Selanjutnya terkaitdengan anggaran program kegiatan SKPD, ditegaskan pada Pasal 180ayat (2) dimana kepala satuan kerja perangkat daerah menyusunrencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah denganpendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai, kemudiandisampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahanpenyusunan rancangan Perda tentang APBD, setelah barulah KepalaDaerah berdasarkan Pasal 181 mengajukan rancangan Perda tentangAPBD disertai penjelasan dan dokumen

Selanjutnya terkaitdengan anggaran program kegiatan SKPD, ditegaskan pada Pasal 180ayat (2) dimana kepala satuan kerja perangkat daerah menyusunrencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah denganpendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai, kemudiandisampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahanpenyusunan rancangan Perda tentang APBD, setelah barulah kepaladaerah berdasarkan Pasal 181 mengajukan rancangan Perda tentangAPBD disertai penjelasan dan dokumendokumen

Serdang Bedagai TA. 2019/ 2020 Kecamatan Silinda;

74. 18 (delapan belas) dosir Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai pada KPU Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang bersumber dari Dana APBD Kab.

Serdang Bedagai TA. 2019/ 2020 Kecamatan Sei Bamban;

75. 17 (tujuh belas) dosir Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai pada KPU Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang bersumber dari Dana APBD Kab.

Serdang Bedagai TA. 2019/ 2020 Kecamatan Pegajahan;

78. 17 (tujuh belas) dosir Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai pada KPU Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang bersumber dari Dana APBD Kab.

Serdang Bedagai TA. 2019/ 2020 Kecamatan Tebing Tinggi;

79. 11 (sebelas) dosir Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai pada KPU Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang bersumber dari Dana APBD Kab.

Serdang Bedagai TA. 2019/ 2020 Kecamatan Serba Jadi;

81. 10 (sepuluh) dosir Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai pada KPU Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang bersumber dari Dana APBD Kab.

Penyaluran dana APBD TA 2008, yang diserahkan pada tahun 2008, antara lain:

1 (satu) lembar kwitansi dari PPTK senilai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 10 Juni 2008 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari PPTK senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2008 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari PPTK senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2008

tertanggal 10 Juni 2008 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 17 Juni 2008 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari PPTK senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 10 Juni 2008 ;

1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tertanggal 7 Agustus 2008;

5. Penyaluran dana APBD

kepatutan, dan manfaat untukmasyarakat ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah yang antara lain mengatur : Pasal 4 ayat (1) , yang mengatur bahwa : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawabdengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untukmasyarakat ; Pasal 132 ayat (1) , yang mengatur bahwa : setiap pengeluaran belanja atas beban APBD

Pemerintah Kota Bandung telah dirugikan sebesar Rp.144.727.627, (seratusempat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluhtujuh rupiah) berdasarkan laporan hasil audit perhitungan Kerugian Keuangan Negara/daerah Nomor : SR6438/PW10/5/2010 tanggal 27 Juli 2010 atau setidaktidaknya sekitarjumlah tersebut mengingat dananya berasal dari APBD Kota Bandung TA 2008 ; Perbuatan terdakwa Drs.H.MAMAN SUKMAN,Msi diatur dan diancam pidanasebagaimana pasal 2 ayat 1 Jo.

Pemerintah Kota Bandung telah dirugikan sebesar Rp.144.727.627, (seratusempat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluhtujuh rupiah berdasarkan laporan hasil audit perhitungan Kerugian Keuangan Negara/25daerah Nomor : SR6438/PW10/5/2010 tanggal 27 Juli 2010 atau setidaktidaknya sekitarjumlah tersebut mengingat dananya berasal dari APBD Kota Bandung TA 2008 ; Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 3 Jo.

Penyaluran dana APBD TA 2008, yang diserahkan pada tahun 2008, antaralain:1)2)3)4)5)6)1 (satu) lembar kwitansi dari PPTK senilai Rp.3.500.000, (tiga jutalima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pemeliharaan Kantor, SumurResapan 2 (dua) buah dan perbaikan Jalan Gang RW 01, ditandatanganidi Bandung oleh Lurah Pasanggrahan saksi ENAN RACHMAT,tertanggal 10 Juni 2008 ;1 (satu) lembar kwitansi dari PPTK senilai Rp.2.500.000, (dua jutalima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Pemeliharaan KantorKelurahan

Penyaluran dana APBD TA 2008, yang diserahkan pada tahun 2008, antaralain:851 (satu) lembar kwitansi dari PPTK senilai Rp.3.500.000, (tiga juta lima ratusribu rupiah), tertanggal 10 Juni 2008 ;1 (satu) lembar kwitansi dari PPTK senilai Rp.2.500.000, (dua juta lima ratusribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2008 ;1 (satu) lembar kwitansi dari PPTK senilai Rp.2.500.000, (dua juta lima ratusribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2008 ;1 (satu) lembar kwitansi dari Camat Ujungberung senilai Rp.9.000.000,(sembilan

Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Tahun Anggaran 2010 tanggal 20 Februari 2010 beserta lampirannya.17) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Walikota Baubau Nomor 954/37/APG/2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Tahun 2010 beserta lampirannya.18) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan / Belanja Modal yang Dibiayai dari APBD

Nomor : 01 Tahun 2010 tentang PembentukanPanitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada DinasPekerjaan Umum Kota Baubau Tahun Anggaran 2010 tanggal 20Februari 2010 beserta lampirannya.17.3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Walikota Baubau Nomor954/37/APG/2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaranpada Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Tahun 2010 besertalampirannya.18.1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima PelaksanaanKegiatan Pengadaan / Belanja Modal yang Dibiayai dari APBD

Wabarobo telahcukup lama mengalami krisis air bersih, selanjutnya denganmenggunakan APBD Kota Baubau Dinas PU melaksanakan lelanguntuk pekerjaan tersebut;Bahwa jelas seluruh system yang dibangun tidak bisa berfungsioleh karena belum terpasangnya kedua mesin pompa tersebutkarena terjadinya banjir yang disertai lumpur diakhir tahun 2010;Bahwa tindakan yang kami lakukan dengan peristiwa tersebut,pada masa habisnya jangka waktu pekerjaan sesuai kontrak yangada, kami melakukan rapat kecil dengan keputusan

. yang berasal dari APBD Kota Baubau yangsudah masuk didalam DPA Dinas PU Kota Baubau;Saat MC.0 saksi turun kelokasi dimana tempat akan dibangunnyasystem pengadaan air bersih bagi masyarakat Kel.

Labalawa Kota Baubau, Tahun Anggaran2010 berasal dari APBN dan APBD;Bahwa dalam DPA Tahun Anggaran 2010, telah tersusunanggarannya dari tiaptiap perencanaan kegiatan;benar saksi mengetahui adanya kegiatan Proyek OptimalisasiPengadaan Air Baku Kel.

Bahwa pada Tahun 2010 Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubaumendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 10.331.205.000, (sepuluhmilyar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima ribu rupiah)sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas PU Kota Baubau TahunAnggaran 2010, yang dana tersebut bersumber dari DAK APBD KotaBaubau;2.

dari Penggugat (Sebagai PenerimaBantuan Hukum) Kepada LBH PANGLIMA (sebagai Pemberi BantuanHukum) tertanggal 1 Juli 2019.Bahwa ADVOKAT/KUASA HUKUM dari LBH PANGLIMA tidak menerimabayaran dari Penggugat alias Gratis dalam memberikan bantuan hukumkepada Penggugat (Penerima Bantuan Hukum);Bahwa Advokat/Kuasa Hukum dari LBH PANGLIMA dalam memberikabantuan hukum kepada Penggugat akan mendapatkan Dana BantuanHukum dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia(Kemenkumham) yang bersumber dari APBN, APBD

Tsmdan APBD Kabupaten Tasikmalaya;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon agarKetua Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas IA Cq. Majelis Hakim yangmemeriksa perkara a quo berkenan menerima, memeriksa dan memutusperkara ini sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menjatuhkan Thalaq Satu Bain Sughro Tergugat (xxxxx) kepadaPenggugat (xxxxx);3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;Atau,Apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas IA Cq.

Penggugat (sebagaiPenerima Bantuan Hukum) Kepada LBH PANGLIMA (sebagai PemberiBantuan Hukum) tertanggal 14 Agustus 2019.Bahwa ADVOKAT/KUASA HUKUM dari LBH PANGLIMA tidak menerimabayaran dari Penggugat alias Gratis dalam memberikan bantuan hukumkepada Penggugat (Penerima Bantuan Hukum);Bahwa Advokat/Kuasa Hukum dari LBH PANGLIMA dalam memberikabantuan hukum kepada Penggugat akan mendapatkan Dana BantuanHukum dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia(Kemenkumham) yang bersumber dari APBN, APBD

Tsmdan APBD Kabupaten Tasikmalaya;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon agarKetua Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas IA Cq. Majelis Hakim yangmemeriksa perkara a quo berkenan menerima, memeriksa dan memutusperkara ini sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menjatunkan Thalaq Satu Bain Sughro Tergugat (Sunaryo Bin Jaya(Alm)) kepada Penggugat (Dewi Kurniasih Binti Tarmedi (Alm));3.

Tsm(Kemenkumham) yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Baratdan APBD Kabupaten Tasikmalaya;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menjatuhkan Thalaq Satu Ba'in Sughro Tergugat (XXXX) kepadaPenggugat (XXXxX);3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;Atau,Apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas IA Cq.

PATTALASANG menyalurkan bibit kayu hitam kepadaKelompok Masyarakat Desa dan anggaran proyek tersebut dicairkan 100%(S@ratuS PerSeN) ; nanan nnn e nnn ne nnn nnn nnn nnn nen nnennnnnnnnneBahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab.

PATTALASANG menyalurkan bibit kayu hitam kepadaKelompok Masyarakat Desa dan anggaran proyek tersebut dicairkan 100%(SeratUS PeErSeN) ;nne neem nnn nn nnn nena nen cnnccnasBahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) KabupatenSelayar tahun 2011 dianggarkan kembali pengadaan bibit kayu hitam padaKantor Lingkungan Hidup Kabupaten Selayar sebesar Rp. 300.000.000, (tigaratus juta rupiah) untuk 2 (dua) paket kKemudian Terdakwa menunjuk PejabatPembuat Komitmen (PPK) setelah dilakukan proses

Tsm(Kemenkumham) yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Baratdan APBD Kabupaten Tasikmalaya;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menjatuhkan Thalaq Satu Ba'in Sughro Tergugat (XXXXX) kepadaPenggugat (XXXXX);3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;Atau Apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas IA Cq.

Tsm(Kemenkumham) yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Baratdan APBD Kabupaten Tasikmalaya;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon agarKetua Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas IA Cq. Majelis Hakim yangmemeriksa perkara a quo berkenan menerima, memeriksa dan memutusperkara ini sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menjatunkan Thalaq Satu Bain Sughro Tergugat (Xxxxx) kepadaPenggugat (Xxxxx)3.

Penggugat (sebagai PenerimaBantuan Hukum) Kepada LBH PANGLIMA (sebagai Pemberi BantuanHukum) tertanggal 31 Agustus 2020.Bahwa ADVOKAT/KUASA HUKUM dari LBH PANGLIMA tidak menerimabayaran dari Penggugat alias Gratis dalam memberikan bantuan hukumkepada Penggugat (Penerima Bantuan Hukum);Bahwa Advokat/Kuasa Hukum dari LBH PANGLIMA dalam memberika bantuanhukum kepada Penggugat akan mendapatkan Dana Bantuan Hukum dariKementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham) yangbersumber dari APBN, APBD

Provinsi Jawa Barat dan APBD KabupatenTasikmalaya;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon agarKetua Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas IA Cq.

Dalampelaksanaan proyek tersebut berdasarkan Keppres 42 Tahun 2002 Tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 42 Ayat (1) " Kepada PetugasProyek diberikan Honoriumdan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 044 Tahun 2000anggal O01 April 2003 mengatur tentang Penyediaan dan Pengaturan Biaya AdministrasiKegiatan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) KotaPangkalpinang yang menerapkan antara lain :1 Menyediakan dan mencantumkan

biaya kegiatan anggaran satuan untuk kegiatanyang tercantum dalam APBD Kota Pangkalpinang yang dananya bersumber daridana daerah sendiri (PAD) dan dana alokasi umum ;2 Besamya biaya administrasi kegiatan adalah 5% dari total biaya kegiatan yangbersifat :a Pekerjaan kontruksib Pembelian / pengadaan barang dan jasa pekerjaan memakai jasa pihak ketigayang besaran dananya Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) ke atas ;3 Yang berhak menerima, mempergunakan dan kewajibanmempertanggungjawabkan melalui

Bermula dari Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 44 Tahun 2003Tanggal April 2003 mengatur tentang penyediaan dan pengaturan Biaya AdministrasiKegiatan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) KotaPangkalpinang yang menetapkan antara lain :1 Menyediakan dan mencantumkan biaya Kegiatan Anggaran Satuan untuk satukegiatan yang tercantum dalam APBD Kota Pangkalpinang yang dananyabersumber dari dana daerah sendiri (PAD) dan Dana Alokasi Umum ;2 Besamya Biaya Administrasi

;Bahwa jabatan saksi pada saat itu sebagai staf di Bakuda dibagian anggaran padatahun 2003 ;Bahwa Anggota DPRD periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 terima uangtidak ada anggarannya ;Bahwa saksi tidak tahu uang yang disetorkan ke Bakuda melalui rekening pribadiatau rekening dinas ;Bahwa saksi tidak tahu kalau dana administrasi proyek di dinas dipotong 5%kemudian disetor ke Bakuda ;Bahwa benar SK Walikota No. 044 tahun 2003 tentang pemotong uang 5% perlupersetujuan DPRD ;Bahwa benar Perda APBD

koran tersebut adalah Anggota Dewanmenerima uang dari Umar HS (Alm) ;Bahwa benar saksi ada menyetor uang ke Umar HS yaitu uang administrasiproyek yang sudah dipertanggung jawabkan ;Bahwa berdasarkan keterangan Bendahara Dinas Perhubungan Surninamenyetor uang ke Bakuda secara tunai langsung kepada Umar HS (Alm) ;Bahwa Dinas Perhubungan menyetor uang ke Bakuda karena kesepakatandalam SK Walikota ;Bahwa uang administrasi proyek 5% tersebut dari riil yang dibelanjakan ;Bahwa uang proyek berasal dari APBD

Alokasi Dana Desa bantuan APBD= Rp. 52.100.000Jumlah = Rp. 233.590.000Sehingga total adanya kerugian keuangan negara dari dana Desabantuan APBN dan Alokasi Dana Desa bantuan APBD adalahsebesar Rp.233.590.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratusSembilan puluh ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana padaPasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun2001

Alokasi Dana Desa bantuan APBD= Rp. 52.100.000Jumlah = Rp. 233.590.000Sehingga total adanya kerugian keuangan negara dari dana Desabantuan APBN dan Alokasi Dana Desa bantuan APBD adalahsebesar Rp.233.590.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratusSembilan puluh ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana padaPasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun2001 tentang

Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh SembilanRibu Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan BelanjaNegara (APBN) dan berdasarkan Keputusan Sekertaris DaerahKabupaten Seram Bagian Timur Nomor 910/1513 Tahun 2016 tentangHalaman 56 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.SusTPkK/2017/PN AmbPenetapan Pagu Anggaran Dana Desa Bantuan Daerah KebupatenSeram Bagian Timur Tahun Anggaran 2016 yakni Alokasi Dana Desasebesar Rp. 100.000.000, (Seratus Juta Rupiah) yang bersumber dariAnggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD

Alokasi Dana Desa bantuan APBD= Rp. 52.100.000Jumlah = Rp. 233.590.000Halaman 76 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2017/PN AmbSehingga total kerugian keuangan negara dari Dana Desa bantuan APBNdan Alokasi Dana Desa bantuan APBD adalah sebesarRp.233.590.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus Sembilanpuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak

Hakimmelihat penggunaan keuangan negara tersebut dilakukan oleh kepentinganterdakwa sendiri atau kepentingan orang lain maupun untuk tujuantujuan yangdikehendaki/tidak dikehendaki oleh terdakwa sehingga keuangan Negaratersebut tidak dapat dipergunakan untuk pembangunan;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Para Terdakwamenggunakan/membelanjakan Dana Desa dari APBN TA 2016 sebesarRp.718.740.000,00 (Tujuh Ratus juta delapan belas ribu tujuh ratus empatpuluh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa dari APBD

Balangan menolak karena untukmenghindari Double Anggaran karena dari Pihak KONI sudahmendapat dana hibah dari APBD untuk kegiatan pembinaan cabangPutusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.39 dari 164 halamanolahraga.

Bahwa Untuk besaran Anggaran dalam Program Pembinaan danPemasyarakatan Olahraga seingat saksi kurang lebin sebesar Rp.760.000.000, sebelum ditambah Bonus Atlet, dan anggaran tersebutberasal dari APBD Pemkab Balangan.

Masalah bonus atlet yang pada awalnya Bupati menjanjikan akandiberikan uang bonus lebih namun anggaran belum turun untukAPBDP Bahwa Untuk besaran yaitu sebesar Rp. 1.808.170.000, (satu milyardelapan ratus delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), dananggaran tersebut berasal dari APBD.

Bahwa Untuk besaran Anggaran dalam Program Pembinaan danPemasyarakatan Olahraga saksi lupa yang jelas 1 (satu) milyar lebih,dan anggaran tersebut berasal dari APBD Pemkab Balangan.

Bahwa anggaran Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahragaadalah sebesar Rp. 1.808.170.000, (satu milyar delapan ratusdelapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), dan anggaran tersebutberasal dari APBD Pemkab Balangan.

dimaksud.Pasal 4 ayat (1)Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundanganefektif,efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikanazas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.Pasal 4 ayat (2)Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerahdikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung buktibukti administrasiyang dapat dipertanggungjawabkanPasal 132 ayat (1):Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD

harus didukung dengan bukti yanglengkap dan sah ;Pasal 132 ayat (2):Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabatyang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul daripenggunaan bukti dimaksud ;UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARANNEGARAPasal 18 Ayat (3):Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang terkait dengansurat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung14jJawab atas kebenaran

Pasal 7 ayat (1):Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf bmempunyai tugas:a Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.b Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD.c Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkandengan Peraturan Daerah.d Melaksanakan fungsi BUD.e Menyusun Laporan Keuangan daerah dalam rangka pertanggungjJawaban pelaksanaan APBD danf = =Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan olehkepala

(Alm) dengan BendaharaPembantu SAIPULPPTK Bidang Sekretariat ASNAWATLSP. dengan Bendahara PembantuARMATI LESTARI.Bahwa pada tahun 2010 BPMPD Kabupaten Sarolangun tahun 2010mengalokasikan dana sebesar Rp.2.125.680.000,00 (dua milyar seratus duapuluh luma juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), yang bersumberdari dana APBD Kab.Sarolangun yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan63Anggaran (DPA) Nomor :kegiatan sebagai berikut1.22/01/00/00/5/1, untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan dan pelatihan

Al Fakar;Bahwa sumber pendanaan kegiatan yang saksi kerjakan tersebut untuk tahun2010 berasal dari APBD Kab.

Rokan Hulu Jaya;131. 1 (satu) bundel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 1 tahun 2005 tanggal Maret 2005 tentang APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2005 berikut penjabarabbya tanggal 23 Maret 2005;132. 1 (satu) bundel Kabupaten Rokan Hulu No. 6 tahun 2005 tanggal 1 November 2005 tentang perubahan APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran berikut penjabarannya;134. 1 (satu) bundel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 1 tahun 2006 tentang APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2006;135. 1 (satu) bundel

Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 1 tahun 2007 tentang APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2006;136. 1 (satu) bundel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 1 tahun 2006 tentang perubahan APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2006;137. 1 (satu) bundel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 2 tahun 2007 tentang penyertaan Modal (investasi) Pemda pada PD.

Rokan Hulu Jaya;1 (satu) bundel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 1 tahun 2005 tanggal Maret2005 tentang APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2005 berikutpenjabarabbya tanggal 23 Maret 2005;1 (satu) bundel Kabupaten Rokan Hulu No. 6 tahun 2005 tanggal 1 November2005 tentang perubahan APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaranberikut penjabarannya;1 (satu) bundel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 1 tahun 2006 tentang APBDKabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2006;1 (satu) bundel Perda Kabupaten Rokan Hulu

No. 01/Pid.Sus/2012/PTR46136. 1 (satu) bundel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 1 tahun 2006 tentangperubahan APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2006;137. 1 (satu) bundel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 2 tahun 2007 tentangpenyertaan Modal (investasi) Pemda pada PD.

No. 1 tahun 2007 tentang APBDKabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2006;1 (satu) bundel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 1 tahun 2006 tentangperubahan APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2006;1 (satu) bundel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 2 tahun 2007 tentangpenyertaan Modal (investasi) Pemda pada PD.

Rokan Hulu Jaya;131.132.134.135.136.137.138.139,1 (satu) bundel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 1 tahun 2005 tanggal Maret2005 tentang APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2005 berikutpenjabarabbya tanggal 23 Maret 2005;1 (satu) bundel Kabupaten Rokan Hulu No. 6 tahun 2005 tanggal 1 November2005 tentang perubahan APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaranberikut penjabarannya;1 (satu) bundel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 1 tahun 2006 tentang APBDKabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2006;1 (satu)

untukmasingmasing Kecamatan adalah sebagai berikut : Untuk nilai kontrak yang berlokasi di desa RancamanyarKecamatan Bale Endah sebesar Rp. 379 465.000,00 Untuk nilai kontrak yang berlokasi di desa Sekarwangi KecamatanSoreang sebesar Rp. 412. 349.000,00 Untuk nilai kontrak yang berlokasi di Desa PangalenganKecamatan Pangalengan sebesar Rp. 455.573.000,00Bahwa Dana pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi berupa MCKberikut Septiktank Komunal untuk masingmasing Kecamatan tersebutberasal dari DAK dan APBD

TA 2009 denganrincian DPA SKPD sebagai berikut :Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPASKPD)Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2009 Nomor DPA SKPD1.04.1.04.01.15.07.5.2 Organisasi : Dinas Perumahan, Penataan Ruang danKebersihanKegiatan : Pembangunan sarana dan prasaranarumahsederhana sehat (pembangunan septiktank komunal)Sumber Dana : APBD Kabupaten BandungMasukan : SDM, Waktu dan Dana Rp. 1.726.332.000,Keluaran : Terbangunnya septiktank komunal sebanyak 3unit pada daerah dengan

masuk dalam DPADana DAK dialokasikan di Kas Daerah setelah Pemkab Bandungdapat menyerap dana DAK dengan progres baik;Proses pencairan diperlakukan sama dengan APBD;Bahwa jabatan saksi saat kegiatan pembangunan Sarana dan PrasaranaSanitasi berupa MCK berikut Septiktank Komunal Tahun Anggaran 2009adalah Kuasa Pengguna Anggaran yang diangkat berdasarkanKeputusan Bupati Bandung Nomor : 954/Kep.12DISPETASIH/2009tanggal 06 Januari 2009 tentang Penunjukan Pengelola KeuanganDaerah pada Dinas Perumahan,

Nomor DPA Pekerjaan kegiatan pembangunan sarana danprasarana sanitasi berupa MCK berikut Septicktank komunal TahunAnggaran 2009 adalah 1.04.1.04.01.15.07.5.2. pagu anggarankegiatan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi berupa MCKberikut Septicktank komunal Tahun Anggaran 2009 adalah sebesarRp. 1.455.000.000, yang terdiri dari dana DAK dan APBD54pendamping DAK TA 2009 dengan rincian dana DAK sebesar Rp.1.055.000.000, sedangkan APBD pendamping sebesar Rp.300.000.000.

,berikut Septictank Komunal 3 Unit DAK @ Rp.385.000.000, = Rp. 1.155.000.000.Pendamping APBD @ Rp. 100.000.000, = Rp. 75 300.000.000. Jumlah 1.726.332.000, Menimbang, bahwa terdakwa selaku Direktur CV.

Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaAnggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumenpelaksanaan anggaran yang telah di sahkanPasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatanganidan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yangmenjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawabatlas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan suratbukti dimaksuad.b.

Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yangtercantum dalam perintah pembayaran ;c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan ;d. Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah ;dane.

Konawe Utara yangmenentukan dana yang akan dicairkan dalam SP2D pembangunan Kantor BupatiKonut Tahap ke Ill karena mengeluarkan dana beban APBD yang melampauiplafon anggaran yang tersedia sesuai dengan kontrak Nomor640/135/SP/PUM/V/.2011 tanggal 29 April 2011 sebagaimana ketentuan :a.

Kdi Pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa SKPD dilarang melakukanpengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidaktersedia anggarannya dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannyadalam APBD Pasal 65 ayat (1) menyatakan bahwa pelaksanaan pengeluaran atasbeban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh penggunaanggaran/kuasa pengguna anggaran Pasal 65 ayat (2) menyatakan bahwa pembayaran sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD Pasal

Alimuddin M.Si saat ini sudah dinyatakan bersalah yang bersangkutansebagai terpidana dan perkaranya sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang dana beban APBD yangmelampaui plafon anggaran yang tersedia sesuai atau kontrak Nomor640/135/SP/PUM/V/.2011 tanggal 29 April 2011 tidak sesuai dengan ketentuan:a.

Menetapkan APBD Kabupaten / Kota bersamasama denganbupati/walikota;c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturanperundangundangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, APBD, KebijakanPemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dankerjasama internasional di daerah;d.

Menetapkan APBD Kabupaten bersamasama dengan bupati;melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturanperundangundangan lainnya Keputusan Bupati, APBD, kebyakanpemerintah daerah dalam melaksanakan program pembanguanan daerah dankerjasama internasional didaerah;d.

bantuan pengembangan dan peningkatan pendidikan yangdananya bersumber dari APBD Propinsi Jawa Tengah ;Bahwa pada th. 2008 saksi melakukan proses pencairan dana bantuan social dariGubernur Propinsi Jawa Tengah yang dananya bersumber dari APBD Prop.

Menetapkan APBD Kabupaten/ Kota bersamasama dengan Bupati/Walikota ;c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah danperaturan perundangundangan lainnya, keputusan Bupati/ Walikota,APBD, kebiyakan pemerintah daerah dalam melaksanakan programpembangunan daerah, dan kerjasama internasional daerah ;d. Mengusulkkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/ Wakil Bupati atauWalikota/ Wakil Walikota kepada menteri dalam negeri melalui gubernur ;e.

Menetapkan APBD Kabupaten/ Kota bersamasama dengan Bupati/ Walikota ;Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturanperundangundangan lainnya, keputusan Bupati/ Walikota, APBD, kebiakanpemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dankerjasama internasional daerah ;d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/ Wakil Bupati atauWalikota/ Wakil Walikota kepada menteri dalam negeri melalui gubernur ;e.

URBANUS BELLA selakuKepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor membuatsurat pemberitahuan ke DPRD Kabupaten Alor Nomor: 67/KU.920/PKA/2012tanggal 20 Januari 2012 perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD TahunAnggaran 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Alor.Bahwa selanjutnya masyarakat pemilik tanah tidak menyetujui apabila pajak yangberkaitan atas pengadaan tanah ditanggung masyarakat, lalu membuat surat tertanggal4 Januari2012 yang ditandatangani oleh perwakilan pemilik

Alor tentang APBD Kab. Alor T.A2012.1 (satu) jilid asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas PKAD Kab.Alor T.A 2012.1 (satu) jilid asli Peraturan Bupati Alor tentang Penjabaran APBD Kab. AlorT.A 2012.1 (satu) lembar asli Surat Pengantar RAPBD T.A 2012 ke DPRD Kab.

Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan, NomorPem.130/28.b/II/2012, tanggal 1 Februari 2012, perihal PenambahanBiaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor diSebanjar, Desa Alor Besar;Surat Bupati Alor Nomor 67/KU.920/ PKA/2012, tanggal 20 Januari 2012,Perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD, TA. 2012;Surat Bupati Alor Nomor 167/KU.920/ PKA/2012, tanggal 2 Pebruari 2012,Perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD, TA. 2012;53.

Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan, NomorPem.130/28.b/ II/2012, tanggal 1 Februari 2012, perihal PenambahanBiaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor diSebanjar, Desa Alor Besar;Surat Bupati Alor Nomor 67/KU.920/ PKA/2012, tanggal 20 Januari 2012,Perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD, TA. 2012;Surat Bupati Alor Nomor 167/KU.920/ PKA/2012, tanggal 2 Pebruari 2012,Perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD, TA. 2012;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor: 018.