450 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 450 K/TUN/2012.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA, berkedudukan di Kantor Gubernur Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Blok G No. 8 9Jakarta Pusat, dengan ini memberi kuasa kepada:1 Agusdin Susanto, S.H. ;2 Yayan Yuhanah, S.H.

Putusan Nomor 450 K/TUN/2012.Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat telah menggugat sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat di mukapersidangan Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :A.

Putusan Nomor 450 K/TUN/2012.Penggugat juga menyampaikan secara tegas bahwa, penerbitan Surat Keputusanaquo bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku danbertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik;4Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahKhusus Ibukota Jakarta Nomor : 88928/1985, pada tanggal 19Desember 1985, Penggugat telah diangkat sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil dan pada tanggal 30 Oktober 1987, Penggugat telahdikukuhkan menjadi Pegawai Negeri

Putusan Nomor 450 K/TUN/2012.12Pasal 8 :Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP, UndangUndang Nomor4 Tahun 2004 dan Peraturan Perundangundangan yang bersangkutandalam perkara ini;Bahwa, dengan demikian Surat Keputusan Nomor: 126/2011, TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri SipilKepada Mauli Silalahi NIP/NRK 470055673/104495 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tk.

Putusan Nomor 450 K/TUN/2012.102.101 Bahwa, berdasarkan Ketentuan pasal 2 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 tentang perubahan kedua UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara menyebutkan sebagai berikut :Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang Undang ini:a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;b.

228 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 228 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:Nn nr FP W NYGUBERNUR BANK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan M.H.Thamrin Nomor 2, Jakarta;Selanjutnya int memberikan kuasa kepada:HARI SUGENG RAHARJO, S.H., M.H.;ARYO SETYOSO, S.H., LLM.;DADANG ARIF KUSUMA, S.H.;SAMUEL MAENGKOM, S.H.;KOESHARDIANTO NUGROHO, S.H.;RETNO PRIHATINI, S.H.

Putusan Nomor 228 K/TUN/201391011Badan Hukum yang tercatat pada lembaran Berita Negara Nomor87 tanggal 28 November 2008;Bahwa sejak berdirinya PT.

Putusan Nomor 228 K/TUN/20132324.Proper Test) kepada Sdr. H. Said Hartono, S.E. (Penggugat I ) sebagai DirekturUtama BPR Gunung Kawi dan surat Nomor = 12/433b/DKBU/IDAd/Sm/Rahasia, tertanggal 30 September 2010, tentang Hasil Penilaian Kemampuandan Kepatutan (Fit and Proper Test) kepada Sdr. H.

Putusan Nomor 228 K/TUN/2013(d). Berdasarkan hasil pemeriksaan umum periode 31 Januari 2010 yangdilakukan Bank Indonesia terhadap PT. BPR Gunung Kawi ditemukanadanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku berupa praktekmengakibatkan peningkatan laba bank yang tidak wajar serta melakukanperbuatan yang melanggar prinsip kehatihatian di bidang perbankan yangdilakukan Sdr. H. Said Hartono, S.E. selaku Direktur Utama (Penggugat I)dan Sdr.

Putusan Nomor 228 K/TUN/20131010f Kerjasama yang tidak wajar sehingga salah satu atau beberapakantornya berdiri sendiri;32 Bahwa dengan demikian perbuatan Para Penggugat tidak dapat33dikatakan melakukan perbuatan rekayasa window dressingkarena belum memenuhi unsurunsur berdasarkan ketentuanpasal tersebut di atas. Sehingga perbuatan Tergugat dalammemberikan sanksi kepada Para Penggugat untuk dinyatakantidak lulus.

271 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 271 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut :TASWIN, S.Sos, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mantan Pegawai NegeriSipil (Kasubag Keuangan) pada Unit Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa(BPMD) Kabupaten Kapuas, bertempat tinggal di Perum Pemuda Permai Blok BNomor 7 RT. 018 Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas,Provinsi Kalimantan Tengah.Pemohon

Kapuas,beralamat kantor di Jalan Pemuda Km.5,5 Nomor Kuala Kapuas,5 RINA EKA KURNIATI, SH., Pelaksana Sub Bagian Bantuan Hukum SetdaKabupaten Kapuas, beralamat kantor di Jalan Pemuda Km. 5,5 Nomor KualaKapuas,6 FATMAH, SH., Pelaksana Sub Bagian Dokumentasi Hukum Setda KabupatenKapuas, beralamat kantor di Jalan Pemuda Km. 5,5 Nomor Kuala Kapuas,Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor181/1302/HUK.2013 tanggal 5 Juli 2013.Halaman dari 14 halaman Putusan Nomor 271 K/TUN

PeraturanTahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian ditentukan bPertimbangan Kepagawaian mempunyai tugas memeriksa dan mengBanding Administratif dari Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi Hukul(Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010) berupa Pemberhentitidak atas Permintaan Sendiri atau Pemberhentian Tidak dengan HorPermintaan Sendiri atau Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagaSipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan / atau Gubernur selakuHalaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 271 K/TUN

dan batin ;Penggugat sudah mengembalikan uang yang didapat dari melakukan tindakpidana dan uang tersebut telah di setor ke Kas Daerah Kabupaten Kapuas ;Putusan Pengadilan Nomor 34/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PIR tanggal 18September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tidak ada menjatuhkanhukuman tambahan berupa pemberhentian atau Pencabutan Hak sebagai PegawaiNegeri Sipil ;Berdasarkan dari uraian diatas, maka perbuatan Tergugat bertentangan dengan :Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 271 K/TUN

Supandi, S.H., M.Hum., Hakim AgungHalaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 271 K/TUN/2014yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. IrfanFachruddin, S.H., C.N., dan H.

TUN tersebut hanya untuk sertipikat Tergugat Intervensi 5dalam perkara TUN tersebut, disamping itu putusan TUN tersebut tidakserta merta dapat dijadikan bukti bahwa tanah yang diakui PenggugatIntervensi 1 dalam gugatan ini adalah milik penggugat intervensi 1..

surat kepemilikan Tergugat Intervensi 2, sedangkan objekperkara TUN tersebut hanya untuk sertipikat Tergugat Intervensi 3 dan6 dalam perkara TUN tersebut, disamping itu putusan TUN tersebut tidakserta merta dapat dijadikan bukti bahwa tanah yang diakui PenggugatIntervensi 2 dalam gugatan ini adalah milik penggugat intervensi 2.4.

Bahwa tidak ada hubungannyaperkara TUN No.38/G/2011/PTUNPLG dengan surat kepemilikan TergugatIntervensi 2 , sedangkan objek perkara TUN tersebut hanya untuksertipikat Tergugat Intervensi 5 dalam perkara TUN tersebut, disamping ituputusan TUN tersebut tidak serta merta dapat dijadikan bukti bahwa tanahyang diakui Penggugat Intervensi 1 dalam gugatan ini adalah milikpenggugat intervensi 1, oleh karena itu masih perlu dibuktikan lagiPenggugat Intervensi 1 dasar kepemilikkan Penggugat Intervensi 1, kalausurat

Bahwa tidakada hubungannya perkara TUN No.37/G/2011/PTUNPLG dengan suratkepemilikan Tergugat Intervensi 2, sedangkan objek perkara TUNtersebut hanya untuk sertipikat Tergugat Intervensi 3 dan 6 dalamperkara TUN tersebut, disamping itu putusan TUN tersebut tidak sertamerta dapat dijadikan bukti bahwa tanah yang diakui PenggugatIntervensi 2 dalam gugatan ini adalah milik penggugat intervensi 2, olehkarena itu masih perlu dibuktikan lagi Penggugat Intervensi 2 dasarkepemilikkan Penggugat Intervensi

Photo copy salinan putusan Mahlamah Agung RI Nomor.380/K/TUN/2012tanggal 27 Nopember 2012, (diberi tanda P.Int.23C) ;9.

344 K/TUN/2011

No. 344 K/TUN/20111. IMAM HANAFT, Senior Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk di Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia(Perseo) Tbk. Palembang,2. AHMAD FAISAL, Account Officer Kantor Cabang PT. BankRakyat Indonesia (Persero) Tbk Curup,3. RAHMAD SEMPURNA JAYA, Account Officer PT. Bank RakyatIndonesia (Persero) Tbk di Kantor Cabang PT.

No. 344 K/TUN/201114.15.16.17.1Bahwa karena dalam proses pelelangan hak tanggungan ini baik Tergugat maupun PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Curup tidak meminta ijin atau tidak ada Suratpenetapan Lelang dari Ketua Pengadilan Negeri Curup, maka dengan demikianperbuatan Tergugat dan PT.

No. 344 K/TUN/2011merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikan Perkara ini.

No. 344 K/TUN/2011itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu olehYEMITIA HAREFA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ataupun kuasanya..

No. 344 K/TUN/2011

JaksaPenuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutannya semula;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaansebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDM121/Gowa/Enz.2/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 sebagai berikutPRIMAIR:wonnn Bahwa terdakwa Erfandi Bin Frengki pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari2020 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaktidaknya pada bulan Pebruari tahun2020 atau setidaktidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 , bertempat dijalan Tun

Abdul Razak Kelurahan Tombolo Kecamatan Sombaopu KabupatenGowa atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang mengadili danmemeriksa berkas perkara ini Tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkanuntuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan narkotika Golongan 1, yang dilakukan terdakwadengan cara dan perbuatan antara lain : Bahwa berawal ketika hendak mengantar paket shabu di jalan Tun

Perbuatan terdakwa Erfandi Bin Frengki diatur dan diancam pidana dalampasal 114 ayat (1) Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Subsidair : Bahwa terdakwa Erfandi Bin Frengki pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari2020 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaktidaknya pada bulan Pebruari tahun2020 atau setidaktidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 , bertempat dijalan Tun Abdul Razak Kelurahan Tombolo Kecamatan Sombaopu KabupatenGowa atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam

Saksi Hardian, SH, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknyasebagai berikut : Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Pebruari 2020 sekitar Jam 21.00 witadi Jalan Tun Abdul Razak, Kel. Tombolo, Kec. Somba Opu, Kab.

Saksi Akbar, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Pebruari 2020 sekitar Jam 21.00 witadi Jalan Tun Abdul Razak, Kel. Tombolo, Kec. Somba Opu, Kab.

Bahwa, lebih lanjut telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal53 ayat 1 UU tentang Peradilan TUN, bahwa Penggugatmerasa kepentingannya telah dirugikan oleh suatuKeputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksuddalam objek perkara gugatan a quo, dan dapat mengajukangugatan kepada Pengadilan yang berwenang;7.

Bahwa, Tergugat berkedudukan di Jalan Medan MerdekaSelatan No. 8 9 Kota Administrasi Jakarta Pusat sehinggasesuai dengan asas Actor Sequuitur Forum Rei sertaketentuan Pasal 54 ayat 1 UU tentang Peradilan TUN makaPengadilan TUN Jakarta telah berwenang untuk mengadilidalam sengketa TUN atas Objek Perkara a quo yang dalamdaerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;KEDUDUKAN HUKUM PARA PENGGUGAT .8.

diam karenamenunggu adanya undangan sosialisasi kedua sebagaimanadijanjikan oleh petugas pengukur tanah;24.Bahwa pada saat pertemuan tanggal 11 Desember 2015walaupun ditentang oleh warga termasuk Para Penggugatdan Warga Masyarakat petugas tetap membacahasilpenetapan harga tanpa mempedulikan keinginan wargameminta copy penetapan harga tersebut untuk dipelajari dirumah, akhirnya Para Penggugat dan Warga Masyarakatmelakukan aksi wa/kout dari pertemuan tersebut;Tergugat di dalam mengeluarkan Keputusan TUN

Tergugat telah melanggar larangan untuk berbuatPetitum .sewenangwenang, dikarenakan tidakmempertimbangkan semua kepentingan pihak yangtersangkut dengan keputusan TUN sehingga seharusnyatidak sampai pada pengambilan keputusan TUN/ObjekGugatan TUN dalam perkara ini tersebut (Vide: Pasal 53ayat 2 sub (c)) ;Hal 29 dari 53 hal Putusan Nomor: 270/G/2015/PTUNJKT.Berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum gugatan dalamperkara ini, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan kepadaKetua Pengadilan Tata Usaha

tetapipihak Tergugat tidak hadir;Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Januari 2016Tergugat dipanggil berdasarkan surat panggilan Nomor : W2.TUN.157HK.06/l/2016 tertanggal 18 Januari 2016 untuk hadir pada persidanganhari RABU tanggal 20 Januari 2016, Acara JAWABAN Tergugat danBUKTI SURAT para pihak (relaas Panggilan sidang diterima tanggal 18Januari 2016), telah hadir berdasarkan surat tugas nomor : 112/1.875tertanggal 19 Januari 2016 seorang bernama Denny Harnoko, S.H.

13 K/TUN/2010

No. 13 K/TUN/20101018.

No. 13 K/TUN/201018181.2."

No. 13 K/TUN/201022keperdataan antara Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat denganPara Tergugat II Intervensi (1, 3 s/d 19/Para Pembanding II s/d X)serta Tergugat II Intervensi 2/Turut Terbanding;1.2.9.

No. 13 K/TUN/201024242.3. Bahwa dalam acara pembuktian kesaksian pada persidangan PengadilanTingkat Pertama, yaitu keterangan saksi dari Tergugat II Intervensi yangbernama Zainal Abidin, SH, pekerjaan Notaris/PPAT (selaku Pembuat AktaJual Beli No.

No. 13 K/TUN/2010

yangberisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang undanganyang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final sehinggamenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdataDari rumusan pasal tersebut, persyaratan keputusan TUN yang dapatmenjadi obyek di Pengadilan TUN meliputi :Penetapan tertulis;Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN;Berisi tindakan hukum TUN;Berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bersifat konkrit, individual dan final;Menimbulkan akibat hukum

bagi seseorang atau badan hukumperdata.OR WNS15Dalam praktek keputusankeputusan badan/Pejabat TUN yang berpontesimenimbulkan sengketa TUN, sebagaimana dikemukakan oleh H.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 370 K/TUN/2005 tanggal5 Pebruari 2008;ii. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 372 K/TUN/2005 tanggal21 Nopember 2006.iii.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 370 K/TUN/2005 tanggal 5 Pebruari2008;b. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 372 K/TUN/2005 tanggal 21Nopember 2006.c.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 370 K/TUN/2005 tanggal 5Pebruari 2008;b. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 372 K/TUN/2005 tanggal21 Nopember 2006.c.

Gunawan Djajaputra, SH, SS, MH.Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Tetap mahkamah Agung No. 04K/TUN/2013, yang pada pokoknya berisi kaidah hukum apabila di dalamsengketa TUN yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terdapatperistiwa keperdataan yang harus diselesaikan terlebih dahulu, in casukeabsahan akta RUPSLB, maka keabsahan peristiwa perdata tersebutwajib terlebih dahulu diputus oleh Hakim perdata di Peradilan Umum.Bahwa pasal 25 ayat (2) dan (5) Undangundang Nomor 48 tahun 2009tentang

Bahwa Gugatan Penggugat tidak Jelas atau Kabur (Exceptio Obscuur Libel),dengan dasar dan alasan sebagai berikut :6.1 Bahwa melihat posita Penggugat pada romawi angka1, 2, 3, 5,dan 6,serta petitum angka 2 sub angka 1), 2), 3), 5) dan6) ) Gugatan, terbuktibahwa Penggugat tidak secara benar menyebutkan penamaan masingmasing Keputusan TUN, berikut Tergugat Il Intervensiuraikanpenamaan yang benar masingmasing Keputusan TUN, sebagai berikut:a.

tersebuttentunya berdampak signifikan terhadap Gugatan, dimana Penggugatsecara hukum telah menggugat keputusan Tata Usaha Negara yangtidak tepat.Bahwa dari selurun Positaposita Gugatan, Penggugat tidakmenyebutkan Prosedur hukum mana yang telah dilanggar olehTergugat, mengingat penerbitan Keputusan TUN diatur dalam peraturanHalaman 49 dari 105 halaman Putusan No.207/G/2016/PTUNJKTyang mengatur tata cara pengajuan permohonan sampai penerbitanKeputusan TUN.7.

Bahwa Tergugat Il Intervensi menolak dengan tegas setiap, semua danseluruh dalildalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwaKeputusan TUN telah melanggar peraturan perundangundangan dan asasasas umum pemerintahan yang baikll. Penerbitan Keputusan TUN Telah Sesuai Dengan Ketentuan Perundangundangan yang Berlaku11.

Keputusan TUN telah sesuai dengan Asasasas Umum Pemerintahan YangBaik13. Bahwa Tergugat Il Intervensi menolak seluruh dalil Penggugat pada romawiV angka 1 sampai dengan angka 3 Gugatan yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Keputusan TUN telah melanggar Asasasas UmumPemerintahan yang baik diantaranya adalah asas Kepastian Hukum, AsasAkuntabilitas dan Asas Kecermatan dengan dasar dan alasan sebagaiberikut :13.1.

/K/TUN/2009 tanggal 27 Oktober 2009.

Berdasarkan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Nomor 08/G/2008/PTUN.SMD tanggal 29 Juli 2008,gugatan Pelawan tersebut dinyatakan ditolak seluruhnya, danputusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TUN Jakartadengan Putusan Nomor 199/13/2008/PT.TUN.JKT tanggal 13Nopember 2008, dan Putusan Kasasi MARI Nomor 183/K/TUN/2009tanggal 27 Oktober 2009. (Bukti T.l: 7a, Bukti T.l: 7b), dan Bukti T.I:7c).

Demikian juga gugatan sengketa Tun yang diajukan olehPelawan Il, yaitu Sengketa Nomor 03/G/2008/PTUN.SMD, diputustanggal 26 Juni 2008 dengan amar putusan menolak gugatanPenggugat seluruhnya, kemudian dikuatkan dengan PutusanTingkat Banding (PT TUN Jakarta dengan Putusan Nomor 183/B/2008/PT.TUN.JKT tanggal 11 Nopember 2008, serta dikuatkandengan Putusan Kasasi MARI Nomor 182/K/TUN/2009 tanggal 27Oktober 2009.

Jakarta dengan Putusan Nomor199/13/2008/PT.TUN.JKT tanggal 13 Nopember 2008,dan Putusan Kasasi MARI Nomor 183/K/TUN/2009tanggal 27 Oktober 2009.

Demikian juga gugatansengketa TUN yang diajukan oleh Pelawan Il, yaituSengketa Nomor 03/G/2008/PTUN.SMD, diputustanggal 26 Juni 2008 dengan amar putusan menolakgugatan Penggugat seluruhnya, kemudian dikuatkandengan Putusan Tingkat Banding (PT TUN Jakartadengan Putusan Nomor 183/B/2008/PT.TUN.JKT tanggal11 Nopember 2008, serta dikuatkan dengan PutusanKasasi MARI Nomor 182/K/TUN/2009 tanggal 27Oktober 2009.

TUN / 2008 / PTUN. YKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta,setelahMembaca. : 1. Surat Gugatan dari Muh Sarbini, SH., kuasahukum Penggugat tertanggal 9 Juni 2008 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Yogyakarta tanggal 09 Juni 2008 denganRegister Nomor : 04/G/2008/PTUN.YK berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal 29 Mei 2008;2.

TUN/ 2007 / PTUN. YKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta,setelahMembaca :1. Surat Gugatan dari Halimah Ginting,kuasa hukum Para Penggugat tertanggal 10 Oktober2007 yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 10 Oktober2007 dengan Register Nomor : 10/G.TUN/2007/PTUN.YKberdasarkan surat kuasa khusus tertanggalOktober 2007;2.

TUN / 2005 / PTUN. YK DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta,setelahMembaca :Menimbang :Mengingat121. Surat Gugatan dari Bambang Supriyanto, SH.

TUN / 2008 / PTUN. YKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta,setelahMembacaMenimbang : Bahwa oleh karena perkara ini belum melalui1. Surat Gugatan dari Muh Sarbini, SH.,hukum Penggugat tertanggal 9 Juni 2008terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan TataNegara Yogyakarta tanggal 09 Juni 2008 denganRegister Nomor : 04/G/2008/PTUN.YK berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal 29 Mei 2008;2.

V Nomor 2M@KASSAl j =n nme nn nn nr nn cermin nen nnn nnn nnn nananncnmannannmnmannnnnannnnBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06/SK/ASY/1/2014 tanggal 27Januari 2014 serta Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 01 WK/TUN/2014/P.TUN.Mks, tanggal 13 Februari 2014,tentang Kuasa Izin Insidentil ; selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Il INTERVENSI/TERBANDING ;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; Telah membaca ; 222 n= no nnn enn nnn nnn nnn nnn cc nn

Saleha mengajukan permohonan PeninjauanKembali terhadap Putusan Nomor : 66/G.TUN/2000/PTUN.Mks yang telahmempunyai kekuatan Hukum Tetap sejak tanggal 31 Mei 2001 tersebut ; Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 71 PK/TUN/2010 tanggal 26 Agustus2010 yang menyatakan ( amar nya ) 5 220m nn noe rene renee nen Mengabulkan permohonan PK yang diajukan oleh Hj.

dan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 88/G/2013/PTUN.Mks tanggal 20 Mei 2014, sebagaimana dalampertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada halaman55 pada aline ke 2 (dua) dengan demikian atas dasar PUTUSANPENINJAUAN KEMBALI Nomor 71 PK/TUN/2010 tanggal 26 Agustus 2010 (Vide buktiT Il Intv 4) Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berpendapatInce Kumala tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah yang di klaimsebagai miliknya dan

dijadikan dasar untuk menggugat di Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar dalam perkara Nomor : 66/G.TUN/2000/PTUN.Mks, jonto PerkaraPeninjauan Kembali Nomor : 71 PK/TUN/2010 tanggal 26 Agustus 2010 tersebut ; Menimbang, bahwa terhadap argumentasi dan dasar pertimbangan hukumyang diambil Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, maka Majelis Hakim( Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar ) tidak sependapat dengan alasandan dasar hukum sebagai berikut : 20+ 27+ 0Hal. 9 dari 20 hal.

Saleha mengajukan Peninjauan Kembalisetelah lebih kurang 9 ( sembilan ) Tahun kemudian, yaitu pada bulan Januari 2010,mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terdaftar dalam register Nomor: 71PK/TUN/2010, dan Mahkamah Agung RI telah menjatukan putusan pada tanggal 26Agustus 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Menyatakan : 2 22202 222 n2 nnn ene nnn con nnn nc nnn ne nnn ee nen ee ne nee nen Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PeninjauanKembali Hj.

555 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 555 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:PT.

Putusan Nomor 555 K/TUN/20133. Jhon Indra G. Purba, SH., Kepala Sub Bagian Pertimbangan danBantuan Hukum, Sekretariat Jenderal ;4. Hamid Sangadji, SP., Kepala Seksi Tanaman Pangan, DirektoratPupuk dan Pestisida ;5. Endah Susilawati, SP., Kepala Seksi Hortikultura dan Perkebunan,Direktorat Pupuk dan Pestisida ;6.

Putusan Nomor 555 K/TUN/2013. Bahwa Penggugat telah ditunjuk sebagai Penyedia untuk melaksanakan PaketPekerjaan berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang (SPPBJ) No.06/PPK/PSP/V1I/2012, tanggal 22 Juni 2012;.

Putusan Nomor 555 K/TUN/2013b.

Putusan Nomor 555 K/TUN/20133. Administrasi .......... Rp 489.000,00Jumlah : Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. : 220 000 754

Hal ini sesuaidengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 14K/TUN/1993 tanggal12 Juli 1994 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 132 K/Pdt/1993 tangga/ 26 /anuari 1993, sehingga dengan demikian sudah cukup alasan bagi Majelis HakimYang Terhormat untuk menyatakan tidak berwenang mangadili secara absoluteatas perkara a quo dan oleh karenanya memutuskan menolak GugatanPenggugat atau setidak tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapatditerima.ll.

Ahli waris pada umumnya.Menimbang bahwa Perbuatan Melawan dapat di diajukan melaluiPeradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan pasal 53 UU No 5 tahun1986 yang sudah dirubah dengan UU No 9 tahun 2004 tentang pengadilan TUN,makaseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikanoleh Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepadapengadilan yang berwenang agar keputusan TUN tersebut dinyatakan batal/tidaksyah dengan atau tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi

Inti tuntutan :Pernyataan batal/tidak syah Keputusan TUN + ganti rugi + Rehabilitasi4. Ganti rugi : Maksimal 5 jutaPeradilan Umum :1. Subjeknya : Orang dan Badan Hukum privat melawan orang dan BadanHukumprivat serta Badan Hukum publik yang melakukan perbuatanperdata2. Subyeknya : Diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata3. Inti tuntutan : Ganti rugi baik materiil dan immateriil yang dinilai dengan uang4.

Dengan demikian ukuran untukdisebut badan atau jabatan TUN adalah siapa saja yang berdasarkan peraturanperundang undangan yang berlaku melaksanakan urusan pemerintahan,sehingga selain instansi atau jajaran pemerintah dibawah presiden, instansi laindapat juga disebut badan/jabatan TUN apabila melakukan urusan pemerintahanbahkan pihak swasta sekalipun seperti BUMN, BUMD, Universitas, Rumah sakitdan lain lain ;Halaman 63 dari 69 Putusan No.: 178/Pdt.G/2014/PN Btm64Menimbang bahwa rumusan berdasarkan

Kewenangan dari MandatYaitu pemberian wewenang pemerintah berdasarkan hubungan intern sepertiMenteri menugaskan Dirjen atau Irjennya untuk atas nama Menteri melakukantindakan hukum mengeluarkan keputusan TUN tertentu.

KDI.telah didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalampenyusunan keputusan TUN yaitu kewenangan, prosedur dansubstansi.a.

OBJEK GUGATAN TUN ADALAH KTUN YANG SAH BERDASARKAN PASAL 52AYAT (1) DAN (2) UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN40.

KDI.Vill.Gugatan TUN. Oleh karena itu, Yang Mulia Majelis Hakim sepatutnyamenolak Gugatan Penggugat/PT KPP.OBJEK GUGATAN TUN TELAH MEMENUHI SYARAT DAN PROSEDUR YANGBERLAKU46.

Yang Mulia Majelis Hakim sepatutnya menolak Gugatan Penggugat/PTKPP yang menuntut pembatalan Objek Gugatan TUN karena,penerbitan Objek Gugatan TUN terbukti telah sesuai denganAAUPB. Dalam hal ini penerbitan Objek Gugatan TUN telah sesuaidengan:a.

Konawe Putra Propertindo Melawan Bupati KonaweFotokopi dari fotokopi Peninjauan Kembali Nomor : 64PK/FP/TUN/2019 Antara PT.

Lebih lanjut menurut PutusanMahkamah Agung Nomor 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001, PutusanMahkamah Agung Nomor 448 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2008,Putusan Mahkamah Agung Nomor 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008,Putusan Mahkamah Agung Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September2008 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3Desember 2008 digariskan pula kaidah hukum bahwa perbuatan lelangmerupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yangbukan merupakan obyek

jasa pemerintah merupakankewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa danmengadilinya, hal mana bertentangan secara diametral dengan YurisprudensiTetap Mahkamah Agung RI di antaranya melalui Putusan Nomor 252K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 yang kemudian diikuti oleh PutusanMahkamah Agung Nomor 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001, PutusanMahkamah Agung Nomor 448 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2008,Putusan Mahkamah Agung Nomor 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008,Putusan Mahkamah Agung

Hal inisejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI, masingmasing Nomor: 252K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000, Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 03Desember 2008, Nomor: 189 K/TUN/2008 tanggal 24 Desember 2008.

/1999 tanggal 30 Agustus 2001, Putusan Mahkamah Agung Nomor 448K/TUN/2007 tanggal 22 September 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor 189K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 dan Putusan Mahkamah AgungNomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008 yang menegaskan kaidahhukum bahwa perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yangbersifat keperdataan yang bukan merupakan obyek Sengketa Tata UsahaNegara;Menimbang, bahwa mengenai bukti

/2000 tanggal 13 November 2000 terkait lelang pengadaan barang/jasapemerintah juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 245 K/TUN/1999 tanggalHalaman 146 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUNJKT30 Agustus 2001 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 448 K/TUN/2007tanggal 22 September 2008 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 111K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 189K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 dan Putusan Mahkamah AgungNomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember

HS/TUN/2014/PTUN.JPR tertanggal 08 Agustus 2014 tentang Penetapan Harie Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan mendengarketerangan saksi dari para pihak di depan persidangan;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 30Juni 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraJayapura pada tanggal 01 Juli 2014 dalam Register Perkara Nomor : 06/G/2014/PTUN.JPR, dan telah diperbaiki pada tanggal 08 Agustus 2014, yang isigugatannya adalah sebagai berikut :1.

yang bersifat konkrit,individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN.

Apakahperadilan TUN akan memeriksa dan menilai kembali Putusan DKPP yangmenjadi dasar keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,maupun Bawaslu, hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilan TUN ;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUUXI/2013, tanggal 3 April 2014 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa24terkait dengan putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat yang menjadi dasarpenerbitan keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten

PROV . 030 / 2014 tertanggal28 Maret 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian AntarAnggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara secara sah berlaku padatanggal 1 April 2014 sebagaimana bukti T7 dan T8 sedangkan PutusanMahkamah Konstitusi Nomor : 31/ PUU XI / 2013, yang dibacakan tanggal 3April 2014 dan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan yaitu26tanggal 3 April 2014, dengan demikian bertolak dari ruang lingkup pengujianHakim TUN yang bersifat extunc yang harus

dipegang oleh Majelis Hakim untukmenetapkan suatu perundangundangan sebagai dasar pengujian Keputusan TataUsaha Negara dan demi tegaknya asas kepastian hukum yang tidakmenghendaki pemberlakuan hukum berlaku surut (asas retroaktif), maka khususobjek sengketa a quo penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU XI / 2013, tanggal 3 April 2014 yang memberikan kewenangan kepadaPeradilan TUN untuk memeriksa dan menilai Putusan DKPP, yang dalam perkaraa quo Putusan DKPP Nomor : 12/DKPPPKEIII/2014

2016 dan undangan tersebut telah dihadiriPENGGUGAT bersama sama dengan Kuasa Hukumnya sebagaimanatelah mengisi Pormulir Bertamu tertanggal 23 Desember 2016 yangHalaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2018/PN Btmmana pada Pertemuan tersebut PENGGUGAT telah menjabarkan semuaDokumen Legal Standing Penerima Pelaksanaan Putusan MahkamahAgung untuk dilaksanan sebagaimana mestinya dalam Amar PutusanPutusan nomor 15/G/ 2014 / PTUNTPI, Jo nomor 137 /B/ 2015 /PT.TUNMDN, Jo nomor 27 K / TUN

Bahwa apabila Pihak Otorita Batam / BP Batam tidak melaksanakansecara Patut Amar Putusan nomor 15 / G/ 2014 / PTUNTPI, Jo nomor137 /B/2015/PT.TUNMDN, Jo nomor 27 K/ TUN, / 2015.

Maka TimbulUang Paksa / Dwangsom sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah Persatu Hari) adalah Perbuatan Melawan Hukum, Bahwa selanjutnyaPENGGUGAT telah melayangkan surat kepada Pihak Otorita Batam / BPBatam tertanggal 10 Januari 2017 agar melaksanakan Amar Putusannomor 15 / G/ 2014 / PTUNTPI, Jo nomor 137 / B / 2015 / PT.TUNMDN, Jo nomor 27 K/ TUN / 2015.10.

Yang mana inti dariGugatan tersebut adalah mempersoalkan agar Pihak Otorita Batam / BPBatam TIDAK MENYIMPANG DALAM MELAKSANAKAN / MEMATUHIAmar Putusan nomor 15 / G / 2014 / PTUNTPI, Jo nomor 137/B/2015 / PT.TUNMDN, Jo nomor 27 K/ TUN / 2015.11. Bahwa adapun Amar Putusan nomor 15 / G / 2014 / PTUNTPI,Jo nomor 137 / B/ 2015 / PT.TUNMDN, Jo nomor 27 K / TUN / 2015.adalah sebagai Berikut :1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya2.

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)Bahwa jelas dan terang gugatan Penggugat dalam perkara aquo kurangpihak (plurium litis consortium), Sebagaimana isi gugatan Penggugatdalam posita angka 8, 9, 10, 11 dan 12, dimana Penggugat mendalilkangugatannya dengan menyebutkan BP Batam tidak menjalankan putusanPTUN tanjungpinang Nomor 15/G/2014/PTUN.TPI jo Nomor137/B/2015/PT.TUN.MDN jo nomor 27K/TUN/2016.

Nilawati dan BPN oleh Terdakwa NormalisSinulingga dengan Telista Sinulingga atas terbitnya Sertipikat HakMilik No. 286, 288, 289, namun dari Putusan Hakim TUN MedanSampai dengan Putusan Peninjauan Kembali pada tahun 2011,gugatan Terdakwa Normalis Sinulingga dengan Telista Sinulinggaditolak oleh Mahkamah Agung RI.eBahwa ketika Saksi membeli tanah tersebut sudah ada SertipikatHak Milik atas nama Handoko.eBahwa luas tanah yang saksi beli ada 8 Ha (delapan hektar) yangSaksi beli tahun 1996.eBahwa sejak

Saksi beli tanah tersebut dikuasai dan dijaga olehHardip peternak lembu.eBahwa selain tanah tersebut berperkara di TUN, masih adaperkara perdata, sekarang masih dalam mediasi, dan Saksisebagai Tergugat.eBahwa sewaktu perkara di PTUN tahun 2008, yang digugatadalah Badan Pertanahan Deli Serdang, Makmur Wijaya, Hj.Nilawati, dan Saksi sendiri (Drs, H.

Fauzi Usman ; e Foto copy Putusan TUN Nomor 08/G/2008/PTUNMDN tanggal26 AQuUStUS 2008 ; 22m nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ncnse Foto copy Putusan PT.TUN Medan Nomor 106/BDG/2008/PT.TUNMDN tanggal 22 Januari 2009 ; e Foto copy Putusan Kasasi MA RI Nomor 187 K/TUN/2009 tanggal02 Desember 2009 ; e Foto copy Putusan PK MA RI Nomor 07 PK/TUN/2011 tanggal 16Maret 2011 222202 nn neon nnn nn nn none scence nnnncecnneMenimbang, bahwa selanjutnya di persidangantelah didengar keterangan Terdakwa sebagai

(vide surat bukti Putusan PTUN Medan Nomor08/G/2008/PTUNMDN tanggal 26 Agustus 2008, Putusan PTTUN MedanNomor 106/BDG/2008/PT.TUNMDN tanggal 22 Januari 2009, PutusanKasasi MA RI Nomor 187 K / TUN / 2009 tanggal 02 Desember 2009, danPutusan Peninjauan Kembali MA RI Nomor 07 PK/TUN/2011 tanggal 16Maret 2011), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa secarajuridis bahwa saksi Drs. H.

Fauzi Usman ke Pengadilan Tata Usaha Negara,sebagaimana surat bukti Putusan PTUN Medan Nomor 08/G/2008/PTUNMDN tanggal 26 Agustus 2008, Putusan PT.TUN Medan Nomor 106/BDG/2008/PT.TUNMDN tanggal 22 Januari 2009, Putusan Kasasi MA RINomor 187 K / TUN / 2009 tanggal 02 Desember 2009, dan PutusanPeninjauan Kembali MA RI Nomor 07 PK/TUN/2011 tanggal 16 Maret 2011,namun gugatan dari Terdakwa bersama dengan saksi Telesta Sinulinggadinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karenadiajukan