Menetapkan biaya menurut hukum.Atau: Apabila Pengadilan Agama Purwodadi berpendapat lain, maka:SUBSIDER:Mohon penetapan lain yang seadiladilnya .Demikian gugatan ini dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 120 HIR ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, ParaPemohon telah hadir sendiri, Kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dannasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, kemudian dibacakanlahpermohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;Menimbang

perkara permohonan para Pemohon adalahmohon Penetapan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang penulisan tempatdan tanggal lahir Pemohon dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah NomorK.02/2.b/DN/X/69/2002 tanggal 28 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan hanya ditulis usia22 tahun, sedang yang dikehendaki oleh Pemohon tempat dan tanggal lahirnyaGrobogan, 14 Mei 1953, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkanlebih lanjut ;Menimbang, bahwa penjelasan

Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinanadalah semua hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang Undang mengenaiperkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah Islam antara lain(memuat 22 bidang) ;Menimbang, bahwa penjelasan pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun2006 yang mencantumkan kata "antara lain : dikandung maksud masih ada halHal. 5 dari 10 hal.

Pj 4116/2OtdorJeRryfapPdrtambahan NilaiTFaiOPajakPdkabivSenake tnenjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP1552/WPJ.06/2013 tanggal 24 Oktober 2013, tentang keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010 Nomor:00388/207/10/073/12 tanggal 28 Desember 2012;Mbahyutt feklangdikigan dalam UU PPN dan memori penjelasan Pasal 16B UU PPN menghendaki keadilanpembebanan pajak dan diberlakukan

Pajak di dalam Daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;b, IMPOr oc. cece eee eees dst sd f ;Pasal 9 ayat (5):Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yangterutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagianpenyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlahPajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahanyang terutang pajak;bahwa dalam memori penjelasan

tentang Pedoman PenghitunganPengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang TerutangPajak dan Penyerahan yang tidak Terutang Pajak;Pasal 16 B Ayat (1) huruf b:Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atauseluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak,untuk:Gi, seasassesb. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu ;bahwa dalam memori penjelasan

Namun oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui Surat NomorS2601/WPJ.06/KP.1109/2013 tanggali2 Juli 2013, KPP PratamaTanah Abang Dua menjawab surat permohonan PemohonPeninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) tersebut di atas,namun dalam surat jawaban penjelasan Dasar Pengenaan PajakHalaman 17 dari 139 halaman.

Putusan Nomor 999/B/PK/PJK/2016 permohonan banding atas Keputusan Keberatan yangdiproses atas dasar Pasal 26 UU KUP hanya kepadaBadan Peradilan Pajak yaitu Pengadilan Pajak;Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka tidak adaketentuan dalam UU KUP yang menyebutkan adanyapengecualian untuk keputusan keberatan yang dapatdiajukan banding.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yang merupakan PengadilanTingkat Banding;Bahwa selanjutnya, pada Pasal 9A ayat (1) dan memori penjelasan dalamperaturan yang sama menetapkan bahwa "Di lingkungan Peradilan TataUsaha Negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur denganundangundang;Penjelasan:"Pengadilan khusus merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkunganPeradilan Tata Usaha Negara, misalnya Pengadilan Pajak;Bahwa berdasarkan peraturan di atas, menurut pendapat PemohonPeninjauan

Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapatmenyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupamengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambahbesarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar."Halaman 66 dari 139 halaman. Putusan Nomor 999/B/PK/PJK/20164.

Putusan Nomor 999/B/PK/PJK/2016Negara (Vide Pasal 9A UU PTUN juncto Penjelasan Pasal 27 ayat (1)UU Kekuasaan Kehakiman), sedangkan Pemohon Banding telahmelakukan pertanggungjawaban dalam hukum publik yaitu denganmelaksanakan kewajiban pembayaran "Lunas" atas hukuman, berupakewajiban membayar pajaknya dan menjalani hukuman lainnya.

atau tidak;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) menegaskan bahwa data persediaan awal danHalaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 354/B/PK/PJK/20172.19.2.20.2.21.2.22.2.23.persediaan akhir dalam Laporan HPP Tahun 2008 tersebutadalah benar;Bahwa kemudian diketahui perbedaan persediaan tabungmenurut Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) dan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) adalah sebagai berikut:unitisi sajaisisaja ( islq+ tab. isi iq sala Bahwa sesuai penjelasan

