobil Pemadam

Debitur merupakan Bank Dalam Likuidasi (BDL), Bank BekuOperasional (DBO), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) ataueks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);6. Surat pernyataan dari kreditor selaku pemohon lelang yangisinyaakan bertanggungjawab apabila terjadi gugatan perdatadan/atau tuntutan pidana, dan7.

Salinan/ foto copy surat pemberitahuan rencana pelaksanaanlelang kepada debitor oleh kreditor, kecuali debitor HakTanggungan adalah Bank Dalam Likuidasi, Bank BekuOperasional, Bank Beku Kegiatan Usaha atau Eks BPPN. Dalamhal pemilik jaminan bukan dreditor maka pemberitahuanpelaksanaan lelang juga disampaikan kepada pemilik jaminan;2. Bukti pengumuman lelang;3. SKT/SKPT dalam hal obyek yang dilelang berupa tanah atautanah dan bangunan;4.

sebagian;

Faktanya Berkah tidak memiliki piutangatau tagihan terhadap CILMP PT Citra Industri LogamMesin Persada;ai Utang CILMP kepada PT Bank Internasional Indonesia(BII) yang kemudian diambil alih oleh (BPPN) BadanPenyehatan Perbankan Nasional dan dijual kepadaHal. 32 dari 97 hal. Put.

Termohon tidak memiliki Kewajiban apapun kepada Pemohonterkait dengan hutang CILMP dan TSJP yang diselesaikanoleh Berkah melalui BPPN, karena Berkah melalui RUPSLBTPI tanggal 18 Maret 2005 (meskipun masih disengketakan)telah menuntaskan penyelesaian transaksi antara Termohondan Berkah dengan melaksanakan salah satu alternatifpenyelesaian yang diagendakan dalam RUPSLB TPI tanggal18 Maret 2005 sebagaimana ternyata dari undangan RUPSLBtanggal 10 Maret 2005 dan Akta Pernyataan KeputusanRUPSLB 18 Maret

Utang CILMP kepada PT Bank Internasional Indonesia(BI), yang kemudian diambil alih oleh BPPN/BadanPenyehatan Perbankan Nasional dan dijual kepada Berkahmerupakan bagian dari penyelesaian hutang 7TP/ PTCiptaTelevisi Pendidikan Indonesia yang harus dilakukan olehBerkah, selaku investor di TPI berdasarkan InvestmentAgreement tanggal 23 Agustus 2002 antara Berkah denganTPI dan Para pemegang saham TPI (termasuk Termohon);Hal. 55 dari 97 hal. Put.

Termohon tidak memiliki Kewajiban apapun kepada Pemohon terkaitdengan hutang CILMP dan TSJP yang diselesaikan oleh Berkahmelalui BPPN, karena Berkah melalui RUPSLB TPI tanggal 18 Maret2005 (meskipun masih disengketakan) telah menuntaskan penyelesaianHal. 56 dari 97 hal. Put.

No. 862 K/Pdt/2013 dengan hutang CILMP dan TSJPyang diselesaikan oleh Berkahmelalui BPPN, karena Berkahmelalui RUPSLB TPI tanggal 18Maret 2005disengketakan) Telah Menuntaskan(meskipun masihPenyelesaian Transaksi AntaraTermohon Dan Berkah denganmelaksanakan salah satu alternatifpenyelesaian yang diagendakandalam RUPSLB TPI tanggal 182005ternyata dari undangan RUPSLBtanggal 10 Maret 2005 dan AktaPernyataan Keputusan RUPSLB18 Maret 2005 Nomor 16, yaituInvestmentMaret sebagaimanamelaksanakanAgreement

telah bermeterai cukuop dantelah sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda T.l3, T.lIH, T.IM, danT.IHK6 berupa fotokopi sesuai dengan fotokopi (Tergugat Il tdak dapatmenunjukkan surat aslinya di persidangan);Menimbang, bahwa Tergugat Il selain mengajukan bukit surattersebut juga mengajukan seorang saksi bemama PRYO HARYATMOKOyang memberkan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa berdasarkan fotokopi legalisasi surat kuasa untuk menjual karenayang asli diserahkan kepada BPPN

Jual belitersebut hanya fiktif dan tidak ada aktanya karena tujuannya hanya akandiagunkan di Bank Mandir;Bahwa legalisasi ada legalisir dan copy sesuai dengan aslinya, dalam hallegalisasi artinya dlinat dan kemudian mengesahkan isi dan tanda tanganpihakpinak dimana dokumen itu dibuat oleh Notaris, karena yang aslinyadiserahkan ke BPPN.

Penggugat:
Soedarsono Ongkowidjojo
Tergugat:
1.Direktorat Jendral Kekayaan Negara cq Direktur Kekayaan Negara Lain-lain cq Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
2.Kepala Kantor Wilayah X DJKN Surabaa
3.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya
4.PT. Bank Bali Surabaya Tunjungan
5.Abdurrachim, SH
6.PT. Prahapi Guna Lestari
7.Herman Budi Prayitno

KepalaCabang Yama Bank Pasar Baru) yang pada saat itu sudah ditanganiTim BPPN;Bahwa berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pengambilan SertifikatNomor 27/Del/2002/PN.JAK.SEL tanggal 25 Juni 2002, SHM NomorHal. 18 dari 33 Hal. Putusan Nomor 300 PK/Pdt/201510.11.12.6/Karet telah diambil oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatandari penguasaan PT Yama Bank cq.

Nomor471/PDT.G/2002/PN.JKT.BAR tanggal 12 Juni 2003, yangmenolak bantahan yang diajukan oleh Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN);. Putusan PK PTUN Nomor 70 PK/TUN/2012 jo. Nomor 167K/TUN/2011 jo. Nomor 268/B/2010/PTTUNJKT jo. Nomor75/G/2010/PTUNJKT, yang amarnya menolak gugatan yangdiajukan oleh ahli waris H.Abdullah bin H. Ismail;.

Ida Djubaidah alias IdaMokodompit selaku Sekretaris YKK BUN menyerahkan kepada pihak BPPN(Badan Penyehatan Perbankan Nasional), berupa:1. 4.607.400 lembar saham PT.BUN yang tersimpan di dalam 3 almari;2. Deposito berjangka dengan nilai lebih dari Rop15.000.000.000,00 danPada Tahun 2003 setelah PT. BUN berstatus BBO ketika Terdakwa Hj. IdaDjubaidah alias ida Mokodompit sekretaris YKK BUN bersamasama denganTerdakwa 2 Drs.

/Pid/2016.Bahwa pada bulan Maret 1998 status PT.BUN adalah BTO (Bank Take Offer)sehingga segala kebijakan masalah perbankan diambil alin oleh pejabatyang ditunjuk oleh otoritas pebankan kemudian pada bulan Agustus 1998 PT.BUN berubah statusnya menjadi BBO (Bank Beku Operasi) atau dilikuidasi,sehingga segala aktivitas perbankan diambil alin selurunnya oleh pemerintahsehingga pada bulan Februari 1999, Terdakwa Hj. da Djubaidah alias IdaMokodompit selaku Sekretaris YKK BUN menyerahkan kepada pihak BPPN

Hal tersebut merupakan bentuk perlindunganhukum terhadap lelang yang dilakukan oleh BPPn dan PUPN (dalam makalahBeberapa Permasalahan Hukum yang disampaikan dalam RakernasMahkamah Agung RI di Palembang tanggal 06 s.d 10 Oktober 2010, hal 11);Pendapat H. Atja Sondjaja tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah AgungRI Nomor 4039 K/Pdt/2001 yang dalam pertimbangannya menyebutkansebagai berikut:1.

United Capital Indonesia sebagai Turut Tergugat III; Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Cq. Menteri KeuanganRepublik Indonesia sebagai Turut Tergugat IV;Dalam Perkara Nomor 392/PDT.G/2006/PN.JAK.BAR. Turut Tergugat Il(sekarang Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara) dengan sengaja tidakdipanggil secara resmi melalui Pengadilan.

United Capital Indonesia sebagai Turut Tergugat III; Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Cq. Menteri KeuanganRepublik Indonesia sebagai Turut Tergugat IV;Bahwa, didalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor013/PDT.G/2009/PN.Jkt.Bar, yaitu:Mengadili: Menolak Eksepsi Tergugat IV;Dalam Provisi: Menolak Provisi Penggugat;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian; Menyatakan Perbuatan Hukum Tergugat yang telah mengalinkan hakketiga bidang tanah Hak Milik:1.

Pemberian HakTanggungan;c. salinan/fotokopi Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibebani HakTanggungan;d. salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitor yangharus dipenuhi;e. salinan/fotokopi bukti bahwa:1) debitor wanprestasi, antara lain suratsurat peringatan;2) debitor telah pailit, antara lain berupa putusan pailit, dan/ataupenetapan insolvensi (dalam hal Pemohon Lelang kreditorseparatis); atau3) debitor merupakan Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional,Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN

PigDalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, Bank Beku Kegiatan Usaha,atau Eks BPPN; danh. surat pernyataan dari kreditor selaku Pemohon Lelang yang isinyamenyatakan bahwa nilai limit ditetapbkan berdasarkan hasil penilaiandari Penilai dengan menyebutkan nama Penilai, nomor, dan tanggallaporan penilaian, dalam hal:1) bank kreditor akan ikut menjadi Peserta Lelang; atau2) nilai limit paling sedikit Rb300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).3) Terkait dengan angka 3 huruf b di atas, PT.

Debitur merupakan Bank Dalam Likuidasi, Bank BekuOperasional, Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN;f. Salinan (fotocopy surat pernyataan dari kreditur selaku pemohonlelang yang Isinya akan bertanggungjawab apabilateriadigugatan perdata dan/atau tuntutan pidana;g.

Salinan/fotocopy surat pemberitahuan rencana pelaksanaanlelang kepada debitur oteh kreditur, yang diserahkan ke KPKNLsebelum lelang dilaksanakan, kecuali debitur Hak Tanggunganadalah merupakan Bank Dalam Likuidasi, Bank BekuOperasional, Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks 'BPPN; danSalinan/fotocopy surat pernyataan dari kreditur selaku pemohonlelang yang isinya menyatakan bahwanilai limit ditetapkanberdasarkan hasil penilaian dari penilai dengan menyebutkanHal. 34 dari 47 Hal.

Putusan Nomor 185/B/PK/PJK/2012 PENGURANG PENGHASILAN BRUTOMenurut TerbandingKoreksi Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp2.270.827.543,00Koreksi positif atas Bunga Bank sebesar Rp1.351.584.766,00;iL:1Bahwa Pemohon Banding memberikan dokumen berupa fotocopyperjanjian kredit bank, pemberitahuan kewajiban bunga dari bnk exim,persetujuan rescheduling, nota debit dan pemberitahuan pengalihandari bank mandiri ke BPPN;Bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen tersebut, Terbandingberpendapat bahwa

Penghapusan atashutang bunga dilakukan Pemohon Banding karena mendapatkanfasilitas penghapusan bunga dari BPPN;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf k UndangUndangPajak Penghasilan, diatur bahwa keuntungan karena pembebasanutang termasuk objek pajak penghasilan;Bahwa berdasarkan hal tersebut, Terbanding berpendapat bahwa atashutang bunga yang dihapuskan harus dilaporkan oleh PemohonBanding sebagai penghasilan lainlain pada laporan Laba Rugi tahunterjadinya penghapusan/pembebasan hutang