Ditemukan 11193 data
128 — 88
(fotocopy sesuai denganaslinya) ; 22 222222 222222 Site Plan Gedung Parkir Nomor : 620/820 DISTARCIPP,tanggal 13 September 2013 ditandatangani oleh KepalaDinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.(fotocopy sesuai dengan aslinya);Tanda Bukti Pembayaran Nomor : 10566/IMBTBP/BPPT/2013, tanggal 23 September 2013,ditandatangani Bank BJB.
76 — 48
Bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor : 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999, bila yangdigugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyekgugatan menyangkut Perbuatan yang menjadi wewenangn pejabattersebut, maka yang berwenang mengadili perkara tersebut adalahPengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Peradilan Negeri8.
Andar M. Situmorang, S.H., L.M.
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah
Intervensi:
Direktur PT. INDO PERMATA USAHATAMA
276 — 154
P 3 : Surat dari Kepala Kantor PertanahanKota Semarang,Nomor:620/600.33.74/II/2018, tanggal 06022018, Perihal:Halaman 45 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 81/G/2019/PTUN.SMGPenyelesaian 3perkarakepemilikan tanahdi Kedungpani(fotocopy sesuaidengan fotocopyyang telahdilegalisir) ;Surat KeteranganPendaftaran TanahNomor: 954/2015,tanggal 12032015 dari KepalaKantor PertanahanKota Semarang(fotocopy sesuaidenganfotocopynya);Kwitansi dariKantor PertanahanKota Semarang,tanggal 03 Juli2015 untukpembayaranpengukuran
219 — 78
yang berlaku.e Bahwa apabila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara dan objek gugatannya menyangkut perbuatan yang menjadiwewenang Badan atau Pejabat tersebut, oleh karena TERGGUGAT I dikategorikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sehingga gugatan perkara aquo seharusnya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri Bulukumba danPeradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebutadalah Peradilan Tata Usaha Negara (vide Yurisprudensi Mahkamah AgungRI dalam Putusan No.620
16 — 3
0cft7fde7bft7ff7fft7f7d6be9 18 a6 186410861083 1ff7f8d3 1c718ff7fde7bdf7bff7faf3 1a614e924f04 1ae39a618e8 1c3a5f7c672204f7621T7 ffe7 ffT7 fcf3 dc6 18 ff7fde7b ff7fdf7bff7fff73a6700007coftf7fdf7bde7bff7bde7bft7b fe7bff7fde7bff72929c620596 f9b739c73bd73d7562a2 1f035850cf75eff7fff7 ffF7 53 4a43 08 1046bd77bd77dd7b9b73ad3 9c7 1 8ff7fde7bft7 ffF7 f22045 24aff7fde7bff774524208ff7fde7bde7bff7f00005 24 eff7 fff7 fde7b9c73 de7bff7f7 24ea5 18 ff7fde7bde7bff7fde7bff7fl 963 640c84 102a25df7bff7bbd7 7ff7ffe7fff7 620
PT. MULTI HARAPAN UTAMA MHU
Tergugat:
AHMAD
227 — 79
Desa Jembayan Tengah 252/SKT/JBYT/IX/2011. tanggal, 16 September 2011 dan Surat Pernyataan untuk melepaskan Hak atas Tanah Nomor : 593.83/620/PLH/VII/Th. 2011 tanggal 20 September 2011. dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
- Sebelah Utara : PT. MHU, Sumarto, Rimba;
- Sebelah Timur : Amat, PT. MHU;
- Sebelah Selatan : Ali, Madi, Rochi, Namin;
- Sebelah Barat : PT.
