Ditemukan 11762 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Menampung dan mengangkut hasil tambang tanpa memiliki izin usaha pertambangan (iup)â;
Putus : 07-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1483 B/PK/PJK/2017 Tanggal 7 September 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BINA SAINS CEMERLANG
179 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
179 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menampung kemungkinan perjanjian dengan negaraatau negaranegara lain dalam bidang perdagangandan investasi;c. Mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melaluipengadaan vaksinvaksin yang diperlukan dalamrangka Program Imunisasi Nasional;Halaman 27 dari 66 halaman. Putusan Nomor 1483/B/PK/PJK/2017d. Menjamin tersedianya peralatan Tentara NasionalIndonesia/Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI)yang memadai untuk melindungi wilayah RepublikIndonesia dari ancaman eksternal maupun internal;e.
Register : 15-08-2013 — Putus : 30-05-2014 — Upload : 05-06-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 347 K/TUN/2013 Tanggal 30 Mei 2014 — PT. FAIRCO AGRO MANDIRI vs BUPATI KUTAI TIMUR;
133 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
133 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyolongan KecamatanSangkulirang atas permintaan masyarakat setempat;Membuat peta blocking;Melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat;Mengadakan bibit kelapa sawit yang telah berumur di atas 1tahun sebanyak 150.000 pohon untuk kebutuhan penanamanawal lahan;Melakukan persiapan tenaga kerja;Mendirikan pabrik pengolahan kelapa sawit (sesuai dengan IzinMendirikan Bangunan Nomor : 136/BP2T2.1/IV/2012 tanggal18 April 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat) dengan kapasitas45 ton perjam yang akan menampung
Register : 18-02-2015 — Putus : 04-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk Tanggal 4 Juni 2015 — ZAINAL MAKMUR Bin KURNAIN AMIR (Alm)
58 — 13
58 — 13
Pariwisata, Sosial danperumahan rakyat;Bahwa tugas dari Komisi adalah :Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan negarakesatuan Repuklik IndonesiaMelakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangankeputusan DPRDMelakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dankemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masingmasingMembantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yangdisampaikan Bupati dan masyarakat kepada DPRDMenerima, menampung
Pertahanan,Pariwisata, Sosial dan perumahan rakyat; Tugas dari Komisi adalah :Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan negarakesatuan Repuklik IndonesiaMelakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangankeputusan DPRDMelakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dankemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masingmasingMembantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yangdisampaikan Bupati dan masyarakat kepada DPRDMenerima, menampung
, Pariwisata, Sosial danperumahan rakyat;Tugas dari Komisi adalah :a Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan negarakesatuan Repuklik Indonesiab Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangankeputusan DPRDMelakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahandan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masingmasingMembantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalahyang disampaikan Bupati dan masyarakat kepada DPRDMenerima, menampung
Putus : 09-02-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps Tanggal 9 Februari 2021 — PUTU CANDRAWATI, SE
144 — 139
144 — 139
Secara Umum modus yang sering dilakukan dan kemudianmenjadi sebuah tipologi dalam tindak pidana pencucian uangantara lain sebagai berikut:+ Pelaku tindak pidana meminjam atau mempergunakan rekeningatas nama orang lain atau perusahaan untuk menampung hasiltindak pidana;+ Pelaku tindak pidana membuat KTP atau identitas palsu untukmembuka rekening di Penyedia Jasa Keuangan yangdigunakan untuk menampung harta kekayaan hasil tidakpidana;* Pelaku tindak pidana menyuruh orang lain seperti anak buah,teman
, anggota keluarga istri/suami, anak, orang tua, saudara,kerabat atau keluarganya untuk membuka rekening di PenyediaJasa keuangan, selanjutnya buku serta ATM pemilik di rekeningdikuasai oleh pelaku atau tetap dikuasai oleh pemilik rekeninguntuk menampung hasil tindak pidana;+ Pelaku tindak pidana membayarkan atau membelanjakan uangatau harta kekayaan hasil tindak pidana untuk pembeliankendaraan atau aset yang diatasnamakan orang lain sepertianak, istri, orang tua atau pihakpihak lainnya;Halaman 91
Register : 20-01-2020 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps Tanggal 6 Mei 2020 — Penuntut Umum:
I Nengah Astawa, SH.
Terdakwa:
NI LUH PUTU ARIYANINGSIH
197 — 334
I Nengah Astawa, SH.
Terdakwa:
NI LUH PUTU ARIYANINGSIH
197 — 334
Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang UtamaDenpasar dengan nomor rekening 011 02.007642 atas nama Perbekel DesaDauh Puri Klod, yang mana rekening tersebut merupakan satusatunyarekening yang dimiliki oleh Desa Dauh Puri Klod untuk menampung seluruhpenerimaan desa baik yang merupakan pendapatan asli desa, penerimaandana transfer maupun penerimaan lainlain yang sah yang dikelola oleh DesaDauh Puri Klod, selanjutnya penerimaan tersebut dikeluarkan untuk belanjadesa dalam rangka mendanai penyelenggaraan
Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang UtamaDenpasar dengan nomor rekening 011 02.007642 atas nama Perbekel Desa DauhPuri Klod, yang mana rekening tersebut merupakan satusatunya rekening yangdimiliki oleh Desa Dauh Puri Klod untuk menampung seluruh penerimaan desa baikyang merupakan pendapatan asli desa, penerimaan dana transfer maupunpenerimaan lainlain yang sah yang dikelola oleh Desa Dauh Puri Klod, selanjutnyapenerimaan tersebut dikeluarkan untuk belanja desa dalam rangka mendanaipenyelenggaraan
Putus : 25-07-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1185 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 25 Juli 2011 — LAMBERTUS PALANG AMA, SH
196 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
196 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
tugas profesinyauntuk membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya dengan tetapberpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundangundangan;Pasal 16 berbunyi : Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdatamaupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baikuntuk kepentingan pembalaan klien dalam sidang pengadilan ;Tugas dan wewenang Pengacara seperti yang dimaksud di atas, tidak bedajauhnya dengan tugas dan wewenang seorang yang berprofesi sebagai Notarisdi dalam menerima dan menampung
Putus : 25-04-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 374 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 Tanggal 25 April 2017 — PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK, KANTOR CABANG KISARAN, yang diwakili oleh Pimpinan Cabang, Rory Lumban Toruan, S.H. VS BAHAGIA SIREGAR (Ahli Waris/Anak dari almarhum Tadi Siregar)
177 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
177 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namundemikian pemohon keberatan perlu menjelaskan pertimbangan majelisBPSK yang telah keliru mengartikan maksud dalam Pasal 6 Undang UndangNomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan tersebut;Munculnya UU hak tanggungan, yang bisa dilihat di dalam penjelasannyadidasari pada ketentuan terdahulu (lembaga hipotik tentang tanah) yangbelum mampu menampung perkembangan yang terjadi dalam bidangperkreditan dan hukum jaminan atas tanah sebagai perkembanganpembangunan ekonomi;Salah satu ciri dari hukum jaminan
Register : 06-12-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN SANGATTA Nomor -394/Pid.Sus/2016/PN Sgt Tanggal 22 Maret 2017 — -ONI SETIAWAN Als. ONI Bin KARDI
112 — 45
112 — 45
kepada orang lain untukmemperoleh uang; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual berdasarkanKamus Besar Bahasa Indonesia adalah beralinnya barang dari salah satu pihakkepada pihak lain dengan melakukan pertukaraan uang / barang; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli berdasarkanKamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu dengan menukaruang ( membayar ); Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima berdasarkanKamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyambut; mengambil ( mendapat,menampung
Register : 12-05-2014 — Putus : 15-12-2014 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 60/Pdt.G/2014/PN. KPG Tanggal 15 Desember 2014 — Penggugat:
ANWAR SAAL Alias ANWAR SAâÃÂÃÂAL SONO alias ANWAR MIN SAâÃÂÃÂAL SONO
Tergugat:
1.1. Sdr. MUHAMMAD DJAFAR ANWAR
2.2. Sdr, HAJI MUHAMMAD AMIR KIWANG
92 — 24
92 — 24
bahwa dari uraian diatas, terlihat dengan jelas bahwa semuasurat bukti yang diajukan Tergugat baik itu surat keterangan dari RT, RW Bukti T.1No 15, 16, 18, 19 dibuat tahun 1984 , surat bukti No 3334 keberatan oleh MuhamadDjafar Anwar dibuat tahun 2007 dan 2011, berarti 7 tahun (untuk surat tahun 1984)dan 10 tahun (untuk surat 2007) dan 17 tahun (untuk surat 2011) muncul setelahterbitnya sertifikat SHM No 590 tahun 1977 , bukan pada saat proses terbitnyasertifikat (diumumkan selama tiga bulan untuk menampung
Register : 10-07-2019 — Putus : 27-01-2020 — Upload : 28-01-2020
Putusan PN ATAMBUA Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Atb Tanggal 27 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
127 — 53
127 — 53
Ose Luan dan Turutmengetahui/mengesahkan Kepala Desa Leunklot yang bernama : VinsenSeran;Bahwa oleh karena telah terjadi peralihan hak atas bidang tanahsengketa Il (kedua) oleh Para Penggugat dengan Andreas Bere Malik,maka selanjutnya Para Penggugat membangun kandang sapi diatasbidang tanah sengketa II (kedua) tersebut untuk menampung ternak sapimilik Para Penggugat agar tidak berkeliaran didalam kampung sampaidengan tahun 2001 Para Penggugat pindah ke Dusun Pertelon, RT/RW003/010, Desa Silo, Kecamatan
Putus : 15-12-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 110/Pdt.G-Sus/2016/PN Sim Tanggal 15 Desember 2016 — PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk CABANG PERDAGANGAN
LAWAN
MARTAHI TUAH RAJA PURBA
106 — 177
106 — 177
Namun demikian pemohon keberatan perlumenjelaskan pertimbangan majelis BPSK yang telah keliru mengartikanmaksud dalam Pasal 6 UU No 4 tahun 1996 tentang hak tanggungantersebut.Munculnya UU hak tanggungan, yang bisa dilihat di dalampenjelasannya didasari pada ketentuan terdahulu (lembagahipotiktentang tanah) yang belum mampu menampung perkembangan yangterjadi dalam bidang perkreditan dan hukum jaminan atas tanah sebagaiperkembangan pembangunan ekonomiSalah satu ciri dari hukum jaminan ini antara lain
Putus : 13-12-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 876 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 Tanggal 13 Desember 2016 — RUSTAM RITONGA VS PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. KOTAPINANG
81 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut dapat dilihatdalam tugas dan wewenang BPSK di Pasal 3 Kepmenperindag Nomor 350Kep/MPP/12/2011 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.Namun demikian Pemohon Keberatan perlu menjelaskan pertimbanganMajelis BPSK yang telah keliru mengartikan maksud dalam Pasal 6 UUNomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan tersebut;Munculnya UU Hak Tanggungan, yang bisa dilinat di dalam penjelasannyadidasari pada ketentuan terdahulu (lembaga hipotik tentang tanah) yangbelum mampu menampung perkembangan
Putus : 11-08-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN BATAM Nomor 217/PID.B/2011/PN.BTM Tanggal 11 Agustus 2011 — ULI BASANA BARUS
74 — 314
74 — 314
Hasrat Insan Nurani Cabang Batam dengan KepalaCabang adalah terdakwa Uli Basana Barus dan Karmin Sembiringselaku petugas Operasional yang dalam menampung dan mengirimTKI saksi korban Winfaidah tersebut ke Negara Malaysiasehingga saksi korban Ter eksploitasi dan dijadikan objekuntuk mencari keuntungan ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsure membawaWarganegara Indonesia ke Luar Wilayah Negara RepublikIndonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar WilayahNegara Republik Indonesia telah terbukti
Putus : 07-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1457 B/PK/PJK/2017 Tanggal 7 September 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BINA SAINS CEMERLANG
174 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
174 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
sektorkegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skalanasional, mendorong perkembangan dunia usaha danmeningkatkan daya saing, mendukung pertahanannasional, serta memperlancar pembangunan nasional.Kemudahan perpajakan yang diatur dalam pasal inidiberikan terbatas untuk :a. mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasionaldi Kawasan Berikat dan Entreport Produksi untukTujuan Ekspor (EPTE), atau untuk pengembanganwilayah lain dalam Daerah Pabean yang dibentukkhusus untuk maksud tersebut;b. menampung
Register : 24-06-2015 — Putus : 23-12-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38 P/HUM/2015 Tanggal 23 Desember 2015 — PT. CENTRAL ASIA BALAI LELANG vs KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL INDONESIA;
96 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
96 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Argumen yang ditarik(terhadap) apa yang tidak cocok diberlakukan, memiliki validitas terkuatdalam hukum;3.24.Bahwa Termohon lupa, bahwa regulasi baik secara formal maupunsubstansial tidak diperkenankan melanggar asasasas kaidah hukumyang mendasar ataupun tidak bertentangan dan tidakmelampaui/melebihi peraturan dasarnya yang menjadi payunghukumnya, serta tepat memperhatikan dan menampung aspirasi darimasyarakat selaku unsur sosiologis dari regulasi.
Register : 03-09-2018 — Putus : 15-03-2017 — Upload : 03-09-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap Tanggal 15 Maret 2017 — - ARNOLD PENEHAS MARWA
- VICTOR SURUAN, S.H
118 — 40
118 — 40
Negara/Daerah, PP 58 tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah, Permendagri 13 tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keungan Daerah, karena yang berhak melakukanPembukaan Rekening Kas Umum Daerah sesuai PP 27 ayat (1)UndangUndang 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negaraadalah:1) PPKD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank yangditentukan Gubernur/Bupati/Walikota;2) Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluarandaerah, Bendahara Umum Daerah dapat membukarekeningpenerimaan untuk menampung
Register : 27-04-2021 — Putus : 22-06-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 117/Pid.B/2021/PN Tbh Tanggal 22 Juni 2021 — Penuntut Umum:
M. ALFRYANDI HAKIM, SH
Terdakwa:
ABU NAWAS Alias ABU Bin USMAN
88 — 21
M. ALFRYANDI HAKIM, SH
Terdakwa:
ABU NAWAS Alias ABU Bin USMAN
88 — 21
Ali Sadikin siap untuk menampung dan membeli serta Sertamembiayai semua kegiatan kelompok tani sinar usaha maju untuk mengambilmiko dari PT THIP yang selanjutnya akan diberikan pada PT. Maulana KaryaPersada sebagai pembelinya dari kelompok tani sinar usaha maju;Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 10.00 wib,terdakwa Tamrin menghubung! terdakwa dengan mengatakan bahwa terdakwaBolar akan mendatangi PT. THIP dikarenakan terdakwa Bolar curiga PT.
Ali Sadikin siap untuk menampung dan membeli serta sertamembiayai semua kegiatan kelompok tani sinar usaha maju untuk mengambilmiko dari PT THIP yang selanjutnya akan diberikan pada PT. Maulana KaryaPersada sebagai pembelinya dari kelompok tani sinar usaha maju;Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 10.00 wib,terdakwa Tamrin menghubung! terdakwa dengan mengatakan bahwa terdakwaBolar akan mendatangi PT. THIP dikarenakan terdakwa Bolar curiga PT.
Ali Sadikin siap untuk menampung dan membeli serta sertamembiayai semua kegiatan kelompok tani sinar usaha maju untuk mengambilmiko dari PT THIP yang selanjutnya akan diberikan pada PT. Maulana KaryaPersada sebagai pembelinya dari kelompok tani sinar usaha maju;Halaman 18 dari 155 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN TbhSelanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 10.00wib, terdakwa Tamrin menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwaterdakwa Bolar akan mendatangi PT.
Register : 05-06-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 14-09-2020
Putusan PN DUMAI Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Dum Tanggal 7 September 2020 — Penuntut Umum:
HENDRI LUBIS, SH. MH
Terdakwa:
NOVIA TIRTASARI Alias VIA Binti AHMAD MAWARDI
57 — 23
HENDRI LUBIS, SH. MH
Terdakwa:
NOVIA TIRTASARI Alias VIA Binti AHMAD MAWARDI
57 — 23
. ; pada halaman 1183, yang dimaksud denganmenerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung,)sesuatu yang diberikan, dikirim;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yangHalaman 42 dari 52 halaman Putusan Nomor 209/Pid.
Register : 21-05-2021 — Putus : 21-06-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN RANAI Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran Tanggal 21 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.ROY HUFFINGTON HARAHAP, SH
2.BAMBANG WIRATDANY, S.H.
3.ALVIN DWI NANDA, S.H.
Terdakwa:
Nguyen Ngoc Sang
127 — 58
1.ROY HUFFINGTON HARAHAP, SH
2.BAMBANG WIRATDANY, S.H.
3.ALVIN DWI NANDA, S.H.
Terdakwa:
Nguyen Ngoc Sang
127 — 58
Lebih lanjutdalam Pasal 1 Angka 16 disebutkan Kapal Pengangkut Ikan adalah KapalPerikanan yang memiliki palka dan secara khusus digunakan untukmengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan,mendinginkan, membekukan, dan/atau mengawetkan ikan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkapsebagaimana diuraikan di atas, pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekirapukul 06.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) bertempat di Wilayah PengelolaanPerikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI
Putus : 18-11-2015 — Upload : 29-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8 PK/PID.SUS/2013 Tanggal 18 Nopember 2015 — EDI alias ABERT WIJAYA
210 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
210 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdakwasebelumnya harus dapat patut menduga bahwa mesin EDC yang adapada dirinya sama sekali tidak digunakan untuk transaksi yangsesungguhnya tetapi tercatat dalam mesin NAC dan terdata dalamMerchant Payment List bahwa seolaholah terjadi transaksi penggunaanKartu Debit Bank Mandiri padahal mesin EDC tersebut tidak digunakan,dan tidak ada bukti Sales Slip jika mesin EDC tersebut digunakan dalamtransaksi yang normal / wajar, sehingga jelas terlihat rekening Terdakwaadalah benarbenar dijadikan sebagai tempat menampung