Ditemukan 23750 data
18 — 3
Pendapat Fugaha yang terdapat dalam kitab alAsybah wanNadzair hal 128, sebagai berikut ;AsLuaall de gie Aye yi gle pled) Ci pactArtinya: Pemerintahmengurus rakyatnya sesuai dengankemashiahatan.2. Kaedah Fighiyyah :cellucll Gala gle patie aus Lille 53Artinya . Menolak kemucharatan lebih diutamakan daripadamengambi kemashlahatan;Hal 8 dari 10 hal Put.
12 — 8
Hal ini sejalandengan kaedahfighiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah Wa AnNazair, Jilidl, hal. 121 yangdiambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagaiberikut:Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,makapermohonan Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1)Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang
9 — 1
Pasal 16 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat denganQaidah Ushul Figih yang berbunyi sebagai berikut :arbadl bye ae JI We eLYl 9 aiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan ;Menimbang, bahwaberdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (3)Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007,maka Pegawai Pencatat nikah
14 — 0
Pasal 6 Undangundang Nomor 4 Tahun 1961 tentangPerubahan Nama Keluarga jis. pasal 1 dan 34 Peraturan Menteri AgamaRepublik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah, sertaSurat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 4122/860/SJ tahun 2006, hal inisesuai pula dengan dalil syari dalam kitab Asybah wan Nadhaair halaman 83yang berbunyi :Sowuckl bau Ae ol a ale A paiArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan
9 — 1
* i od L AArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;maka nama dan tanggal lahir Pemohon, Eko Setiadji bin Poniman yangtercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0402/63/IX/2011 tanggal 12September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanKutasari Kabupaten Purbalingga serta nama dan tanggal lahir Pemohon yangtertera dalam Akta Cerai nomor 1702/AC/2019/PA.Kobm tanggal 7 Agustus2019, Eko Setiadji bin Poniman, umur 28 tahun yang dikeluarkan oleh KantorPengadilan
13 — 1
/Pdt.P/20/PA.Bjn.Asyoah wan Nadhair halaman 83;do dialls Je gis dae ll gle ale Ab puntArtinya: Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesualdengan kemaslahatan,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 serta Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakimdalam permusyawaratannya berpendapat bahwa dalil permohonanPemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya petitumangka
43 — 6
Hal inisesuai dengan Qaidah Ushul Figh dalam kitab alAsybah Wan Nadhaarr,halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut :Lo 9 Wolo Sluis Iycrd wigte WoolraArtinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";Dan juga qgaidah fighiyah yang berbunyi sebagai berikut :WLoacd wI> ye pitivo awl aol 59Artinya : Menghindari kemudharatan harus didahulukan dari padamengambil manfaatMenimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidakterdapat larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam
8 — 0
W9 paiaxbassLArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa perkara ini sifatnya exparte, seluruhkepentingan berada pada para Pemohon, sehingga biaya seluruhnyaHal.9. dari 12 hal. Pen. No 340./Pdt.P/2016/PA.Jbgdibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkandalam amar penetapan ini;Mengingat segala perturan perUndangUndangan yang berlakudan dalil Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1.
10 — 0
11Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untukmelangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Kompilasi HukumIslam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yangdimaksud pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor tahun 1974 jo. pasal 16 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fighdalam kitab Asybah Wan Nadhoir, halaman 128 yang artinya berbunyi sebagai berikut :Artinya:" Pemerintah mengurus rakyatnya
31 — 3
Gi puoiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongandiperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calonsuaminya tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal
17 — 4
Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsyobah Wan Nadzair halaman 128 :Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasilmembuktikan dalildalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohonpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga(3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalamlingkup bidang
11 — 0
naArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut, oleh karenanyapetitum angka 2 permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundangundangan danhukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1
17 — 7
Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128 :Penetapan DISKA, nomor 021 1/Pdt.P/2017/PA.TA Halaman 9 dari 11Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasilmembuktikan dalildalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohonpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga(3), Majelis Hakim mempertimbangkan
13 — 2
Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128 :doledh bg dc JJ te pled 8 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasilmembuktikan dalildalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohonpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angkatiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini
10 — 1
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah ushul fiqhsebagai berikut:arboodh logic ac ,JI we el Vl 9 poiArtinya:Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalampenetapan ini dianggap dikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, petitum permohonan Pemohon memberikan dispensasi kepada Pemohonuntuk menikahkan anak Pemohon dengan calon
14 — 0
4 Penetapan Nomor : 0489/Pat.P/2016/PA.Kbm.Lembar 7 dari 9 halamanArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan namaPemohon tersebut telah dikabulkan, maka untuk memenuhi pasal 34 PeraturanMenteri Agama RI.
11 — 9
pendukung yang cukup, dan hal ini telahdilakukan oleh para Pemohon yaitu karena anak para Pemohon dan calonsuaminya sudah melakukan hubungan badan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, makaMajelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk menikahkananaknya dipandang lebin besar maslahah dan manfaatnya dari padamafsadatnya, sesuai dengan qaidah fighiyyah:Asybah wan Nadhaair halaman 83;Haband te gic hue iI be ple 4 petArtinya: Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya
11 — 0
de gis datunallsArtinya: "Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya", 2n nn nnn nnn non non nnn nnn nn nnn nn nnMenimbang, bahwa bedasarkan pada pertimbanganpertimbangantersebut diatas permohonan pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaradibebankan
12 — 4
Penjelasan Pasal 49 ayat (8) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenaitu permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlumengemukakan qaidah fighiyyah yang berbunyi:Aatwaalls be gia dc pl) le play) Cd pactArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya;Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan
25 — 0
Kabupaten Tulungagung adalah patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk perkara ini Majelis Hakim perlu mengetangahkankaidah hukum yang berbunyi:doclall bye eS cle ale) GO paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan,Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut pencatatan perkawinan yangberarti perkaranya termasuk bidang perkawinan, maka sesuai denganHalaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 0317/Pdt.P/2017/PA.TAketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubahdengan