Ditemukan 16927 data
Urut Berdasarkan
Register : 17-10-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 12-05-2019
Putusan PA BEKASI Nomor 2818/Pdt.G/2016/PA.Bks Tanggal 24 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 1
12 — 1
Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komonikasiyang baik dan wajar sebagai pasangan suami isteri dalam rumah tangga,Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berbicara secara langsung satusama lainnya dan bila ada yang perlu dibicarakan hanya berkomonikasimelalui handphon ; WA & SMS.Bahwa rumah tangga yang dibina tidak akan bisa langgeng dan harmoniskalau salah satu pihak tidak ada keterbukaan, saling menyayangi,menghormati dan menghargai satu dengan yang lainnya dan sikap sertaperlakukan
Register : 06-07-2017 — Putus : 07-08-2017 — Upload : 30-08-2019
Putusan PA TASIKMALAYA KOTA Nomor 0971/Pdt.G/2017/PA.Tmk Tanggal 7 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 5
8 — 5
Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebutdikarenakan sudah tidak adanya kecocokan sudah tidak ada salingpengertian dan sudah tidak ada saling keterbukaan, sehingga Penggugattidak menerima dengan keadaan tersebut;5. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antaraPenggugat dengan Tergugat telah ditempuh musyawarah namun usahatersebut tidak berhasil ;6.
Register : 12-01-2022 — Putus : 26-01-2022 — Upload : 27-01-2022
Putusan PA BANJARBARU Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Bjb Tanggal 26 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 10
17 — 10
Tergugat tidak jujur atau berbohong soal pekerjaan, dan berhutang tanpasepengatahuan Penggugat atau tidak ada keterbukaan Tergugat kepadaPenggugat;7.
Putus : 04-03-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 124 PK/TUN/2014 Tanggal 4 Maret 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA vs ADRIANA SAMPE PONGRANTE
46 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan :Sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan penyelidikan tentangriwayat bidang tanah dan penetapan batasbatasnya" dan karena itu pula tindakanTergugat jelasjelas melanggar azasazas umum pemerintahan yang baik khususnyaazas kecermatan, azas ketelitian, azas kepatutan dan kepantasan, azas kehatihatian,azas keterbukaan
Register : 02-04-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PA PALU Nomor 191/Pdt.G/2014/PA.Pal Tanggal 5 Juni 2014 — Penggugat Vs Tergugat
9 — 6
9 — 6
Tergugat juga tidak ada keterbukaan dalambanyak hal pada Penggugat;. Bahwa akibat ketidakharmonisan tersebut, pada tanggal 4 Januari 2014Penggugat meninggalkan rumah karena Tergugat memperlakukanHal .2 dari 17 hal. PutusanNomor191/Pdt.G/2014/PA PALPenggugat dengan sangat kasar, memukul dan mengusir Penggugat darirumah serta menjatuhkan talak pada Penggugat, yang lebih menyakitkanadalah karena Tergugat melakukan hal tersebut di depan anak kami;7.
Register : 21-11-2018 — Putus : 31-12-2018 — Upload : 28-07-2019
Putusan PA GRESIK Nomor 2084/Pdt.G/2018/PA.Gs Tanggal 31 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 1
15 — 1
anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalanharmonis, namun sejak bulan November tahun 2017 rumah tanggaPemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisinandan pertengkaran yang disebabkan karena: masalah ekonomi kurang,Termohon merasa kurang dengan pemberian nafkah dari Pemohon,padahal Pemohon telah berusaha maksimal dalam 1 minggu memberikannafkah sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), dan Termohontidak ada keterbukaan
Register : 07-09-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 26-10-2017
Putusan PA TUBAN Nomor 0324/Pdt.P/2017/PA.Tbn Tanggal 27 September 2017 — PEMOHON I dan PEMOHON II
23 — 7
23 — 7
, hukum dan kesusilaan yanglebih jauh lagi;Menimbang, bahwa disamping itu pula Majelis Hakim memandangmembiarkan hubungan anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebuttanpa status yang jelas justru akan menimbulkan madhorot yang lebih besarbagi keduanya, yakni dengan terjadinya pelanggaran normanorma tersebut,apalagi perkembangan dewasa ini dimana kemungkinan kemadhorotantersebut jauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macamkeadaan seperti lingkungan, pergaulan, teknologi, keterbukaan
Register : 24-06-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PA SOA SIO Nomor 116/Pdt.G/2019/PA.SS Tanggal 6 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 10
18 — 10
harmoniskarena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejakJanuari 2019 hingga sekarang atau kurang lebih 7 bulan secara berturutturut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbuktirumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan;Put.No. 116/Pdt.G/2019/PA.SS Halaman 10 dari 15Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang sangat kuat(miitsaagan ghalliznan), yang dalam proses membangun rumah tangga yangharmonis harus dilandasi kebersamaan, kejujuran, keterbukaan
Register : 25-04-2014 — Putus : 15-07-2014 — Upload : 11-08-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 156/Pid.B/2014/PN Bna Tanggal 15 Juli 2014 — Terdakwa
87 — 25
87 — 25
Sulastiawati juga sering curhat sama saya dan mengatakan kalaudia juga punya masalah dalam rumah tangganya katanya selama kawin tidakpernah dibawa jalanjalan, tidak ada keterbukaan dan kasih sayang ;e Bahwa saya berhubungan layaknya suami isteri sejak tahun 2009 danmelakukannya di rumah sdri.
