Ditemukan 43475 data
Urut Berdasarkan
Register : 12-12-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PA PURWODADI Nomor 337/Pdt.P/2019/PA.Pwd Tanggal 18 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
8 — 1
8 — 1
Kitab AlAsbah wa al Nadzoir halaman 128:Arbab bys ac Jl Le pl 9 paiArtinya : Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasipada kemaslahatan rakyat ;2.
Upload : 18-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1011 K/PDT.SUS/2010 APRIANTO SOESANTO (PT. DAMAISTER MASTERIN); DPC KONFEDERASI SPSI KOTA SURABAYA
26 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1011 K/Pdt.Sus/2010Bahwa Pekerja menolak kebijakan Perusahaan untuk menghapus upahhari Minggu karena selama ini tidak ada istilanh subsidi/oantuan dalampengupahan yang diterima, yang berarti upah hari Minggu adalah upah Pekerja;Bahwa tanoa musyawarah pihak Perusahaan memaksakan kehendaknyamelaksanakan penghapusan upah hari Minggu per tanggal 1 Agustus 2005,namun kenyataannya upah Pekerja pada bulan Juli sudah dipotong senilaijumlah hari Minggu yang ada;Bahwa tanggal 3 Agustus 2005 yang mewakili
Register : 02-08-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN JEMBER Nomor 3522/Pid.C/2021/PN Jmr Tanggal 2 Agustus 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
KANTOR SATPOL PP JEMBER
Terdakwa:
MOCH. AGUS BURHANSYAH
25 — 13
KANTOR SATPOL PP JEMBER
Terdakwa:
MOCH. AGUS BURHANSYAH
25 — 13
Terdakwa menerangkan bahwa rencana kegiatan akad nikah telahdisusun jauh hari, sejak belum ada kebijakan pembatasan kegiatan dariPemerintah.
Putus : 23-05-2008 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 442 K/Pid/2008 Tanggal 23 Mei 2008 — TEGUH SANTOSA
111 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
111 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
K/Pid/2008 Bahwa terdakwa sebagai Redaktur Eksekutif/Penanggung Jawab Harian RakyatMerdeka tersebut bertanggung Jawab atas setiap penayangan yang ditayangkan olehmedia online tersebut ; Bahwa secara umum proses penayangan suatu berita, gambar dan tulisan pada mediaonline tersebut berdasarkan atas hasil kerja para reporter, yaitu berupa berita, gambardan tulisan, kemudian berita, gambar dan tulisan tersebut dilaporkan kepada terdakwasebagai Redaktur Eksekutif/ Penanggung Jawab, setelah itu atas kebijakan
Register : 11-01-2022 — Putus : 27-01-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN NEGARA Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Nga Tanggal 27 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
30 — 20
30 — 20
Penggugatmemohon putusan yang seadiladilnya, maka untuk memenuhi ketentuanPasal 40 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, amarputusan ini perlu ditambahkan, hal ini sejalan dengan Putusan MahkamahAgung No 140K/Sip/71 yang pada intinya mengandung kaidah hukumkeputusan yudex fakti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitupermohonan mengadili menurut kebijakan
Register : 21-06-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KETAPANG Nomor 237/Pid.B/2021/PN Ktp Tanggal 29 Juli 2021 — Penuntut Umum:
DONI MARIANTO SH
Terdakwa:
YUSTINA NIUH anak perempuan dari PIUNG
122 — 33
DONI MARIANTO SH
Terdakwa:
YUSTINA NIUH anak perempuan dari PIUNG
122 — 33
BarangsiapaMenimbang bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang dijadikansubyek hukum dari perbuatan pidana tersebut;Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidanaadalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subyekhukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh MULADI dan BARDA NAWAWIARIEF dalam buku TeoriTeori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998)halaman 97 pengertian subyek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapayang melakukan tindak pidana dan
Putus : 02-10-2006 — Upload : 30-05-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37K/PHI/2006 Tanggal 2 Oktober 2006 — PT. Manunggal Punduh Sakti vs. Sdr. Sustiningsih; Sdr. Winarki
147 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
147 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 37 K/PHI/2006mengecualikan pada Termohon Kasasi sebab nanti bisa mendapatkan persoalanyaitu tindakan gugatan wanprestasi dari ke 26 buruh kepada Pemohon Kasasi ;Bahwa Pemohon Kasasi juga harus menjaga setiap kebijakan maupun kesepakatan bersama yang dikeluarkan dengan cara tegas, pasti serta menjunjung tinggikomitmen supaya nantinya dapat menciptakan keharmonisan hubungan baikPemohon Kasasi dengan Pekerja maupun sesama Pekerja ;Bahwa dengan besarnya uang kewajiban Pemohon Kasasi terhadap ParaTermohon
Register : 07-08-2017 — Putus : 28-08-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan PA WATES Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Wt. Tanggal 28 Agustus 2017 — PEMOHON
68 — 7
68 — 7
Kaidah Fighiyyah yang berbunyi sebagai berikut:cellLall Gils le aaa aula) 2Artinya: Menolak kemadharatan didahulukan dari pada menarikkemaslahatan:datiadk b gis Ase le alo) Ca uedArtinya: Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangidengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikandispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON binTR untuk menikah dengan calon istrinya
Register : 10-10-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN MARTAPURA Nomor 4/Pdt.G.S/2018/PN Mtp Tanggal 22 Nopember 2018 — Penggugat:
PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk. di Martapura
Tergugat:
1.MUHD. ICHSAN
2.IKRIMAH
35 — 7
PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk. di Martapura
Tergugat:
1.MUHD. ICHSAN
2.IKRIMAH
35 — 7
setelah dikurangi pembayaran 6X (enam kali) angsuransejumlah Rp91.565.063 (Sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluhlima ribu enam puluh tiga rupiah) harus dilunasi paling lambat tanggal 31Mei 2019;Bahwa Penggugat dapat memberikan keringanan bunga untuk pelunasanpinjaman Tergugat dan Tergugat Il dengan persetujuan PemimpinCabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok Cabang Martapura.Dimana pelaksanaannya pada saat Tergugat dan Tergugat II melunasipinjaman dengan jumlah keringanan berdasarkan kebijakan
Register : 14-12-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN NEGARA Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Nga Tanggal 30 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
112 — 41
112 — 41
mengirimkan sehelai salinanputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk didaftarkandalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian petitumangka 4 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksisebagaimana pada amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor140K/Sip/71 memuat keputusan Judex Facti yang didasarkan kepada petitumsubsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan
Register : 14-01-2013 — Putus : 28-02-2013 — Upload : 19-12-2013
Putusan PA MEDAN Nomor 84/Pdt.G/2013/PA.Mdn Tanggal 28 Februari 2013 — Penggugat vs Tergugat
9 — 0
9 — 0
Termohon untuk diselesaikan.Sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan tidak serumah lagi sampaisaat ini.Bahwa selama pisah Pemohon sudah beberapa kali menyuruh Termohon untukkembali pulang ke rumah namun Termohon tetap tidak mau.Bahwa Pemohon berusaha untuk menyelesaikan permasalahan keluarga ini secarakekeluargaan dengan menyampaikan masalah ini kepada keluarga Termohon denganharapan bisa diselesaikan, namun hal ini tidak bisa terselesaikan bahkan menyerahkanpenyelesaiannya kepada kebijakan
Putus : 13-05-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 503 K/Pdt.Sus-KIP/2020 Tanggal 13 Mei 2020 — LEMBAGA KOMUNITAS PENGAWAS KORUPSI (KPK), VS MANAJER AREA PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) MANADO
426 — 227 — Berkekuatan Hukum Tetap
426 — 227 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tujuan diundangkannya UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik sebagai hukum materiil di antaranyaadalah untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi dan peran aktifmasyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik serta mewujudkanpenyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien,akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan tersebut tidak bolehdiabaikan karena keterbatasan hukum acara.
Putus : 05-05-2015 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 86 PK/PID.SUS/2013 Tanggal 5 Mei 2015 — Ir. BAGOES SRIHANDOJONO
163 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
163 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
Panca Puji Bangunmengetahui kalau kebijakan pembayaran gaji / upah di bawah UMR danUMK bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku;Bahwa selain itu, ada beberapa karyawan yang dirumahkan karenameminta upah yang disesuaikan dengan UMR dan UMK, tetapi tidakdiberikan karena direkturnya keberatan, sehingga karyawannya dinonaktifkan secara sepihak oleh perusahaan (direktur);Hal. 8 dari 10 hal. Put.
Register : 05-10-2018 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 943/Pdt.G/2018/PN Dps Tanggal 1 Oktober 2019 — Penggugat:
1.I Made Ardana, S.H.
2.I Ketut Dwi Sentana,S.H
Tergugat:
PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Kantor Cabang Denpasar Gajah Mada
45 — 58
1.I Made Ardana, S.H.
2.I Ketut Dwi Sentana,S.H
Tergugat:
PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Kantor Cabang Denpasar Gajah Mada
45 — 58
dihadapan Notaris NYOMAN MUSTIKA, S.H.M.Hum.Bahwa PENGGUGAT mengakui bahwa TERGUGAT telah memberikanfasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.250.000.000, (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) danPENGGUGAT telah melakukan pembayaran bunga setiap bulannyaberdasarkan perjanjian kredit sebagaimana tertuang pada aktaakata notarissebagaimana tertuang pada poin 4 diatas sehingga PENGGUGAT merupakan nasabah bank yang patuh dan nasabah yang beritekad baik atasseluruh kebijakan
Bali lelang bali sebagai rekanan Tergugat dalam melakukan pelelangansemuanya tertanggal 21 Jul2017 agar dilakukan penundaan lelang eksekusiatas jaminan millik Penggugat II ;Bahwa TERGUGAT melalui kebijakan yang sewenangwenang tersebutpada tanggal 13 Juni 2017 mengirimkan surat bernomor B.4549KCXI/ADK/7/2017 kepada Penggugat dan Penggugat II yang pada pokok surattersebut TERGUGAT memberitahukan pelaksanaan eksekusi lelang padatanggal 21 Juli 2017 melalui kantor perantaraan Kantor Pelayanan KekayaanNegara
dari Para Penggugat untuk menggugat siapa saja subyek hukumyang telah dianggap merugikan kepentingannya, sehingga dengan tidakdimasukkannya Ida Ayu Made Sugaeni dan Ni Wayan Nedri serta KPKNL KotaDenpasar tidaklah menjadikan gugatan ini menjadi kurang pihak, oleh karenanyaeksepsi ini haruslah ditolak;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalahmengenai Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukantindakan Perbuatan Melawan Hukum karena melakukan kebijakan
Register : 09-09-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 27-01-2016
Putusan PN MALANG Nomor 505/PID.B/2015/PN Mlg Tanggal 2 Desember 2015 — IVAN BUDIANTO
96 — 44
96 — 44
LANCAS SILABAN, M.M :Bahwa saksi mengerti dimintai keteranganya terkait dengan surat permintaan keterangandari Dirtipidter Nomor :B/40/IV/2015/Tipidter tanggal 29 April 2015 ditujukan kepadaKementerian Pertanian Direktorat Pupuk dan Pestisida, perihal permintaan keterangan ahli.Bahwa saksi bertugas sebagai Kasubdit Pengawasan Pupuk dan Pestisida sejak tanggal 29Desember 2010 dan tugas saksi adalah melaksanakan penyiapan penyusunan danpelaksanaan kebijakan, penyusunan standar norma, pediman, criteria
, dan prosedur sertapemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan pupuk dan pestisida,sedangkan fungsinya:a Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan pupuk dan pestisidapertanian.b Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pupuk dan pestisida pertanian.c Penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, criteria dan prosedur di bidangpengawasan pupuk dan pestisida pertanian.10d Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan pupuk danpestisida
Register : 20-09-2016 — Putus : 13-09-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 1/Pid.Prap/2016/PN Gns Tanggal 13 September 2016 — Drs. A. KOHAR AYUB, MM
49 — 31
49 — 31
Keputusan BupatiLampung Tengah No. 188/KPTS/D.1/2010 tanggal 13 September 2010,maka segala kewenangan' tugas dan fungsi telah diserahkan kepadapejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai Surat Keputusan tersebut, makaPemohon tidak lagi menjalankan tugastugas yang berkaitan dengan DAKtersebut.10.Bahwa, terhitung sejak Keputusan Bupati Lampung Tengah No.187/KPTS/D.1/2010 tanggal 10 September 2010 dan Keputusan BupatiLampung Tengah No. 188/KPTS/D.1/2010 tanggal 13 September 2010,maka segala keputusan atau kebijakan
Surat Perintah Membayar), maka hal tersebut samasekali tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pemohonkarena semuanya sudah dilakukan sesuai prosedur (SOP) dan ataspermintaan tertulis Kuasa Pengguna Anggaran dengan didukungadministrasi yang lengkap.13.Bahwa, melihat peristiwa hukum yang terjadi sejak Pemohon diangkatsebagai Kepala Dinas Pendidikan Lampung Tengah tanggal 10 Agustus2010 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2011, maka tidak ada satupunnama Pemohon disebutkan dalam mengambil kebijakan
Pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan sekaligusmengajak Pengadilan yang mulia ini,agar konstruksi cara berfikir dan dalammelaksanakan ketentuan hukum yang dibangun dalam persidangan praperadilanini dikembalikan pada ruanglingkup praperadilan sebagaimana konstruksi berfikirpara penyusun kebijakan hukum dalam bentuk Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang menjadi citacita hukum nasionaldalam mengidealkan sebuah Sistem Peradilan Pidana.Sesuai Ketentuan BAB Pasal
Putus : 20-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1246/B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 Juli 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICES INDONESIA
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam persidangan ke8 tanggal 22 Juli 2013,Pemohon Banding menyatakan bahwa berdasarkan manualcompany policy, kebijakan perusahaan adalah apabilatransfer asset kurang dari 30 hari maka diperlakukan sebagaipinjaman (loan) sehingga menimbulkan pendapatan sewadan apabila di atas 30 hari maka diperlakukan sebagaipenjualan dan tidak ada pendapatan sewa.
Bahwa terkaitpernyataan Pemohon Banding tersebut, Terbandingmelakukan penelitian sebagai berikut :1) Berdasarkan penelitian terhadap PEB nomor 165737tanggal 26 Agustus 2009 yang diperlakukan sebagaisewa aktiva, Pemohon Banding telah menerbitkan invoice pendapatan sewa selama tahun 2009 untuk bulan Agustus sampai dengan November 2009 yang berarti telah melebihi 30 hari namun tidak diperlakukan sebagai pengalihan (penjualan) sebagaimana kebijakan perusahaan, yaitu dengan menerbitkan 4 invoicependapatan
Banding yangmenyatakan bahwa atas transfer out yang melebihi 30hari diperlakukan sebagai penjualan adalah tidak terbukti.Tidak adanyakonsistensiantarakebijakan tertulis perusahaan dengan fakta.; 4) Bahwa sesuai dengan laporan persidangan, dalampersidangan ke5 tanggal 10 Juni 2013, Majelis Hakim(Djangkung Sudjarwadi) juga telah mengarisbawahibahwa ada inkonsistensi Pemohon Banding dalammemperlakukan sewa atau dijual;Bahwa dalam penjelasannya Pemohon Banding menyatakanbahwa sebagai implementasi dari kebijakan
Register : 18-10-2013 — Putus : 02-09-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN TONDANO Nomor 189/Pdt.G/2013/PN.TD0 Tanggal 2 September 2014 — HENGKI MANALIP.S.Th
J.S.SIHOMBING,dkk
78 — 12
78 — 12
Denny Limbongsebagai Sekretaris Umum Gereja Pantekosta yang terpilin versi Munas Xmelakukan rapat di Manado.Bahwa pada saat pelaksanaan rapat tersebut tidak ada notula rapatkarena rapat tersebut hanya merupakan pertemuan biasa tetapi antaralain yang merupakan hasil rapat yaitu menolak kebijakan Tergugat sebagai Ketua Umum Gereja Pantekosta yang memecat beberapa orangpendeta yang tidak sejalan dengannya karena hal itu tidak sesuai denganAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gereja Pantekosta.35Bahkan
Namun pemecatan tersebut membuat nama baik Penggugattercemar.Bahwa kebijakan Ketua Umum Gereja Pantekosta versi Munas X yaituTergugat sudah melanggar konstitusi karena membatalkan adanyaBadan Pengawas Gereja Pantekosta Pusat yang ditetapkan dan dipilihdalam Mubes X secara sepihak karena pembatalan tersebut hanya dibuatsendiri oleh Tergugat sebagai Ketua Umum Gereja Pantekosta dan Pdt.Simanjuntak sebagai Sekum Gereja Pantekosta yang dipilin sendiri olehTergugat I, tanoa melalui rapat pleno.Bahwa yang
Thimotius Sinei.Bahwa keenam orang pendeta yang telah dipecatberdasarkan Surat Keputusan Pimpinan PusatGereja Pantekosta No.11/PPGP/VI/2013 tanggal 18Juni 2013 tidak mengajukan pembelaan meskipunkepada keenam orang pendeta yang telah dipecattersebut diberi kesempatan untuk itu.Bahwa keenam orang pendeta tersebut dipecatkarena dalam mengambil kebijakan atau keputusan,tidak berkonsultasi dengan Pimpinan Pusat GerejaPantekosta termasuk dengan saksi.Bahwa pada saat Penggugat mengajukan gugatandalam perkara
Register : 02-03-2017 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 07-03-2019
Putusan PA BATAM Nomor 0029/Pdt.P/2017/PA.Btm Tanggal 30 Maret 2017 — Pemohon melawan Termohon
9 — 5
9 — 5
a poiilbilly obavVl)Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangidengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala peraturan
Register : 10-11-2015 — Putus : 24-11-2015 — Upload : 12-03-2020
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 0560/Pdt.P/2015/PA.Blk Tanggal 24 Nopember 2015 — Pemohon melawan Termohon
13 — 12
13 — 12
Danbarangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa,karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya.B none nen n nnn nnnncennnnncen ee Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:8 s . 3Sglbooll wls onle Srad swlooll 55Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan.drbadl beis ucdl le pLYl SoiArtinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harusdiimbangi dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,maka permohonan