RAHUDMAN HARAHAP, MM. sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Hal. 7 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015SUBSIDIAIR:Bahwa Terdakwa Drs. H.

dijatuhi pidana makabiaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terpidana;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agungakan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan;Halhal yang memberatkan: Terpidana belum mengembalikan kerugian keuangan negara;Halhal yang meringankan: Terpidana belum pernah dihukum; Penyelewengan keuangan Negara tersebut bukan hanya tanggung jawabTerpidana, Terpidana hanya bertanggungjawab atas uang perjalanan dinas;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, UndangUndangNomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan peninjauan kembali dari

Alino Putra Rupat;Bahwa perbuatan Terdakwa SYARWANDI bersama dengan TerdakwaHENDRY, Terdakwa UMAR BAKI, Terdakwa NURZAM sebagaimana diatur dandiancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo.

pemerintah dalam upayamemberantas tindakan korupsi; Perbuatan para Terdakwa telah mengganggu program Pemerintah KabupatenBengkalis dalam penyediaan dan penanaman bibit karet bagi kelompok tani;Halhal yang meringankan: Para Terdakwa belum pernah dihukum; Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; Para Terdakwa tidak menikmati hasilnya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkarapada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepadaTerdakwa;Memperhatikan Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 jo.

M E N G A D I L I :-Menyatakan terdakwa : JAINAL ABIDIN DAMIRI Bin SAFRI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 20tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.Subsidair =:Bahwa terdakwa JAINAL ABIDIN DAMIRI selaku Direktur CV.Muticha sebagaimana tercantum didalam Akta PendirianPerusahaan Nomor 65 tanggal 23 Agustus 2006, pada hari Jumattanggal14 November 2008 s/d bulan April

terdakwa ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim = akanmempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta yang diperolehdi persidangan berupa keterangan saksi saksi, keteranganterdakwa dan adanya barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas, segala unsur tindak pidana yang menjadi dakwaan PenuntutUmum kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau dipertanggungjawabkan kepada kepada terdakwa atau tidak ;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Subsidiairitas yaituPrimairMelanggar pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Undang Undang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999.SubsidiairMelanggar pasal 3 jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Tindak Pidana Korupsi Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secarasubsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan138mempertimbangkan dakwaan primair Melanggar pasal

SumurMengingat akan Pasal ketentuan Perundang Undangankhususnya pasal 3 Jo pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 tahun1999 Pasal 197 KUHAP dan pasal pasal lain dari perundangundangan yang bersangkutan ;MENGADILI Menyatakan terdakwa : JAINAL ABIDIN DAMIRI Bin SAFRItidak terbukti bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat(1) jo Pasal 18 Undangundang

., sebagaimana identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 UU.RI. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU.RI. No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Psl 55 ayat (1) ke-1 KUHP;2.

., dari dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 UU.RI. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU.RI. No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Psl 55 ayat (1) ke-1 KUHP;3.

., sebagaimana identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 UU.RI. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU.RI. No. 20 tahun 2001tentang Perubahan atas UU. RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Psl 55 ayat (1) ke-1 KUHP;2.

MT., dari dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 UU.RI. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU.RI. No. 20 tahun 2001tentang Perubahan atas UU. RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Psl 55 ayat (1) ke-1 KUHP;3. Menyatakan terdakwaR. DRADJAD ADHYAKSHA, ATD.

MT tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1)Jo. Pasal 18 UU No.31, tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20,tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana dalam Dakwaan Primair ;2. Menyatakan terdakwa R. DRADJAD ADHYAKSHA, ATD. MT. terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 3 Jo.

Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yangdisusun secara subsidairitas, sehingga Majelis terlebih dahulu mempertimbangkandakwaan primair untuk dibuktikan dan apabila dakwaan primair telah terbukti makadakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan sebaliknya apabila dakwaanprimair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu perbuatan terdakwa diatur dandiancam pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang RI.

MT., sebagaimanaidentitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama, sebagaimana dalamdakwaan Primair pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 UU.RI. No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah denganUU.RI. No. 20 tahun 2001tentang Perubahan atas UU. RI. No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Psl 55 ayat (1) ke1 KUHP;2. Membebaskan terdakwa R.

MT., dari dakwaanPrimair pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 UU.RI. No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah denganUU.RI. No. 20 tahun 2001tentang Perubahan atas UU. RI. No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Psl 55 ayat (1) ke1 KUHP;3. Menyatakan terdakwaR. DRADJAD ADHYAKSHA, ATD.

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- undang NOMOR 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPsesuai Dakwaan Primair ;

1. Menyatakan Terdakwa MAHMUD, S.Pdi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dan diancam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan

Menyatakan terdakwa Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersalah melakukan tindak Pidana Secara bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;2.

surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:MENUNT UTSupaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutus kan :1.Menyatakan terdakwa ARFIYANTI BELINDA BINTI SYAFRI PIKOENbersalah melakukan tindak Pidana Secara bersamasama MelakukanTindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Primairmelanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55Ayat (1) Ke1 KUHP;Menjatuhnkan pidana terhadap Terdakwa ARFIYANTI BELINDA BINTISYAFRI PIKOEN berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahunPenjara dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan denganperintah terdakwa tetap ditahanan sementara dan denda sebesarRp.200.000.000

Menyatakan terdakwa Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah bersalah melakukan tindak Pidana Secarabersamasama Melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalamsurat dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;2.

Menyatakan Terdakwa SAENAL RASYID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dan Dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana di ubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;2.

Menyatakan Terdakwa THOMAS AQUINAS, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;--4.

Menyatakan Terdakwa ZULVIA tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dakwaan subsidair pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun

INDOSOPHA SAKTI secara badan hukum.Menimbang, bahwa Kini sampailah giliran Pengadilan denganmendasarkan faktafakta tersebut diatas untuk mempertimbangkan dakwaanPenuntut Umum, apakah unsurunsur dari pasalpasal yang didakwakan kepadaTerdakwa terpenuhi oleh perbuatanperbuatan yang dilakukan oleh Terdakwaataukah sebaliknya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa melakukantindak pidana korupsi, yaitu :Primair : Melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidanasebagaimana diatur dalam pasal

2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke1Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP);Subsidair: Melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidanasebagaimana diatur dalam pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal

55 ayat (1) ke1 KitabUndangundang Hukum Pidana (KUHP);Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara subsidiaritas maka sesuai asas akan dipertimbangkan terlebih duludakwaan primairnya, karena dakwaan subsidair penggantinya barulah perlu danurgen untuk dipertimbangkan mana kala dakwaan primairnya tidak terbukti.Menimbang, bahwa dakwaan primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadirubah dengan UU No. 20 tahun 2001

2 ayat (1) dan pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, pasal 198 KUHAP dan ketentuan perundangundangan lainyang bersangkutan.1.MENGADILIMenyatakan Terdakwa ZULVIA tersebut tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalamdakwaan Primair pasal

2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dakwaan subsidair pasal 3jo. pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUU No. 31 tahun 1999 tentang

., sebagaimana identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 UU.RI. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU.RI. No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Membebaskan terdakwa GUSTI NGURAH WIRAWAN., dari dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 UU.RI. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU.RI. No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Psl 55 ayat (1) ke-1 KUHP;------------------------------------------------------------------------ 3.

Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timurtertanggal 28 Agustus 2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : 1 Menyatakan terdakwa GUSTI NGURAH WIRAWAN J terbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1)UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana dirubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas

No :39/PID/TPK/2015/PT.DKIMenyatakan terdakwa GUSTI NGURAH WIRAWAN,., sebagaimana identitastersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Korupsi secara bersamasama, sebagaimana dalam dakwaanPrimair pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 UU.RI. No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU.RI.No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. RI. No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/PID.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST, Tanggal 5 Oktober 2015 yangdimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanyapidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwasehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :1, Menyatakan terdakwa GUSTI NGURAH WIRAWAN,., sebagaimana identitastersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Korupsi secara bersamasama, sebagaimana dalam dakwaanPrimair pasal

2 ayat (1) Jo. pasal 18 UU.RI.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Menyatakan Terdakwa EFRIYANTI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;3.

Menyatakan terdakwa EFRIYANTI, SP, secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan dan dengansengaja memberi bantuan pada waktu Tindak Pidana Korupsidilakukan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primairmelanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) danayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP Jo Pasal

pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal55 ayat 1 ke(1) KUHP;LEBIH SUBSIDAIR :Terdakwa melanggar Pasal 9 ayat 1 yo Pasal 18 ayat (1) huruf, bUndangUndang nomor 20 tahun 2001 tentang perobahan UndangUndangnomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal55 ayat 1 ke(1) KUHP;Menimbang, bahwa Terdakwa Efrianti telah didakwa oleh Penunitutumum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebihdahulu mempertimbangkan dakwaan dakwaan primair sebagaimana diaturdalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat(3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi; yang mempunyai unsurunsur sebagai berikut :1.

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undangundang No. 20 Tahun 2001,Tentang Perobahan UndangUndang Nomor 31 tahun 1999, tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP jopasal 56 ayat 1KUHP, UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 tentang KitabUndangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Peraturan PerundangUndangan yang bersangkutan;1.MENGADILIMenyatakan Terdakwa EFRIYANTI tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadalam Dakwaan Primair Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;Menyatakan Terdakwa EFRIYANTI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersamasama sebagaimana dakwaan Subsidair ;Menjatuhkan pidana terhadap

Menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah

Menyatakan Terdakwa Syahrial pgl Yal bin Agus tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair yakni melanggar pasal Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana ; 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair3.

Menyatakan Terdakwa ROZA MARFIN Alias ROZA MARPIN Bin UMARSULAEMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan PrimairPenuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor : 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindakpidana korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana ;2.

2 ayat (1) Jo.

., sebagaimana identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 UU.RI. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU.RI. No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Psl 55 ayat (1) ke-1 KUHP;2.

M.SC., dari dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 UU.RI. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU.RI. No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Psl 55 ayat (1) ke-1 KUHP;3. Menyatakan terdakwa HASBI HASIBUAN, SH.

,MH, terbukti bersalah melakukantindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancampidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana dirubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 TentangPerubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASBI HASIBUAN,SH.

., sebagaimana identitas tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia No. 31, tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 20, tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 31, tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 555 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana ;2. Membebaskan Terdakwa Tri Hendro Surjatno, S.Pel., dari Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia No. 31, tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No.20, tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 31, tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana ; 3.

Pidana No : 40/Pid/TPK/2015/PT.DKIwonnnnne Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31, Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20,Tahun 2001 tentang Perubahaan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

PRK : 14/Jkt.Pst/03/2015., tanggal 23 September 2015, sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa Tri Hendro Surjatno, S.Pel., tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No.31, tahun1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20, tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1KUH Pidana dalam Dakwaan Primair ;2.

Pasal 555 ayat (1)ke1 KUH.Pidana ;Membebaskan Terdakwa Tri Hendro Surjatno, S.Pel., dari DakwaanPrimair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undangundang RepublikIndonesia No. 31, tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang RepublikIndonesia No.20, tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangundangRepublik Indonesia No. 31, tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

Menyatakan Terdakwa Rafdimar, SH terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dalam dakwaan Primair;2.

1999tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Subsidair;Terdakwa diduga melanggar Pasal 3 ayat 1 yo Pasal 18 ayat (1) huruf ,b UndangUndang nomor 20 tahun 2001 tentang perobahan UndangUndang nomor 31 tahun 1999tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHP;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaanberbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaandakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangmempunyai unsurunsur sebagai berikut :1 Setiap orang,2 secara melawan hukum,3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,4 dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.Ad.1

Menyatakan Terdakwa Rafdimar, SH terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMASAMAsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1)huruf b UU No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Primair;2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Rafdimar, SH dengan pidana penjara selama4 (empat) Tahun