SUGIATI
Tergugat:
1.ROMELAH
2.SUNYOTO HADI
3.KEPALA KELURAHAN BANDULAN
Turut Tergugat:
1.SUMIATI
2.KEPALA BPN KOTA MALANG
101 — 38
Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara ini,2.2.oleh karena Penggugat mengajukan gugatan atas tindakanadministrasi atau perbuatan yang menjadi kewenangan Pejabatatau Badan Tata Usaha Negara in casu Tergugat III dan TurutTergugat Il), maka menurut hukum yang berwenang untukmemeriksa, mengadili dan memutus perkara ini adalahPengadilan Tata Usaha Negara, hal ini sebagaimana ditegaskandalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 620 K/PDT/1999:Bila yang digugat adalah
52 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyerahan olehPemohon PK/TNI AL telah sesuai prosedur yang berlaku, dimana tanahtersebut diserah terimakan dari kepemilikan secara perdata atas tanahHal.21 dari 48 hal.Put.No.63 PK/Pdt/2008sengketa kepada Bupati Sidoarjo yang merupakan pengguna danpenanggung jawab pengelolaan tanah tersebut untuk kepentinganpublik/umum.20.2 (dua) lembar surat dari Camat Gedangan kepada Bupati Sidoarjo21Nomor: 620/415/404.5.5/2004 tanggal 29 Juli 2004 tentang PenggunaanTanah Milik TNI AL bukti P.PK20.Bahwa berdasarkan
59 — 17
PADA HASIL REKAYASA DARITERGUGAT DAN OLEH KARENANYA SERTIFIKAT TERSEBUT HARUSDINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM;Bahwa bertitik tolak dari petitum yang demikian maka terbukti penggugatmengarahkan pada kinerja Turut Tergugat II sehingga penilaian terhadap KeputusanTata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II yang berwujud Sertifikatadalah merupakan kewenangan dari lembaga Peradilan Tata Usaha, bukan lembagaPeradilan Umum ( Hakim Perdata), oleh karena itu mempedomani pada YurisprudensiMARI No. 620
Pembanding/Penggugat II : Hj.Beslina Binti H.Baharudin Diwakili Oleh : Insani S.H
Pembanding/Penggugat III : Sumarni Binti H.Baharudin Diwakili Oleh : Insani S.H
Pembanding/Penggugat IV : Devie firdaus Bin H.Baharuddin Diwakili Oleh : Insani S.H
Pembanding/Penggugat V : Lucia Kartika Handayani Binti H.Baharuddin Diwakili Oleh : Insani S.H
Pembanding/Penggugat VI : Dian Centry haygenia Binti H.Baharuddin Diwakili Oleh : Insani S.H
Terbanding/Tergugat I : Erwin Juliansyah
Terbanding/Tergugat II : MAHATRYWAN FHONI Diwakili Oleh : ILHAM PATAHILLAH,SH,MH,DKK
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Kota Lubuklinggau
Terbanding/Tergugat IV : ANDRI SUSENO,SH,M.Kn
38 — 21
sertipikat tersebut batal atautidak sah atau mencabut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara,maka Pengadilan Negeri tidak berwenang menyatakan sertipikathak atas tanah tidak sah dan atau membatalkan, mencabutsertipikat hak atas tanah, karena hal tersebut merupakankewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;BERHUBUNGAN PULA DENGAN YURISPRUDENSI MAHKAMAHAGUNG RI mengenai pembatalan sertipikat hak atas tanah yangdiajukan di Pengadilan Negeri tidak dapat diterima, antara lain:Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 620
70 — 43
KetuaMajelis Hakim dan Anggota yang memeriksa, dan mengadili perkara a quoberkenan untuk menjatuhnkan PUTUSAN SELA terlebih dahulu sebelummemeriksa pokok perkara;(Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29Desember 1999, yang kaidah hukumnya berbunyi, "Bila yang digugatadalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan Objek Gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, makayang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan TataUsaha Negara bukan
Tri Arsanto Nugroho
Tergugat:
Kepala Desa Wanglu, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten
56 — 23
Wanglu, Kecamatan Trucuk, KabupatenKlaten, yang diterbitkan oleh Tim PencalonanPengangkatan Perangkat Desa Wanglu, KecamatanTrucuk, pada Senin tanggal 30 April 2018; (Copy sesualAS i) 222222 n nnn nn nnn cnc ence nn nnn cen cece n en ec necesSurat Kepala Desa Wanglu, Kecamatan Trucuk,Kabupaten Klaten Nomor 141.3/7/20.02 tanggal 1 Mei2018, Perihal : Konsultasi dan Usulan Calon PerangkatDesa yang ditujukan kepada Camat Trucuk; (Copysesual Asli)Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Nomor :141.3/620
79 — 47
Sertipikat Hak Milik No.620/Karangsambung, Luas : 930 M2, atasnama DJARSA 5 90+ 2 222 ono non non nn concen nnn nnn nce nenaSertipikat Hak Milik No.621/Karangsambung, Luas : 930 M2, atasNaira SUMARD n nnn nnn nrnnnr nem ne cnn neinSertipikat Hak Milik No.622/Karangsambung, Luas : 930 M2, atasnama ALI SUJIMAH 9 222 noo neo conse ncnn nnSertipikat Hak Milik No.623/Karangsambung, Luas : 940 M2, atasnama SALEH a 35 222 222 noe on no nnn cnn nen nce noncnnHal 168 dari 314 hal. Put.
45 — 12
kepadaistri yang telah nusyuz dan oleh karena itu berhak mendapatkan hakhaknyasebagai isteri diceraikan oleh suaminya (Tergugat Rekonvensi);Menimbang, bahwa kewajiban memberi nafkah adalah kewajibanseorang Suami Ssepanjang isteri tidak nusyuz (Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun1974 jo Pasal 80 KHI), kewajiban mana tidak pernah gugur meskipun terjadipisah rumah sebagaimana dalil fiqn dalam Kitab Al Muhazzab juzu II hal. 175yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis, berbunyi sebagai berikut :ls aaa wybo 620
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK BUKOPIN, Tbk
Terbanding/Tergugat II : Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banda Aceh
Turut Terbanding/Penggugat V : ZUFRAN BIN IBRAHIM YUSUF
Turut Terbanding/Penggugat III : KHAIRUL BASYAR BIN IBRAHIM YUSUF
Turut Terbanding/Penggugat VI : RAMALAN IBRAHIM BIN IBRAHIM YUSUF
Turut Terbanding/Penggugat IV : SUFRIZA BINTI IBRAHIM YUSUF
Turut Terbanding/Penggugat II : NYONYA SARI SUNDARI
28 — 10
Penggugat tidak mengetahui sama sekali adanya pengumumanpertama lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminan kredit Penggugat dan juga Penggugat tidak menerima sama sekali surat No : 048/ACHPIM/I/2018 tertanggal 22 Januari 2018 perihal penyelesian Kredit dan suratperingatan I, No: 382/ACHPIM/IIII/2018, tanggal 20 Maret 2018 dan suratperingatan II No ; 424/ACHPIM/III/2018 tanghgal 27 Maret 2018 dan suratperingatan Ill No : 473/ACXHPIM/IV/2018 tanggal O03 April 2018 danPenggugat ada menerima surat No : 620
182 — 76
TT.12;Foto Copy Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor : 620/NMS/XI/2014 atasnama Melkianus Loynaty tanggal 14 Agustus 2014, diberi tanda bukti... TT.13.1;27e Foto Copy Surat Pengembalian Tenaga Kerja Nomor : 123/471/AREAKUP/2014.R atasnama Melkianus Loynaty tanggal 13 Agustus 2014, diberi tanda bukti...
Bundjamin alias Bun Tjin Djong
Tergugat:
1.Bong Cin Bun
2.Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia CQ Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas
80 — 1
UndangUndang RI Nomor 51 Tahun 2009 atau berdasarkan YurisprudensiMahkamah Agung RI No.620 K/Pdt/1999/Sip/1999, tanggal 29 Desember1999, dinyatakan bahwa Bila yang digugat adalah Badan atau PejabatTata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untukmengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukanwewenang Pengadilan Negeri.Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RINo.321K/Sip/1978, tanggal 31 Januari
27 — 8
ZAMZAM dan saudara FIRMAN.Bahwa yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebutadalah Saksi sendiri bersama sama dengan para terdakwa dansaudara IPIN.Bahwa barang yang Saksi dan para terdakwa ambil adalah berupaberas sebanyak 620 karung dengan berat karung 25 Kg / karung, 1(satu ) unit kendaraan R 6 jenis MITSUBISHI FUSO warna coklatNo. Pol B 9276 FQA.
1.Hj.Nimi
2.Lenih
3.Mulyeni
4.Abdul Rohman
Tergugat:
1.Kantor Jasa Pelayanan Publik atau KJPP Toto Suharto dan Rekan
2.Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3.Gubernur Provinsi Banten
4.Walikota Tangerang Selatan
5.PT.JASA MARGA Persero, Tbk
6.Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan
103 — 34
Pemohon Penetapan Lokasi (TERMOHON II) sudah memilikiPenetapan Lokasi Pembangunan (SP2LP) yang dituangkan dalamKeputusan Walikota Tangerang Nomor : 620/KEP.193Bappeda/2013 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi PembangunanJalan Tol JORR 2 Ruas Bandara Batuceper Serpong, tanggal 7Maret 2013;c. Adanya Rapat Koordinasi yang dilakukan oleh TERMOHON Iilpada tanggal 7 Mei 2015, dibuktikan dengan adanya Surat UndanganNomor 005/1830Pem/2015 tanggal 28 April 2015 Perihal Undangan;d.
196 — 56
Abdulatif Nomor :620/SPT/PKPRNTT/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013 yang di tandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat PerintahPerjalanan Dinas a.n Drs. Abdulatif beserta lampirannya Nomor :620/SPPD/PKPRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir EdoIskandar, MT. 755 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Nataniel Lapenangga Nomor :618/SPT/PKPRNTT/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013 yang di tandatangani oleh Drs.
Abdulatif Nomor :620/SPT/PKPRNTT/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013 yang di tandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat PerintahPerjalanan Dinas a.n Drs. Abdulatif beserta lampirannya Nomor :620/SPPD/PKPRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir EdoIskandar, MT Halaman 312 dari 744 Putusan Nomor : 47/Pid.SusTPK/2015/PN.Kpg 1026 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Nataniel Lapenangga Nomor :618/SPT/PKPRNTT/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013 yang di tandatangani oleh Drs.
Abdulatif Nomor :620/SPT/PKPRNTT/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013 yang di tandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat PerintahPerjalanan Dinas a.n Drs. Abdulatif beserta lampirannya Nomor :620/SPPD/PKPRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir EdoIskandar, MT 1026 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Nataniel Lapenangga Nomor :618/SPT/PKPRNTT/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013 yang di tandatangani oleh Drs.