perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan carasebagai berikut: Bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara dalam Tahun Anggaran 2011 telahmelaksanakan kegiatan Proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) berupa paket pekerjaanfisik Rehabilitasi Sekolah SD dan SMP di Kabupaten Lampung Utara termasukpembangunan gedung perpustakaan sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) paketdengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD

Tim Survey Monitoring Evaluasi Data BidangPendidikan Rp3.442.500, Rp10.502.000,4 Panitia Pelaksana Teknis KegiatanRp4.781.250, Rp 6.207.500,Rp 765.000,5 Tim Pengawas Teknis Pekerjaan Fisik JUMLAH Rp14.636.250, Rp30.424.500, Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan Ketentuan UndangUndang Nomor Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan Pejabat yangmenandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat buktiyang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD

perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara dalam Tahun Anggaran 2011 telahmelaksanakan kegiatan Proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) berupa paket pekerjaanfisik Rehabilitasi Sekolah SD dan SMP di Kabupaten Lampung Utara termasukpembangunan gedung perpustakaan sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) paketdengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD

;e Honorarium tim/panitia Rp 46.650.000,;Bahwa saksi menjelaskan dana DAK kegiatan padadiknas Kabupaten Lampung Utara tahun 2011 berasaldari APBD Tahun 2011;Bahwa saksi menjelaskan dengan PPK jumlah honorkeseluruhan sebesar Rp 24.975.000,(duapuluh empat juta51sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), setelah dipotongPPH 15 % tinggal sebesar Rp 21.228,750 (duapuluh satujuta duaratus duapuluh delapan tujuh ratus lima puluhrupiah).Bahwa saksi telah melaksanakan tugas dan kewajibansaksi selaku staf PPK

DPA SKPD : Nomor1.01.1.01.01.16.01.5.2 ADALAH Anggaran DAK 2011 untuk kegiatan DANAALOKASI KHUSUS (DAK) yang bersumber dari dana APBN dan APBD karenadaerah menyiapkan dana pendamping sebesar 10%.Bahwa terdakwa diangkat sebagai PPTK berdasarkan Surat keputusan Pejabat PembuatKomitmen termasuk kepanitiaan kegiatan, yang saksi ketahui ada beberapa suratkeputusan yaitu (1). SK pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintah, (2).

2013Pemerintah Propinsi Jawa Barat khususnya dalam kegiatanPenyelenggaraan Keaksaraan Fungsional (KF) Dasar sebesar Rp.8.696.000.000, (delapan milyar enam ratus sembilan puluh enam jutarupiah).Bahwa berdasarkan penjabaran APBD dibuat Dokumen PelaksaanAnggaran (DPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) TahunAnggaran 2013 kode 5.1.4.

Zaenuddindisepakati sumbangan sebesar Rp. 9.000.000, dari 88 namunhanya 87 penyelanggara yang menyerahkan dana tersebut;Bahwa Dana bantuan yang dikucurkan dari APBD Propinsi JawaBarat untuk 88 penyelenggara jumlah seluruhnya sebesar Rp.1.760.000.000, ;Bahwa terdakwa mempergunakan danadari 3 Penyelenggarasebagai biaya operasional sebesar Rp. 27.000.000., ;Bahwa dana yang diberikan kepada Sdr.

Kusriati serta H.ZEN dan sampai padaproses pencairan;Bahwa dana bantuan yang di kucurkan dari dana bantuan APBD PropinsiJawa Barat sebesar Rp. 1.760.000.000, ;Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya.Saksi 49. : CARYONO, S.Pd.l., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaanpenyalahgunaan Dana Hibah APBD Propinsi Jawa Barat TahunAnggaran 2013 untuk kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) di KabupatenCirebon

Foto Copy Legalisir Peraturan Daerah Nomor 19/2012 Tanggal 17Desember 2012 Tentang APBD Tahun Anggaran 2013 Provinsi JawaBarat;2. Foto Copy Legalisir Peraturan Gubernur Nomor 64/2012 Tanggal 18Desember 2012 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013Provinsi Jawa Barat TA 2013;3.

HotelIndriaprana (vide Bukti T15 dan T16) dan bukan MasterPlan Pembangunan Lokawisata Baturraden ;2) Bahwa Master Plan Pembangunan Hotel Indriaprana(yang didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembalimerupakan Master Plan Baturraden atau LokawisataBaturraden) dibuat dengan terlebin dahulu melakukanperubahan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat DaerahDinas Cipta Karya, Kebersinan dan Tata Ruang KabupatenBanyumas Tahun Anggaran 2013 Nomor DPPA SKPD :1.03 01 01 O02 53 52 melalui mekanisme pergeserananggaran APBD

Bahwa Master Plan Kawasan Wisata Baturaden yang berlakuadalah sebagaimana tersebut dalam Bukti P22, yaitu yangtercantum dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) KawasanWisata Baturraden tahun 2012 (yang pembuatannya dibiayaloleh APBD Kab. Banyumas Tahun Anggaran 2012 yangdilaksanakan oleh Bappeda Kab. Banyumas) yang merupakanpenjabaran dari Perda RTRW Kab. Banyumas Tahun 2011 s/dTahun 2013 (vide Bukti P21). Dalam Master Plan tersebuttidak terdapat rencana pengembangan arel parkir.

109 PK/TUN/20141)Bahwa perbuatan merubah dan atau menggeser anggaranuntuk Pengembangan Komplek Hotel Indriaprana (yangdisebut oleh Termohon Peninjauan Kembali sebagai MasterPlan Pengembangan Lokawisata Baturraden) dilakukanoleh tanpa melalui prosedur yang legal sebagaimana diaturdi dalam Pasal 160 ayat (5) Permendagri No 13 tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yangmensyaratkan perubahan anggaran melalui mekanismepergeseran anggaran harus melalui perubahan PeraturanDaerah tentang APBD

MT membuktikan telah dibuatnyaMaster plan Hotel Indriaprana (yang disebutnya sebagaiMaster Plan Lokawisata Baturraden) secara resmi olehDCKTR melalui anggaran APBD Tahun Anggaran 2013yang prosesnya melalui pergeseran anggaran pada mediobulan Maret s/d April 2013 setelah melalui rapatrapattertutup olan SKPD terkait, namun pelaksanaannya tanpamelibatkan masyarakat dan analisis yang menyeluruhselayaknya master plan pada umumnya.

Dari semua keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwapengalokasian anggaran APBD baik dalam kaitan pembuatanmaster plan dan rencana pembangunan HPL Nomor 1 DesaKarangmangu Baturraden adalah siasia dan salah alamat.Sehingga penolakan terhadap pemberian ijin atas perpanjanganHGB nomor 13 di atas HPL Nomor 1 Desa KarangmanguBaturraden adalah merupakan suatu kebijakan yang kelirukarena dipertinbangkan haya secara sepihak berdasarkanpandangan yang sempit ;14.

PILAR INDUK SILIRAGA berasal dari APBD Kab.

Undangundang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal3 ayat (1) menyatakan Keuangan negara dikelola secara tertib, taatpada peraturan perundangundangan, efesien, ekonomis, efektif,transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasakeadilan ; 2 2220022022 222200Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraPasal 18 ayat (3) menyatakan: Pejabat yang menandatangani dan/ataumengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadidasar pengeluaran atas beban APBN/APBD

bertanggungjawab ataskebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunan surat buktiCII EKISUC "5 ~~~ mn mn nnn ne eethalaman 31 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUSTPK /2017/PT BUM3) Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 21 ayat (1) yangmenyatakan bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak bolehdilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima; 4) Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPresiden RI Nomor 70

peraturanperundangundangan yakni:halaman 44 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUSTPK /2017/PT BUM1) Undangundang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal3 ayat (1) menyatakan Keuangan negara dikelola secara tertib, taatpada peraturan perundangundangan, efesien, ekonomis, efektif,transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasakeadilan. 22222 none nnnnnnnnnnnneennneee2) Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pembayaran atas bebanAPBN/APBD

strong>M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sukir bin Aliaman) dengan Pemohon II (Rusimah binti Agus) yang dilaksanakan di Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tanggal 8 Juli 2000;

3. Membebankan biaya perkara kepada APBD

APBD Kab. Cilacap dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa harus menjalani pidana pengganti berupa kurungan selama 2 (dua) hari;

APBD Kab. Cilacap dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa harus menjalani pidana pengganti berupa kurungan selama 2 (dua) hari;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ali Mustarman bin Jasman) dengan Pemohon II (Rasmiana binti Holdin) yang dilaksanakan di Kecamatan Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tanggal 13 Mei 2008;

3. Membebankan biaya perkara kepada APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Tahun Anggaran

miliar seratus jutarupiah); Bahwa pada tahun 2013 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Buntamendapatkan dana dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ProgramNasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri Perdesaan (PNPMMP) hanyauntuk dana NonSimpan Pinjam Perempuan (NonSPP) sebesarRp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) sedangkan untuk danaSPP tidak ada; Bahwa sumber dana Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiriPerdesaan (PNPMMP) berasal dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD

yang bersesuaian dan Surat yang diajukan dalampersidangan sudah sangat jelas menunjukkan bahwa terjadi tindak pidanadan Terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut adalah sebagaiberikut:Bahwa benar pada tahun 2012 Kecamatan Bunta Kabupaten Banggaimemperoleh bantuan BLM PNPMMP sebesR Rp1.100.000.000,00 (satumiliar seratus juta rupiah) yang digunakan untuk program dana bergulirSimpan Pinjam Perempuan dan program NonSPP yakni pembangunaninfrastruktur adapun sumber dana berasal dari APBN dan APBD

pengembalian pinjaman SPPdari kelompokkelompok tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada UPKKecamatan Bunta, melainkan dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwasehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan Terdakwa danmengakibatkan kerugian negara sebesar Rp44.842.000,00 (empat puluh empatjuta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) karena dana SPP untukkelompokkelompok tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD

Pasal 18 ayat (3) Undang undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negarayang mengatur dan menentukan : pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkandokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas bebanAPBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul daripenggunaan surat bukti dimaksud;2. Pasal 10 ayat 5 huruf (a) s/d (i) Keppres No. 80 tahun = 2003 yaitu :a.

Pasal 18 ayat (3) Undangundang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negarayang mengatur dan menentukan : pejabata yang menandatangani dan atau mengesahkandokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas bebanAPBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul daripenggunaan surat bukti dimaksud;2. Pasal 10 ayat 5 huruf (a) s/d (i) Keppres No. 80 tahun 2003yaitu : a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan; b.

Pasal 18 ayat (3) Undangundang nomor 1 tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara yang mengatur dan menentukan : pejabata yang menandatangani danatau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadidasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaranmaterial dan akibat yang timbul dari penggunaan surat buktidimaksud;2. Pasal 10 ayat 5 huruf (a) s/d (i) yaitu :a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasipengadaan; b.

Pasal 18 ayat (3) Undangundang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negarayang mengatur dan menentukan : pejabata yang menandatangani dan atau mengesahkandokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas bebanAPBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;2. Pasal 10 ayat 5 huruf (a) s/d (i)yaitu : a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasipengadaan; b.

Dan bahkan bantuan hibah dariPemerintah Daerah Kota Palembang melalui dana APBD dari tahun2013 s.d. 2015 dengan jumlah total sebesar Rp3.469.750.000,00 (tigamiliyar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribuRupiah) tidak dilaporkan secara transparan di internal kKepengurusanorganisasi dan tidak ada pertangungjawaban dari Penggugat sebagaiKetua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang pada RapatKerja Cabang yang semestinya dilaksanakan satu tahun sekali (BuktiT 3);b.

Luar Biasa dianggap mendesak oleh PemegangHak Suara dalam Musyawarah Cabang dalam hal ini Kwartir RantingSeKota Palembang karena alasanalasan yang telah dikemukakan diatas angka 2 point (a, b, c, d dan e) dan nomor 7 point (a) dan (b)kesemuanya menyangkut nama baik organisasi, nama baik Tergugatsebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka KotaPalembang, dan bahkan sangat mendesak menyelamatkan uangNegara yang dihibahkan kepada Kwartir Cabang Gerakan PramukaKota Palembang lewat anggaran APBD

Bahwa menolak dalildalil Terbanding/Tergugat, saksisaksi dan aktabukti Terbanding/dahulu Tergugat, yang mendalilkan dan menerangkanbahwa Penggugat tidak transparan dalam mengelola keuangan danahibah dari Pemerintah Kota (uang APBD Pemkot Palembang) kepadaPembanding/ Penggugat untuk kegiatan pramuka Kota Palembang,karena uang dana hibah yang diperoleh untuk kegiatan pramuka KotaPalembang adalah merupakan uang negara, yangpertanggungjawabannya harus sesuai ketentuan dan mekanisme yangdi atur oleh UndangUndang

Bahwa Pembanding/dahulu Penggugat telah melanggar ADRTPramuka, yaitu tidak transparansi dan mempertanggungjwabkanuang dana dari APBD Pemkot Palembang; Bahwa sangat jelas berdasar asas hukum, siapa yang mendalilkan,maka pihak tersebutlan haruslan yang membuktikan. BahwaHalaman 24 dari 29 halaman.

. / Kota Se Jawa Timur, Sumber Dana APBD (HIBAH) TA. 2013 dengan rincian jumlah yang diterimakan Rp. 52.500.000,- yang ditandatangani dan diterima oleh Sdr.AMRU, S.Sos., M.Si;

PENGADAAN BARANG/ JASA:Rincian pengadaan barang/jasa yang pernah dilaksanakan olehBawaslu Prov Jatim menggunakan anggaran dana hibah APBD ProvJatim TA 2013: NO JENIS PEKERJAAN RAB REALISASIPENGADAAN AKOMODASI, DAN KONSUMSI175.500.000 150.150.000a. PT. SAKYAARTHASARIKENCANA (VANDA)b.PT. SAKYA ARTHASARI135.000.000 115.500.000KENCANA (VANDA)c. PT.

Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah Pasal 122 ayat (9) menyebutkan : setiap SKPDdilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran Daerah untuktujuan lain dari yang ditetapkan dalam APBD dan pasal 132 ayat (1)menyebutkan : setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harusdidukung dengan bukti yang lengkap dan sah;Halaman21 dari 265 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY4.

Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah Pasal 122 ayat (9) menyebutkan : setiap SKPDdilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran Daerah untuktujuan lain dari yang ditetapkan dalam APBD dan pasal 132 ayat (1)menyebutkan : setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harusdidukung dengan bukti yang lengkap dan sah;3.

Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah Pasal 122 ayat (9) menyebutkan : setiap SKPDdilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran Daerahuntuk tujuan lain dari yang ditetaopkan dalam APBD dan pasal 132ayat (1) menyebutkan : setiap pengeluaran belanja atas bebanAPBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;4.

Dana Kampung (TPADK) Tahun Anggaran 2008pada Kampung Long Iram Kota Kecamatan Long Iram Kabupaten KutaiBarat berdasarkan hasil musyawarah kampung dan disahkan SuratKeputusan Petinggi Kampung Long Iram Kota Nomor : 140/759/SK/LIKLI/VIII/2008 tanggal 29 Agustus 2008, yang mempunyai tugasmelaksanakan dan mengarahkan kegiatan sesuai dengan perencanaan,serta bertanggung jawab terhadap semua pengelolaan Alokasi DanaKampung, dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah)yang berasal dari APBD

Ketua TimADK Kampung Long Iram Kota, bahkan feitteliyk (senyatanya) bisa diintervensi oleh Petinggi Kampung yang meminta sisa dana Tahap III61senilai guna melanjutkan pekerjaan fondasi senilai Rp.25.000.000, (Duapuluhlimajuta rupiah) dalam 3(Tiga) tahap penyerahanRp.7.000.000, ,Rp.10.000.000, ,dan Rp.8.000.000,Bahwa terdapat kekaburan legal standing terdakwa yang secarakebetulan Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas menjabat Ketua TimADK Tahun Anggaran 2008 dari Pemkab Kutai Barat yang bersumberdari APBD

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah terbuktidilakukan oleh terdakwa dengan sengaja sebagai suatu rangkaian perbuatan ; disamping perbuatan terdakwa melekat sifat melawan hukum dari perbuatannya, dantidak terdapat pula alasan pemaaf pada diri terdakwa dan atau alasan 65Pembenar dari perbuatannya; Sehingga perbuatannya secara sah dan meyakinkanmemenuhi.............memenuhi kualifikasi delik tersbut Menimbang, mengenai penjatuhan hukuman yang patut dan adiltermasuk jumlah kerugian Negara/APBD

Ratna tidak melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor5 Tahuni999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan UsahaTidak Sehat dalam lelang Terhadap Paket Pekerjaan Pemeliharaan BerkalaJalan ( Kode Lelang : 902207 ) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang ( PUPR ) Sumber Dana Spesific Grant / APBD Kabupaten KediriTahun Anggaran 2017 baik secara vertical maupun horizontal .Menimbang, bahwa permohonan keberatan diajukan dalam tenggangwaktu 14 (empat belas hari) terhitung setelah tanggal pembacaan

No. 0131/Pdt.P/2019/PA.ME.L.Prabumulih, maka biaya perkara ini dibebankan kepada APBD KabupatenPenukal Abab Lematang IlirTahun 2019;Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundangundangan danhukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1. Menyatakan permohonan Para Pemohon Nomor0131/Pdt.P/2019/PA.ME gugur;2.

Bahwa Pihak Pertama selaku penyedia Barang sepakat dan menyetujuijumlah nilai bersih yang akan dibayar oleh pihak Kedua kepada PihakPertama atas pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 1diatas adalah sejumlah Rp1.405.054.414,(Satu miliyar empat ratus limajuta lima puluh empat ribu empat ratus empat belas rupiah), dan jumlahNilai tersebut akan diusulkan untuk dibayarkan oleh Pihak Kedua kepadaPihak Pertama melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah(APBD) Kota Tegal Tahun

Pasal 18 ayat (3) menyatakan : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkandokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atasbeban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yangtimbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.b.

Pasal 21 ayat (1) menyatakan : Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak bolehdilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.13Bahwa dengan demikian Terdakwa YOPPY MANOBI, S.Sos menjadi bertambahkekayaannya sebesar kuranglebih Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) dan orang lainmenjadi bertambah kaya yaitu :1. KALEB IMBIRI, SE, M.Si sebesar kuranglebih Rp.75.000.000, (Tujuh puluh lima jutarupiah);2.

negara, adapun kronologis/cara perbuatan terdakwa sebagai berikut :Pada Tahun Anggaran 2004 di Instansi BAPPEDA Kabupaten Waropen ada alokasi danasebesar Rp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah) untuk biaya Proyek Penyusunan DokumenPerencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2004 pekerjaanPenyusunan Buku RENSTRA, PROPEDA dan Program Jangka Menengah Kabupaten Waropen16berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Waropen Nomor : 6 Tahun 2004 tanggal 19 Maret2004 yang ditetapkan dalam APBD

Pasal 36 ayat (3) yang menyatakan Pengguna Barang/Jasa menerima penyerahanpekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuankontrak ;3 Undangundang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal :a. pasal 18 ayat (3) menyatakan : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkandokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atasbeban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yangtimbul dari penggunaan surat bukti

Pasal 21 ayat (1) menyatakan : Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak bolehdilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.Bahwa dengan demikian Terdakwa YOPPY MANOBI, S.Sos menjadi untung sebesarkuranglebih Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) dan orang lain menjadi untung yaitu :1.

Anggaran 2015 sejumlah Rp.279.533.613,00 (dua ratustujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tigabelas rupiah) dan telah disalurkan ke Rekening Kas Pemerintah KampungUmanderu berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor:02843//SP2DLS/DAU/1.20.06.01/2016 tanggal 07 Oktober 2016 sejumlahRp.279.533.613,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tigapuluh tiga ribu enam ratus tiga belas rupiah) dan mendapatkan AnggaranAlokasi Dana Kampung yang bersumber dari APBD

Perintah Pencairan Dana) Nomor: 02846/SP2DLS/DAU/1.20.06.01/2016 tanggal O07 $$ Okotber 2016 ~~ sejumlahRp.88.725.987,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh limaribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan berdasarkan SP2D(Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 05869/SP2DLS/DAU/1.20.06.01/2016 tanggal 29 Desember 2016 ~~ sejumlahRp.245.506.400,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus enam ribuempat ratus rupiah) dan mendapatkan Anggaran Alokasi Dana Kampungyang bersumber dari APBD

Terdakwa VINSENSIUS GIDU AWI alias VINSENSIUS GIDUselaku Kepala Kampung Umanderu pada tahun 2016, diangkatberdasarkan Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor: 141/363/Tahun 2016mengajukan yang Permohonan Pencairan Anggaran Desa Umanderukepada Bupati Merauke melalui BPKMP Kabupaten Merauke yang meliputiAnggaran Dana Kampung (APBN) Tahun 2016 ~=sejumlahRp.279.533.613,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tigapuluh tiga ribu enam ratus tiga belas rupiah) dan Anggaran Alokasi DanaKampung (APBD

Bahwa benar pada tahun 2016, 2017 dan tahun 2018 Kampung Umanderu,Distrik Kimaam, Kabupaten Merauke telah memperoleh dana baik DanaDesa (DD) maupun Alokasi Dana Kampung (ADK) yang bersumber dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu dari PemerintahPusat, dan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD) Kabupaten Merauke;3.

dari Anggaran Dana Kampung (APBN) Tahun 2016sejumlah Rp.279.533.613,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta limaratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga belas rupiah) dan AnggaranAlokasi Dana Kampung (APBD) Tahun 2016 ~~ sejumlahHal. 76 dari 114 hal.

yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, telah secara melawan hukumHalaman 9 dari 137 Putusan Nomor 10/PID.SUSTPK/2019/PT BJMmelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :>,Berawal pada tanggal 16 Juni 2017, Dewan Pengurus Daerah (DPD)KNPI Tanah Laut memperoleh dana hibah yang bersumber dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD

) KabupatenTanah Laut Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.200.000.000, (Satumilyar dua ratus juta rupiah) yang telah disahkan dalam SuratKeputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 188.45/14KUM/2017 tanggal03 Januari 2017 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial UangPada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) KabupatenTanah Laut Tahun Anggaran 2017.Bahwa DPD KNPI Tanah Laut pada periode tahun 2014 s/d 2017diketuai oleh saksi DITA PERMANA berdasarkan Surat KeputusanDewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi

Bahwanilai dana hibah DPD KNPI Tanah Laut yang disetujui oleh TAPDkemudian dibawa dalam pembahasan dengan DPRD KabupatenTanah Laut mengenai Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara(PPAS) APBD Tahun 2017 dimana akhirnya disepakati nilai danahibahn DPD KNPI Tanah Laut yang disetujui sebesar Rp.1.203.700.000, (satu milyar dua ratus tiga juta tujuh ratus riburupiah).Bahwa setelah dana hibah DPD KNPI Tanah Laut teranggarkandalam APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017, DPDKNPI Tanah Laut kemudian

yang dibiayai dari dana hibah APBDKabupaten Tanah Laut tersebut, Bendahara DPD KNPI Tanah Lautsaksi Faulina Riska Binti Ahmad Yani diberikan tugas untukmelakukan penarikan dana hibah yang sudah masuk ke rekeningDPD KNPI Tanah Laut Bank Kalsel No. 007.03.01.24258.8 dimanadana hibah tersebut dikirim (metode LS) oleh Badan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut padatanggal 16 Juni 2017 total sebesar Rp. 1.200.000.000, (satu milyardua ratus juta rupiah) menggunakan dana APBD

Bahwanilai dana hibah DPD KNPI Tanah Laut yang disetujui oleh TAPDkemudian dibawa dalam pembahasan dengan DPRD KabupatenTanah Laut mengenai Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara(PPAS) APBD Tahun 2017 dimana akhirnya disepakati nilai danahiban DPD KNPI Tanah Laut yang disetujui sebesar Rp.1.203.700.000, (satu milyar dua ratus tiga juta tujuh ratus riburupiah).Bahwa setelah dana hibah DPD KNPI Tanah Laut teranggarkandalam APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017, DPDKNPI Tanah Laut kemudian

APBD TA. 2013 Rp. 20.000.000.0002. APBD TA. 2014 Rp. 20.000.000.0003. APBD TA. 2015 Rp. 20.000.000.000Bahwa dalam pelaksanaannya, keselurunan anggaran untuk PekerjaanPaket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 adalah sebesar Rp.56.217.505.000. (lima puluh enam milyar dua ratus tujuh belas juta limaratus lima ribu rupiah), dengan rincian :1. APBD TA. 2013 Rp. 20.000.000.0002. APBD TA. 2014 Rp. 20.000.000.000Halaman 26 dari 241 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2020/PN.Jmb.3.

APBD TA. 2013 Rp. 20.000.000.0002. APBD TA. 2014 Rp. 20.000.000.0003. APBD TA. 2015 Rp. 20.000.000.000Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perpres No. 54 tahun 2010 Jo. Perpres70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor :54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah. OrganisasiPengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasaterdiri atas:a. PA/KPA;b. PPK;Halaman 41 dari 241 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2020/PN.Jmb.c. ULP/Pejabat Pengadaan; dand.

APBD TA. 2013 Rp. 20.000.000.0002. APBD TA. 2014 Rp. 20.000.000.0003. APBD Perubahan TA. 2014 Rp. 16.217.505.000Halaman 44 dari 241 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2020/PN.Jmb.Bahwa untuk melaksanakan pelelangan terhadap Pekerjaan Paket 10Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 TA. 2013 (Multi Years) tersebut,Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tebo (Ir.

APBD TA. 2013 Rp. 20.000.000.0002. APBD TA. 2014 Rp. 20.000.000.0003. APBD Perubahan TA. 2014 Rp. 16.217.505.000 Bahwa untuk Pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro MuaraTabun dalam pelaksanaannya keseluruhan anggarannya sebesar Rp28.140.948.000, (lima puluh enam milyar dua ratus tujuh belas juta limaratus lima ribu rupiah), dengan rincian :1. APBD TA. 2013 Rp 10.000.000.0002. APBD TA. 2014 Rp 10.000.000.0003.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kabag Keuanganmempunyai fungsi : Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaankeuangan Daerah; Penyusunan rancangan APBD dan rancangan APBD; Perumusan kebijakan dan pedoman yang akan digunakan sebagaistandar dalam penyusunan, pelaksanaan maupun pengendalian APBD; Pengesahan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD besertaperubahannya; Penyiapan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Penerbitan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D); Penyiapan pelaksanaan