No. 610 K/Pid.Sus/2015Korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana, sesuai dengandakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;2.

No. 610 K/Pid.Sus/2015Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 Jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo.

Desember 2013 tentang hasil audit dalam rangka penghitungankerugian keuangan Negara atas penyimpangan pengadaan alat praktik danperaga siswa dan belanja alat alat olahraga pada Dinas Pendidikan kabupatennatuna TA 2011 dengan kesimpulan perbuatan para terdakwa mengakibatkankerugian keuangan Negara sebesar Rp. 2.408.943.833,33. ( dua miliar empatratus delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga delapan ratus tiga puluh tigakoma tiga puluh tiga rupiah).Perbuatan para terdakwa diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAIR :Bahwa para terdakwa selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada kegiatanpengadaan alat praktik dan peraga siswa, pekerjaan belanja bahan alat olahraga pada DinasPendidikan Kabupaten

Koma Tiga Puluh Tiga Rupiah)Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatatdalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahperbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Jaksa PenuntutUmum;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut umum dengandakwaan sebagai berikut :Primair : melanggar Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang No.31 tahun 1999yang telah diubah dan ditambah dengan Undangundang No.20 tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP.141Subsidiair : melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undangundang No.31 tahun 1999 yang telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang No.20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP.Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum diajukan secaraSubsidairitas maka Majelis

HASAN NURFIN, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yangdilakukan secara bersamasama Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat(2), ayat (3) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair;Menjatuhkan pidana terhadap I. PAMASONA, Terdakwa II.

paraPemohon Peninjauan Kembali) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya di dalamdakwaan Primair.Bahwa oleh karena terdapatnya kedaan baru (novum) dan adanya kekhilafan ataukekeliruan yang nyata oleh judex facti dan judex juris dalam memutus perkara,maka sudah seharusnya demi hukum para Pemohon Peninjauan Kembali dibebaskandari Dakwaan Subsidair.Bahwa dakwaan Subsidair yang dikenakan terhadap para Pemohon PeninjauanKembali yaitu Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2), ayat @G)UndangUndang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 jo.

belum dipulinkan/ belum dikembalikan keKas Daerah tersisa sebesar Rp. 271.950.000,00(Rp.499.955.000,00 dikurang Rp228.005.000,00) ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah dengan fakta yuridis yang telah ternyata tersebut, Terdakwa dapatdipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakanoleh Penuntut Umum kepadanya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh PenuntutUmum ke persidangan dengan Dakwaan Subsidairitas, yaitu :e Primair : Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UURI No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUURI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana.

Apabila unsurunsur pasal dalamdakwaan Primair semuanya terpenuhi, maka dakwaan Subsidair tidak perludipertimbangkan, sebaliknya apabila belum terpenuhi, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan unsurunsur pasal dalam dakwaan Subsidair ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalamDakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNo. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dalam Dakwaan Subsidair

JUBAIR sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1Kitab UndangUndang Hukum Pidana.SUBSIDIAIRia Terdakwa ROBERTO, S.Sos Bin H. JUBAIRPelaksana/Penerima Kuasa dari Direktris CV.

Moeljatno, SH,AsasAsas Hukum Pidana; 2002, hlm.130131);Menimbang, bahwa dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifatmelawan hukum dari perbuatanperbuatan yang didakwakan walaupun dalamrumusan delikdelik tidak selalu dicantumkan, sebagaimana telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa apakah berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan terpenuhi unsur melawan hukum sebagaimana yangdimaksudkan dalam pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP, dalam perbuatan Terdakwa?

Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidanasebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) Ayat(3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHPidana. ~~~ === === = 2 on nnn nn nn nnn nnn nn nn nn nnn nnnATAUDAKWAAN KEDUA:Bahwa ia terdakwa Ir.

dianggapsebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapatdinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannyatersebut terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindak pidana yang menjadidasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa dengandakwaan sebagai berikut:DAKWAAN KESATUMelanggar Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2), ayat (3) Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangRI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHPidanaDAKWAAN KEDUAMelanggar Pasal 9 Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a danhuruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP SUBSIDIAIRBahwa ia terdakwa PHILIPUS MANEK DASILVA, ST(selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket PekerjaanPengadaan Kapal Motor berdasarkan Surat Keputusan No. 02Tahun 2011 tanggal 14 Pebruari 2011) bersama dengan saksiHERMAN

apakah faktafaktahukum tersebut dapat dijadikan penilaian dalam menentukanperbuatan Terdakwa terhadap unsurunsur dakwaan ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusanini, maka segala yang terdapat pada Berita Acara Sidang perkara ini,menjadi bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelisdalam memutus perkara ini ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dakwadengan dakwaan dalam bentuk dakwaan subsidaritas, yaitu :Primair :Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

2 ayat(1) jo pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PerubahanAtas Undangundang RI Nomor 31 Tahun = 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP ;Subsidair :Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jopasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan

Setdakot Bandung, tersebutdi atas, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanakorupsi yang didakwa dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam suratdakwaannya yang diatur dan diancam : Dakwaan Primair : Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo.Pasal 55 ayat 1 ke 1 jo.

M.Si. sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana joPasal 64 ayat (1) KUHPidana.Subsidiair Terdakwa UUS RUSLAN, SE., M.Si. sebagai Kepala Bagian Tata Usaha padaSekretariat Daerah Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Walikota BandungNo

bersertifikat hak milik menjadi atas nama Jumhana Cholil dkk.Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan meneliti dan mempertimbangkanapakah dari faktafakta tersebut jika dinubungkan dengan apa yang didakwakan olehJaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, apakah dapat dipersalahkan kepadaTerdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa melakukan tindakpidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan sebagai berikut :KesatuPrimair :Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Subsidiair :Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Lebih Subsidair :231Pasal 5 ayat (2) Juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah

diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi.Lebihlebih Subsidair :Pasal 11 Juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi.AtauKedua :Primair :Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 56 ke2 KUHPidana.Subsidair

Apabila dakwaan Primair tidak terobukti baru kemudian dibuktikan dakwaansubsidiair dan seterusnya.Menimbang bahwa Terdakwa dalam dakwaan kesatu didakwa dengandakwaan Primiar melanggar pasal Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana, yang unsurunsurnya sebagai berikut;1. Setiap orang;2. Secara melawan hukum;3.

Menyatakan terdakwa SLAMET RIYADI, S.Sos, MM, tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TindakPidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaanPrimair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.

Membebankan biaya perkara ini kepada negara.Halaman 29 dari 303 Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor 22/PidTPK/2018/PN.JKT.PSTTelah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikansecara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan duplikdari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap padapembelaannya, keseluruhannya telah dicatat dan termuat dalamberita acara sidang perkara ini ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangandengan surat dakwaan sebagai berikut :Primair :Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Subsidair :Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi

faktafakta hukum tersebut di atas,selanjutnya akan dipertimbangkan apakah faktafakta hukum tersebutdapat dijadikan penilaian dalam menentukan perbuatan Terdakwaterhadap unsurunsur dakwaan ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusanini, maka segala yang terdapat pada Berita Acara Sidang perkara ini,menjadi bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar dalammemutus perkara ini;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dakwadengan dakwaan dalam bentuk dakwaan Subsidaritas ;Primair :Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangHalaman 226 dari 303 Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor 22/PidTPK/2018/PN.JKT.PSTundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Subsidair :Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan

246,670,476.26 Pengumpulan & Penumpukan 104.00 87,855,237.60 146.00 123,335,237.40 Pencabutan Tunggul/Akar 52.00 32,945,714.36 198.00 125,447,143.14 PembersihanLahan 0.00 0.00 250.00 31,678,572.50520,542,285.64 841,636,286.86Il PEMBUATAN TERAS SAWAH 0.00 0.00IV PEMBUATAN PEVMATANG 80.03 1,774,586.79 0.00 0.00PEMBUATAN JALAN USAHA TANI 0.00 0.00 0.00Jumlah 1,034,828,733.55 918,600,854.74 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Nilai Kontrak AddendumDibulatkan Perbuatan Terdakwa di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat(1) jo.

Pasal 18 ayat (1) sub a, b ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDER:Bahwa Terdakwa Hery Syafruddin alias Hery Syarifudin bin MuhammadTahir selaku Kuasa Direktur/Direktur Cabang PT.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo sebesar Rp.1.022.606.030,76 (satu milyardua puluh dua juta enam ratus enam ribu tiga puluh rupiah koma tujuh puluh enam sen)atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.Perbuatan Terdakwa INDRAWANTO HASAN sebagaimana diatur dan diancampidana sesuai dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UndangUndang Nomor 31Tahun

PANONGONAN MUDA terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta melakukankorupsi", melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU. No.31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubahdan ditambah dengan UndangUndang No. 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP sesuai dengan dakwaan Primair Jaksa PenuntutMenjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs.

APBN TP TA 2012 adalah sebesar Rp.12.275.275.408(Dua Belas Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh PuluhLima Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Nilai Kontrak sebesar Rp.20.160.289.000 Dikurangi PPN Rp. 1.832.753.545 Dikurangi PPH Rp. 274.913.0032 Nilai Pembayaran Rp.18.052.622.423 Nilai barang yang diterima Rp. 5.777.347.015 Keriugian kKeuangan Negara Rp.12.275.275408Perbuatan Terdakwa TONO alias ASIA tersebut sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001Halaman 17Putusan Sela Pengadilan TIPIKORNo.116/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdntentang Perubahan atas UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa TONO ALS ASIA bersamasama dengan JOHAN WINATAselaku Direktur PT.

sebesar Rp3.957.600.000,00 (tiga milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enamratus ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan KerugianKeuangan Negara atas Perkara Pemberian Dana Hibah Insentif Guru TPQyang Berasal dari APBD Kota Batam Tahun 2011 Melalui BadanMusyawarah Guru Taman Pendidikan Al Quran (BMGTPQ) Nomor SR2190/PW28/5/2016 tanggal 20 Juni 2016 atau setidaktidaknya sekitarjumlah tersebut.Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimanadiatur dan diancam dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 Tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP.SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa JUNAIDI,S.Sos selaku Kabag Kesra SekretariatDaerah Kota Batam berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor:KPTS.44/BKDPK/III/2011 Tanggal 24 Maret 2011 dan selaku Leading

saksisaksi, ahli dan terdakwa;Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;Telah mendengar pembacaan surat tuntutan dari penuntut umum yang padahari Kamis, tanggal 27 Juni 2013 yang pokoknya menuntut agar majelis hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :1Menyatakan terdakwa Irhamsyah, S.Ag Bin Ilyas Mahmud Alias Aduntidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primairmelanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP;Menyatakan terdakwa Irhamsyah, S.Ag Bin Ilyas Mahmud Alias Aduntelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaTurut Serta Melakukan Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalamdakwaan Subsidiair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

THAMIN tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidanakorupsi yang dilakukan secara bersamasama, sebagaimana dakwaanPrimair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP.2.

Pemotongan dari penyetoran pajak Pph pasal 22 Rp. 2.804.714,00 PPN Rp. 18.698.091,00Rp. 21.502.805,00c Jumlah Uang bersih yang diterima (ab) Rp. 190.676.195,00d Realisasi Kegiatan Rp. 85.742.000,00 e Jumlah Kerugian Keuangan Negara (cd) Rp. 104.934.195,00 Bahwa Perbuatan Terdakwa BASIRUN, S.Sos sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan

., bin WARSAN terbuktibersalan melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambahdengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan Primair;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir.

Apabiladakwaan primair telah terobukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikanlagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikandakwaan subsidair ;Menimbang, bahwa pada Dakwaan Primair, Terdakwa oleh JaksaPenuntut Umum telah didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo pasal 55 ayat (1) ke 1 yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1. Setiap orang;2. Secara melawan hukum;3.