ESAPengadilan Agama Muara Labuh yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanpenetapan perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh:JON KENEDI bin DARLIS, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhirSMP, pekerjaan Tukang Jahit, tempat tinggal di Jorong Lundang,Nagari Pasir Talang Barat, Kecamatan Sungai Pagu, KabupatenSolok Selatan, selanjutnya disebut Pemohon I;JUSNIDA binti ANWAR, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1,pekerjaan PNS

EDWAR NOVRIYALDI bin EDY SUPRIADI ; Bahwa EDWAR NOVRIYALDI bin EDY SUPRIADI adalah anak daripasangan suami isteri dari EDY SUPRIADI dan HERLINA; Bahwa EDY SUPRIADI dan HERLINA menikah pada tahun 1995 diJakarta ; Bahwa Edy Supriadi sekarang tidak diketahui alamatnya sedangkanHerlina telah meninggal dunia tahun 2011; Bahwa para Pemohon merupakan orang yang baik, berakhlak mulia danmampu menjadi orang tua angkat yang baik ; Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang jahit , dan Pemohon II bekerjasebagai PNS

EDWAR NOVRIYALDI bin EDYSUPRIADI), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan KependudukanPencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, yang telah diberi meteraisecukupnya dan dinazagelen, alat bukti surat tersebut telah diperiksadan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata cocokserta diberi tanda P.8 oleh Ketua Majelis;9. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Pembayaran Gaji PNS SMPNegeri 4 Solok Selatan bulan Mei 2016 An.

Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang jahit, dan Pemohon IIbekerja sebagai PNS (Guru SMPN 4 Solok Selatan); Bahwa para Pemohon mampu memberikan kehidupan yanglayak terhadap anak yang akan diangkatnya; Bahwa setahu saksi para Pemohon merupakan orang yang rajinberibadah, santun dan bermoral serta penyayang terhadap anakanak; Bahwa tujuan para Pemohon mengangkat anak adalah untukmerawat dan melanjutkan pendidikan anak agar masa depannyalebih baik;Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut berdasarkan

Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang jahit, sedangkan Pamohon IIbekerja sebagai PNS (guru pada SMPN 4 Solok Selatan)dan para Pemohonmerupakan orang yang rajin beribadah, santun dan bermoral sertapenyayang terhadap anakanak;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas dapatdisimpulkan fakta hukum sebagai berikut;1. Bahwa Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah memelihara danmenyekolahkan EDWAR NOVRIYALDI, sejak 6 (enam) tahun yang lalu;2.

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasesuai dengan peraturan yang berlaku;SUBSIDER :;Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputusmenurut hukum dengan seadil adilnya;Bahwa Penggugat sebagai PNS telah mendapatkan izin atasan untukmengajukan gugatan perceraian dengan surat nomor 1XX.45/15XX/KPTS/408.12/2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Bacitan tanggal 01 Nopember 2019sehingga perkara ini dapat dilanjutkan.Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan

sebabTergugat tetap memberikan nafkah menurut kemampuan Tergugat tapiPenggugat tidak mau menerimanya.Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugatdan tidak mau musyawarah dengan Penggugat masalah ekonomi, sebabTergugat tetap mencukupi kebutuhan keluarga dengan memberikan nafkahRp. 300.000, sampai Rp. 400.000,/ bulan, dan mencukupi kebutuhan anaksekolah, dan justru Penggugatlah yang sulit diajak musyawarah.Bahwa banar Penggugat dan Tergugat telah dipanggil atasan Penggugatsebagai PNS

meskipun diberikan waktu yangcukup untuk itu.Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulanmasingmasing yaitu mohon Pengadilan menjatuhkan Putusan;Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadidi persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggaptelah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalahseperti tersebut diatas;Bahwa Penggugat sebagai PNS

perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyaikapasitas sebagai pihak dalam perkara ini (Persona Standy in judicio);Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksisebagaimana tersebut di atas yang memberikan keterangan di bawah sumpahyang pada intinya menerangkan Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihanyang teruS menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dikarenakan Tergugattidak memberikan nafkah kepada Penggugat Tergugat malas bekerja danmengandalkan Penggugat sebagai PNS

Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat denganTergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2014,sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan menurutPenggugat Masalah ekonomi Tergugat tidak memberikan nafkah kepadaPenggugat, Tergugat malas bekerja dan mengandalkan Penggugatsebagai PNS untuk tulang punggung keluarga, menurut Tergugatkeadaan rumah tangganya dengan Penggugat baikbaik saja, masalahekonomi tercukupi dengan baik Tergugat tetap memberikan nafkahkepada Penggugat

PENETAPANNomor: 777/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kabupaten Madiun yang mengadili perkaraperkara perdatapada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara CERAIGUGAT yang diajukan oleh :PENGGUGAT ASLI umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (RS. Dr.Sudono, Madiun), tempat tinggal di KABUPATEN MADIUN,yang dalam hal ini dikuasakan kepada MUHSON HARIYADI, SH,M.Kn, Advokat yang beralamat di Jl.

Wijaya Kusuma No.8Kelurahan Munggut Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, sebagai"Penggugat"' ;MELAWANTERGUGAT ASLI umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Din.KesKabupaten Madiun), bertempat tinggal di KABUPATENMADIUN, sebagai ''Tergugat";Pengadilan Agama tersebut ; Telah membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 31 Juli 2012 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam register perkara Nomor :0777/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn. tanggal 31 Juli 2012 dan suratsurat lain yang berkaitandengan

PENETAPANNOMOR : 316/Pdt.G/2012/PA.PtkBISMILLAHIR RAHMANIR RAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak, yang memeriksa danmengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalampekara cerai talak yang diajukan oleh :PEMOHON, Umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS,bertempat tinggal di KOTA PONTIANAK, sebagai Pemohon ;MELAWANTERMOHON, Umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan

PNS,bertempat tinggal di KOTA PONTIANAK, sebagai Termohon ;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca surat permohonan pencabutan perkara Pemohon ;Menimbang, bahwa usaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon adalahimperative bagi Hakim, hal mana sesuai ketentuan pasal 82 (1) UndangUndang No. 7tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 3 tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor : 50 tahun 2009 Jo.pasal 31 (1 dan2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 ;Menimbang

Saksi ADE GUNAWAN lahir di Pontianak, jenis kelamin laki laki, agamaIslam, pekerjaan PNS. Terdakwa membuang sampah tidak pada tempatnya ;2. Saksi SUSI LARASATI. lahir di Pontianak, tanggal 24 Nopember 1979,jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan PNS .

PUTUSANNomor:1809/Pat.G/2014/PA.BwiDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalamperkara gugat cerai antara :PENGGUGAT umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediamandi Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasakhusus kepada NURKHORIRI, SH, advokat/penasehathukum, yang berkantor di Jalan Stasiun No. 181 / VI DesaRogojampi Kecamatan Rogojampi

Kabupaten Banyuwangi,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2014,sebagai Penggugat;Melawan:TERGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal diKabupaten Pamekasan, sebagai "Tergugat";Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca gugatan Penggugat tertanggal 27 Maret 2014, dandidaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Banyuwangi denganNomor: 1809/Padt.G/2014/PA.Bwi yang petitumnya berbunyi sebagai berikut :PRIMER :1.

tangga 15 September 2020;Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapbkan Penggugat hadirsecara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangandan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah,meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 391/Pdt.G/2020/PA.Saktanggal 23 September 2020 dan 01 Oktober 2020 Tergugat telah dipanggilsecara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiranya itu tidak berdasarkanalasan yang sah menurut hukum;Bahwa, Penggugat selaku PNS

telah memperoleh izin untuk melakukanperceraian dengan Tergugat dari atasannya (Bupati Siak), namun Tergugatyang juga selaku PNS tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernahhadir di muka persidangan, akan tetapi karena gugatan ini diajukan olehPenggugat yang merupakan PNS yang telah memperoleh izin dari atasanya,oleh karenanya perkaranya dapat dapat dilanjutkan;Bahwa, Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada Penggugatsupaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat

Asli Surat keputusan Bupati Siak, Nomor 417/HK/KPTS/2020 tentang izinperceraian PNS, yang dikeluarkan oleh Bupati Siak, bukti surat tersebut olehKetua Majelis diberi tanda (P.2);Bahwa, di samping itu Penggugat juga mengajukan saksisaksi sebagaiberikut:Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Perkara No. 391/Pdt.G/2020/PA.Sak1.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf bPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka mediasi tidak wajibdilaksanakan;Menimbang, bahwa Penggugat selaku PNS telah memperoleh izin untukmelakukan perceraian dari atasannya hal mana dibuktikan dengan alat buktiP

Erni, M.Pd dengan Tergugat, tanggal 20 Juni 2020 dan Termohon selaku PNS karenatidak pernah hadir di muka persidangan maka tidak dapat didengarketeranganya, dengan demikian secara administratif maksud Pasal 3 PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990 jo Surat Edaran BAKN 48 Tahun 1990 telah terpenuhi, sehinggaperkaranya dapat dilanjutkan;Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Perkara No. 391/Pdt.G/2020/PA.SakMenimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat

MARGIYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Masjid AlBarokah, Nomor 27, RT.001, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah,Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12640,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disebutPENGGUGAT XVI; 17. M.

ENDING SUHENDI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Masjid AlBarokah, Nomorl0B, RT.001, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah,Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12640,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disebut .............PENGGUGAT XXVIII; 29.

DARTINI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Masjid Al Barokah,Nomor 25C, RT.001, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah,Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12640,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disebutPENGGUGAT XXXIX ; 40.

ACHMAD GUNADI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Masjid AlBarokah, Nomor 38, RT.001, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah,Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12640,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disebutbocce e eee e ee ee anaes PENGGUGAT XL ; 41.

SYAHRIANTO, MM, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal JalanUtama, Nomor 21, RT.003, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah,Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12640,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disebutPENGGUGAT LXXXvV ; 86.

10 Agustus 2015, denganpembebanan akun 511111 (Belanja Gaji Pokok PNS) dan akun 511124(Belanja Tunjangan Fungsional PNS) sebesar Rp.147.000.000, (seratusempat puluh tujuh juta rupiah), yang kemudian dicairkan denganmenggunakan Cek CFB 406785 tanggal 11 Agustus 2015 di Bank BRICab.

10 Agustus 2015, denganpembebanan akun511111 (Belanja Gaji Pokok PNS) dan akun511124 (Belanja Tunjangan Fungsional PNS) sebesarRp.147.000.000, (Seratus empat puluh tujuh juta rupiah), yang kemudiandicairkan dengan menggunakan Cek CFB 406785 tanggal 11 Agustus2015 di Bank BRI Cab.

Belanja Gaji Pokok PNS (511111) sebesar Rp.1100.000.000,00(seratus sepuluh juta rupiah) ;b.

, gaji pokok dan tunjangan fungsional PNS).

Terdakwa merekayasa uraian belanja yang tertera padaformat SPM, serta membebankan kode mata anggaran pengeluaran pada akun5111129 (belanja uang makan PNS), 511111 (Belanja Gaji Pokok PNS), dan akun511124 (Belanja Tunjangan Fungsional PNS), besaran pembayaran uang makanPegawai Kejaksaan Negeri Marisa yang minta bulan Juni 2015 tidak sejumlah yangsebenarnya serta pada bulan Juli 2015, Agustus 2015, dan September 2015 telahmengajukan pembayaran gaji pokok dan tunjangan fungsional para pegawaiKejaksaan

ail anusDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Painan yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Talak antara:PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Paska Sarjana(S.Il), pekerjaan PNS pada Dinas Sosial, Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan, tempattinggal di KABUPATEN PESISIR SELATAN, sebagaiPemohon/Tergugat Rekonvensi;melawanTERMOHON, umur 39 tahun

Putusan No 0153/Padt.G/2016/PA.PnBahwa pekerjaan Pemohon sebagai PNS, Penata/lll C;Bahwa penghasilan Pemohon perbulan yang bersih hanya sebesar Rp.483.000, (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) setelah dipotongpinjaman di Bank dan lainlainnya;Jawaban Dalam Rekonvensi :Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madhiyah,nafkah iddah, mutah dan nafkah anakanak tersebut, TergugatRekonvensi menyapaikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut :Tergugat Rekonvensi mengakui selama

Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan bulanSeptember 2016 dan telah dilegalisir olen pejabat pada instansi terkait,telah bermeterai cukup dan telah dinazagellen serta dicocokkan denganaslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok dan diberi tanda P.3/TR.3;Hal. 8 dari 35 hal. Putusan No 0153/Padt.G/2016/PA.Pn1.4.

menurut informasi dari Pemohon kepada saksi, penyebabterjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Pemohoncemburu kepada Termohon dan tidak ada kecocokan lagi antaraPemohon dengan Termohon;Bahwa setelah berpisah, Pemohon tinggal di rumah orang tuanyadi KECAMATAN IV JURAI, sedangkan Termohon tetap tinggal diKECAMATAN IV JURAI dan selama pisah tersebut Pemohondengan Termohon tidak berhubungan lagi, tetapi Termohonpernah datang satu kali untuk menjenguk Pemohon;Bahwa pekerjaan Pemohon adalah PNS

Pesisir Selatan bulan Oktober 2016 (bukti P.3 dan P.5), buktimana telah tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu terbukti sekarangPemohon hanya menerima gaji peroulan sebagai seorang PNS sebanyak Rp.483.000, (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudahdisumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Bahwa tidak benar jika Tergugat hanyalah menerima gaji Rp. 1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah), karena Tergugat sebagaiGuru golongan III/b selain menerima gaji juga menerima tunjanganprofesi, tunjangan sertifikasi yang sama dengan gaji PNS setiap bula,sedangtentang pembayaran uang Bank yang dicicil, hanya urusanpribadi Tergugat karena uang kredit dimaksud dinikmati sendiriolehTergugat.3.

Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat denganTergugat, kehadiran saksi di persidangan untuk memberi keterangan tentangpekerjaan sampingan Tergugat selain PNS. Bahwa Tergugat selain bekerja sebagai PNS, juga mempunyaipenghasilan tambahan seperti bisnis Travel tiket on line. Bahwa saksi tidak tahu besarnya penghasilan Tergugat, dan saksi tidak tahugaji Tergugat sebagai PNS.

Bahwa Tergugat ditema menjadi PNS pada tahun 2009.Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan,sedang Tergugat tidak mengajukan tanggapan.Bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahannya dipersidangan Tergugat telahmengajukan pula satu orang saksi, yang telah memberi keterangan dibawah sumpahsebagai berikut : Saksi Dua, pada pokoknya menerangkan : Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Jasmin, saksi teman seprofesi denganTergugat sebagai guru di SDN I Lanea, sedangkanPenggugat saksi

Bahwa saksi mengetahui Tergugat sebagai PNS (guru) golongan IH/b danmenerima gaji Rp. 1.400.000,(satu juta empat ratus ribu rupiah) setelahdipotong pembayaran kredit di Bank. Bahwa pinjaman kredit Tergugat tersebut sejak bulan Juni 2011 sampaisekarang. Bahwa Tergugat mengambil uang kredit di Bank untuk membeli rumah di BTNKendari Permai, yang ditempati Penggugat sekarang.

Tergugat adalah PNS (guru) yang mempunyai penghasilan tetap, sekitar 2 jutarupiah setiap bulan.Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 tentangmuth'ah sebesar Rp. 150.000.000,, Tergugat dalam jawaban menyatakan keberatandengan dalil bahwa Penggugat tidak dapat merubah sikap dan perilakunya terhadapTergugat.Menimbang, bahwa muth'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi olehseorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) danPasal 158

PUTUSANNomor 421/Pdt.G/2021/PA Bbsey emt LT *salaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkarapermohonan cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakimtelah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Buton, 24 Agustus 1981, agama Islam,pekerjaan PNS, Pendidikan Diploma III, tempat kediamandi Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Gusman, S.H.I., dan

bulannya dengan secara langsung dipotong daritabungan Tergugat;Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Petikan SuratPengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai NegeriSipil Daerah atas nama PEMOHON, yang dibuat oleh pejabat yang berwenangdalam hal ini Bupati Buton, telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimanaketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai,tidak dapat ditunjukkan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tentangpengangkatan Tergugat menjadi PNS

Putusan Nomor 421/Padt.G/2021/PA BbMenimbang, bahwa bukti P.4 selaku bukti permulaan mengenai statusTergugat yang merupakan seorang PNS Kabupaten Buton sejak tanggal 1 April2012, namun ternyata keterangan 2 orang saksi Tergugat menguatkan danmenyempurnakan bukti tersebut karena berdasarkan keterangan saksisaksi,Tergugat telah menjadi PNS Kabupaten Buton sejak tahun 2011, maka menurutMajelis Hakim bukti P.4 telah memenuhi syarat formil maupun materil sehinggatelah tercapai batas minimal pembuktian

, dengan demikian telah terbuktiTergugat menjadi CPNS pada tahun 2011 dan diangkat menjadi PNS padatahun 2012;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya status pekerjaan Tergugatberdasarkan bukti P.4 dan 2 orang saksi, maka bukti P.2 selakubuktipermulaan mengenai gaji bersih Tergugat sebagai PNS Dinas KesehatanKabupaten Buton, Majelis Hakim menilai bukti P.2 telah memenuhi syarat formilmaupun materil sehingga telah tercapai batas minimal pembuktian, dengandemikian telah terbukti gaji bersin terkini

Tahun 2009 sampai dengan April 2012 (sebelum Tergugat menjadi PNS)yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya atauberjumlah Rp500.000,00 x 40 bulan = Rp20.000.000,00 (dua puluh jutarupiah);2. Mei 2012 sampai dengan tahun 2015 (setelah Tergugat menjadi PNS) yaitusebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannyaatau berjumlah Rp750.000,00 x 44 bulan = Rp33.000.000,00 (tiga puluhtiga juta rupiah);3.

Bahwa selanjutnya Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipildalam Lingkungan Dinas Kesehatan Dati II Maluku Tengah dengan SuratKeputusan Nomor: 4055/KANWIL/TU1/PNS/89 tanggal 15 November1989;Hm. 6 dari 35 hlm Putusan Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN.3.

tidak dengan hormatapabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250 diatas PNS

) pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur,Hm. 14 dari 35 hlm Putusan Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN.menjadi hilang dan Penggugat sudah pasti dirugikan dengan adanyasurat keputusan a quo, artinya status Penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil (PNS) pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timurmenjadi hilang, hakhak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)untuk memperoleh jabatan struktural, fungsional maupun promosi jabatanbaru dan lainya, guna menghidupi Penggugat dan keluarga

Kep., NIP: 19660508198803 1 014, tanggal 19 Agustus 2019 (fotokopi sesuaidengan aslinya);Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Pemerintah KabupatenSeram Bagian Timur, Nomor: 182.1/429/2019, PerihalHIm. 23 dari 35 hlm Putusan Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN.Usulan Pemberhentian PNS Pelaku Tipikor di Kab.

yang diberhentikan tidak dengan hormatada sekitar 17 (tujuh belas) orang;bahwa setahu Saksi PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat tidakpernah dilakukan pemeriksaan sebelumnya;bahwa dari pemeriksaan sampai dengan Saksi selesai menjalani hukumanpidana, Saksi tetap tercatat sebagai PNS;bahwa Saksi tidak tahu apakah selama proses pemeriksaan Penggugatsampai dengan selasai menjalani hukuman pidana, Penggugat masih menerima gaji atau tidak;bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya Surat Keputusan

Bahwa atas Keputusan Walikota Kediri kemudian Penggugat mengajukankeberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat) dengansurat Penggugat tertanggal 12 Juni 2009 ;Bahwa tuduhan Walikota Kediri tersebut adalah tidak benar dan tidak jelastentang apa yang telah Penggugat lakukan sehingga Penggugat dianggaptelah melanggar Pasal 2 huruf c, x, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, karena PasalPasal tersebutberbunyi sebagai berikut :Pasal 2 huruf C : Setiap PNS

wajib menjunjung tinggi kehormatan danmartabat Negara, Pemerintah dan PNS.Pasal 2 huruf x : Setiap PNS mentaati segala perundangundangan danperaturan kedinasan yang berlaku.Pasal 3 ayat (1) huruf a : Setiap PNS dilarang melakukan halhal yang dapatPasal 46menurunkan kehormatan atau martabat negara Pemerintahatau Pegawai Negeri SipilSetiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang melanggarketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 adalahpelanggaran disiplin.Bahwa jika benar Penggugat telah

melanggar Pasal 2 huruf c dan Pasal 3ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, yaitu tidakmenjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah dan PNS,perbuatan apa yang telah dilanggar oleh Penggugat sehingga Penggugatdituduh tidak menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara,pemerintah dan PNS.

PUTUSANNomor 0079/Pdt.G/2017/PA.KtbSsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:Abdullah, S.Ag. bin Wartani, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.1,pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Poros Kalseltim, Km.310, RT. 002, RW. 001, (Seberang kantor PLN), Desa SungaiKupang/Cantung, Kecamatan Kelumpang

Hulu, KabupatenKotabaru, selanjutnya disebut sebagai pemohon;melawanZainaturrahmah, S.Ag. binti Hasan, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikanS.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Poros Kalseltim,Km. 310, Gg MTs Nurul Mustafa, RT. 002, RW. 001, DesaSungai Kupang/Cantung, Kecamatan Kelumpang Hulu,Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah memeriksa berkas perkara;Telah mendengar keterangan pemohon dan memeriksa alatalat bukti dipersidangan;DUDUK

Bahwa pemohon bekerja sebagai PNS samapai saat ini belum mendapatizin dari atasan yang berwenang ( masih dalam proses pengurusannya ) ;10.Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini ;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa,mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil pemohon dantermohon, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:Primer:1.

No. 0079/Pdt.G/2017/PA.Ktb.telah diberikan penasihatan supaya mengurungkan maksudnya untuk berceraidengan termohon, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak hadir di persidangan,makan sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasidi Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;Menimbang, bahwa pemohon adalah seorang PNS Guru di SMKN 1Telagasari, Kabupaten Kotabaru dan telah memperoleh izin dari SekretarisDaerah Provinsi Kalimantan

Selatan, sesuai dengan Surat Keputusan Nomor873.4/03IC.HKP.1/BKD/2017, tertanggal 27 Februari 2017, sehingga pemohontelah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990 tentang izin perkawinan dan perceraian PNS, sebagaimana bukti P.3sehingga beralasan bagi Majelis Hakim memeriksa permohonan pemohon lebihlanjut;Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidangperkawinan antara orangorang

Massalinri, tempat tanggal lahir Bone, 31 Desember1960, umur 59 tahun, NIK 7371117112600151, agama Islam,pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS (Kepala Tk Dua PutraMakassar), tempat kediaman di BTN Bulurokeng Permai Blok C3/6,Kelurahan Pai, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, NomorHp. 081241047000, selanjutnya disebut sebagai PemohonlV;Hj. Suriani, S.Pd. binti H.

Massalinri, tempat tanggal lahir Arasoe, 31 DesemberHasdiyana,1964, umur 55 tahun, NIK 7308104107640067, agama Islam,pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Guru SD Inpres 7/83Tanete), tempat kediaman di Dusun Arasoe, Desa Arasoe,Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Nomor Hp. 085299340241,selanjutnya disebut sebagai PemohonV;S.Pd. binti H.

Massalinri, tempat tanggal lahir Arasoe, 25September 1967, umur 52 tahun, NIK 7308106509670001, agamaIslam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Guru SD Negeri 199Arasoe), tempat kediaman di Dusun Arasoe, Desa Arasoe,Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Nomor Hp. 085298374629,selanjutnya disebut sebagai PemohonVI;Mardawia, S.Pd. binti H.

Massalinri, tempat tanggal lahir Bone, 26 April 1969,umur 51 tahun, NIK 7371146604690002, agama Islam, pendidikanterakhir S1, pekerjaan PNS (Guru SD Negeri Baddoka Makassar),tempat kediaman di BTN Bulurokeng Permai Blok D 1/6, KelurahanPai, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, Nomor Hp.085399743228, selanjutnya disebut sebagai PemohonVII;H. Risman Sani, S.Ag. binti H.

Massalinri, tempat tanggal lahir Bone, 02 Mei1971, umur 49 tahun, NIK 7371110205710013, agama Islam,pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Anggota Polri Makassar),tempat kediaman di BIN Bulurokeng Permai Blok E3 Nomor 37,Kelurahan Pai, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, NomorHp. 08134277799, selanjutnya disebut sebagai PemohonvVIll;Kasma Jaya binti H.

anak kedua nama Anak II lakilaki lahirdi Sarmi pada tanggal 20 Nopember 2005, anak ketiga Anak III, lakilakilahir di Kaimana pada tanggal 7 April 2009 dan anak keempat namaAnak IV lakilaki lahir di Abepura pada tanggal 15 Nopember 2011;Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya adalahkeluarga yang rukun dan harmonis sampai dikaruniai 4 (empat) oranganak;Bahwa karena tuntutan pekerjaan maka Penggugat dengan Tergugatpisah tempat tinggal dimana Penggugat bekerja sebagai PegawaiNegeri Sipil (PNS

) di Kabupaten Sarmi dan tinggal di Sarmi sedangTergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru diKabupaten Kaimana dan tinggal di Kaimana;Bahwa karena Penggugat dengan Tergugat sudah lama pisah karenapekerjaan masingmasing dan Penggugat sudah berusaha agarTergugat pindah dari Kaimana ke Kabupaten Sarmi agar tinggalbersamasama dengan Penggugat membina rumah tangga tetapiTergugat tidak pernah mengiayakannya;Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pekerjaanmasingmasing, semua anak

Juli 2002, anak kedua nama Anak II lakilaki lahirdi Sarmi pada tanggal 20 Nopember 2005, anak ketiga Anak III, lakilakilahir di Kaimana pada tanggal 7 April 2009 dan anak keempat lakilakilahir di Abepura pada tanggal 15 Nopember 2011;Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya adalahkeluarga yang rukun dan harmonis sampai dikaruniai 4 (empat) oranganak;Bahwa karena tuntutan pekerjaan maka Penggugat dengan Tergugatpisah tempat tinggal dimana Penggugat bekerja sebagai PegawaiNegeri Sipil (PNS

Bahwa kehidupan rumah TanggaPenggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis setelah Pengguat danTergugat pisah tempat tinggal karena tuntutan pekerjaan dimana Penggugatbekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sarmi dan tinggal diSarmi sedang Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru diKabupaten Kaimana dan tinggal di Kaimana.

Fotocopy Daftar Pembayar Gaji Induk PNS/CPNS atas nama(Pemohon II) bulanSeptember 2019 (P.6);7. Fotocopy REKOMENDASI Nomor : 048/249/DSKS/IX/2019 tanggal25 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas SosialKabupaten Kepulauan Sula dengan ini memberikan rekomendasikepada yang bersangkutan untuk mengangkat anak kepada (paraPemohon) (P.7) ;8.

Bahwa saksi tahu MM sekarang belumsekolah; Bahwa saksi tahu) Pemohon bekerja wiraswastasedangkan Pemohon II bekerja sebagai PNS di Kantor PemdaKabupaten Kepulauan Sula; Bahwa saksi tahu 9M telah mengetahui siapaorang tua kandungnya;: Bahwa saksi tahu waktu diangkat sebagaianak karena saksi ada pada saat kelahirannya; Bahwa saksi tahu QM) tidak keberatan dipelihara oleh Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa saksi tahu alasan pengangkatan anak tersebutadalah untuk memasukkan anak yang angkat tersebut dalamdaftar

saksi tahu anak tersebut diangkat atau diperiharasejak anak tersebut lahir pada tanggal 11 April 2014; Bahwa saksi tahu orang tua sungguh anak tersebut tidakkeberatan di angkat dan dipelihara oleh para Pemohon; Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon danPemohon II baik baik saja; Bahwa saksi tahu keadaan dalam asuhanPemohon dan Pemohon II dalam keadaan baikbaik saja; Bahwa saksi tahu MM sekarang belumsekolah; Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja wiraswastasedangkan Pemohon II bekerja sebagai PNS

mengenai Kartu Keluarga Pemohon sebagai Kepala Keluarga,sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenaitu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup,sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;Halaman 8 dari 16 penetapan Nomor 12/Padt.P/2020/PA.LbhMenimbang, bahwa bukti P.6 ( fotokopi daftar gaji ) bermeterai cukupdan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebutmenjelaskan mengenai daftar gaji Pemohon II sebagai PNS

telah diasuh oleh para Pemohon sejak lahir dan jugaantara para Pemohon dengan orang tua kandung atau orang tua aSalanak tersebut ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan orangtua kandung anak tersebut telah ikhlas dan tidak keberatan ataspengangkatan anaknya oleh Para Pemohon untuk kebaikan masadepan anaknya tersebut ;Menimbang, bahwa para Pemohon berharap agar kesejahteraandan masa depan anak tersebut menjadi lebih baik mengingat paraPemohon mempunyai penghasilan yang cukup yaitu Pemohon Ilsebagai PNS

PUTUSANNomor 37/Pdt.G/2013/PA.Gst= aDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan mejelis telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara;PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma II (D2),pekerjaan Guru SD Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal diKecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, selanjutnya disebut sebagai: Penggugat ;MelawanTERGUGAT

Penggugat di Kelurahan Pasar Lahewa selama 10 bulan,kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa Sirombu selama 1 tahun 2bulan;Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isterinamun belum dikarunia keturunan;Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukunrukun saja,akan tetapi pada bulan Januari 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudahmulai tidak harmonis ketika Penggugat dimutasikan keKecamatan Lahewa sebagaiGuru SD Negeri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS

lahewa, kemudian pindah dantinggal di Kecamatan Sirombu;Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;Bahwa saksi mengetahui setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugatdan Tergugat rukun dan damai sampai selama 3 (tiga) tahun sejak pernikahan,setelah itu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, karenasering terjadi perselisahan dan pertengkaran;Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisinan dan pertengkaran tersebutdikarenakan sejak Penggugat di mutasi sebagai PNS

Tergugat belum dikaruniai anak;e Bahwa saksi mengetahui setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugatdan Tergugat rukun dan damai sampai selama 3 (tiga) tahun sejak pernikahan,setelah itu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, karenasering terjadi perselisahan dan pertengkaran;e Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugattidak berkenan tinggal di Lahewa bersama dengan Penggugat, padahalPenggugat sendiri sejak tahun 2010 telah dimutasi ke Lahewa sebagi PNS

mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suamiisteri sah, menikah pada tanggal 27 Desember 2009 di Kecamatan Lahewa;e Bahwa saksi mengetahui setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugatdan Tergugat rukun dan damai selama 3 (tiga) tahun sejak pernikahan, setelahitu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, karena seringterjadi perselisahan dan pertengkaran;e Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdikarenakan sejak Penggugat di mutasi sebagai PNS

PUTUSANNomor: 206/Pdt.G/2014/PA.DumBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusansebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir $1, pekerjaan PNS,berdomisili di Kota Dumai, Sebagai Pemohon;MelawanTermohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir $1, pekerjaan PNS

Mediasi tersebut, dengan mediator tertunjuk Khairunnas, S.Ag, M.H(Hakim Pengadilan Agama Dumai), telah dilaksanakan tetapi juga tidak berhasilmencapai kesepakatan damai dalam hal perceraian tapi ada beberapa kesepakatanmengenai hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon pasca perceraian yang harusditaati kedua belah pihak, hal mana disampaikan dalam laporan proses mediasi darimediator tanggal 23 April 2014;Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah mendapatkan izinperceraian untuk melaksanakan

Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KotaDumai, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang padapokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon.

dan juga keluarga bahwa yangmenjadi penyebab pertengkaran dalam rumah tangganya adalah karenaTermohon sering menuduh Pemohon berselingkuh atau mempunyaihubungan khusus dengan wanita lain;Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini tidak serumah lagi sejak 2tahun terakhir ini, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama ataskemauan Pemohon sendiri;Bahwa terhadap kisruh rumah tangga mereka, pernah dilakukan upayadamai oleh keluarga namun tidak berhasil;Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS

Mediasi tersebut telahdilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator (tertunjuk), juga tidakberhasil mencapai kesepakatan damai dalam hal perceraian namun ada beberapakesepakatan mengenai hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon pasca perceraian.Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;Menimbamg, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), telahmendapatkan izin perceraian untuk melaksanakan