Masih ada persediaan tabung yangada isinya belum diperhitungkan oleh Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) sebanyak 3.372 unit;Bahwa penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) mengenai persediaan akhir tidak konsistendan sangat bertolak belakang dengan penjelasan TermohonPeninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) mengenaipersediaan awalnya.

keterangan ahli;c. keterangan para saksi;d. pengakuan para pihak; dan/ataue. pengetahuan Hakim;Pasal 76:Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, bebanpembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnyapembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat buktisebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);Pasal 78:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinanhakim;Memori Penjelasan

pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo memiliki keterkaitanhubungan hukum (innerlijke samenhang) atas koreksi Peredaran Usahaatas Penjualan Tabung untuk PPh Badan Tahun 2008 sebesarRp988.507.000,00 sesuai dengan Putusan Nomor PUT64280/PP/M.IVB/15/2015 dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karenatidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan

., dan di dalam penjelasan pasalHal. 7 dari 17 Putusan No. 0211/Pdt.G/2016/MS.Bir.tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah ... 9. gugatperceraian, maka Mahkamah Syariyah Bireuen berwenang mengadiliperkara ini;Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkanbahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinanyang sah, maka Penggugat dan Tergugat merupakan pihakpihak yangmemiliki hubungan hukum, sehingga berkepentingan dan berkualitas sebagaipara pihak

berpisah tempat tinggal sebagaimanadiuraikan pada bahagian duduk perkara;Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugatmempunyai alasan hukum harus dilihat dari faktafakta yang terjadi dalamrumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana alasan perceraianyang didalilkan oleh Penggugat tersebut, dalil gugatan Penggugat manadipertimbangkan apakah telah sesuai dengan dan memenuhi ketentuanPerundangundangan serta peraturan yang berlaku sebagaimana alasanperceraian yang terdapat pada penjelasan

Faktamana telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undangundang Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Alasan mana juga sesuai dengan bunyishigat takli talak yang diucapkan oleh Tergugat sesaat setelah akad nikah.Oleh karena itu, untuk kepastian hukum Majelis Hakim berkesimpulan bahwagugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat adalah Pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undangundang Tentang Perkawinan jo.

Pasal 19 huruf (6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 Tentang Penjelasan Undangundang Tentang Perkawinan jo.

kesepakatan parapihak sehingga tidak merugikan Pelawan, karena akan menghasilkanharga penjualan yang tinggi sesuai dengan nilai pasar.Bahwa Terlawan melakukan sita eksekusi mendasarkan pada UndangUndang Hak Tanggungan, dan menurut Pasal 10 Undang UndangNomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, bentuk peraturan pelaksanaannya yang dimaksud Pasal 26UndangUndang Hak Tanggungan adalah Peraturan Pemerintah.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang Undang HakTanggungan berikut Penjelasan

Bahwa Hakim judex facti juga salah dalam memberikan pertimbanganbahwa didalam penjelasan ketentuan pasal 26 Undang Undang HakTanggungan menyebutkan yang dimaksud dengan peraturan mengenaieksekusi hipotek yang ada dalam pasal ini adalah ketentuan ketentuanyang diatur dalam Pasal 224 Reglemen Indonesia yang diperbaharui(Het Herziene Indonesich Reglement) dan Pasal 258 Reglemen AcaraHukum untuk Daerah Jawa dan Madura (Reglement tot Regeling vanhet Rechtswezen in de Gewestwen Buieten Java en Madura).

Bahwa Hakim judex facti juga mempertimbangkan bahwa Pelawan tidakberhasil membuktikan dalilnya bahwa ketentuan ketentuan Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) tentang eksekusi belum berlakukarena belum ada peraturan pelaksanaannya sehingga tidak berhasilmembuktikan dirinya sebagai Pelawan yang benar, pertimbangan Hakimjudex facti adalah gegabah dan salah dalam menerapkan hukumnyajuga ada hukum yang dilanggar karena sebagaimana Penjelasan UmumNomor 9 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) maka diketahuibahwa

Ketentuan tentang eksekusi yang berlaku dalam HukumAcara Perdata (Pasal 224 HIR/Pasal 258 Rbg) sebagaimana dituangkandalam Penjelasan Umum Nomor 9 Undang Undang Hak Tanggunganharus dibaca sebagai "meminjam". Peminjaman ketentuan Hukum AcaraPerdata tentang eksekusi berdasar Pasal 224 HIR/Pasal 258 Rbg olehUndang Undang Hak Tanggungan (UUHT) diperlukan sehubungandengan belum adanya Peraturan Pelaksanaan Eksekusi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT).4.

Nomor 494 K/Pdt/2014terang telah diuraikan dalam penjelasan Undang Undang Nomor 4tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, Pasal 26 Undang Undang HakTanggungan (UUHT) menyatakan bahwa "Adapun yang dimaksuddengan peraturan perundang undangan yang belum ada, adalahperaturanperundang undangan yang mengatur secara khusus eksekusiHakTanggungan, sebagai pengganti ketentuan khusus mengenaieksekusi hipotek atas tanah yang disebut diatas ".Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat

, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkandengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 50Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undangundang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwadi antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimanadisebutkan dalam penjelasan

sebagai Seorang suamidan istri, di Samping itu anak kandung Pemohon tersebut terindikasi mempunyaisifat perempuan dewasa sudah bisa mengerjakan pekerjaan layaknya seorangisteri, di sisi lain hubungan keduanya sudah sangat intim;Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepadapengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup.Pada penjelasan

Penetapan No. 27/Pdt.P/2020/PA.Sortersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan; Pada penjelasan Pasal 7 ayat(3) dinyatakan juga: Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi merekayang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnyaberdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbanganmoral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan dandampak yang ditimbulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019

Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahamibahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelaiperempuan;Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta hukum yang diperolehdalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapatbahwa Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan danpenjelasan pasalnya tersebut tidak dapat

Pasal 7 ayat 2 UndangUndangNomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepadasuatu hukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebihkuat yang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dariyang semula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzariiah dan magashid alsyariah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukHal. 14 dari 16 Hal.

Putusan No.50/PID/2013/PT.JPRratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Mimikaguna proses lebih lanjut.e Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada jenis minuman sopi yang dibawa olehTerdakwa tersebut tidak tercantum tanggal kadaluarsa atau jangka waktupenggunaan / pemanfaatan yang baik atas barang tersebut serta memasang labelatau memuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi, bersihatau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat

seseorang yang tidak dikenalnya yang merupakan agen sopi di Kampung ReamruTual Maluku Tenggara dengan harga seluruhnya sebesar Rp 3.500.000, (tiga juta limaratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Mimikaguna proses lebih lanjut.e Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada jenis minuman sopi yang dibawa olehTerdakwa tersebut tidak tercantum tanggal kadaluarsa atau jangka waktupenggunaan / pemanfaatan yang baik atas barang tersebut serta memasang labelatau memuat penjelasan

Putusan No.50/PID/2013/PT.JPRyang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, dan tidak memasang label ataumembuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat,/isi bersihatau netto atau komposisi,aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, namadan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurutketentuan harus dipasang/dibuat", minuman berupa minuman keras jenis sopi sebanyak51 (ima

Putusan No.50/PID/2013/PT.JPRratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Mimikaguna proses lebih lanjut.Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada jenis minuman sopi yang dibawa olehTerdakwa tersebut tidak tercantum tanggal kadaluarsa atau jangka waktupenggunaan / pemanfaatan yang baik atas barang tersebut serta memasang labelatau memuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi, bersihatau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat

(bukti Penguasaan Fisikdari Alexander Adu dan pendahulunya atas tanah objek sengketaselama kurang lebih 61 tahun) sebagaimana ketentuan dalamPasal 529 BW, Pasal 531 BW, Pasal 548 ayat (2) BW dan Pasal1963 BW serta Pasal 24 ayat (2) huruf a penjelasan atasPeraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997.

Didalam Penjelasan atas Peraturan Pemerintah R Nomor 24 Tahun1997 Pasal 24 ayat (1) Bahwa bukti Kepemilikan itu pada dasarnyaterdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktuberlakunya UUPA, dan alatalat bukti tertulis dimaksud seperti penjelasandalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m antara lain dapat berupa:b.1.a.

Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dari pejabat yangberwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA,sebagaimana penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 Pasal 24 ayat (1) huruf e;b.1.c. Petuk pajak bumi/landrente, girik, ketikir dan verpondingIndonesia, sebagaimana penjelasan atas Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 Pasal 24 ayat (1) huruf k;b.1.d. Lainlain bentuk alat pembuktian dengan nama apapun jugaHalaman 26 dari 36 hal. Put.

Nomor 453 PK/Padt/2015b.2.b.3.b.4.b.5.b.6.sebagaimana penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 Pasal 24 huruf m;Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan P.P.

Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 59, 60 dan Pasal 76 ayat(1) huruf e dan huruf f serta huruf m;Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997Pasal 24 ayat (2) paragraf kedua, dalam hal demikian pembukuan hakdapat dilakukan tidak berdasarkan bukti kepemilikan /.c. (bukti tertulis),tetapi berdasarkan bukti penguasaan fisik yang telah dilakukan olehpemohon dan pendahulunya.

Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menuruttujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saatpembubaran perusahaan;f, penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknyadan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang;g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi"Bahwa Memori Penjelasan Pasal IA ayat (1) huruf d dari UU PPNmenjelaskan :"Yang dimaksud dengan "pemakaian sendiri" adalah pemakaian untukkepentingan pengusaha sendiri, pengurus

Cuplikan Memori Penjelasan Pasal 9 Ayat (5) dari UU PPN, menyatakan :"Yang dimaksud dengan penyerahan yang terutang pajak adalah penyerahanbarang atau jasa yang sesuai dengan ketentuan Undangundang ini,dikenakan Pajak Pertambahan Nilai."

untuk menentukan apa yangharus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagipara pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalampersidangan, tidak terbatas pada fakta dan halhal yangdiajukan oleh para pihak.Pasal 78:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinanhakim.Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian

Pemilihankata Memproduksi dalam Penjelasan Pasal 16B ayat (3)UU PPN menguatkan karakter objektif PPN, kepadasiapapun, dengan cara apapun, dan dalam kondisiapapun, sesuai karakter objektif dari pengenaan PPN,atas produk TBS dibebaskan dari pengenaan PPN.Halaman 24 dari 47 halaman.

Penjelasan Pasal 16B ayat (3) UU PPNmencontohkan Pengusaha Kena Pajak B memproduksiBarang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari negara,yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebutdibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.Bahwa frase kalimat yaitu atas penyerahan Barang KenaPajak tersebut dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai menerangkan Barang Kena Pajakyang mendapat fasilitas dari negara bukan menerangkanpenyerahan yang dilakukan oleh PKP.

Membebankan biaya perkara menurut hukum;Atau apabila Majelis Hakim berkeyakinan lain, maka kami mohonPutusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Pemohon telah datangmenghadap ke muka sidang dan didampingi oleh kuasa hukumnya,Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan penjelasan terkaitpermohonannya tersebut dan Para Pemohon tetap dengan permohonannyatersebut;Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohontertanggal 20 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan AgamaPemalang dengan Nomor 0057/Pdt.P/2019/PA.Pml tertanggal 20 Juni 2019yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;Bahwa Majelis telah memberikan penjelasan mengenai batasan danruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama terkait permohonan penetapanahli waris sesuai UU Nomor 3 Tahun 2006, dan Para Pemohon telahmemahaminya dan menyerahkan semua pertimbangannya kepada MajelisHakim;Hal 3 dari 9 hal Put.

bernama saksi dan saksi II dan terhadap bukti bukti tersebutMajelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 angka 2 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam dibidang kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarhukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan

kesimpulanya secara lisanyang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelissegera menjatuhkan penetapan;Bahwa hal ihwal mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini telahtercatat dalam berita acara, oleh karena itu untuk mempersingkat uraianpenetapan ini Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut yangmerupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan

Pasal 49 pasal 1huruf (a) angka 18 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentanghalaman 5 dari 10Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam dibidang (a) perkawinan,kewenangan mana dalam penjelasan angka 18 disebutkan tentang :penunjukan seorang wali dalam hal seorang

Tahun belum mencapai usia dewasa serta belumpernah melakukan perkawinan dan harus di bawah perwalian dan darifaktafakta itu pula Pemohon sebagai orang tuanya tidak terdapat halhalyang memberikan mudlarat kepada anaknya dan akan mampubertanggung jawab sebagai wali dari anaknya tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas Majelis berpendapat bahwa apa yang didalilkan olehPemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 47 UU Nomor 1 Tahunhalaman 7 dari 101974 jo. dan penjelasan

patut diterima;Menimbang, bahwa. dalildalil pokok permohonan Pemohon adalahtentang sering terjadinya pertengkaran dan perselisihnan antara Pemohon danTermohon dan dari keterangan saksisaksi Pemohon, terbukti bahwa dalamrumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar meskipun saksiSaksitidak melihat/mendengar langsung namun saksisaksi mengetahui bahwaTermohon telah menikah lagi dan sejak 1 tahun lalu telah pisah tempat tinggalsampai dengan sekarang;Menimbang, bahwa kandungan pasal 39 ayat (2) penjelasan

pertengkaran sehingga keterangantersebut telah meyakinkan hakim, maka perkara aquo dapat dipertimbangkanlebih lanjut;Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapat ditarik sebuahkesimpulan, bahwa benar ada terjadi perselisinan dan pertengkaran hal manaHalaman 6 dari 9 hal Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2017/MS.Mbodiketahul langsung oleh saksisaksi dan tidak tinggal lagi bersama sejak 1tahun lalu, keterangan saksisaksi tersebut telah menguatkan satu sama lainsehingga semua unsur dalam Pasal 39 ayat (2) penjelasan

tidakada lagi rasa tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai rumah tanggatersebut tidak sepatutnya untuk dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakandalil hukum sebagaimana kaidah ushulfigh, yang dalam hal ini diambil alihsebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:Je y pollArtinya :"Kemugdharatan itu harus dihilangkan;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas alasanpermohonan Pemohon telah memenuhi unsurunsur yang terkandung dalampasal 39 ayat (2) penjelasan

Membebankan biaya perkara menurut hukum ;SUBSIDER :Apabila Pengadilan Parigi berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya ;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat danTergugat hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telahmemberikan keterangan dan penjelasan secukupnya di muka persidangan ;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agarkembali rukun membina rumah tangganya, baik di dalam persidangan maupunmediasi melalui Hakim mediator Drs

Nomor Tahun2008 ;Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, makapemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untukumum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat tanpa ada perubahan ;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang hadir sendiri dipersidangan telah memberikan keterangan dan penjelasan

faktafakta kejadian di atas, maka dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat terwujud tujuanperkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmahsebagaimana dikehendaki oleh AlQuran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1UndangUndang Nomor Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atasMajelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk melakukanperceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan

rumah orang tua Termohon sudahmempunyai orang anak , umur 2 tahun, dalam asuhan Termohon;Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akantetapi sejak + 6 bulan yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah,sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah cemburu,Termohon sering cemburu tanpa sebab dan alasan yang jelas, setiap Pemohon pulangkerja Termohon sering marahmarah tanpa sebab, Pemohon telah berusaha memberipengertian dan penjelasan

di rumah orang tua Termohon sudah mempunyai orang anak , umur2 tahun, dalam asuhan Termohon;Namun kini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, saksi tahutidak harmonis karena keduanya kini telah pisah rumah sejak + 6 bulan hingga sekarangselama + 6 bulan dan penyebab percekcokan itu karena masalah cemburu, Termohonsering cemburu tanpa sebab dan alasan yang jelas, setiap Pemohon pulang kerjaTermohon sering marahmarah tanpa sebab, Pemohon telah berusaha memberipengertian dan penjelasan

bahwaberdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Pemohon danTermohon adalah suami isteri yang sah ; Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang padapokoknya adalah bahwa setelah + 1% tahun hidup bersama rumah tangga di antaraPemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karenamasalah cemburu, Termohon sering cemburu tanpa sebab dan alasan yang jelas, setiapPemohon pulang kerja Termohon sering marahmarah tanpa sebab, Pemohon telahberusaha memberi pengertian dan penjelasan

Termohon;Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sekitar tahun 1996,tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1orang anak;Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukundan telah terjadi pisah rumah selama sekitar 3 tahun 2 bulan,disebabkan perselisihnan dan pertengkaran disebabkan Termohonmenuduh Pemohopn ada hubungan dengan wanita lain dengantanpa bukti dan alasan yang sah, karena Pemohon tidak merasa ,Pemohon memberi penjelasan

