Ditemukan 43387 data
Urut Berdasarkan
Register : 16-05-2018 — Putus : 28-05-2018 — Upload : 16-10-2018
Putusan PA MAROS Nomor 45/Pdt.P/2018/PA.Mrs Tanggal 28 Mei 2018 — Pemohon melawan Termohon
42 — 7
42 — 7
Danbarangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa,karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."3. n noone nena nnn n nnn n eee Kaidah Fighiyyah yang berbunyi sebagai berikut:WhaodJl uls ole oras rawlaoJl 5.Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan.arbocdL logis ac jl le plo 9 jasArtinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harusdiimbangi dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,maka permohonan Pemohon
Register : 19-05-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PA MAROS Nomor 40/Pdt.P/2015/PA Mrs. Tanggal 1 Juni 2015 — Pemohon
10 — 6
10 — 6
dari masyarakat dan memalukan keduakeluarga masingmasing, dan bahkan mempermalukan masyarakat.Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempedomani ketentuan kaidahhukum (kaidah figih) bahwa memilih menjalankan sesuatu yang terdapatkemudlaratan yang lebih kecil adalah lebih utama dari pada menjalankansesuatu yang terdapat maudlarat sebagai berikut :Whooll Wa Js prio swleoll syArtinya : Mencegah kerusakan harus lebih didahulukan dari pada datangnyamaslahah.anbocdL logis acjJl ole pl VI sp.oiArtinya: "Kebijakan
Register : 14-06-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 322/PID.SUS/2019/PT MKS Tanggal 11 Juli 2019 — Pembanding/Penuntut Umum II : FAISAL NUR, S.H.
Terbanding/Terdakwa : SAFARUDDIN Bin TAMMUBALI
26 — 16
Terbanding/Terdakwa : SAFARUDDIN Bin TAMMUBALI
26 — 16
Sejalan pendapatBarda Nawawi Arief bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitumenetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam artikeseluruhan yaitu perlindungan masyarakat, kemudian pendapat bahwapenjatuhan pidana bukanlah sekedar melakukan pembalasan ataupengimbalan. Pembalasan itu tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagaisarana melindungi kepentingan masyarakat (Djoko Parakoso, HukumPenentensier di Indonesia, Armico, Bandung, 1988, Hal. 20);4.
Register : 04-11-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 07-12-2015
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 317/Pdt.P/2015/PN.Bpp Tanggal 3 Desember 2015 — 1. Nama : MIFTAH FARIDZ M BANSIR
Tempat, Tanggal Lahir : Samarinda, 5 Februari 1988
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Blora, No.56, RT.21, Kelurahan Klandasan
Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.
2. Nama : INDRI TRIANA ANGGRAINI
Tempat, Tanggal Lahir : Long Kali, November 1987
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Blora, No.56, RT.21, Kelurahan Klandasan
Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.
Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON.
43 — 9
43 — 9
Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006disebutkan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk : 1 Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuksetiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;3 Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir,dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan
Register : 10-08-2016 — Putus : 24-08-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PA PURWODADI Nomor 0208/Pdt.P/2016/PA.Pwd Tanggal 24 Agustus 2016 — pemohon
12 — 5
12 — 5
sumpahnya telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalildalilpermohonan para Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan calonmemepelai berdua serta saksisaksi di persidangan, maka Majelis Hakimberkesimpulan bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalildalilnya dipersidangan dan telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalamkitab Al Asbah wa al Nadzoir: 128 yang artinya : Kebijakan
Register : 12-11-2021 — Putus : 25-11-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan PN GIANYAR Nomor 140/Pdt.P/2021/PN Gin Tanggal 25 Nopember 2021 — Pemohon:
RENO
40 — 20
RENO
40 — 20
, pengangkatan anak, perubahan nama danperubahan status kewarganegaraan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 64 ayat (1) PeraturanPresiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil bahwa Setiap penduduk wajib melaporkanPeristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting lain yang dialaminya kepadaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kotasebagaimana domisili dari Pemohon (vide isi Pasal 67 ayat (1) yaitu Menterimenetapkan Kebijakan
Register : 06-06-2016 — Putus : 20-06-2016 — Upload : 07-12-2016
Putusan PA MAROS Nomor 0050/Pdt.P/2016/PA.Mrs Tanggal 20 Juni 2016 — perdata
- pemohon
47 — 9
47 — 9
Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harusdiimbangi dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkaradibebankan kepada Pemohon.Mengingat segala ketentuan perundangundangan yang berlakuserta
Register : 01-06-2016 — Putus : 30-08-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 79 /PDT/2016/PT.PBR Tanggal 30 Agustus 2016 — H. ANDI TAJUDDIN, SP.,SH.,MH. Sebagai PENGGUGAT
Lawan
CECEP RUSMANA Sebagai TERGUGAT
22 — 12
22 — 12
Konfliksengketa tanah antara pemerintah dan masyarakat yang timbul karenapengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum seringberujung ke Pengadilan, dalam praktik kebijakan pertanahan seperti diatas,telah mendorong terjadinya perebutan dan perampasan tanah rakyat secarabesarbesaran, Intervensi pemerintah dalam proses pengadaan tanah baikmelalui mekanisme harga dasar maupun pemberian ijin lokasi telahmenyebabkan terjadinya pembelian tanah secara besarbesaran.
Register : 27-11-2019 — Putus : 06-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN MADIUN Nomor 113/Pdt.P/2019/PN Mad Tanggal 6 Desember 2019 — Pemohon:
Edy Saputro
76 — 21
Edy Saputro
76 — 21
Sedangkan ketentuan pasal 1 angka 16menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Paspor Republik Indonesia yangselanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh PemerintahRepublik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukanperalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) UndangUndang Keimigrasian, untuk melaksanakan fungsi Keimigrasian, Pemerintahmenetapkan kebijakan Keimigrasian.
Register : 19-10-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 744/Pdt.P/2020/PA.Pwd Tanggal 27 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
21 — 6
21 — 6
hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, dan hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Majelis, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70:ardoolls lagio at Jl de ploVl a j.04Artinya : Kebijakan
Register : 06-10-2015 — Putus : 20-10-2015 — Upload : 23-11-2015
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 288/Pdt.P/2015/PN.Bpp Tanggal 20 Oktober 2015 — MADRI, Tempat Tanggal Lahir : Balikpapan, 25 Nopember 1979, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Lumba-Lumba, NO.48, RT.08, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON; --------------------------------------------
18 — 1
18 — 1
2006disebutkan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk :1 Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiapperistiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;2 Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk; 3 Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir,dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan
Register : 04-11-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 12-11-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 804/Pdt.P/2020/PA.Pwd Tanggal 11 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
13 — 2
13 — 2
sangat mendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan
Register : 29-11-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 74/PID.B/LH/2021/PT BBL Tanggal 21 Desember 2021 — Pembanding/Terdakwa : Muhammad Chandra Alias Adut Bin Lie Sin Kho Diwakili Oleh : Resa Fersandy
Terbanding/Penuntut Umum : Fadillah Mahraini, S.H.
249 — 80
Terbanding/Penuntut Umum : Fadillah Mahraini, S.H.
249 — 80
Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengantanggal 16 Desember 2021;Hakim Pengadilan Tinggi, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejaktanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Resa Fersandy, S.H.Advokat/Konsultan Hukum/Pemberi Bantuan Hukum pada Kantor HukumPerkumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung(PDKP BABEL), beralamat di Jalan Stania Nomor 133 Pangkalpinang, BangkaHalaman 1
Putus : 15-12-2014 — Upload : 01-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 647 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 15 Desember 2014 — PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA VS 1. ERIL RONATAL TEGAR PUTRA, DKK
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dimana Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam Manpower Planning(Perencanaan Tenaga Kerja) harus memperhatikan kebijakan global tentangkebersihan udara lingkungan hidup, walaupun sebelum diberlakukan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup RI Nomor 10 Tahun 2012 tersebut, dimana PemohonKasasi tidak diperkenankan lagi memproduksi Sepeda Motor Mesin 2 (dua) Takselambatlambatnya Agustus 2015.
HC 0,3 gram/km serta Nox 0,15 gram/km, padahal sebagaimana pengakuan Tergugat, saat inisepeda motor produksi Tergugat memiliki ambang batas melebihi ukuran yangditentukan dalam Peraturan Menteri tersebut di atas, sehingga sesuai denganberlakunya Peraturan Menteri tersebut maka Tergugat harus menghentikanproduksi sepeda motor di atas 150cc pada bulan Agustus 2015 dan menurutMajelis keluarnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 10 Tahun2012 tanggal 31 Juli 2012 tentunya akan mempengaruhi kebijakan
Dalam hal salah satu Pihak tidak menghendaki lagi untuk terikatdalam hubungan kerja tersebut, maka sulit bagi Para Pihak untuk dapatmempertahankan hubungan kerja yang harmonis dan kondusif dan mengingatTergugat menghendaki Pemutusan Hubungan Kerjanya kepada Para Penggugatserta adanya suatu kondisi dimana Perusahaan harus menyesuaikan produksidalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 10Tahun 2012 tanggal 31 Juli 2012 tersebut di atas sehingga Tergugat harus menataulang kebijakan
Putus : 22-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 976/B/PK/PJK/2015 Tanggal 22 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. BUMI KARYATAMA RAHARJA
53 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
pengaruh signifikan atas pihak lain dalammengambil keputusan keuangan dan operasional.Transaksi antara Pihakpihak yang Mempunyai HubunganIstimewa adalah suatu pengalihan sumber daya atau kewajibanantara pihakpihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpamenghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan.Pengendalian adalah kepemilikan langsung melalui anakperusahaan dengan lebih dari setengah hak suara dari suatuperusahaan, atau suatu kepentingan substansial dalam hak suaradan kekuasaan untuk mengarahkan kebijakan
keuangan danoperasi manajemen perusahaan berdasarkan anggaran dasaratau perjanjian.Pengaruh Signifikan (untuk tujuan Pernyataan ini) adalahpenyertaan dalam pengambilan keputusan kebijakan keuangandan operasi suatu perusahaan, tetapi tidak mengendalikankebijakan itu.
Pengaruh signifikan dapat dijalankan denganHalaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 976/B/PK/PJK/2015berbagai cara antara lain berdasarkan perwakilan dalam dewankomisaris atau penyertaan dalam proses perumusan kebijakan,transaksi antar perusahaan yang material, pertukaran karyawanmanajerial atau ketergantungan pada informasi teknis. Pengaruhsignifikan dapat diperoleh berdasarkan kepemilikan bersama,anggaran dasar atau perjanjian.
Register : 27-05-2016 — Putus : 25-08-2016 — Upload : 25-11-2016
Putusan PN SINABANG Nomor 31/Pid.B/2016/PN Snb Tanggal 25 Agustus 2016 — Terdakwa I
Nyak Bintang alias Bintang bin almarhum Bawarere;
Terdakwa II
Yusliman bin almarhum Zainal
143 — 42
143 — 42
tiaptiapsurat lampiran yang akan ditandatangani memiliki kop sesuai surat edaran;Bahwa tujuan Terdakwa menulis dan mengarang selembaran suratpernyataan tersebut agar Masyarakat Desa Ganting secara keseluruhanmengetahui kecurangan yang dilakukan Ketua Panitia yaitu saksi Djaminurdalam proses pemilihan Anggota BPD maupun Kades di Desa Ganting,Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue dan tujuan suratHalaman 24 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.B/2016/PN Snbselanjutnya sesuai tembusan agar mengambil kebijakan
setelah selang waktu lebih kurang 4 hari, dukungan tanda tangantelah diberikan sejumlah 170 orang sebagaimana nama dan tanda tanganterlampir, kemudian tepatnya pada hari jumat tanggal 27 November 2015selepas Sholat jumat surat pernyataan masyarakat tersebut Terdakwa edarkan dengan terdakwa Il, Yusliman dengan cara mengirimkan surattersebut ke alamat sebagaimana yang tertera di tembusan surat, denganmaksud dan tujuan Terdakwa dengan terdakwa Il Yusliman adalah agartujuan surat dan muspika mengambil kebijakan
Sehubungan pemilihan calon kepala desa ganting yang sedang berjalansekarang ini bahwa masyarakat tidak menerima kebijakan yang dijalankanKetua P2K Desa Ganting atau Sdr.Jaminur, setiap langkah atau keputusansesuatu bukan melalui musyawarah kepanitiaan atau anggotanya sebabberindikasi politik2.
Register : 22-10-2018 — Putus : 01-04-2019 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 165/G/2018/PTUN.SBY Tanggal 1 April 2019 — Penggugat:
PT ASRI JAYA PUTRA PERKASA diwakili oleh SIGIT WAHONO,ST
Tergugat:
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
347 — 140
PT ASRI JAYA PUTRA PERKASA diwakili oleh SIGIT WAHONO,ST
Tergugat:
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
347 — 140
penetapan PenyediaBarang/Jasa (penetapan Pemenang) bukan surat pengantarpenyampaian Berita Acara Hasil Pelelangan/Seleksi ;2) Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Hakim PTUN Surabayadi ruaang Humas PTUN Surabaya pada tanggal 14 bulan Nopember2018 dalam acara pemeriksaan persiapan atas gugatanpenggugat dimana turut hadir pada acara tersebut perwakilankuasa hukum penggugat dari Nganjuk dan Surabaya dan tergugat,bahwa Keputusan PokjaXXXI Kabupaten Nganjuk bersifat KolektifKolegial artinya seluruh kebijakan
, Surat dari POKJA XXXI UnitLayanan Pengadaan Nomor : 027/203/411.024/PokjaXXxXI/ 2018tanggal 24 Agustus 2018 Perihal : Jawaban Sanggahan (Offline) ;Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Somasi 2 Nomor :07/MHZ/ADV/I/2019 tanggal 7 Januari 2019 ; Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari POKJA XXXI UnitLayanan Pengadaan Nomor : 027/321/411.024/PokjaXXxXI/2018tanggal 19 Nopember 2018 Perihal : Jawaban Somasi ; Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Deputi BidangPengembangan Strategi Dan Kebijakan
Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018Tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi danTender Cepat Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/jasaKonsultasi Deputi Bidang Pengembangan Sitrategi Dan KebijakanLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 31 Desember 2018 ;Fotokopi dari fotokopi, Surat Edaran No. 14/SE/M/2018tentang Pemberlakuan standar dokumen pemilihanpengadaan jasa kontruksi tahun anggaran 2019, tanggal31 Desember 2018 ; Fotokopi
Register : 27-05-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 178/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 20 Agustus 2019 — Penggugat:
MARIATI WARUWU, SE
Tergugat:
Bupati Labuhanbatu Utara
68 — 35
MARIATI WARUWU, SE
Tergugat:
Bupati Labuhanbatu Utara
68 — 35
Fotocopy Artikel berjudul AAUPB SEBAGAI DASAR PENGUJIAN DANALASAN MENGGUGAT KEPUTUSAN' TATA USAHANEGARA, Oleh : GEDE EKA PUTRA, S.H, MH (Hakim PTUNPalembang) http://ptunpalembang.go.id/index.php/berita/beritapengadilan, selanjutnya diberi tanda (Bukti P 31);Hal 35 Putusan Nomor Perkara 178/G/2019/PTUNMDN32.Fotocopy Kutipan Buku dengan Judul Paradigma Kebijakan Hukum PascaReformasi: Dalam Rangka Ultah ke80 Prof.
Aparatur Negara, danReformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:182/6597/SJ tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukumterhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman BerdasarkanPutusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHubungannya dengan Jabatan (vide bukti: T4), Majelis Hakim berpendapatbahwa fakta hukum tersebut membuktikan bahwa objek sengketa a quo terbitdidasarkan pada kebijakan
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 57 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan sebagaimana pula diatur dalam Surat MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:B/50/M.S.00.00/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH olehHal 46 Putusan Nomor Perkara 178/G/2019/PTUNMDNPPK terhadap PNS yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa didasarkan pada suatu kebijakan
Register : 12-04-2013 — Putus : 10-07-2013 — Upload : 29-07-2013
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 12/G/2013/PTUN-PLG Tanggal 10 Juli 2013 — DEWAN PENGURUS PROVINSI ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA SUMATERA SELATAN vs GUBERNUR SUMSEL
108 — 63
108 — 63
Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa setiappekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhipenghidupan yang layak bagi kemanusiaan, untuk itu pemerintahmenetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/4.2.
Putusan Nomor: 12/G/2013/PTUNPLGmenetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh;3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimanadimaksud dalam ayat (2) meliputi: ee minimum;b. son 7 Oo lembur;She ah dwn ta4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat(3)huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikanproduktivitas dan pertumbuhan ekonomi; Pasal 89, 1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88ayat (3) huruf a dapat terdiri
Register : 12-07-2019 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 12-07-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Tng Tanggal 24 Nopember 2016 — PT. CENDANA KREASI MANDIRI
Lawan
PT. JAYA REAL PROPERTY, Tbk
123 — 27
123 — 27
membantah dalil Penggugat pada angka 13, 14 dan 15Gugatannya yang pada intinya menyatakan perpanjangan Surat PerintahKerja No. 106/JRP/BANGKB/DISC.FLAMINE/V/2014 tanggal 06 Mei 2014sampai dengan tanggal 08 April 2015 dilakukan secara sepihak olehTergugat dan adanya Tim Quality Contro/ baru disampaikan dalam rapatdireksi pada tanggal 12 Juni 2015 setelah perjanjian kontrak berakhir padatanggal 28 Februari 2015;21.Bahwa perpanjangan Surat Perintan Kerja sampai dengan tanggal 08 April2015 merupakan kebijakan
Surat Perintah Kerja No. 106/JRP/BANGKB/DISC.FLAMINE/V/2014.Sehingga ada keterlambatan pekerjaan serah terima bangunan selama 78 Hari(vide Bukti TK/PR8);Bahwa Saksi menyatakan dikarenakan ada keterlambatan pekerjaan/serahterima bangunan yang dilakukan oleh Penggugat Konpensi/TergugatRekonpensi selama 78 hari maka sudah sepantasnya PenggugatKonpensi/Tergugat Rekonpensi dikenakan denda sesuai dengan pasal 8.2.3Surat Perintah Kerja No. 106/JRP/BANGKB/DISC.FLAMINE/V/2014;Bahwa Saksi menyatakan ada kebijakan
yang diberikan oleh TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi terkait denda yang dikenakan kepadaPenggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, dimana seharusnya denda yangdikenakan adalah 78 hari namun diberikan kebijakan selama 22 hari;Bahwa Saksi menyatakan dikarenakan keterlambatan serah terima bangunanyang dilakukan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, maka TergugatKonpensi/Pengugat Rekonpensi menderita kerugian dengan membayar dendaketerlambatan kepada konsumen dengan rincian sebagai berikut: