talakyang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, makaberdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalamkewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide

: Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sehingga dapat dinyatakansebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Brebes.

No 3079/Pdt.G/2020/PA.Bbs.2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009,perkara a quo termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Brebes untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah

No 3079/Pdt.G/2020/PA.Bbs.Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya, Pemohontelah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawahSumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalildalil Pemohon;Menimbang, bahwa keterangan saksisaksi tersebut telah disampaikan didepan persidangan dan di bawah sumpahnya masingmasing serta saksisaksitersebut bukanlah orangorang yang dilarang untuk menjadi saksi menurutundangundang serta disampaikan menurut pengetahuannya masingmasing(vide : Pasal

(vide : Pasal 21 ayat (3) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, makaberdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalamkewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan fotokopi sertatelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide

: Pasal 1888 KUHPerdata)serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide :Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 joPasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapatdinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, oleh karena itu sesuai denganketentuan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang kemudian telah diubah dan

Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) KompilasiHukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan AgamaBrebes untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985

tersebut diputus berdasarkan buktibukti ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugattelah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawahSumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalildalil Penggugat;Menimbang, bahwa keterangan saksisaksi tersebut telah disampaikan didepan persidangan dan di bawah sumpahnya masingmasing serta saksisaksitersebut bukanlah orangorang yang dilarang untuk menjadi saksi menurutundangundang serta disampaikan menurut pengetahuannya masingmasing(vide

(vide : Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jo Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

danperlakuan Tergugat dan mohon putusan;Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangantelah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraianputusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangantersebut sebagai bagian dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P21 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide

: Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakansebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukumPengadilan Agama Brebes, oleh karena itu Sesuai dengan pasal 73 ayat (1)UndangUndang nomor 7 tahun 1989, perkara a quo termasuk dalamkewenangan Pengadilan Agama Brebes

untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakansebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suamiister!

(vide : Pasal 23 ayat(2) Peraturan Menteri Agama R.I.

(vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR).

Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyatacocok dan sesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan sesuai denganketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985Tentang Bea Meterai, jo.

Karena itu Majelis Hakim menyatakangugatan Penggugat patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan AgamaLuwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil (vide Pasal 26ayat 1 sampai dengan ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo.Pasal 138 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), Penggugat telah

Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyatacocok dan sesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah sesuaidengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meteral, jo.

Pasal 1925 KUHPerdata, yang berbunyi pengakuan yangdilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yangmengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus) danatau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar(de grote langen) (vide Pasal 208 Burgerlijk Wetboek (BW) dan YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28Nopember 1991; Putusan No. 368/G/2018/PA.Lwk.

Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah(vide Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (videPasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yangsatu dengan Saksi lainnya (vide Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksiyang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (videPasal 306 R.Bg.), dan SaksiSaksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluargadekat dengan Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah

menilaiPemohon dan Termohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukumPengadilan Agama Luwuk;Menimbang, bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akanmenceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untukmengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak dan permohonan sebagaimanadimaksud itu diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempatkediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkantempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon (vide

Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untuk diterima dansecara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara inilebih lanjut;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil (vide Pasal 26ayat (1), ayat (3) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun

Pasal 115Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokokpokoksengketa antara Pemohon dan Termohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P) bukti tersebut adalah aktaotentik (vide Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dansesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah sesuai

tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon karena diusiroleh Termohon, sehingga tidak lagi saling melaksanakan kewajiban masingmasingsebagaimana layaknya suami isteri, hal ini menguatkan permohonan Pemohon pada Putusan No.372/G/2018 /PA.Lwk Hal. 9 dari18 hal.poin 5 dan Kedua benar Pemohon sekarang bekerja sebagai petugas PanitiaPemungutan Suara (PPS) Kecamatan tetapi tidak diketahui penghasilannya perbulan;Menimbang, bahwa keteranganketerangan SaksiSaksi tersebut telahdisampaikan dalam sidang (vide

Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah(vide Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (vide Pasal308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satudengan Saksi lainnya (vide Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yangdiajukan oleh Pemohon telah melebihi batas minimal pembuktian (vide Pasal 306R.Bg.), dan SaksiSaksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga dekat denganPemohon dan Termohon (vide Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor

Terhadap Perjanjian Kredit Nomor262/PK/UKM/BRJ/12 yang dibuat dan ditandatangani pada hariSelasa tanggal 30 Juli 2013 (Vide bukti P2).Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah(Mega UKM) Nomor : 262/PK/UKM/BRJ/12 berikut lampiranlampirannya Jo.

(Vide bukti P 3)2: Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik nomor1799/Marga Bhakti, seluas 950 M2, Surat Ukur nomor141/M.Bhakti/2003 tanggal 23 Juli 2003, yang terletak di PropinsiSumatera Selatan, Kabupaten/Kotamadya Ogan Komering Ulu,Kecamatan Sinar Peninjauan (dh. Peninjauan), Desa/KelurahanMarga Bhakti , terdaftar atas nama HERU SUBEKTI. (Vide buktiP4)iv.

(Vide bukti P5)d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat I?

(Vide bukti P 6.A & P6.B)2) Surat tertanggal 01 November 2019 dengan Nomor : 017/SPBRJ/2019, perihal Surat Peringatan Il, yang aslinya telah diterimadengan baik oleh Tergugat . (Vide bukti P7.A & P7.B)3) Surat tertanggal 08 November 2019 dengan Nomor : 024/SPBRJ/2019, perihal Surat Peringatan Ill, yang aslinya telah diterimadengan baik oleh Tergugat .

Vide bukti P2) telahmemenuhi ketentuan Pasal 1320 dan 1338 KUHPer.3.

: Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)him. 12 dari 28 hlm.

XXXXXXX (kakak kandungTermohon);Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat yang diajukan olehPemohon (bukti P1 dan P2), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti bukti tersebut merupakan fotokopi serta telah dicocokkan dan sesuai denganaslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) dan telah diberi materai sesuaiketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat(3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sehingga buktibukti

Putusan No. 1770/Pdt.G/2019/PA.Bbs.pengetahuannya masingmasing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171HIR).

(vide : Surat Edaran Mahkamah Agung RINomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015);Menimbang, bahwa tentang gugatan mengenai harta bersamaPenggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakimmemberikan pertimbangannya sebagai berikut :Bahwa dari dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang telah diakui pulaoleh Tergugat Rekonvensi (vide : Pasal 174 HIR) dan bukti T yangmerupakan fotokopi akta autentik serta telah dicocokkan dan sesuaidengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) dan telah

XXXXXXX bin Hanapi, umur 16 (enam belas) tahun, dan 2.XXXXXXX bin Hanapi, umur 6 (enam) tahun, maka Majelis Hakimmemberikan pertimbangannya sebagai berikut : Bahwa harta bersama adalah hak bagi pasangan suami isteri (vide :Pasal 96 ayat (1) jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam) dan suami atauisteri tanpa persetujuan pihak lain tidak boleh menjual atau memindahkanharta bersama tersebut. (vide : Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam);him. 23 dari 28 hlm. Putusan No. 1770/Pdt.G/2019/PA.Bbs.

Sertifikat akan dibalik nama ke atas nama Kie Fie An(debitur/Penggugat) (vide Bukti P4As/i). Akan tetapi pembayaranangsuran kredit telah dilunasi oleh Penggugat pada tanggal 10 Februari2011.Bahwa pada tanggal 08082005 Tergugat mengeluarkan Kwitansi ResmiNo. ROOO69, Nama : Kie Fie An (Penggugat) untuk pembayaran: tanda jadidan uang muka JI. Taman Palem Merah No. 26, Type : KIWI, LB/LT :36/118m? (Vide Bukti P3) dengan rincian : No. Tgl.

No. 74/PDT/2015/PT.BTNBahwa tanggal 08 Agustus 2005, Penggugat membayar uang sejumlahRp. 14.119.200, (empat belas juta seratus sembilan belas ribu dua ratusrupiah) kepada Tergugat untuk biaya AJB, PBB, SSB, SHGB & BalikNama Kie Fie An (Vide Bukti P5Asli).Bahwa pada tanggal 17 September 2005 Tergugat melakukan serahterima bangunan kepada Penggugat dengan Berita Acara Serah TerimaBangunan No. 231/ST/ESTPS/IX/2005 (Vide Bukti P6Asli).Bahwa sekitar bulan Desember 2010, Penggugat menempati tanah danbangunan

Bahwa Tergugat Il dalam surat Persetujuan Permohonan Kredit tertanggal14 Juli 2005 yang telah diuraikan dalam butir 3 (vide bukti P4Asli) telahmemberikan jaminan bahwa Tergugat ll akan membalik nama sertifikat keatas nama Penggugat, tanah dan bangunan rumah yang beralamat diPerumahan Palem Semi, Jl.

(vide kaidah hukum pada yurisprudensi Mahkamah Agung nomor1075K/Sip/1 982).2. Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, mohon agar MajelisHakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquoberkenan untuk setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugattidak dapat diterima.Dalam Pokok PerkaraA.Umum1.

(vide Pasal 1243 KUHPerdata)Penggugat vejib membenkan buktibukti yang kongkrit dan terperincitentang adanya kerugian materiil yang dideritanya, tidak boleh hanyaberdasarkan perkiraan saja (vide Putusan Mahkamah Agung RINomor 011 K/N/HaKl/2002).Berdasarkan hal tersebut, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini, berkenan untuk menolak tuntutan gantikerugian Penggugat atau setidaktidaknya menyatakan tidak dapatditerima (niet ontvantkelijke verklaard).E. Tentang Dwangsom8.

Bahwa terdapat Keputusan Bupati Tebo Nomor : 442 Tahun 2017Tentang Pengangkatan Kepala Desa Pemilihan Antar Waktu DesaTambun Arang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo tanggal 8 September2017 (vide bukti P.1);2. Bahwa terdapat surat pengaduan masyarakat Desa Tambun Arangtanggal 03 Juli 2018 yang ditujukan kepada Ketua BPD yang memintaagar Kepala Desa Tambun Arang Mardiana diberhentikan (vide bukti T1);3.

Bahwa terdapat surat dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Desa Tambun Arang tanggal O6 Juli 2018 #Nomor144/BPD/TA/20/V1I/2018 Hal : laporan dan Permohonan yang ditujukankepada Camat Sumay (vide bukti T2);4. Bahwa terdapat surat dari Camat Sumay tanggal 12 Juli 2018 Nomor :144/159/PEMKCS/2018 Perihal : Mohon Petunjuk dan Arahan yangditujukan kepada bupati Tebo Cq Kepala Dinas PMD Kabupaten Tebo(vide bukti T3);5.

Bahwa terdapat surat dari Kepala Dinas PMD Kabupaten Tebo tanggal18 Juli 2018 Nomor : 140/182/Pemkeldes Perihal : Tanggapan yangditujukan kepada Camat Sumay (vide bukti T4);6. Bahwa terdapat surat dari Ketua BPD Tambun Arang tanggal 27 Juli2018 Nomor : 144/BPD/TA/24/VII/2018 Hal : Usulan PemberhentianKepala Desa Tambun Arang Kec.Sumay yang ditujukan kepada BupatiTebo melalui Camat Sumay (vide bukti T7);7.

Bahwa terdapat surat Camat Sumay Nomor : 005/175/ Sumay/2019tanggal 26 Agustus 2019 perihal Penyampaian Hasil PermintaanKeterangan (vide bukti T35);18.

Adanya penyegelan kantor desa oleh sekelompok masyarakat DesaTambun Arang yang menolak pengaktifan Mardiana menjadi kepala desapada tanggal 23 april 2019 (vide bukti T39);2. Adanya penyegelan kantor desa oleh sekelompok masyarakat DesaTambun Arang yang menolak pengaktifan Mardiana menjadi kepala desapada tanggal 24 Juni 2019 (vide bukti T40);3.

tentang Peradilan Agama yang tidaktermasuk diubah oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 keduaduanya tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim menilai Penggugat mempunyaikapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) untukmengajukan gugatan perceraian ini;Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat adalah Penggugatbermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraianatas perkawinan Penggugat dengan Tergugat (vide

, petitum angka 2) karenasetelah hidup bersama dan dikaruniai 2 (dua) orang anak (vide, posita angka 2dan 3) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisinan danpertengkaran sejak bulan Januari 2018 yang disebabkan oleh Tergugatmenjalin hubungan khusus dengan perempuan lain, jarang pulang, dan tidakmemberi nafkah kepada Penggugat (vide, posita angka 4), kemudianPenggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018hingga sekarang, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama

meninggalkanPenggugat (vide, posita angka 5) meskipun pihak keluarga telah berusahauntuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil (vide,posita angka 6);Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha dengan sungguhsungguhmendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agarmengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 82UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidaktermasuk diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 maupunHal

KHI Pasal 77),serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatanbersama (vide, Pasal 32 UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 78). Tergugatsebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan,pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidupberumah tangga sesuai dengan kemampuannya (vide, Pasal 34 ayat (1) UUNo.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 80).

Penggugat sebagai seorang isteriberkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakandan mengatur rumah tangga seharihari dengan sebaikbaiknya (vide, Pasal 34ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo.

Putusan Nomor:65 /Pdt.G/2014/PA.PIk.Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menikahtanggal 10 Juli 2005 dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama : Anak 1, umur 15tahun, Anak , umur 10 tahun, Anak 3, umur 5 tahun (vide bukti P1 dan keterangan duaorang saksi);Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di JalanMujjair Kota Palangka Raya (vide bukti P2 dan keterangan dua orang saksi);Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun

dan harmonis,tetapi sejak Januari 2010 tidak rukun lagi (vide keterangan dua orang saksi);Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon tidak bisa dibimbing dan tidakmenghormati Pemohon sebagai seorang suami, Termohon sering keluar rumah baiksiang maupun malam bersenangsenang dengan temantemannya sehinggamenelantarkan rumah tangga, Pemohon serta anakanaknya (vide keterangan dua orangsaksi);Bahwa akibat dari hal tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang/rumah sejakOktober 2013, dan sejak saat itu

Termohon sudah tidak peduli lagi dengan Pemohonserta anakanaknya; (vide keterangan dua orang saksi);Bahwa Saksi maupun keluarga kedua belah pihak telah berupaya menasehati Pemohonagar rukun kembali dan membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon, tetapitidak berhasil (vide keterangan satu orang saksi);Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak berusia 10 tahun, dan Anak3, berusia 5 tahun (belum mumayyiz) (vide keterangan dua orang saksi);Bahwa selama ini anak anak tersebut diasuh dan

dipelihara oleh Pemohon, dan dalamkeadaan sehat (vide keterangan dua orang saksi);Bahwa Pemohon tidak pernah memukul, melakukan kekerasan atau menelantarkananakanak tersebut (vide keterangan dua orang saksi);Bahwa tidak ada perilaku atau kebiasaan buruk pada Pemohon serta Pemohonmempunyai pekerjaan dan penghasilan yaitu sebagai kontraktor yang penghasilannyalebih dari cukup (vide keterangan dua orang saksi);Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 Jo.

tentang Peradilan Agama yangtidak termasuk diubah oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 keduaduanya tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis menilaiPenggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (/egalStanding) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat adalah Penggugatbermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraianatas perkawinan Penggugat dengan Tergugat (vide

, petitum angka 2) karenasetelah hidup bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak (vide, positaHal. 8 dari 18 halaman Putusan No.0028/Pdt.G/2019/PA.Ktp.angka 2 dan 3) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisinandan pertengkaran sejak tahun 2014 yang disebabkan oleh Tergugat tidakmemberi nafkah lahir kepada Penggugat dan juga sudah selama 1 (satu)tahun 6 (enam) bulan tidak memberi nafkah batin (vide, posita angka 4),kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak

Juni2016 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat (vide, positaangka 5) meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkanPenggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil (vide, posita angka 6);Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguhsungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiappersidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimanadiamanatkan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang tidak termasuk

KHI Pasal 77), serta mempunyai tempat kediaman yangtetap berdasarkan kesepakatan bersama (vide, Pasal 32 UU No.1 Tahun1974 jo. KHI Pasal 78). Tergugat sebagai seorang suami berkewajibanmemberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajarkepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengankemampuannya (vide, Pasal 34 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal80).

Penggugat sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir danbatin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga seharihari dengan sebaikbaiknya (vide, Pasal 34 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo.KHI Pasal 83);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3 tersebutdiatas, kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertolakHal. 13 dari 18 halaman Putusan No.0028/Pdt.G/2019/PA.Ktp.belakang dengan fakta hukum angka 1 sebagaimana telah dipertimbangkandiatas karena antara

Pasal 49 huruf a UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006tentang perubahan pertama atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absoluttermasuk wewenang Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah denganTergugat sebagaimana maksud Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan (vide, P.2). Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayatHal. 8 dari 23 halaman Putusan No.0261/Padt.G/2016/PA.

, petitum angka 2) karenasetelah hidup bersama dan dikaruniai seorang anak (vide, posita angka 2dan 3) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan danpertengkaran sejak tahun 2013 yang disebabkan oleh Tergugat tidakberusaha untuk mencukupi nafkah keluarga karena malas bekerja dan seringminum minuman keras hingga mabuk (vide, posita angka 4), kemudianPenggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 15 Desember2012 hingga sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dantidak

dapat diketahui lagi kKeberadaannya (vide, posita angka 5) meskipunPenggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat tetapi tidak berhasilmenemukannya (vide, posita angka 6);Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguhsungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiappersidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimanadiamanatkan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan UndangUndangHal. 9 dari 23 halaman

Kr.mengasuh dan memelihara anakanak baik mengenai pertumbuhan jasmani,rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (vide, Pasal 33 UUNo.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 77), serta mempunyai tempat kediaman yangtetap berdasarkan kesepakatan bersama (vide, Pasal 32 UU No.1 Tahun1974 jo. KHI Pasal 78).

Tergugat sebagai seorang suami berkewajibanmemberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajarkepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengankemampuannya (vide, Pasal 34 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal80).

bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhiHal. 7 dari 17 Halaman Putusan No. 0183/Padt.G/2019/PA.Ktppersyaratan surat kuasa khusus, dan kuasa hukum/advokat telah memenuhi syaratuntuk bertindak sebagai advokat, oleh karenanya maka kuasa hukum Penggugatmempunyai hak (persona standi in judicio) untuk mewakili Penggugat dalamperkara inl;Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah denganTergugat sebagaimana maksud Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan (vide

tentang Peradilan Agama yang tidaktermasuk diubah oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 keduaduanya tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis menilai Penggugat mempunyaikapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) untukmengajukan gugatan perceraian ini;Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat adalah Penggugatbermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraianatas perkawinan Penggugat dengan Tergugat (vide

, petitum angka 2) karenasetelah hidup bersama dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak (vide, posita angka 2dan 3) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisinan danpertengkaran sejak bulan Oktober 2015 yang disebabkan oleh Tergugat malasbekerja sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga (vide, positaangka 4), kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejakbulan Desember 2015 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkanPenggugat (vide, posita angka 5) meskipun pihak

KHI Pasal 77),serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatanbersama (vide, Pasal 32 UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 78). TergugatHal. 12 dari 17 Halaman Putusan No. 0183/Pdt.G/2019/PA.Ktpsebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan,pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidupberumah tangga sesual dengan kemampuannya (vide, Pasal 34 ayat (1) UUNo.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 80).

Penggugat sebagai seorang isterberkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakandan mengatur rumah tangga seharihari dengan sebaikbaiknya (vide, Pasal 34ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo.

Pasal 49 huruf a UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006tentang perubahan pertama atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absoluttermasuk wewenang Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah denganTergugat sebagaimana maksud Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan (vide, P.2).

tentang Peradilan Agama yangtidak termasuk diubah oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 keduaduanya tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis menilaiPenggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (/ega/standing) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat adalah Penggugatbermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraianatas perkawinan Penggugat dengan Tergugat (vide

, petitum angka 2) karenasetelah hidup bersama dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak (vide, posita angka2 dan 3) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan danpertengkaran sejak Oktober 2009 yang disebabkan oleh Tergugat tidakberusaha untuk mencukupi nafkah keluarga dan sering marahmarah kepadaHal. 8 dari 22 halaman Putusan No.0015/Pdt.G/201 7/PA.Kr.Penggugat tanpa alasan yang jelas (vide, posita angka 4), kemudianPenggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Januari 2016hingga

sekarang karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugatsedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan (vide, posita angka 5)meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugatdengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil (vide, posita angka 6);Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguhsungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiappersidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimanadiamanatkan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun

KHI Pasal 77), serta mempunyai tempat kediaman yangtetap berdasarkan kesepakatan bersama (vide, Pasal 32 UU No.1 Tahun1974 jo. KHI Pasal 78). Tergugat sebagai seorang suami berkewajibanmemberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajarkepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga sesuai denganHal. 15 dari 22 halaman Putusan No.0015/Padt.G/201 7/PA. Kr.kemampuannya (vide, Pasal 34 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal80).

tentang Peradilan Agama yang tidaktermasuk diubah oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 keduaduanya tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim menilai Penggugat mempunyaikapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) untukmengajukan gugatan perceraian ini;Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat adalah Penggugatbermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraianatas perkawinan Penggugat dengan Tergugat (vide

, petitum angka 2) karenasetelah hidup bersama dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak (vide, posita angka 2dan 3) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihnan danpertengkaran sejak tahun 2013 yang disebabkan oleh Tergugat malas bekerja,sering bermabukmabukan, dan sering pergi meninggalkan Penggugat hingga 2(dua) bulan lamanya (vide, posita angka 4), kemudian Penggugat denganTergugat berpisah tempat tinggal sejak April tahun 2019 hingga sekarang,Penggugat pergi dari rumah bersama pulang

ke rumah orang tua Penggugat(vide, posita angka 5) meskipun pihak keluarga telan berusaha untukmerukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil (vide,posita angka 6);Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha dengan sungguhsungguhmendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agarmengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 82UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidakHal. 8 dari 17 Halaman Putusan No. 774/Pdt.G/2019/PA.Ktptermasuk

KHI Pasal 77),serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatanbersama (vide, Pasal 32 UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 78). Tergugatsebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan,pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidupberumah tangga sesuai dengan kemampuannya (vide, Pasal 34 ayat (1) UUNo.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 80).

Penggugat sebagai seorang isterberkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakandan mengatur rumah tangga seharihari dengan sebaikbaiknya (vide, Pasal 34ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo.

(Vide bukti bertanda P 8). Dari perkawinansebelumnya, istri Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yang bernama AISYAFATIHAH TRI AULIA yang lahir di Kendari pada tanggal 10 Maret 2005, berdasarkanKutipan Akta Kelahiran Nomor 7471LT051220170036, yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, tertanggal 5 Desember 2017 (Videbukti bertanda P 3).

Sejak menikah dengan Pemohon pada 12 November 202016(Vide bukti bertanda P 1), AISYA FATIHAH TRI AULIA berada dalam pemeliharaanPemohon dan SHINTA NAJMU ZAKIAH RAMA (istri Pemohon);Menimbang, bahwa Pemohon memberikan nafkah kepada isteri dananaknya tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab serta memperlakukananak tersebut sebagaimana layaknya anak kandung sendiri, bahkan telah puladimasukkan dalam daftar Kartu Keluarga Pemohon (vide bukti bertanda P 2), dandemi kepentingan yang terbaik bagi anak

(Vide bukti bertanda P 4, P 6dan P 7).

Dan sebagaimana diuraikan di atas bahwaternyata Anak AISYA FATIHAH TRI AULIA beragama islam dan telah berusia 15Tahun (vide bukti P) maka Hak Asuh (Hadhanah) secara inheren wajib dikaitkandengan Hak Mummayiz (anak yang masih kecil dan belum berusia 12 Tahun);Menimbang, bahwa dikarenakan menurut Hukum Islam kedudukan anaktersebut bagian yang dikecualikan dari Hak Mummayiz atau telah berusia di atas 12Tahun atau tepatnya telah berusia 15 Tahun maka dengan demikian Anak tersebutberhak memilih kepada

Namun dikarenakan usiaanak belum dapat dikategorikan dewasa maka terhadap keputusan untuk memilih tadidipandang belum dapat dipertanggungjawabkan secara komperehensif dan holistik,sebab secara psikis anak sebenarnya belum stabil dalam mengambil keputusanHalaman 10 dari 14 Penetapian Nomor 10/Pdt.P/2020/PN MIIsehingga keputusan tadi sematamata hanyalah berdasarkan kemauan bukan padakemampuan (Vide : Pasal 105 KHI Jo Pasal 10 Undangundang No. 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak);Menimbang, bahwa

tentang Peradilan Agama yang tidaktermasuk diubah oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 keduaduanya tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim menilai Penggugat mempunyaikapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) untukmengajukan gugatan perceraian ini;Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat adalah Penggugatbermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraianatas perkawinan Penggugat dengan Tergugat (vide

, petitum angka 2) karenasetelah hidup bersama dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak (vide, posita angka 2dan 3) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisinan danpertengkaran sejak tahun 2004 yang disebabkan oleh Tergugat tidak mampumemenuhi kebutuhan keluarga seharihari dan sering berkata kasar sertakonsumsi narkoba (vide, posita angka 4), kemudian Penggugat denganTergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang, Tergugatpergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat

(vide, positaangka 5) meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkanPenggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil (vide, posita angka 6);Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha dengan sungguhsungguhmendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agarmengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 82UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidaktermasuk diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 maupunUndangUndang Nomor 50

KHI Pasal 77),serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatanbersama (vide, Pasal 32 UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 78). Tergugatsebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan,pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidupberumah tangga sesuai dengan kemampuannya (vide, Pasal 34 ayat (1) UUNo.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 80).

Penggugat sebagai seorang isterberkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakanHal. 12 dari 17 Halaman Putusan No. 719/Pdt.G/2019/PA.Ktpdan mengatur rumah tangga seharihari dengan sebaikbaiknya (vide, Pasal 34ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo.

(Saudara H.A.AMIRU), (Vide Bukti T.III1);Tergugatlll/Per.

ISA), (Vide BuktiT.VI1, Bukti T.VI2);Objek sengketa yang dikuasai oleh BUNGA TANG/TergugatVII adalahmilik BUNGA TANG/TergugatVII yang diperoleh beli dari HJ. NURBAYAyang semula termasuk objek Objek Sertifikat Hak Milik No. 19/desaCenrana atas nama H. LATANG Bin SAKE (Vide Bukti T.VII, VIII, 1X, X1,Bukti T.VII2, Bukti T.VII3);Objek sengketa yang dikuasai oleh Lel. ILLANG/TergugatVIII adalahmilik Lel.

bernama HJ.SEMMA ( Vide Bukti T.XI1, Vide Bukti T.XI2, ; Objek sengketa Sawah yang dikuasai oleh H. BUHARI/TergugatxXldiperoleh beli dari A. RIDWAN (kemanakan H.A. AMIRU) Vide BuktiTXI3; Bahwa Rincik C1 Nomor 2119 Persil 179 kohir 2116 tidak adarelevansinya dengan tanah sengketa;4. Bahwa Penguasaan Tanah perumahan sengketa oleh Tergugatl, Ill, IV, V,VI, X, dan penguasaan tanah sawah sengketa oleh TergugatX, XI sertapenerbitan surat Surat terkait objek sengketa tidak perlu izin dari H.

Suyuti, Semuanya tidak mengetahui luasdan batasbatas obyek sengketa (Vide Putusan Pengadilan NegeriWatampone halaman 30 poin 3/keterangan saksi A. Sudarman Bin A.Suyuti, halaman 33 poin 2/keterangan saksi Mursalim Bin Abd,. Rasyid,dan halaman 34 poin 3/ Andi Takdir Bin A.

Hafid adalah tanah yang terletak di belakangtanah perumahan sengketa (Vide keterangan saksi dalam PutusanPengadilan Negeri Watampone halaman 32 poin 2);.

Obyek 2, vide poin 4 huruf b) posita gugatan dengan batasbatas :Utara : tanah PT Jiwo Mega PropertindoTimur : tanah PT TrakindoBarat : tanah OmegaSelatan : Pantai.Karena batas sebelah Selatan adalah pantai pada hal setelah lokasitanah dimaksud, vide poin 4 huruf b) posita gugatan a quo masih ada:1) Lorong dan;2) pemukiman warga, ada banyak rumah warga masyarakat barusampai di pantai, tetapi wargawarga tersebut tidak digugat dalamperkara a quo karenanya gugatan Penggugat tersebut kabur dankurangpihak.Halaman

Gugatan Penggugat kurangPihak.Bahwa jika tanah yang dikuasai/milik para Tergugat terletak di Jl.Jenderal Sudirman yang dimaksud Penggugat dan dijadikan sebagai obyekdalam gugatan perkara a quo (vide posita gugatan poin/No.4 huruf b) makasurat gugatan tersebut kurang pihak sebab masih banyak orang lain yang ada diatas lokasi dan menguasai/tanah tersebut tetapi tidak digugat in casu dalilpengakuan Penggugat, vide posita gugatan poin/No.6 (... ternyata di atas tanahterdapat 7 (tujuh) bangunan rumah

Tidak benar seluruh dalildali gugatan Penggugat sepanjang menklaimbahwa, tanah obyek sengketa, vide posita gugatan poin/No.4 huruf a) danhuruf b) sebagai tanah milik Penggugat;3. Tidak benar seluruh dalildalil gugatan Penggugat sepanjang menyatakanbahwa, penguasaan para Tergugat atas tanah obyek sengketa, vide positagugatan poin/No.4 huruf a) dan huruf b) sebagai perbuatan melawanhukum;4.

Bahwa dalil Penggugat pada poin/Nomor 6, 7 dan 8 adalah tidakberalasan hukum karena tanah obyek sengketa, vide posita gugatanpoin/No.4 huruf a) dan huruf b) sudah lama dikuasai/dimiliki Tergugat sejaktahun 1985 kemudian secara tibatiba Penggugat datang pada tahun 2018dan melaporkan penguasaan selama 34 tahun para Tergugat atas tanahtersebut sebagai tindakan penyerobotan dan meminta supayamengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat, vide posita gugatapoin/Nomor 14 adalah merupakan permintaan yang

., vide positagugatan poin/Nomor 16 adalah permohonan yang berlebihan sebab tidakteradapat alasan menurut hukum untuk diletakkan sita jaminan atas tanahobyek sengketa, vide posita gugatan poin/No.4 huruf a) dan huruf b)tersebut, para Tergugat tidak pernah berusaha memindah tangankan;Berdasarkan hal dan faktafakta hukum yang telah dipaparkan di atas paraTergugat mohon supaya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;REKONPENSIBahwa para Tergugat dalam konvensi dengan ini mengajukan gugatanrekonvensi untuk