Hal ini Sesualdengan ketentuan Pasal 283 RBg/163 HIR menyatakan :Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu)= hak = ataumengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu,atau untuk membantah hak orang lain, haruslan membuktikanadanya perbuatan itu. Pembanding juga berusaha mengaburkan faktafakta hukum yangterungkap di persidangan dan tidak mengakui keabsahan Sertifikat HakMilik (SHM) No. 6 GS.

menurut alatalat buktiyang dianggap sah menurut hukum pidana formil tanpa didukung suatukeyakinan yang kuat, hanya akan mewujudkan penegakan hukum yangmengejar kebenaran formal semata, jauh dari upaya mewujudkan kebenarandan keadilan yang sesungguhnya, sehingga dapat menimbulkan tekanan batinbagi aparat penegakan hukum yang bersangkutan;Menimbang, bahwa disamping itu untuk dapat menyatakan seseorangtelah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur dari tindakpidana yang didakwakan haruslan

Persidangan, sepanjang ada relevansinya, dianggap telah termuat dandipertimbangkan pula serta menjadi bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN RtaMenimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslan

Akan tetapikesalahan yang dibuat haruslan reasonable dan haruslah tetapkonsisten dengan sikap kehatihatiannya. Jadi kesalahan tersebut tidakboleh mengandung unsur kelalaian atau kecerobohan ;Terkait hal ini, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya PerseroanTerbatas, cet.6, penerbit Sinar Grafika, 2016, halaman 379, menyatakanDalam mengurus Perseroan, anggota Direksi tidak boleh sembronodan lalai.

bakarminyak jenis bensin Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalamPutusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebegaimanaHalaman 34 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Sdwtermuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat bagian yangtak terpisahkan, serta dianggap turut termuat dipertimbangkan putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dasar bagiHakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalammenjatuhkan Putusan haruslan

Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung pada calonpembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi ataulainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan iniharuslan ada maksud agar lawan membeli apa yang ditawarkan, menawarkan untukdijual sendiri haruslan dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklan harusHalaman 23 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN BinForm01/SOP/001/HKIW/20 15berusaha sekuat tenaga cukuplahn dengan menyampaikan

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika sudah bersifat transnasionalyang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologicanggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas yang melibatkan banyakorang yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia, dan sudah banyakmenimbulkan korban, terutama kalangan anakanak, remaja dan generasimuda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dannegara sehingga menurut Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bagiTerdakwa haruslan

pertimbanganpertimbangan Majelis Hakim tentangkemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi dalam tuntutan muthahsecara mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula dalam menentukanbesaran nafkah anak;Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan setelah pisahrumah Tergugat Rekonvensi memberi nafkah kepada kedua anaknya sebesar1,5 juta rupiah perbulan, yang mana dalil tersebut tidak dibantah oleh TergugatRekonvensi dan dikuatkan oleh saksi Penggugat Rekonvensi dan Saksi Tergugat Rekonvensi, maka dalil tersebut haruslan

perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya halhalyang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukumperbuatan yang dilakukannya, sehingga masing masing terdakwa dipandangsebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telahdidakwakan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untukmemastikan tidak terjadinya error in persona, sehingga untuk menghindari kesalahantentang subyeknya, maka identitas diri Para terdakwa haruslan

Bahwa dengan demikian adalah jelas dan nyata,Pengadilan Negeri Jakarta Selatan haruslan menyatakandirinya tidak berwenang secara absolut untukmenyelesaikan sengketa anatar Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 134 HIR;Jika perselisinan itu adalah suatu perkara yang tidaktermasuk wewenang pengadilan negeri, maka padasembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, bolehdiminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, danhakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengakutidak berwenang

denganbarangsiapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon)yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barangsebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteriakemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secarahukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangkaatau didakwa melakukan tindak pidana haruslan

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan seseorang telahmelakukan suatu tindak pidana sekurangkurangnya harus ada 2 (dua) alat buktiyang sah agar seseorang itu dinyatakan bersalah ditambah dengan keyakinanHakim (vide Pasal 183 Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana) disampingitu perbuatan orang tersebut haruslan memenuhi seluruh unsurunsur daritindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif

Surat No. 001/SPIII/2716/DSPDLG/0516 tertanggal 3 Mei 2016 perihalPeringatan Ill.Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tentang GugatanPenggugat Belum Saatnya diajukan Prematur, maka untuk menilai haltersebut haruslan berdasarkan buktibukti yang diajukan oleh para pihakdipersidangan yang telah memasuki wilayah pemeriksaan materi pokokperkara, sehingga eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;Hal 36 dari 43 Halaman, Putusan No.87 / Pdt.G / 2017 / PN KlnMenimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat

Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yangdilakukannya itu. dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertianmenghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan willens en wetens.Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatandengan sengaja itu haruslan memenuhi rumusan willens atau haruslahmenghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur wettens atau haruslahmengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh

didakwakan sebagaimanatermuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut diatas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan PenuntutUmum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya olehTerdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, sertatidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona).Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukantindak pidana, maka perbuatannya haruslan

dan Tata Ruang sesuai denganketentuan peraturan perundangundanganBahwa oleh karena tindakan Tergugat , Tergugat II dan Tergugat Illdalam menerbitkan ketiga sengketa a quo telah bertentangan dengandengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta bertentanganHalaman 17 dari 108 halaman Putusan Nomor: 2/G/2020/PTUN.PBR23.24.dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya AsasKecermatan Formal ;Asas Kecermatan Formal Bahwa seorang Pejabat Tata Usaha Negara pada saatmempersiapkan keputusan haruslan

perhitungantenggang waktu dalam mengajukan Gugatan, dan oleh karena tidak dibantah olehTergugat , Tergugat Il, maupun Tergugat III maka Majelis Hakim berkesimpulanbahwa Tergugat telah mengakui kebenarannya;Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat yangmenyatakan baru mengetahui adanya obyek sengketa in casu pada tanggal 1Pebruari 2020 tidak dibantah oleh Tergugat I, Tergugat Il, maupun Tergugat III danterhadap keadaan hukum sejak kapan Para Penggugat mengetahui tentangtenggang waktu in /itis haruslan

Bahwa Tergugat haruslan menolak gugatan Penggugat khususnyaTerhadap Tergugat seluruh dalil maupun dalin Peggugat dalam gugatannyauntuk selain dan selebihnya;Berdasarkan uraian tersebut diatas,Tergugat mohon kepada Ketua MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkanputusan sebagai berikut:DALAM EKSEPSI:1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsiTergugat ;2.

Yayasan yang di buat dalamakta dibawah tangan, konsekuensinya adalah batal demihukum artinya sejak semula tidak pernah ada pendirianyayasan;Menurut pendapat ahli, seorang direktur suatu badan usahayang diangkat oleh Yayasan yang menaunginya tidaklah bisauntuk membuat kata pendirian atau kelanjutan dari Yayasantersebut karena yang mempunya hak untuk akta pendirianadalah organ yayasan itu sendiri antara lain adalah Pembina;Menurut pendapat ahli, bahwa badan hukum sebagaimana telahdijelaskan diatas haruslan

MenurutYurisprudensi, maka agar permohonan intervenient untuk campurtangan (tussenkomst) dapat diterima, haruslan tampak adanyakepentingan untuk mencegah timbulnya kerugian atau kehilanganhak yang terancam oleh sengketa yang sedang berlangsung danuntuk mempertahankan haknya itu perlu campur tangannya.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM PENOLAKAN PERMOHONANINTERVENSI DARI PARA PEMOHON INTERVENSI16. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana uraian tersebut di atas,yaitu tentang :a.

Adapun mengenai suatupersetujuan tersebut haruslan memenuhi syarat yang termuat dalam pasal 1320KHUPerdata yaitu 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2.Halaman 83 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt.G/2019/PN.SdaKecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu pokok persoalan tertentu;4.

tersebut dalam BeritaAcara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandangtelah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukansuatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslan

mana berlaku terusmeskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.Menimbang, bahwa dengan demikian, kewajiban nafkah atas anakadalah kewajiban yang melekat pada tergugat sebagai ayah/orang tua sampalanak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau telah menikah.Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat tersebut, MajelisHakim berpendapat wajarlah apabila penggugat menuntut biaya nafkah untukanak, dengan demikian tuntutan penggugat tersebut dapat dikabulkan, namunbesarnya nafkah anak tersebut, haruslan