Pemohon dan Termohon;Bahwa saksi adalah tetanggga Pemohon;Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sekitar tahun 1996,tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1orang anak;e Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukundan telah terjadi pisah rumah selama sekitar 3 tahun lebih,disebabkan perselisihan dan pertengkaran karena Termohonmenuduh Pemohopn ada hubungan dengan wanita lain dengantanpa bukti dan alasan yang sah, karena Pemohon tidak merasa ,Pemohon memberi penjelasan

diatur dalam Pasal 145 ayat 1angka 3e HIR;Menimbang, bahwa keterangan saksisaksi tersebut mempunyaipersesuaian arti dan maksud yang sama antara keterangan saksi yang satudengan yang lainnya, yang intinya adalah bahwa rumah tangga Pemohon danTermohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon menuduhPemohopn ada hubungan dengan wanita lain dengan tanpa bukti dan alasanyang sah, karena Pemohon tidak merasa , Pemohon memberi penjelasan

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon tidak datang menghadap dan tidakpula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, serta ketidakhadiran Tergugattersebut tanpa adanya alasan yang sah, oleh karena itu Termohon patut dinyatakantidak hadir;Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihakTermohon di persidangan, akan tetapi karena terkait di dalam bidang perceraian, makasesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan

No. 50 tahun 2009 Pengadilan Agamaberwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihakTermohon di persidangan, akan tetapi karena terkait di dalam bidang perceraian, makasesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang undang Nomor tahun1974 angka (4) huruf (e), Majlis Hakim berpendapat bahwa alasanalasan yang menjadidasar permohonan Pemohon harus dibuktikan;Hal. 5 dari9 hal. Nomor 0268/Pdt.G/2015/PA.

Pasal 3Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majlis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak Pemohon telah memenuhiketentuan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf ( f ) Undang undang Nomor tahun 1974,jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo.

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA SakFebruari 2022 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugattidak mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut;Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugatsebagaimana yang tertera dalam surat gugatannya dan kelengkapan dokumenelektronik pada perkara a quo yang didaftarkan secara elektronik/ ecourt,Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugatperihnal hak dan kewajiban serta kemungkinan berperkara dan mengikutipersidangan

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA Sakmenyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalahmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraOrangorang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antarajenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah gugatanperceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memilikikewenangan secara absolut mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayahhukum Kabupaten

Tahun 1974 tentangPerkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 junctis Pasal 141 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya Majelis Hakim menilaiperkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara secaraelektronik sebagai Pengguna Lainnya, maka Majelis Hakim telah memeriksakelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, dan MajelisHakim telah memberikan penjelasan

Putusan Nomor 34/B/PK/Pjk/2020This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding, maka koreksiatas koreksi Pajak Masukan sebesar Rp4.064.092,00 dan sanksi kenaikanPasal 13 ayat (3) KUP sebesar Rp4.064.092,00 seharusnya dibatalkan;Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding, Faktur PajakMasukan yang telah dikreditkan oleh Pemohon Banding telah sesuai denganUndangUndang Nomor 42 Tahun

Lagi pula secara yuridis fiskal kKedudukanFaktur Pajak memiliki sifat aantonder belastingen yang dapatdikelompokkan sebagai surat berharga/surat yang mempunyainilaiuang di bidang perpajakan dan oleh karenanya koreksi Terbanding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidakdapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 14ayat (4) dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum

Putusan No. 108/Pdt.G/2016/MSAcehMenimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, MajelisHakim Tingkat Banding menilai berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (i)UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang Ekonomi Syariah,dan dalam penjelasan Pasal tersebut dinyatakan yang dimaksud denganekonomi

Peradilan Agama;Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan (3)UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 tersebut besertapenjelasannya telah menimbulkan pertentangan dengan ketentuanPasal 55 ayat (1), menimbulkan adanya pilinan forum (choice of forum) danpertentangan mengenai lembaga penyelesaian sengketa (conflict of disputesettlement), yang berakibat tidak adanya kepastian hukum, karenanya dengankeluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUUX/2012 tanggal 29Agustus 2013, yang menyatakan bahwa penjelasan

menyebutkan gugatan ekonomi syariah, tetapiPenggugat/Pembanding tidak menyebutkan secara tegas dan jelas bentukperjanjian tersebut, yang kemudian ternyata dalam jawaban TergugatI/Terbanding bahwa pembiayaan dimaksud adalah dalam bentuk AkadPembiayaan Murabahah Nomor 11;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 angka 6Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, murabahah adalah pembiayaan salingmenguntungkan yang dilakukan oleh shahib al mal dengan pihak yangmembutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan