Ditemukan 43475 data
Urut Berdasarkan
Register : 25-09-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 248/Pdt.P/2020/PN Bpp Tanggal 21 Oktober 2020 — Pemohon:
HAMID AR ROSYID
13 — 4
HAMID AR ROSYID
13 — 4
Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenaipendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secaraakurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagiperumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya; 4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu, dan;5.
Register : 05-03-2007 — Putus : 27-06-2007 — Upload : 21-03-2012
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 672/Pdt.G/2007/PA.Bwi Tanggal 27 Juni 2007 — PEMOHON DAN TERMOHON
14 — 1
14 — 1
Untuk itu Pemohonmenyerahkan sepenuhnya kebijakan Majelis Hakim terhadap besarnya nafkah yangharus dibayar oleh Pemohon sesuai kelayakan dan tidak memberatkan Pemohon ;Menimbang, bahwa terhadap' replik Pemohon tersebut, Termohonmenyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada daliljawaban/gugatan balik Termohon tersebut dan/atau menyerahkan kepada putusanMajelis Hakim ;Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telahmengajukan alat bukti surat berupa :Foto copy Kutipan
Register : 18-07-2018 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 07-10-2018
Putusan PN Andoolo Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN Adl Tanggal 9 Agustus 2018 — Penggugat:
PT. BANK RAKYAT INDONESIA
Tergugat:
1.TENDE
2.WELUHUNO
38 — 14
PT. BANK RAKYAT INDONESIA
Tergugat:
1.TENDE
2.WELUHUNO
38 — 14
Pernyataan Penyerahan Agunantanggal 26 Juli 2017 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 26 Juli 2017 ; Tergugat dan II wajib menyerahkan kepada Penggugat asli Suratsurat buktikepemilikan agunan untuk disimpan oleh Penggugat sampai dengan pinjamanlunas ;Tergugat dan Il menyatakan bersedia memberikan keterangan yang sebenarbenarnya yang diperlukan oleh Penggugat atau kuasanya dan tunduk kepadaperaturanperaturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkanoleh Penggugat terutama mengenai kebijakan
Putus : 03-12-2019 — Upload : 02-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3898 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 3 Desember 2019 — TINUS, SE anak dari SAMUEL NGAMPUN Alm
105 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
105 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
2016;) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 539/ K.305/2009 tanggal 21 April 2009 Tentang Pengangkatan Direksi PerusahaanDaerah Witeltram Periode 20092014:Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 3898 K/Pid.Sus /201910) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 539/ K.835/2014 tanggal 22 April 2014 Tentang Pengangkatan Dan PerpanjanganDireksi Perusahaan Daerah Witeltram Periode 2012019:11) 1 (satu) bundel Payroll gaji tahun 2015 beserta lampiranya;12) 1 (satu) bundel Kebijakan
Register : 18-11-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 855/Pdt.P/2020/PA.Pwd Tanggal 25 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
9 — 4
9 — 4
sangat mendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan
Putus : 25-09-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2587 K/Pdt/2019 Tanggal 25 September 2019 — HASMI, dkk VS YURNI, dk
50 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
PengadilanTinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tidakterdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa Tergugat telan wanprestasi karena tidak membayar hutangberikut bunga sebagaimana diperjanjikan yang telah disepakatiberdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 24 Mei 2010 yang dibuatdihadapan notaris Rita Yusweli S.H; Bahwa bunga yang diperjanjikan adalah 4 emas/bulan diturunkanmenjadi 1 emas/bulan, dengan memperhitungkan suku bunga kebijakan
Putus : 25-11-2008 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 P/HUM/2008 Tanggal 25 Nopember 2008 — H.E. IRWADI SAYUTI, Drs. NGADIRAN, ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
84 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
84 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pemohon sebagai ASOSIASI PEDAGANG PASAR SELURUHINDONESIA (APPSI) yang secara langsung memilki dampak baiksecara yuridis formal maupun sosiologis atas kebijakan PemerintahRepublik Indonesia dalam mengeluarkan Peraturan Perundangundangan yang berupa PERATURAN PRESIDEN NOMOR 112TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASARTRADISIONAL PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.2.
Register : 23-11-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 879/Pdt.P/2020/PA.Pwd Tanggal 1 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
12 — 5
12 — 5
sangat mendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan
Register : 02-01-2018 — Putus : 24-01-2018 — Upload : 15-12-2018
Putusan PA PURWODADI Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Pwd Tanggal 24 Januari 2018 — Pemohon melawan Termohon
12 — 0
12 — 0
kemaslahatan dankebaikan yaitu dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah danrahmah, serta upaya untuk memelihara kehormatan (hifz al Hurmah) danmemelihara kelangsungan kehidupan manusia atau keturunan (hifz al Nasi)daripada tidak memberikan dispensasi nikah yang akan menimbulkankemudaratan yakni kemungkinan terjadinya hubungan seksual di luar nikah(zina) yang berkelanjutan;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi normahukum dalam kitab Al Asbah wa al Nadzoir : 128Artinya : Kebijakan
Register : 02-03-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Ptk Tanggal 6 Juli 2021 — Penggugat:
LIM TJIU KUI alias HERIYANTO YANTO
Tergugat:
PT BANK PANIN Tbk KCU PONTIANAK
Turut Tergugat:
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
81 — 30
LIM TJIU KUI alias HERIYANTO YANTO
Tergugat:
PT BANK PANIN Tbk KCU PONTIANAK
Turut Tergugat:
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
81 — 30
Tergugat dengan sengaja dan tanpa alasanapapun tidak memberikan satu rangkap pun fotocopy perjanjian kredittersebut kepada Penggugat.Bahwa selama Penggugat menjadi DEBITUR pada Tergugat, Penggugattelah melakukan pembayaran Kredit dan oleh karena kegiatan usahaPenggugat mengalami gangguan dan terkena dampak pandemi covid19sehingga pembayaran Angsuran Kredit dibulan berikutnya belumterbayarkan hingga saat ini.Bahwa sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor.11/POJK.03/2020 tentang Kebijakan
Putus : 17-10-2019 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3306 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 17 Oktober 2019 — ALFIAN T. HI PANINTJO
274 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
274 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan PT. BPR Asli (2 set)Akarumi;2d. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyaluran Kredit; Asli (1 set)21. Standar Prosedur Operasional (SPO) Pedoman Asli (1 set)Restrukturisasi Kredit BPR;24. Buku Panduan Tabungan, Deposito, Kas & Kasir, Umum Asli (2 set)dan Personalia dan Pembukuan;23. Surat Keputusan Direksi PT. BPR Akarumi Nomor Asli (2 lembar)001/KP/DIRAK/23/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentangSusunan Organisasi PT. BPR Akarumi;24.
Putus : 09-09-2009 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1656 K/Pid.Sus/2009 Tanggal 9 September 2009 — JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU ; ARIZUL MURPHY bin SOEKARNA
29 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa putusan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbarubelum memenuhi ketentuan *% dari tuntutan JaksaPenuntut Umum sehingga hal tersebut tidak sejalandengan kebijakan internal yang telah ditetapkandalam penanganan perkara perkara penting ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebutMahkamah Agung berpendapatmengenaialasan alasan ke 1 dan 2: Bahwa alasan alasan tersebut dapat dibenarkan, olehkarena Pengadilan Tinggi dalam perkara a quo tidakmemberikan pertimbangan yang cukup untukmengurangi masa hukuman
Register : 17-06-2019 — Putus : 28-06-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan PA PURWODADI Nomor 103/Pdt.P/2019/PA.Pwd Tanggal 28 Juni 2019 — Pemohon melawan Termohon
8 — 1
8 — 1
memberikan dispensasinikah yang akan menimbulkan kemudaratan yakni kemungkinan terjadinyahubungan seksual di luar nikah (zina) yang berkelanjutan;Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, paraPemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehatterkait dispensasi kawin, akan tetapi para Pemohon, menyatakan tetap padapermohonannya;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi normahukum dalam kitab Al Asbah wa al Nadzoir : 128augaaJlorxLall))Artinya : Kebijakan
Register : 29-09-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 667/Pdt.P/2020/PA.Pwd Tanggal 13 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
15 — 9
15 — 9
sangatmendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, dan hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan
Register : 16-04-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PA KARANGANYAR Nomor 489/Pdt.G/2019/PA.Kra Tanggal 29 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 1
17 — 1
seharihari Penggugat bekerja sendiri ;> Bahwa, Keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat denganTergugat namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untukmendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakanmenerima dan membenarkannya ;Bahwa, selanjutnya atas nasehat Majelis Hakim kemudian Tergugatmenyetujul dan menyanggupinya akan memberikan nafkah hadlonah kepadaPenggugat, selanjutnya Tergugat menyerahkan jumlah nominalnya sepenuhnyakepada kebijakan
Register : 05-07-2017 — Putus : 29-11-2017 — Upload : 22-10-2019
Putusan PA CIMAHI Nomor 4659/Pdt.G/2017/PA.Cmi Tanggal 29 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 2
9 — 2
Pasal 3Kompilasi Hukum Islam, dan membiarkan suasana rumah tangga yangdemikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, olehkarena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagikeduanya;Menimbang, bahwa perselisinan tidak selalu harus berwujud salingberbicara keras dalam keadaan marah, tetapi dapat pula sudah tidak salingtegur sapa, tidak sejalan lagi dalam menentukan sesuatu hal kebijakan rumahtangga, sudah tidak dilakukan secara bersamasama, oleh karena itu
Register : 03-12-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 923/Pdt.P/2020/PA.Pwd Tanggal 16 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
11 — 2
11 — 2
hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :doluaolls bgia dsc J) le plod) paiArtinya : Kebijakan
Putus : 14-03-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan PN PANDEGLANG Nomor Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Pdl Tanggal 14 Maret 2019 — 1. TB.MUQTAFI Bin (Alm) KH.TB.AHMAD KADZIM ASNAWI Bin SYEKH ASNAWI,PENGGUGAT I
2. RATU UMDAH Binti (Alm) KH.TB AHMAD KADZIM ASNAWI Bin SYEKH ASNAWI,PENGGUGAT II
3. RATU SIFA Binti (Alm) KH.TB AHMAD KAZDIM ASNAWI Bin SYEKH ASNAWI,PENGGUGAT III
4. TB.DIDI MUHTADI Bin (Alm) KH.TB AHMAD KADZIM ASNAWI Bin SYEKH ASNAW,PENGGUGAT IV
5. H.TB NUâÂÂMAN Bin (Alm) KH.TB AHMAD KADZIM ASNAWI Bin SYEKH ASNAWI,PENGGUGAT V
6. RATU ZULFAH Binti (Alm) KH.TB AHMAD KADZIM ASNAWI Bin SYEKH ASNAWI,PENGGUGAT VI
7. RATU. OJAH MIROJAH Binti (Alm) KH.TB AHMAD KADZIM ASNAWI Bin (Alm) SYEKH ASNAWI,PENGGUGAT VII
8. RT.UDOH MAHFUDOH Binti (Alm) KH.TB AHMAD KADZIM ASNAWI Bin (Alm) SYEKH ASNAWI,PENGGUGAT VIII
9. H.TB.MIFTAHURROCMAN Bin (Alm) KH.TB AHMAD KADZIM ASNAWI Bin (Alm) SYEKH ASNAWI,PENGGUGAT IX
10. Hj.RATU EROH KHOIROH Binti (Alm) KH.TB AHMAD KADZIM ASNAWI Bin (Alm) SYEKH ASNAWI,PENGGUGAT X
1. HAERUDIN bin (Alm) H.Bai Julaeha,Tergugat
2. ENOH JUNAEDI NF, SH,Tergugat
3. ITO DARWITO,Tururt Tergugat I
4. DRS.H.TB.SUDRAJAT, M.Si,Turut Tergugat II.
283 — 491
283 — 491
Anmad Kadzim Asnawi (PenggugatNomor 4) Telah mengadakan Musyawarah pertama kalinya di balai desapurwaraja kec.menes dengan di fasilitasi oleh pemerintahan desaPurwaraja Kec.Menes, dengan memakai sarana prasarana balai desapurwaraja Kec.Menes Kab.Pandeglang, dan pada saat itu hanya di hadirioleh pihak Sdr, Haeruddin Bin (Alm) Hj.Bai Julaeha (Tergugat) dan hasilkesimpulan musyawarah tersebut di tuangkan dalam sebuah perjanjian dibawah tangan ada beberapa poin kebijakan dari perwakilan ahli waristersebut
, dan di dalam perjanjian tersebut telah di tandatangani Olehkedua belah pihak serta di ketahui serta di tandatangani oleh Pjs.KepalaDesa Purwaraja Kec.Menes pada saat itu Sdr.Drs.Holil MZ, serta di hadirioleh saksisaksi tersebut, pada inti perjanjian tersebut poinpoinnyaAdalah:1) Pihak Ahli waris akan memberikan uang kebijakan/Kerohimankepada pihak Sdr.Haeruddin bin (Alm) Hj.Bai Julaeha (Tergugat)sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan syaratpihak ke Il (Dua) Haeruddin Bin (Alm) H.Bai
Julaeha harusmeninggalkan tanah tersebutdan membongkar bangunannya sendiridan Pihak Sdr.Haeruddin bin (Alm) Hj.Bai Julaeha (Tergugat)menyepakatinya, dan uang kebijaksanaan/Kerohiman tersebut akandi bayarkan selambatlambatnya pada tanggal 24 Desember 2017.2) Pihak Il Sdr.Haeruddin Bin (Alm) Hj.Bai Julaeha setelah di berikanuang kebijakan/Kerohiman siap sedia sepakat untuk berpindahtempat/meninggalkan tempat bangunan rumah dari tanah para ahliwaris di Ko.Kadubangkong RT 03/RW 06 Desa Purwaraja Kec.MenesSelambatlambatnya
objek tanah selama kurang lebih 25Tahun tersebut, Para Penggugat menderita kerugian materil danimmateril dan wajar para Penggugat meminta Tergugatmemperhitungkan apabila harus membayar sewa selama 25 Tahunselama masa waktu penguasaan fisik tanah dengan rumah tinggal diatasnya, dan berdasarkan Perppu 51/1960 tersebut penguasaan danpendudukan tanah, tanpa ijin adalah perouatan melawan hukum, bahwadalam jangka waktu tersebut yang seharusnya di kembalikan kepadapara pemiliknya dengan tanpa meminta uang kebijakan
Yang menyatakan pada pkonyatelah terjadi Musyawarah utuk mufakat natara Pihak Penggugat denganTergugat, Musyawarah tersebut dilaksanakan di Kontor Desa Purwaraja,Kecamatan Mees Kabupaten Pandeglang, yang di catat dalam beritaAcara Musyawarah , tertanggal 24 Oktober 2017, dengan hasilKesepakatan:Halaman 24 dari 55 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/ 2018/PN Pal1) Pihak Penggugat akan memberikan kebijakan kepada Tergugatsebesr Rp. 50.000.000, ( Lima puluh juta rupiah ) yang akandibayarakan selambatlambatnya
Putus : 30-11-2015 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN SERANG Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Srg Tanggal 30 Nopember 2015 — Perdata
P : H. NILLA SUPRAPTO
T : AGUS RAHARDJO, DKK
222 — 55
222 — 55
AGUS RAHARDJO, selaku Kepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/JJasa Pemerintah (LKPP), yang beralamat di SMETower Lantai 18 Jalan Gatot Subroto Kavling 94 Jakarta,selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;2. Sdr. POLTAK SINAGA, ME., selaku Kuasa Pengguna Anggaran / KepalaSNVT PJPA Balai Besar Wilayah Sungai CidanauCiujungCidurian, yang beralamat di Jalan Ustadz Uzair YahyaNomor 1 Serang, selanjutnya disebut sebagai : Tergugat Il;3. Sdr.
Setya Budi Arijanta, S.H., KNJabatan : Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan PengadaanUmum;3. Sarah Sadiga, S.H., M.Sc.Jabatan : Direktur Pelatihan Kompetensi;4. Raden Ari Widianto, S.H., M.E.Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Humas;5. Rinaldi Morintoh, S.H., KNJabatan : Kepala Seksi Keterangan Ahli Barang dan Jasa;6. Mustika Rosalina Putri, S.H., M.H.Jabatan : Kepala Seksi Kontrak Payung;7. Desi Kartika, S.H.Jabatan : Perancang Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa;8.
Kasum (Putusan No.66K/Sip/1952), yang dalam kasus ini MA berpendirian bahwa perbuatanmelawan hukum terjadi apabila ada perbuatan sewenangwenang daripemerintah atau merupakan tindakan yang tiada cukup anasirkepentingan umum; kedua, putusan MA dalam perkara Josopandojo(putusan No. 838K/Sip/1970), yang dalam kasus ini MA berpendirianbahwa kriteria onrechmatige overheidsdaad adalah undangundang danperaturan formal yang berlaku, kepatutan dalam masyarakat yang harus dipenuhi oleh penguasa, dan perbuatan kebijakan
: UM.02.05/BBWSC3/12 dan tanggal 13 Juni 2013 ;(videbukti P10, P20/T.1.1, T.7/T.ALILIV dan TT. s/d TT.VIl11)Menimbang, bahwa Tergugat adalah Lembaga/Institusi Pemerintah, yangmempunyai tugas dan wewenang untuk mengumumkan Penetapan Sanksi DaftarHitam dalam Portal Pengadaan Nasional untuk Pengadaan Barang/ JasaPemerintah yang ditetapbkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa PenggunaAnggaran (Peraturan Presiden R.l No.54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarangJJasa Pemerintah jo Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Putus : 11-01-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 374 K/PID.SUS/2016 Tanggal 11 Januari 2017 — Liza Monalisa Soeratman(T1),Dk,Alam Gunadi Cahyadi(T2)
215 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
215 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bank Century, Tok adalah Kebijakan Perkredtan Bank (KPB)dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) PT.
Nomor 374 K/PID.SUS/2016317/TKAP/AI/KPO/XI/08 tanggal 5 November 2008 walaupun tanpakelengkapan yang benar sebagaimana diatur dalam Kebijakan PerkreditanBank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) PT. Bank Century, Toktahun 2005 yaitu antara lain tidak terdapat Memo Analisa Kredit (MAK), tidakterdapat Surat Permohonan Awal Pengajuan Kredit dari Pemohon, tidakterdapat tandatangan menyetujui dari peminjam PT.
Ketentuan Intern Bank Century tentang Kebijakan Perkreditan Bank(KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) PT.
Foto copy yang dilegalisir Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) danPedoman Pemberian Kredit (PPK) PT. Bank Century, Tok tahun2005.Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama LINDA WANGSADINATA, dkk.4. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor448/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.PST tanggal 26 Maret 2014 yang amar lengkapnyasebagai berikut :Hal. 17 dari 74 hal. Put.
Foto copy yang dilegalisir Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) danPedoman Pemberian Kredit (PPK) PT. Bank Century, Tbk tahun2005.Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama LindaWangsadinata, dkk.