permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Bahwa terlepas dari alasanalasan tersebut di atas, MahkamahAgung berpendapat Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkan hukumdengan pertinbangan sebagai berikut:Bahwa pertimbangan Judex Facti adanya pertentangan antara dalilposita angka 7 dengan petitum angka 2 tidaklan beralasan karena positamemberi penjelasan duduknya perkara dimana Penggugat tidak pernahmelakukan pemutusan hubungan kerja (PHK

meminta izinPengadilan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHkK);Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas cukup alasanbagi Mahkamah Agung membatalkan putusan Judex Facti dan MahkamahAgung mengadili perkara a quo dengan pertimbangan sebagai berikut,karena terbukti Tergugat menolak perintan mutasi dan tidak melaksanakanmutasi, sedangkan perintah mutasi tersebut sudah sesuai peraturanperusahaan, maka Tergugat telah melakukan pelanggaran PeraturanPerusahaan, maka pemutusan hubungan kerja (PHK

Nomor 637 K/Pdt.SusPHI/2021untuk memberikan putusan sebagai berikut:iP2:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalahperjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungankerja (PHK) terhadap Penggugat secara sepihak dengan tidakmemberikan upah pesangon kepada Penggugat sejak bulan Februari2019 sampai dengan sekarang, adalah merupakan pemutusanhubungan kerja (PHK) sepihak yang

Kerugian Materiil:Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atasPemutusan Hubungan Kerja (PHK) terkait dengan kompensasipemutusan hubungan kerja (PHK) beserta selurun hakhak yangseharusnya diterima oleh Penggugat dengan perincian:Uang Pesangon: 2 x 9 x Rp5.000.000,00 = Rp90.000.000,00Uang Penghargaan Masa Kerja: 1 x 10 x Rp5.000.000,00= Rp50.000.000,00Uang Penggantian Pengobatan dan PerawatanSerta Perumahan: 15 % x Rp140.000.000,00 =Rp21.000.000,00 Jumlah total Kompensasi = Rp161.000.000,00Maka

Nomor 382 K/Pdt.SusPHI/2020Menyatakan status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat berakhirpada saat putusan perselisinan hubungan industrial ini dibacakan;Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan HubunganKerja (PHK) terhadap Penggugat secara sepihak dengan tidak memberikanupah kepada Penggugat sejak bulan Juni 2016 sampai dengan sekarangadalah merupakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yangbertentangan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan

surat anjuran tertulis untuk penyelesaiaan permasalahan ini dengan surat No. 563/1527/Sosnaker/2011 tanggal 27 Juni 2011. namun Penggugat masih kurang puas atas anjuran tersebutsedangkan pihak tergugat tidak ada memberikan jawaban.Bahwa penggugat telah diberhentikan secara sepihak oleh Tergugat tanpa ada keputusan dari lembagayang berwenang dan telah dilarang untuk masuk kerja secara lisan sejak 01 Februari 2011, makadengan demikian wajar penggugat menuntut upah penggugat sampai adanya keputusan PHK

telah di Putus Hubungan Kerja oleh Tergugattanpa ada kesalahan dengan demikian Gugatan Penggugat patut di kabulkan untuk sebahagiansebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini.Menimbang bahwa Ketetapan Gubernur Sumatera Barat No 5623402010 Tentang UpahMinimum Propinsi Sumatera Barat untuk tahun 2011 sebesar Rp. 1055.000, maka terhadapperhitungan pesangon Penggugat di sesuaikan dengan Upah minimum Propinsi Sumatera Barat tahun2011.Menimbang bahwa karena Penggugat telah di Putus Hubungan Kerja (PHK

KelurahanMangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;Para Turut Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri JakartaPusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:Menangguhkan pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan PanitiaPenyelesai Perselisihan Perburuhan Pusat Nomor 434/110/192/IX/PHK

diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterimatanggal 15 Desember 2015 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:Dalam Provisi:Menangguhkan pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan PanitiaPenyelesaian Perselisinan Perburuhan Pusat Nomor 434/110/192/IX/PHK

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat denganalasan karena perusahaan Tergugat melakukan revitalisasi/oenutupankantor cabang Bengkulu sedangkan kantor pusat (perusahaan) Tergugattidak tutup secara permanen sehingga alasan demikian dikategorikansebagai upaya dan langkah efisiensi. Sementara PT Asuransi ASElIndonesia (Tergugat) dengan PT Asuransi Export Indonesia merupakansatu group perusahaan dimana Tergugat merupakan anak perusahaandari PT Asuransi Export Indonesia;2.

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan demikianmaka sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Penggugat berhak memperolehuang pesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3)dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBengkulu

melangsungkan perkawian kehidupan rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon hidup damai dan harmonis layaknyasuami isteri yang baik timggal bersama di Kota Tangerang Selatan ; Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniaiseorang anak bernama ANAK yang lahir pada tanggal 23 April 2008 ;Bahwa sekira pada tahun tahun 2008 kehidupan rumah tangga antara Pemohondengan Termohon sudah tidak rukun/tidak harmonis karena Pemohon sudahtidak berpenghasilan/tidak lagi bekerja yang diakibatkan di PHK

No.1165/Pdt.G/2012/PA Tgrse Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejaktahun 2008 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran i e Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon danTermohon, selain itu saksi mengetahui atas pengaduan dari Pemohon ;e Bahwa penyebab pertengkaran karena faktor ekonomi, Pemohon padatahun 2008 di PHK dari tempat pekerjaannya sehingga tidak bisamemenuhi kebutuhan rumah tangganya ; e Bahwa antara Pemohon dengan

No.1165/Pdt.G/2012/PA TgrsMenimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakimmenilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antaraPemohon dengan Termohon terutama karena faktor ekonomi, Pemohon sejak tahun2008 di PHK dari tempatnya bekerja sehingga Pemohon tidak dapat memenuhikebutuhan rumah tangganya, yang mengakibatkan antara Pemohon denganTermohon berpisah rumah sejak tahun 2009 sampai sekarang, yang pergimeninggalkan rumah adalah Termohon tanpa pamit kepada Pemohon

Penggugat hanya menjalankan 1 (satu)kali kontrak saja yaitu terhitung tanggal 19 Januari 2014 sampai dengan 20Januari 2014 dan pada tanggal 14 Desember 2013 Penggugatmengundurkan diri sehingga kontrakkontrak sebelumnya dianggap tidakberlaku oleh Tergugat;Bahwa Tergugat telah memutuskan tidak mempekerjakan Penggugat, sikapTergugat telah bertentangan dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun2013 tentang Ketenagakerjaan, maka Pengugat menuntut pembayaran hakhaknya;Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

putusnya hubungan kerjaantara Penggugat dengan Tergugat;Bahwa dalam ketentuan Pasal 82 UndangUndang Nomor 02 Tahun 2004tentang Perselisihan Hubungan Industrial secara tegas telah diatur:Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimanadimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalamtenggang wakiu 1 (satu) tahun sejak diterimanya/diberitahukannyakeputusan dari pihak pengusaha;Oleh karena putusnya hubungan kerja PHK

antara Penggugat denganTergugat bukan karena kesalahan berat melainkan sebab berakhirnya masakontrak PKWT, maka gugatan Penggugat terkait PHK menjadi daluwarsakarena diajukan lewat batas waktu yang ditentukan menurut undangundang, maka telah sepatutnya Majelis Hakim mengesampingkan seluruhalasan serta tuntutan dalam surat gugatan Penggugat sehinggamenyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Berdasarkan hal tersebut, maka kami mohon kepada Majelis HakimPemeriksa Perkara ini untuk menolak

Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah wajib terhadap Penggugatsejak tahun 2013 yang sampai sekarang sudah lebih kurang 2 (dua)tahun lamanya setelah di PHK dari tempat ia bekerja;b.

Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah wajibterhadap Penggugat sejak tahun 2013 yang sampai sekarang sudah lebihkurang 2 (dua) tahun lamanya setelah di PHK dari tempat ia bekerjw,b.Tergugat telah menyakiti badan/jasmani Penggugat sehingga lebamlebampada hampir setiap terjadi terjadi pertengkaran terakhir pada tanggal 05Maret 2015, termasuk juga anak kandung Penggugat dan Tergugat sendiriyang masih duduk di bangku SD hingga ke bangku SMP, baik lakilakimaupun perempuan tanpa rasa kasihan dipukul

Penggugat dan Tergugat,maka Majelis Hakim menyatakan yang mana Penggugat dan Tergugatadalah suami isteri yang sah sampai sekarang belum pernah berceraimenurut hukum, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugattersebut pada intinya Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah wajibterhadap Penggugat sejak tahun 2013 yang sampai sekarang sudah lebihkurang 2 (dua) tahun lamanya setelah di PHK

Dengan demikian gugatan Penggugat adalah tidak jelas ataukabur;Bahwa dalam posita gugatan, Penggugat tidak menyinggung bahwa Tergugat telahmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap Penggugat,dan justru Penggugat mengakui bahwa Penggugat dikualifikasikan mengundurkandiri oleh Tergugat berdasarkan surat keputusan dikualifikasikan mengundurkan diritertanggal 15 Februari 2012, namun dalam petitumnya, Penggugat menuntutsejumlah uang layaknya seorang pekerjaan yang di PHK secara

No. 752 K/Pdt.Sus/2012dan pada Februari 2012 datang kembali dengan itikad baik Pemohon Kasasi datangtanggal 12 Januari 2012 yang telah dijadwalkan;Bahwa ternyata Pemohon Kasasi setelah datang kembali malah disuruh untukmengundurkan diri juga pada saat itu dan tentunya Pemohon Kasasi tidak bersediauntuk mengundurkan diri karena tanpa kesalahan yang jelas;Bahwa pada dasarnya tentang PHK yang dikwalifikasikan mengundurkan diri yangdiatur dalam Pasal 168 ayat 1 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan

Bahwa, sejak awal tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat denganTergugat mulai tidak harmonis sejak Tergugat terkena PHK dari tempat bekerjaTergugat di Desa Lemo yang menyebabkan adanya perselisihnan antaraPenggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang Sulit untuk dirukunkan lagikarena Tergugat mengikuti nasehat orang tua Tergugat yang menyuruh Tergugatuntuk mencari pekerjaan di desa tempat tinggal orang tua Tergugat yaitu di DesaMangkahui, sedangkan Penggugat menginginkan Tergugat tetap

berikut: Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku Ibukandung Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun2011 di rumah saksi dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal diLemo selama 1 (Satu) tahun kemudian pindah ke rumah saksi hingga sekarang; Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniaianak; Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis; Bahwa setahun setelah tinggal di Lemo bahwa Tergugat terkena PHK

kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubunganselakukakak kandung Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun2011 di rumah orang tua saksi dan setelah menikah Penggugat dan Tergugattinggal di Lemo selama 1 (Satu) tahun kemudian pindah ke rumah orang tua saksihingga sekarang; Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis; Bahwa setahun setelah tinggal di Lemo bahwa Tergugat terkena PHK

Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karenaTergugat tidak mau bekerja dan bekerja setelah di PHK dari pekerjaannya ;4.

pekerjaan Swasta, tempattinggal Kabupaten Kediri;;Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalahsebagai berikut : Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena teman kerja Penggugat ;e Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri sah, semula rukun danharmonis, namun sejak 2010 kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;e Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugattidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya setelah di PHK

Meyatakan Penggugat sebelum Pemutusan Hubungan Kerja (PHk)statusnya secara hukum adalah sebagai karyawan Tergugat;3.

Menyatakan tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) dengan tidak memberikan hakhak normatif Penggugat berupa UangPesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Haklainnya sebesar 15% untuk Tunjangan Kesehatan dan Perumahan adalahtidak sah menurut hukum karena bertentangan dengan ketentuanPasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;4.

Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan olehTergugat adalah batal demi hukum;3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangandengan Undang Undang Ketenagakerjaan;Halaman 2 dari 8 Hal. Put. Nomor 84 PK/Padt.SusPHI/20184. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat danPenggugat II putus karena pemutusan hubungan kerja terhitung sejakputusan ini diucapkan;5.

Nomor 84 PK/Pdt.SusPHI/2018ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalamputusan Judex Juris oleh karena Tergugat telah memPHK Para Penggugatkarena Para Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap standarkerja atau disiplin kerja perusahaan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 161Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,ParaPenggugat menerima uang kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK)sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex Juris;Menimbang, bahwa berdasarkan

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena PHK sejak dibacakan putusan;3.

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatkarena PHK sejak dibacakan putusan;3.

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatkarena PHK sejak dibacakan putusan;3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi sebagai akibatdari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunaidengan perincian sebagai berikut: Uang pesangon Rp37.021.500,00; Uang penghargaan masa kerja Rp 8.227.000,00;Halaman 6 dari 7 hal. Put.

diikutidengan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan tidakdibayarkannya upah dan hakhak yang biasa diterima oleh Penggugat setiapbulannya sebagaimana uraian pada posita 15, maka berdasarkan Pasal 86Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisinanHubungan Industrial, dan sejalan dengan petunjuk teknis PengadilanHubungan Industrial dari Mahkamah Agung Tahun 2006 huruf K Nomor 3yang berbunyi "Dalam hal perselisihan hak dan atau perselisihankepentingan diikuti dengan perselisinan PHK

nilainya diperhitungkan sampai dengan adanyakeputusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan sah dan menetapkan atas pelanggaran kontrak kerja yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat dan dinyatakan hubungankerja beralih menjadi hubungan kerja wakiu tidak tertentu (PKWTT) atauPermanen di perusahaan Tergugat;Menyatakan menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadiPemutusan Hubungan Kerja (PHk

hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tersebut telahberakhir sebab Penggugat tidak pernah datang lagi untuk bekerja kepadaTurut Tergugat sejak hari Rabu tanggal 14 September 2011 sampai dengansaat ini;Bahwa apabila ternyata sesuai surat gugatannya Penggugat menuntutsegala hal berkaitan dengan putusnya hubungan kerja tersebut makadengan demikian Penggugat semestinya terlebin dahulu mengundang TurutTergugat untuk mengajukan perundingan dan mediasi guna membahaspermasalahan berkaitan dengan PHK

sehingga demi hukum selesainya kontrak padatanggal 12 Januari 2015 maka selesailah pekerjaan Penggugat, hal inisesuai pada Pasal 61 ayat (1b) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003yaitu ..... 1b) "Perjaniian kerja berakhir apabila : berakhirnya jangka waktuperjanjian kerja:"Kutipan Paragraph 2:"Menimbang, bahwa karena status Penggugat sudah berakhirnya masakontraknya atau dengan istilah ketenagakerjaan dikatakan telah berhentidengan sendirinya, maka Majlelis Hakim berpendapat bahwa PemutusanHubungan Kerja (PHK

Nomor 13 PK/Pdt.SusPHI/201717 Oktober 2005 pihak Manajemen yang diwakili Isye Falyanahmenyampaikan perihal penolakan berdiri PUK F SP Par SPSI dan memintaagar para pengurus atau anggota mengundurkan did dari kepengurusanatau keanggotaan serta meminta maaf kepada Departement Head, bagiyang tidak minta maaf dan tidak membuat surat pernyataan pengundurandid dari kepengurusan serta keanggotaan PUK F SP Par SPSI akan dicekalatau PHK tanpa pesangon;13.Bahwa oleh karena Ketua dan Sekretaris PUK tidak diperbolehnkan

Nomor 13 PK/Pdt.SusPHI/201721.Bahwa karena tidak ada itikad balk dari Tergugat dalam menyelesaikanmasalah PHK dan keengganan pihak Tergugat memenuhi anjuran DinasTenaga Kerja Dan Transmigrasi DKI Jakarta menyebabkan pihakPenggugat mengalami kerugian balk materiil maupun imateriil;22.Bahwa kerugian materiil dan imateriil Penggugat dapat dirinci sebagaiberikut :Bahwa kerugian imateriil akibat dari PHK yang dialami Penggugat dantindakan Tergugat yang belum juga membayarkan upah dan hakhaklainnya yang

S dan Ahmadun di PHK olehPerusahaan (Tergugat), akan tetapi Majelis Hakim tidakmempertimbangkan kesimpulan yang diajukan Tergugat;Bahwa Pemohon Kasasi merasa Keberatan dengan PertimbanganMajelis Hakim yang harus membayar Gaji, Pesangon, UangPenghargaan, Uang Penggantian Hak Perumahan, Pengobatan danPerawatan dan Membayar Upah untuk Penggugat setiap bulannyasejak Tergugat tidak lagi membayar upah kepada Penggugat yaitusejak Agustus 2005 hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukumtetap;Karena dalam

Memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan PemutusanHubungan Kerja (PHK) kepada Para Penggugat dengan kualifikasiPelanggaran Berat sesuai dengan Pasal 17 ayat 7 butir (t) PerjanjianKerja Bersama (PKB) Dengan sengaja maupun tidak sengaja melakukankebohongan/berbohong dengan menggunakan nama atasan untukmeninggalkan pekeraan dan/atau tidak hadir untuk melakukanpekerjaan adalah sah, final dan berkekuatan hukum tetap;3.

Facti, dalam hal ini PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado tidak salahmenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Para Penggugat telah terbukti melakukan aksi mogok kerjayang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlakusehingga putusnya hubungan kerja yang terjadi yang dilakukan Tergugatterhadap Para Penggugat adalah karena Para Penggugat melakukanpelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku (kesalahan);Bahwa alasan Pemutusan WHubungan Kerja (PHK

adalahsebagai ayah kandung Pemohon ;e Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yangmenikah pada tahun 2000 namun belum dikaruniai anak ;e Bahwa setelah menikah mereka tinggal dirumah saksi, kemudian merekakontrak rumah ;e Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, akantetapi sekarang rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi karena seringcekcok sejak 3 tahun yang lalu, adapun penyebabnya karena setelah masingmasing pisah karena kontraknya hamis dan keduanya di PHK

Rumah Tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, akan tetapi sekarangsudah tidak rukun lagi karena sering cekcok sejak 3 tahun yang lalu, adapunpenyebabnya mereka pisah karena rumah kontraknya habis dan duaduanyakena PHK dan karena Termohon tidak mau diajak pindah kerumah orang tuaPemohon, maka sejak saat itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonislagi ; 3. Saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 tahunyang lalu sampai sekarang tidak kumpul lagi ; 4.