Register : 08-09-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PA LAHAT Nomor 497/Pdt.G/2020/PA.Lt Tanggal 22 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 6
15 — 6
AgungRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, akan tetapi ternyata mediasi yang dilaksanakan oleh Mediatortersebut juga tidak berhasil sebagaimana laporan mediator yang menjelaskantentang ketidakberhasilan mediasi tersebut;Pertimbangan Alasan PerceraianAspek YuridisMenimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatancerai terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugatsering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena tidakada keterbukaan
Register : 19-05-2016 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 253 K/TUN/2016 Tanggal 19 Juli 2016 — CHANDRA NASUTION VS GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA DAN SUWOTO;
38 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
SK Gubernur Nomor2091 Tahun 2015 oleh Tergugat;Bahwa dengan tidak dilaksanakannya tahapantahapan yang harusdilaksanakan sebagai dasar diterbitkannya SK Gubernur Nomor 2091Tahun 2015 dengan demikian maka SK Gubernur Nomor 2091 Tahun 2015yang di terbitkan oleh Tergugat menjadi cacat hukum sehingga dengansendiri batal demi hukum;Bahwa berdasarkan pasal 2 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asaskemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan
Para Penggugat danwarga masyarakat tidak mendapatkan penjelasan terkait rencanapengadaan tanah yang meliputi maksud dan tujuan rencanapembangunan untuk kepentingan umum, tahapan dan waktu prosespenyelenggaraan pengadaan tanah, peran penilai dalam menentukannilai ganti kerugian, insentif yang akan diberikan kepada pemegang hak,objek yang dinilai ganti kerugian, bentuk ganti kerugian, dan hak dankewajiban pihak yang berhak;Sehingga terbitnya SK Gubernur Nomor 2091 Tahun 2015mengabaikan prinsip asas keterbukaan
Register : 05-05-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 1417/Pdt.G/2020/PA.JT Tanggal 3 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 3
22 — 3
Penggugat langsung pergi meninggalkan hotelSemeru dengan perasaan yang sangat kecewa, marah, dan tidak dapatmemaafkan lagi atas perbuatan Tergugat dan WiLnya yang bernamaWIL;e Tidak adanya keterbukaan dari Tergugat mengenai keuangan/penghasilannya, dimana sejak awal pernikahan dalam berumah tanggasampai tahun 2019, penghasilan Tergugat yang tidak pernah diberikandiawal gajian yang merupakan hak dari Penggugat sebagai istri yangmenjadi fakta selama ini bahwa gaji Penggugat yang dihabiskan terlebihdulu
WIL masihberpakaian lengkap, atasan dan bawahan.Bahwa, tidak benar tidak adanya keterbukaan Tergugat mengenaikeuangan/penghasilannya, Tergugat sudah mengkomunikasikannya dariawal dengan Penggugat tentang keberadaannya sebagai tulang punggungHal. 11 dari 33 hal. Put. No. 1417/Pdt.G/2020/PA.JTkeluarga semenjak Bapak kandung Tergugat meninggal dunia tahun 2015,Penggugat sudah mengetahuinya sebelum adanya perkawinan;9.
Putus : 22-05-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 101 K/TUN/2014 Tanggal 22 Mei 2014 — WALIKOTA PEMATANGSIANTAR, dk
Melawan
HERRY TUA BUTAR-BUTAR, SE
203 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
203 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
Asas Kepastian Hukum;Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;Asas Kepentingan Umum;Asas Keterbukaan;Asas Proporsionalitas;Asas Profesionalitas; dannA Ye fF YP PAsas Akuntabilitas.b. UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 20ayat (1).(1) Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas UmumPenyelenggaraan Negara yang terdiri atas:a. Asas kepastian hukum;b. Asas tertib penyelenggara Negara;c. Asas kepentingan umum;d. Asas keterbukaan;e. Asas proporsionalitas;f.
Register : 25-05-2009 — Putus : 11-11-2009 — Upload : 02-10-2012
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 53/G/2009/PTUN.SBY Tanggal 11 Nopember 2009 — DRS. H. NANANG MURYANTO, dkk
melawan
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TIMUR
75 — 29
75 — 29
Asas Kepastian Hukum, TertibPenyelenggaraan Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas danAkuntabilitas.
II huruf A sehinggaObyek Sengketa tidak terdapat adanya cacat yuridis ;b Dari segi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik, Tergugat telah bertindak cermat dalam memenuhi asas :AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, TertibPenyelenggaraan Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitasdan Akuntabilitas.
Register : 19-05-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 13/G/2020/PTUN.BL Tanggal 16 September 2020 — Penggugat:
HADI SUTRISNO, Dkk
Tergugat:
Bupati Kabupaten Lampung Tengah
Intervensi:
YAYAT SUPRIADIN
274 — 122
HADI SUTRISNO, Dkk
Tergugat:
Bupati Kabupaten Lampung Tengah
Intervensi:
YAYAT SUPRIADIN
274 — 122
pelaksana PemilihanKepala Desa yang Demokratis tidak melaksanakan dengan LUBERdan JURDIL sebagai dasar Tergugat dalam mengeluarkan suratkeputusan yang menjadi Objek Sengketabertentangan dengan Pasal53 ayat (2) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 51Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sudah tentubertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AlgemeneBeginselen van Behoorlijk Bestuurn), diantaranya yaituAsas Keterbukaan
Irwan Nur,S.IP yang berakhir masa jabatannya dan digantikan oleh Sdr YayatSupriadin berdasarkan hasil pemilinan telan sesuai dengan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahandimana terciptanya tertid penyelenggaraan administrasi pemerintahan,mencegahterjadinya penyalahgunaan wewenang, menjaminakuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan dan berdasarkanasasasas umum pemerintahan yang baik, yakni asas keterbukaan,asas kepentingan hukum, asas profesionalitas dan asas kecermatan
Putus : 12-04-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 853 K/Pdt/2017 Tanggal 12 April 2017 — NOVA INDRANINGRUM, S.Pd., dkk vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, dkk
40 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keterbukaan; f. Kesepakatan; g. Keikutsertaan; h.Kesejahteraan; i. Keberlanjutan; dan j.
Bangunan milik ParaPembanding/dahulu Para Penggugat;Bahwa disamping tidak melakukan mekanisme dan prosedurmusyawarah yang benar oleh Para Terbanding/dahulu Para Tergugat,juga tidak pernah memberikan dokumendokumen administrasi terkaitproses pembebasan tanah (Berita Acara dan suratsurat yang lain),sehingga perbuatan Para Terbanding adalah perbuatan melawan hukumdan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 2Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkanAsas: poin e. keterbukaan
Register : 05-10-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PA KETAPANG Nomor 622/Pdt.G/2020/PA.Ktp Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 9
18 — 9
Bahwa kendati Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga untukmenyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi termasuk membicarakandengan orangtua dan keluarga terdekat, namun usaha tersebut tidakberhasil karena perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi.Padahal sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat adalah jiwa yangsatu, harus ada keterbukaan dan kebersamaan dalam mengurus rumahtangga, termasuk mengurus anak.6.
Register : 15-03-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 29-03-2021
Putusan PA CIBINONG Nomor 348/Pdt.P/2021/PA.Cbn Tanggal 29 Maret 2021 — Pemohon melawan Termohon
6 — 6
6 — 6
Dari asasperkawinan tersebut tidaklah dikenal umur minimal demi untuk mencegahkemadlaratan yang lebin besar, apalagi perkembangan dewasa ini, bagiHalaman 12 dari 15, Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2021/PA.Cbnmanusia zaman sekarang, dimana kemungkinan kemadharatan tersebut lebihjauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaanseperti makanan, lingkungan, pergaulan, tekhnologi, keterbukaan informasi,dan lain sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi.
Register : 05-01-2011 — Putus : 14-03-2011 — Upload : 01-06-2012
Putusan PA PALOPO Nomor 11/Pdt.G/2011/PA Plp Tanggal 14 Maret 2011 — - Penggugat
- Tergugat
15 — 9
15 — 9
Penggugat sudah tidak ada lagi keterbukaan dan selalu tertutup sehinggamusyawarah dalam keluarga selalu kandas.d. Penggugat sudah tidak lagi menghargai dan menghormati tergugat selakukepala rumah tanga, akibatnya penggugat berani membantah danmengambil keputusan baik urusan pribadi maupun keluarga tanpa adakoordinasi dengan tergugat.e. Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah dirukunkan oleh keluarga,bahkan pernah ke KUA Suli untuk didamaikan, namun tidak berhasil.4.
Register : 05-01-2021 — Putus : 22-01-2021 — Upload : 22-01-2021
Putusan PA CIBINONG Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Cbn Tanggal 22 Januari 2021 — Pemohon melawan Termohon
16 — 17
16 — 17
Dari asasperkawinan tersebut tidaklan dikenal umur minimal demi untuk mencegahkemadlaratan yang lebin besar, apalagi perkembangan dewasa ini, bagimanusia zaman sekarang, dimana kemungkinan kemadharatan tersebut lebihjauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaanseperti makanan, lingkungan, pergaulan, tekhnologi, keterbukaan informasi,dan lain sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi.