Ditemukan 1019 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tertib teijin terdiri tarmin tering tardin turdin termin terpin tersin terdir ternin
Pengadilan PN BREBES Perdata
Register : 07-04-2015 — Putus : 06-09-2015 — Upload : 22-10-2015
Putusan PN BREBES Nomor 9/Pdt.G/2015/PN Bbs
Tanggal 6 September 2015 — PENGGUGAT - 1. TIETIEK KUSTININGRUM INDYAHRINI - 2. H. GUNUNG INDRAJAT - 3. BAMBANG IRAWAN - 4. BAMBANG INDARTO TERGUGAT - 1. ANDRI PERMANA, SE - 2. RINA HARIASTUTI, SE., MM - 3. INDAH PURNAMASARI, SE,.MM - 4. IR. AGUNG BUDILAKSONO, SE. MM - 5. PRIYO ADIPRASETYO, SE. MM - 6. ONI SETIAWAN, S.H., M.Kn - 7. HAJJAH KUSPRAPTINAH
78 — 35
  • PATRA HARUM JAYA ABADI yangbaru, yang terdin dari:Andri Permana, SE sebagai Direktur UtamaRina Hariastut,, SE, MM, sebagai Wakil Direktur UtamaIndah Purnamasarni, SE, MM, sebagai DirekturIr. Agung Budilaksono, SE, MM, Selaku Komisans UtamaPriyo Adiprasetyo, SE, MM, sebagai KomisarisAAWNESelanjutnya diterangkan lagi bahwa :Para yang hadir dalam rapat dengan ini seakat menunuk danmemberikan kuasa kepada : Bpk. H.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 29-03-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 184/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg.
Tanggal 29 Maret 2017 — ADE IRAWAN, dkk.; Melawan; PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA;
165 — 52
  • Bahwa mengenai PTH telah ditegaskan oleh Majelis Hakim dalamPutusan perkara nomor 90/G/2007 /PHI.BDG. tertanggal 2 Agustus2007 yang dalam pertimbangannyahalaman 123 yang menyatakan;Mayjelis Hakim berpendapat secara fakta hukum kenaikan ga jipokok periode 2000 s/d 2006 terdin dari 3 komponen yaitukenaikan inflasi, berkala, dan perbaikan taraf hidup, yangpenyelesaiannya secara umum sering diselesaikan secarabipartite, Majelis Hakim menilai bahwa walaupun komponenperbaikan taraf hidup tidak diatur dalam
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-02-2015 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN PALU Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal
Tanggal 7 Mei 2015 — LUBER SET KONDORURA, S.P., alias LUBER
35 — 9
  • yangberhubungan dengan penggunaan dan perbaikan alat berat; imbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan dalam persidangan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: >,~Bahwa dalam Penyaluran dan Penggunaan Dana Bansos PerluasanSawah Mendukung Tanaman Pangan Padi Tahun Anggaran 2013,Terdakwa sebagai Staf Pengelola berdasarkan Surat KeputusanKepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Parigi Moutong73Nomor: 520/04.48/SARPRAS, tanggal 05 Maret 2013 dengansustinan Tim Pengelola yang terdin
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-05-2009 — Putus : 24-02-2010 — Upload : 23-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 176/PDT.G/2009/PN.JKT.PST
Tanggal 24 Februari 2010 — E. L. SIAHAAN. alias, EDITH LAMRIA SIAHAAN >< dr. H . TAMPUBOLON, Cs
78 — 50
  • No.2/ Harapan Muliayang terletak di Daerah Khusus lbukota Jakarta, Wilayah Jakarta Pusat,Kecamatan Kemayoran, Kelurahan Harapan Mulya. dikenal sebagai Jalan Letien.Soeprapto adalah milik Natiar Hulman Lumban Tobing (Aim);Menghukum TERGUGAT dalam Rekonpensi untukmembayar kerugianyang diderita PARA PENGGUGAT dalam Rekonpensi secara langsung tunai danseketika sejak putusan ini berkekuatan hukumtetap, yang terdin dan: A.Kerugian MateriilBahwa, PARA PENGGUGAT dalam Rekonpensi telah mengeluarkan biayatransportasi
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 28-02-2017 — Putus : 23-08-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 48/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 23 Agustus 2017 — JEFRI SIMANJUNTAK ; DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA (LPP RRI)DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA (LPP RRI)
63 — 32
  • menolak gugatan Penggugat atausetidaktidaknya gugatan Pengugat dinyatakan tidak dapat di terima.Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak berwenang mengadili Perkara aquo, Bahwa Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil LPP RRI adalah PegawaiHalaman 26 dari 89 halaman, Putusan Nomor :48/G/201 7/PTUNJKT.yang di angkat berdasarkan Perjanjian Kerja / kontrak kerja sebagaimana diaturdalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI Pasal 41ayat (1) Mengenai Kepegawaian, yang berbunyi Pegavai RRI terdin
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-05-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 73/Pdt.G/2016/PN Byw
Tanggal 27 April 2017 — PT.ANCOL METAL TERANG PRINTING LAWAN AMINOTO, Dkk
354 — 520
  • USD 1.991.546,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu limaratus empat puluh enam Dolar amerika serikat),Terdin dari:1. Utang pokok sejumlah:1.1. Ro 9.859.556.385,00 (sembilan miliar delapan ratus lima puluhsembilan juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapanpuluh lima Rupiah ); dan1.2 USD 1.892.278,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribudua ratus tyuh pulun delapan Dolar amerika serikat); dan2.
Pengadilan PN TULUNGAGUNG Pidana Khusus Penempatan dan Perlindungan TKI
Putus : 09-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN Tlg
Tanggal 9 Agustus 2017 — SETU HARIANTO bin Alm. GONO
125 — 193
  • negeridalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah;Bahwa pengertian Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untukmempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberikerja diluar negeri yang meliputi keseluruhan proses : Perekrutan, Pengurusandokumen, Pendidikan dan Latihan, Penampungan Persiapan pemberangkatan,Pemberangkatan sampai tuluan, dan Pemulangan dari negara tujuan;Bahwa sepengetahuan Ahli, yang bisa sebagai pelaksana penempatan TKI diluar negeri terdin
Pengadilan DILMIL III 15 KUPANG Pidana Umum Kejahatan terhadap Kesusilaan
Register : 09-10-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan DILMIL III 15 KUPANG Nomor 20-K/PM.III-15/AD/X/2017
Tanggal 16 Nopember 2017 —
186 — 90
  • Gradasi Kesengajaan terdin dari tiga diantaranya adalah Keseng ajaan sebagaimaksud yaitu kKesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibatadalah betulbetul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari SiPelaku/Petindak. Kesengajaan tidak peru ditujukan kepada perbuatanperbuatan asusila yangmenimbulkan kecemasan adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yangterbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-11-2016 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 122/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 12 April 2017 — Pidana Korupsi - ZAINAL ABIDIN SUPI
115 — 46
  • Berca HardayaperkasaNomor : QF112651/BHP.GnPS/KD tanggal 18 September 2011 beserta lampirannya 153 20.1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Nomor : BA100212.75BHP.GnPS/Day tanggal 10 Desember 2010. 21.1 (satu) lembar foto copy Berita acara Uji Aseptasi Aplikasi Nomor : BA100212.76BAP.GnPS/DAY tanggal 10 Desember 2010. ade72 (tujuh puluh dua) lembar foto copy Berita Acara Pelatihan yang terdin dani : Berita Acara Pelatihan Nomor : BA100213.1/BHPGnPS/DAY tanggal 2 Desember 2010 s/dBerita
    Berca HardayaperkasaNomor : QF112651/BHP.GnPS/KD tanggal 18 September 2011 beserta lampirannya20. 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Nomor : BA100212.75BHP.GnPS/Day tanggal 10 Desember 2010.21. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara Uji Aseptasi Aplikasi Nomor : BA100212.76BAP.GnPS/DAY tanggal 10 Desember 2010.22. 72 (tujuh puluh dua) lembar foto copy Berita Acara Pelatihan yang terdin dari: Berita Acara Pelatihan Nomor : BA100213.1/BHPGnPS/DAY tanggal 2 Desember 2010 s/dBerita Acara
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-06-2013 — Upload : 28-08-2013
Putusan PN GORONTALO Nomor 9/PID.SUS.TIPIKOR/2012/PN.GTLO
Tanggal 12 Juni 2013 — AZMAR PODUNGGE
37 — 15
  • serah terima Barang itusetelah terlebih dahulu menyuruh Staf mengifentarisir barangbarang itu;Bahwa waktu saksi datang ke RSUD TOTO KABILA belum ada masalah;Bahwa mengetahui ada masalah tentang barangbarang yang saya tandatangandalam Berita Acara Penerimaan Barang itu setelah dipanggil Kejaksaan;Bahwa waktu saksi menandatangani Berita Acara serah terima Barang itu ,semua barangbarang itu sudah digunakan;Bahwa dari barangbarang itu ada satu yang tidak berfungsi karena rusak;Bahwa barangbarang itu terdin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 29-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 PK/PID.SUS/2010
Drs. H. Lahaya, SH. MH. (Kuasa Pemohon); Abdul Hadi Djamal
157 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • fasilitas Pellaut Sapudi, P Sapudi Kab Sumenep Prop Jatim Tahun 2009 ;Fe Satu bendel Usulan penambahan anggaran APBN P Ta 2009 untukpembangunan fasilitas Pel Laut Tl Segintung Kal Teng ;Fe Satu bendel Usulan tambahan biaya APBN P Ta 2009 untukpekerjaan perpanjangan landasan Bandar Lekunik Rote ;8 fembar Kosong Kop Surat Dirjen Hubla Pel Laut Pomako ;FC 1 Bendel daftar usulan lahun 2009 Bandar Udara Wuno Pito LewoLeba ;Amplop Coklat berisi 8 (Delapan) bendel tentang penambahan biayaAPBN P Ta 2009 terdin
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 05-05-2020 — Putus : 03-07-2020 — Upload : 03-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 13/PID.TPK/2020/PT MKS
Tanggal 3 Juli 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : RIDWAN, SH
Terbanding/Terdakwa : ABDUL MALIK Bin DJAYA LANGKARA
77 — 42
  • yangmenyatakan bahwa Berdasarkan SPD atau dokumen lain yangdipersamakan dengan SPD, bendahara pengeluaranHalaman 48 dari 100 Hal Putusan Nomor 13/PID TPK/2020/PT MKSmengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa penggunaanggaran melalui PPKSKPD;Pasal 200 :(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPPGU dilakukan olehbendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan daripengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPKSKPD dalam rangka ganti uang persediaan.(2) Dokumen SPPGU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 09-03-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 53/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
Welly Titah; dkk.
Tergugat:
MENTERI DALAM NEGERI RI
252 — 216
  • Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo tanpamelakukan upaya banding administratif terlebin dahulusebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 75 ayat (2) Jo Pasal76 ayat (2) UU 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, yang berbunyi:Pasal 75 ayat (2):Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin atas:a. Keberatan; danb. BandingHalaman 70 dari 129 halaman.
Pengadilan PN SERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-01-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 22-10-2020
Putusan PN SERANG Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Srg
Tanggal 26 September 2019 — ENDIN HAFIDDIN (PENGGUGAT) PT GOOYANG SW (TERGUGAT I) PT BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT (TERGUGAT II ) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKN SERANG (TURUT TERGUGAT I) Badan Pertanahan Nasional Serang (TURUT TERGUGAT II)
180 — 82
  • Dan dalam hal anggota Direksi terdin lebih dan 1 (satu) orang, yangberwenang mewakiliPerseroanadalahsetiap anggota Direksi, kecuallditentukanlain dalam anggaran dasar (Pasal 98 ayat 2 UUPT) danberdasarkan hal tersebut yang kemudian kerjasama tersebut dituangkandalam Perjanjian Kerjasama Bricket Kayu sebagaimana yang tertuangdalam Akta Perjanjian Kerjasama Bricket Kayu Nomor 5 Tanggal 22 April2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Rovandy Abdams, SH.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 13-05-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 96/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
WAKIL BUPATI MALANG MEWAKILI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG. Diwakili oleh SANUSI
Tergugat:
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
Intervensi:
1.WALIKOTA MALANG.Diwakili oleh Drs.H.SUTIAJI
2.PDAM KOTA MALANG.Diwakili oleh M.NOR MUHLAS,SPd,M.Si. dkk
207 — 184
  • Jktkepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yangmenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atauTindakan.(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin atas:a. keberatan; danb. banding.Pasal 76(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenangmenyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakanyang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan olehWarga Masyarakat.(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima ataspenyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 07-09-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PTUN JAMBI Nomor 28/G/2020/PTUN.JBI
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat:
ELVIANDRI
Tergugat:
BUPATI KERINCI
313 — 338
  • yangbersangkutan telah digunakan;121 Bahwa selanjutnya mengenai upaya administratif Pasal 75UndangUndang No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan, menyebutkan:Halaman 9 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.(10 Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusandan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratifkepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yangmenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atauTindakan;(21 Upaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 05-10-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1411 K/PID.SUS/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — dr. ISTANTO, M.Kes. bin KUKUH TEJO SAWARNO;
79 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • , Pejabat dan pegawai SKPD pada DinasKesehatan Kabupaten Banyumas terdin dan: Kepala Dinas; Sekretaris; Kabid. P2KPK; Kabid. SDK; Kabid. P2PL; Kabid. P2 Yankes; Kasubag. Keuangan; Kasi Pembiayaan Jamkesm; Kasubag. Umum; Kasubag. bina Progr; Kasi. Inforenkes; Kasi. Farmamin; Kasi. Penjinan; Kasi. Gizi; Kasi. KIA; Kasi. P2M; Kasi. Imunisasi; Kasi. PL; Kasi. Promkes; Kasi. PKDR; Kasi. Pemberdayaan Masyarakat;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan PemohonKasasi dr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-08-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 256 K/TUN/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — PT. JAYA REAL PROPERTY, Tbk VS SEKRETARIS DAERAH PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN, DK
139 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ruang Milik Jalan terdin' dari ruang manfaat jalan dansejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan........Ruang Milik Jalanharus memenuhi ketentuan lebar paling rendah sebagai berikut : JalanBebas hambatan 30 meter, Jalan Raya 25 meter, Jalan Sedang 14meter, Jalan Kecil 11 meter........oleh karena itu daerah inilah yang diberibatas dengan tanda batas ruang milik jalan (nght of way)......0leh karena pada kenyataannya bidang tanah yang dibatasi pagarsudah diserahkan oleh Penggugat kepada Pemkot
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 29-09-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 09-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 592/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 5 Desember 2017 — PT.KORINDO JASA PETRA >< PT.PERTAMINA TRANS KONTINENTAL CS
148 — 96
  • ., dalam bukunya yangberjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, EdisiKelima, 1998, halaman 50, menjelaskan bahwa, pembayaran uangpaksa ini hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukanoleh Tergugat yang tidak terdin dan pembayaran sejumlah uang;4.98 Bahwa berdasarkan peraturan, yurisprudensi dan doktrin tersebut diatas yang secara tegas menyatakan bahwa tuntutan uang paksa(dvangsom) tidak dapat diberlakukan terhadap tuntutan pembayaransejumlah uang, maka jelas tuntutan Penggugat
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus
Register : 21-02-2020 — Putus : 15-04-2020 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT PADANG Nomor 1/TIPIKOR/2020/PT PDG
Tanggal 15 April 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
105 — 222
  • Memerintahkan barang bukti Nomor 1 sd.Nomor 99 yang terdin dari:Hal 91 dari 101 Putusan Nomor 1/TIPIKOR /2020/PT PDG1) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 360/01.02/BPBD/SP/PLPem.Drrt/v2016tanggal 11 Mei 20162) Fotocopy Berita Acara Serah Terima Bantuan Dana Siap Pakai sebesar Rp.9.660.000.000, (Sembilan milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) Nomor :106/DSP103/DEII/BNPB/4/2016 hari Kamis tanggal 21 April 20163) Fotocopy Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penganggulangan Bencana(BNPB) dengan