• bendel asli Surat pengajuan asuransi jiwa (SPAJ) tertanggal 20 September 2019 untuk polis nomor 13060804 (PGB);

• 1 (satu) bendel asli Formulir ilustrasi tertanggal 20 September 2019 untuk Polis nomor 13060804 (PGB);
• 1 (satu) bendel asli Formulir perubahan metode pembayaran menjadi auto debit rekening bank, tertanggal 22 oktober 2019 untuk polis nomor 13060804 (PGB);
• 1 (satu) bendel asli dokumen promo pudential bulan Juni-Juli 2019 terkait manfaat PPH

  ke PPH Plus;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

• sekitar jumlahitu sebagai jumlah nilai kerugian Negara atau perekonomian Negara sebagaiakibat perbuatan terdakwa yang secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melawan hukum yang dapatmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dikuatkan adanyaSurat Pernyataan tertanggal 2 November 2006 yang dibuat dan ditandatanganiyang berisikan pertama kesanggupan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan PPh

  Representasi dan PPh tunjangan perumahan bulan Januari 2006sampai dengan Oktober 2006 bagi para Anggota DPRD Kabupaten Blora yangtelah dipotong terdakwa dan kedua pernyataan terdakwa yang mengakui telahmelanggar surat Sekwan tanggal 1 November 2006 Nomor: 900/522.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyang diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001.SUBSIDIAIR:Hal. 6 dari 36 hal.

  Pid.SUS/2009itu sebagai jumlah nilai kerugian Negara atau perekonomian Negara sebagaiakibat perbuatan terdakwa yang secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melawan hukum yang dapatmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dikuatkan adanyaSurat Pernyataan tertanggal 2 November 2006 yang dibuat dan ditandatanganiyang berisikan pertama kesanggupan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan PPh

  Representasi dan PPh tunjangan perumahan bulan Januari 2006sampai dengan Oktober 2006 bagi para Anggota DPRD Kabupaten Blora yangtelah dipotong terdakwa dan kedua pernyataan terdakwa yang mengakui telahmelanggar surat Sekwan tanggal 1 November 2006 Nomor: 900/522.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat(1) Sub.b.

  "Kesanggupan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan PPHRepresentasi dan PPh tunjangan perumahan sejak bulan Januari2006 sampai dengan Oktober 2006 bagi para Anggota DPRDKabupaten Blora yang telah dipotong Terdakwa".2. "Pernyataan Terdakwa yagn telah mengakui melanggar suratSekwan tanggal 1 November 2006 No.: 900/522.B.

• Nusuno Karya (Penggugat)selalu melaksanakan kewajibannya yaitu membayar Pajak PPH Pasal 21dan PPH Pasal 4 (2), serta pajak lainnya sesuai dengan ketentuan hukumpajak yang berlaku;Bahwa kemudian timbul permasalahan dimana pada sekitar bulan April2014, Tergugat telah melakukan pemeriksaan pajak terhadap Penggugat,khususnya Pajak PPH Pasal 21, Pajak PPH Pasal 4 ayat (2), serta Pajaklainnya terhadap pembangunan Violet Garden di Bekasi, yang hasilpemeriksaan Tergugat tersebut, Penggugat harus membayar

  Sementarahitungan Penggugat nilai pajak yang menjadi kewajiban bayar Penggugatadalah sebEsar Rp. 796.798,845, (tujun ratus Sembilan puluh enam jutatujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh limarupiah);Bahwa Penggugat menduga penghitungan pajak yang dilakukan olehTergugat atas objek pajak PPH Pasal Pasal 21, Pajak 4 ayat (2) dan pajaklainnya terhadap pembangunan perumahan Violet Garden di Bekasi,didasarkan hanya pada surat promosi (brosul) yang dikeluarkan olehPenggugat, bukan

  Bahwa Penggugat menduga penghitungan pajak yang dilakukanoleh Tergugat atas objek pajak PPh Pasal 21, Pajak 4 ayat (2) danPajak lainnya terhadap pembangunan perumahan violet Garden diBekasi, didasarkan hanya pada surat promosi (brosul) yangdikeluarkan oleh Penggugat, bukan berdasarkan data rillpembangunan dan hasil penjualan, sehingga hasil penghitunganHalaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 365 K/TUN/2016Tergugat sangat pantastis, yang tidak sesuai dengan pengitunganPenggugat tersebut dalam butir

• Sinar Purefood InternationalSulawesi Utara dan harga sudah termasuk PPH, bahwa OP tersebut telahdikirimkan kepada Tergugat dan sampai saat ini belum dikirim kembalikepada Penggugat ;Bahwa pada tanggal 20 Juni 2017 Pihak dari Tergugat memberikan SuratPemberitahuan dengan Nomor Surat : 004/TSMSGGEP/SK.SP/V1/2017, yangmana dalam surat tersebut memberitahukan bahwa rekening Pihak Tergugat sangat terbatas waktu transaksinya dan pihak Tergugat juga tidakmenggunakan Internet banking maka untuk pembayaran

  Mutiara Bara Sakti (Tergugat II) padaBank Mandiri Tok dengan Nomor Rekenng 1480014650306 dan telahdibayarkan oleh Penggugat kepada rekening tersebut sebagaimana pada buktibank / kas keluar pada tanggal 06 Juli 2017 sebesar Rp. 541.255.000,pembayaran ini belum termasuk PPh yang dibayar Penggugat sebesar Rp.11.745.000, (Sebelas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);Bahwa pada tanggal 30 Juni 2017 sebagaimana Commercial invoice yangditerbitkan oleh Tergugat dengan Nomor : 002/Cl42.NS/TSMSEP

  Mutiara Bara Sakti (Tergugat II)pada Bank Mandiri Tok dengan Nomor Rekenng 1480014650306 dan telahdibayarkan oleh Penggugat kepada rekening tersebut sebagaimana pada buktibank / kas keluar dan bukti transfer bank mandiri pada tanggal 12 Juli 2017sebesar Rp. 617.004.000, pembayaran ini belum termasuk PPh yang dibayarPenggugat sebesar Rp. 9.396.000, (Sembilan juta tiga ratus sembilan puluhenam ribu rupiah);Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat denganNominal sebagai berikut :a.

  Jumlah ini belum termasuk PPh sebesar Rp21.141.000 (dua puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);Dan atas pembayaran tersebut diatas Tergugat sampai dengan saat ini tidakmenyelesaikan kewajibannya.Bahwa pada tanggal 29 Juli 2017 Tergugat IV selaku Kuasa Direktur Tergugat membuat Surat Pernyataan diatas materai yang menyatakan bahwa Tergugat sanggup untuk membayar atau mengembalikan uang dari Penggugat yangtelah diterimanya senilai Rp. 696.000.000, (enam ratus sembilan puluh enamjuta

  Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat, makaPenggugat dirugikan secara materiill karena Para Tergugat tidakmengembalikan uang yang diterima dari Penggugat, PPh yang telahdikeluarkan Penggugat dan denda.

• AHKSA PUTRA)pembayaran PPH (1,5%) senilai Ro41.141,00 (empat puluh saturibu seratus empat puluh satu rupiah);Faktur Pajak Standar EDY (pimpinan CV.

  FITRIA)pembayaran PPH (1,5%) senilai Ro73.309,00 (tujuh puluh tiga ributiga ratus sembilan rupiah);Faktur Pajak Standar ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) senilaiRp5.376.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);26.

  TIGASERANGKAI) pembayaran PPH (2%) senilai Rp327.600,00 (tigaratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);28.

  FITRIA)pembayaran PPH (1,5%) senilai Ro137.455,00 (seratus tiga puluhtujuh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);Faktur Pajak Standar ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) atasbelanja penggandaan senilai Rp10.080.000,00 (sepuluh jutadelapan puluh ribu rupiah);32.

  Putusan Nomor 610 kK/Pid.Sus/2020Cetakan Kode Billing pembayaran PPH (2%) HASANUDDIN(pimpinan CV. SANJAYA PRATAMA) senilai Rp588.000,00 (limaratus delapan puluh delapan ribu rupiah);34.

• Sendiri Neraca dan LaporanLabaRugiOperasi Neraca dan Laporan Laba Rugi (PenjualanSendiri AP dan Pengolahan LNG) tidak tercermin dantidak dikonsolidasi dalam perhitunganPAJAK BADAN laporan keuangan PertaminaPAJAK BADAN UU PPh No.7/1983 diubah terakhir UU easesUU No.8/1971 tentang Perusahaan PPh No.26/2008 moPertambengan Minysk den Ge Burt Pengenaan PPh Progressive dan 28%Kewajban setoran Bagian Pemerintah % Tidak ada Obyek PPh Badan atas laba,peisk Lain: me tahun 2009, sejak 2010 menjadi 26% dari

  seluruh laba didistribusikan kepadaabe borwh wseha Send, Penerimaen eee Pemerintah dan Gas Producer (Chevron,60% bonus Retenst Total, Vico) ween ewe n nn nn anne ea=e Karekteristik KHUSUS pada Proyek LNG, tinjauan PPh badan:b.

  PAJAK BADAN UU PPh No.7/1983 diubah , Peng dan Bisya F tidak oleh Pertamina terakhir UU PPh No.36/2008 semua kontrak penjualan dan pengolahan atas nama Pertamina mewakili Pemerintah;Gambar II. Skema Laporan Keuangan Konsolidasi PertaminaHalaman 24 dari 53 halaman. Putusan Nomor 805/B/PK/PJK/20162. Pembuktian Kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

• MAHMUDDIN PAKEH bin WATICEH menderita kerugian sebesarRp. 83.560.000, (delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluhribu rupiah) atau setidaktidaknya lebih dari Rp. 250, (dua ratuslima puluh rupiah) ;Dengan jumlah total kerugian para korban seluruhnya Rp. 1.999.935.000,(satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tigapuluh lima ribu rupiah) sebelum dikurangi PPN, PPH dan biaya NOTARIS ;Bahwa setelah dikurangi dengan PPN, PPH dan biaya NOTARIS para saksikorban menderita

  ,(satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tigapuluh lima ribu rupiah) sebelum dikurangi PPN, PPH dan biaya NOTARIS ;Bahwa setelah dikurangi dengan PPN, PPH dan biaya NOTARIS para saksikorban menderita kerugian sejumlah Rp. 1.794.241.500, (satu milyar tujuhratus sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratusrupiah) ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 372 KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa

  Kecamatan Muara Satu,Kota Lhokseumawe pada tanggal 20 Agustus 2007, ditandatangani olehKuasa Pengguna Anggaran Bukhari, S.Sos.M.Si., BendaharaPengeluaran Samsul Bahri, Pengurus Barang 2 pekerjaan PPTKWahyuni, S.STP.M.Si. ;109. 29 (dua puluh sembilan) lembar foto masingmasing pemilik tanahdan sambil memengang nama dan jumlah ganti rugi tanah ;110. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak NPWP : 00632 822 3 102 000nama WP : Pemegang Kas Bagian Pemerintahan Setdako Lsm, alamatLhokseumawe, uraian pembayaran PPh

  kepada parasaksi korban hanya sebesar Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) per meterpersegi ;Bahwa Terdakwa memiliki uang sebesar Rp. 10.000, (sepuluh riburupiah) dikalikan luas tanah milik para saksi korban yang sebagian atauseluruhnya kepunyaan para saksi korban yang ada dalam kekuasaan Terdakwabukan karena kejahatan dan para korban menderita kerugian sebesar Rp.1.999.935.000, (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan jutasembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebelum dikurangi PPN, PPH

  Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 20Agustus 2007, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna AnggaranBukhari, S.Sos.M.Si., Bendahara Pengeluaran Samsul Bahri,Pengurus Barang 2 pekerjaan PPTK Wahyuni, S.STP.M.Si. ;109. 29 (dua puluh sembilan) lembar foto masingmasing pemiliktanah dan sambil memengang nama dan jumlah ganti rugi tanah ;110. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak NPWP : 00632 822 3102 000 nama WP : Pemegang Kas Bagian Pemerintahan SetdakoLsm, alamat Lhokseumawe, uraian pembayaran PPh

• Bahwa Berdasarkan barang bukti dokumen setoran pembayaran pajakyang terdapat Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan ADD/DDTA.2014, serta berdasarkan APBDes Desa Sabaru TA 2014, telah dilakukanpenyetoran pajak (PPn dan PPh) sebesar Rp 4.476.030, (0) (empat jutaempat ratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh rupiah).p.

  Bahwa berdasarkan barang bukti dokumen setoran pembayaran pajakyang terdapat dalam Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan ADD/DDTA.2015, serta berdasarkan APBDes Desa Sabaru TA 2015, telah dilakukanpenyetoran pajak (PPn dan PPh) sebesar Rp.23.242.680, (u) (dua puluhtiga juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah).Halaman 8 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKSV.Bahwa BERDASARKAN FAKTAFAKTA PENGELOLAAN ADD/DD TA.2015TERSEBUT DIATAS, DIPEROLEH KERUGIAN KEUANGAN

  NamunRealisasi kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat hanya sebesarRp140.380.023, sehingga terdapat selisin sebesar Rp123.570.000, (j)Bahwa Berdasarkan barang bukti dokumen setoran pembayaran pajakyang terdapat dalam Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan ADD/DDTA.2016, serta berdasarkan APBDes Desa Sabaru TA 2016, telah dilakukanpenyetoran pajak (PPn dan PPh) sebesar Rp.55.999.607, (k) (Lima PuluhLima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam RatusTujuh Rupiah).BAHWA BERDASARKAN FAKTAFAKTA

  Bahwa Berdasarkan barang bukti dokumen setoran pembayaran pajakyang terdapat Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan ADD/DDTA.2014, serta berdasarkan APBDes Desa Sabaru TA 2014, telah dilakukanHalaman 16 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKSpenyetoran pajak (PPn dan PPh) sebesar Rp4.476.030, (0) (empat jutaempat ratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh rupiah).Bahwa berdasarkan faktafakta pengelolaan add/dd ta.2014 tersebutdiatas, diperoleh kerugian keuangan negara pada tahun anggaran

  Namun 2 (dua) orang Anggota Pokja (M.Isjan danMasudah) tidak pernah menerima honor dan tidak pernah menandatanganibukti terima honor dalam laporan pertanggungjawaban, sehingga terdapatselisih sebesar Rp2.400.000, (t)Bahwa berdasarkan barang bukti dokumen setoran pembayaran pajakyang terdapat dalam Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan ADD/DDTA.2015, serta berdasarkan APBDes Desa Sabaru TA 2015, telah dilakukanpenyetoran pajak (PPn dan PPh) sebesar Rp.23.242.680, (u) (dua puluhtiga juta dua ratus

• ribu lima puluh rupiah) oleh terdakwa digunakan untukkepentingan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan ; Bahwa selain tidak digunakannya sebagian dari Dana Bantuan OperasionalSekolah (BOS) bagi SMP Negeri Kimbana sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk TeknisPenggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011,ternyata dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),terdakwa juga telah melakukan pemungutan PPh

  rupiah) oleh terdakwadigunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan ; Bahwa selain tidak digunakannya sebagian dari dana Bantuan OperasionalSekolah (BOS) bagi SMP Negeri Kimbana sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban KeuanganDana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013, ternyata dalam pengelolaandana BOS, terdakwa juga telah melakukan pemungutan PPh

  Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 262/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentangtata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pejabat negara,PNS, anggota TNI, anggota Polri, dan pensiunannya atas penghasilan yangmenjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaranpendapatan dan belanja daerah.Pasal 15 ayat (1)PPh pasal 21 yang dipotong oleh bendahara pemerintah sebagaimanadimaksud dalam pasal 11 dan badan yang ditunjuk sebagaimana dimaksuddalam pasal 12, wajib disetor ke Kantor Pos atau

  rupiah) oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidakdapat dipertanggungjawabkan ; Bahwa selain tidak digunakannya sebagian dari dana Bantuan OperasionalSekolah (BOS) bagi SMP Negeri Kimbana sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban KeuanganDana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013, ternyata dalam pengelolaandana BOS, terdakwa juga telah melakukan pemungutan PPh

  ) Pasal21 dari belanja pegawai TA 2011, 2012 dan 2013 sebesar Rp.10.390.000, (Sepuluh jutatiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari PPh 21 TA 2011 sebesarRp.2.982.500, PPh 21 TA 2012 sebesar Rp4.075.000, dan Pph 21 TA 2013 sebesarRp3.332.500,;Menimbang, berdasarkan uraian faktafakta hokum diatas maka Majelis Hakimberpendapat bahwa perbuatan Terdakwa SIMPLISIUS LORANG, SPd. sebagai KepalaSekolah pada SMP Negeri Kimbana Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat,Kabupaten Belu, antara

• ., dengan pembebanan bea masuk (BM) sebesar 10%,PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10% dan PPh (Pajak Penghasilan)sebesar 2,5%, selanjutnya diisikan pada dokumen Pemberitahuan ImporBarang (PIB) pada kolom pos tariff ;Atas dasar harga (nilai pabean) yaitu sekitar USD 140/ton dan klasifikasi postarif 3902.10.200. dengan pembebanan bea masuk (BM) sebesar 10%, PPN(Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10% dan PPh (Pajak Penghasilan) sebesar2,5%, dapat dilakukan penghitungan sebagai berikut : PIB TGL HS

  TanjungJati Utama yaitu menggunakan klasifikasi postarif 3902.10.200, dengan pembebanan beamasuk (BM) sebesar 10%, PPN (PajakPertambahan Nilai) sebesar 10% dan PPh (PajakPenghasilan) sebesar 2,5% ;Mengenai Klasifikasi pos tarif untuk jenisbarang biji plastik Low Density Polyethylene(LDPE) yang diberitahukan dalamPemberitahuan Impor Barang (PIB) denganimportir PT. Tanjung Jati Utama dan PT.

  Pasal 22 denganpembayaran bea masuk, PPN dan PPh Pasal 22 yang dilakukan olehperusahaan, buku bank dan SSPCP kedapatan sesuai ;1 Pemeriksaan klasifikasi barang : Dari hasil perbandingan antara postarif pada PIB dengan pos tarif yang seharusnya menurut BTBMIkedapatan sesuai ;D Laporan Hasil Audit PT.

  JasaKepabeanan (PPJK) yaitu : postarif 3902.10.200.denganpembebanan bea masuk (BM)sebesar10%,PPN(PajakPertambahan Nilai) sebesar 10%dan PPh (Pajak Penghasilan)sebesardiisikan2,5%,padaselanjutnyaPemberitahuan ImpordokumenBarang(PIB) pada kolom pos tariff ;e Atas dasar harga (nilai pabean)yaitu sekitar USD 140/ton danklasifikasi pos tarif 3902.10.200.dengan pembebanan bea masuk(BM) sebesar 10%, PPN (PajakPertambahan Nilai) sebesar 10%dan PPh (Pajak Penghasilan)sebesar 2,5%, dapat dilakukanpenghitungan

  Pasal 22 denganpembayaran bea masuk, PPN dan PPh Pasal 22 yang dilakukan olehperusahaan, buku bank dan SSPCP kedapatan sesuai ; 4 Pemeriksaan klasifikasi barang : Dari hasil perbandingan antara postarif pada PIB dengan pos tarif yang seharusnya menurut BTBMIkedapatan sesuai ; Laporan Hasil Audit PT.

• Ketentuan ini berlakuuntuk semua bidang usaha;Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 TentangPajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UndangUndang PPh), menyatakan:Pasal 6 ayat (1) huruf a:Besarnya penghasilan kena pajak dapat dikurangkan dengan biaya untukmendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biayapembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasukupah, gaji, honorarium,

  EdaranDirektur Jenderal Pajak Nomor: SE04/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993),menyatakan:"Sebagaimana dimaklumi bahwa dalam Pasal 18 ayat (2) dan (3) UUPPh 1984 beserta penjelasannya dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU PPN1984 beserta penjelasannya diatur wewenang Direktur Jenderal Pajakuntuk mengatur lebih lanjut mengenai perlakuan perpajakan atastransaksi antar Wajid Pajak yang mempunyai hubungan istimewa.Ketentuan tersebut berkaitan pula dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) sertaPasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh

  Bahwa berdasarkan laporan keuangan Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) diketahui terdapatpembayaran kepada Yamaha dari Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dimana Yamaha merupakan salahsatu pemegang saham dengan kepemilikan sebesar 96,96%,dengan demikian memenuhi kriteria hubungan istimewasebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh;11.3.

  Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh a quo, dalam halterdapat hubungan istimewa, maka Direktur Jenderal Pajakberwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan danpengurangan sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yangtidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;11.4. Bahwa sesuai dengan OECD Transfer Pricing Guidelines, untukmenguji kewajaran dan kelaziman pembayaran royalti ataspemanfaatan intangible property, terdapat beberapa tahapan yangharus diperhatikan, yaitu:a.

• Membayar makan, minum serta snack sebesar Rp 165.075.210, dari Pagusebesar Rp 187.160.000, setelah dipotong PPH sebesar Rp 22.084.880.,.6.

  Jumlah total dana kegiatan Diklat PIM IVyang telah di serap setelah dipotong pajak(PPH) berdasarkan ke3 lembar SP2D sebesar Rp 656.573.350, .b. Total dana yang saksi bayarkan sebesar Rp 601.972.500,.c.

  ELMAWATI, MM, Marhakidinata, Masdiman, RoziSyahrial dan Yulia Ernawati,Bahwa dalam Laporan pertanggungjawabkan penggunaan dana (SPJKeuangan) atas Honor Petugas/Panitia Penjajakan (Advance) dalam rangkaObservasi tersebutsebesar Rp. 7.235.000, (setelah dipotong pajak PPh), yangdibuat oleh terdakwa IMELDA TOSTIANILSH.

  ELMAWATI, MM, Marhakidinata, Masdiman, RoziSyahrial dan Yulia Ernawati,Bahwa dalam Laporan pertanggungjawabkan penggunaan dana (SPJKeuangan) atas Honor Petugas/Panitia Penjajakan (Advance) dalam rangkaObservasi tersebutsebesar Rp. 7.235.000, (setelah dipotong pajak PPh), yangdibuat oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI,SH.

  ELMAWATI, MM, Marhakidinata, Masdiman, RoziSyahrial dan Yulia Ernawati,128Bahwa dalam Laporan pertanggungjawabkan penggunaan dana (SPJKeuangan) atas Honor Petugas/Panitia Penjajakan (Advance) dalam rangkaObservasi tersebutsebesar Rp. 7.235.000, (setelah dipotong pajak PPh), yangdibuat oleh terdakwa IMELDA TOSTIANISH.

• (Rp) dibatalkan(Rp.)(1.309.251.000)Bea Masuk 1.309.251.000BMAD/BMI/BMTP BMADS/BMIs/BMTPs Cukai PPN130.926.000(130.926.000) PPnBM PPh Pasal 2232.732.000(32.732.000) Denda Jumlah Tagihan 1.472.909.000 (1.472.909.000) Bahwa sebagaimana dijelaskan pada poin 11.2, Pemohon Bandingtelah membayar seluruh Bea Masuk dan/atau PDRI yang tercantum padaSPKTNP588 sebesar Rp.1.472.909.000,00 Oleh karena itu, terdapatpembayaran bea masuk dan/atau PDRI yang harus dikembalikan kepadaPemohon Banding sebesar jumlah yang

• 22, PPH 21 dan PPH 23 adalah sebagai berikut : STAFTW Il TW Ill TW IV TW!

  22, PPH 21 dan PPH 23 adalah sebagai berikut : STAFTW I tahun TW Il TW Ill TW IV TW Il TW Il2014 tahun tahun tahun tahun tahun2014 2014 2014 2015 2015 Intel1106.526.300 106.526.300 106.371.300 38.194.630 123.193.500 123.193.500 Opsq8.233.600 10.102.200 54.804.000 4.261.400 80.562.000 38.147.000 Pers26.250.000 26.250.000 26.250.000 42.250.000 31.140.000 31.140.000 Ter496. 725.900 117.223.400) 113.822.600 87.711.000 164.004. 800 405. 798.500 Log7.785.900 28.012.180 28.249.440 28.252.135 25.369.260

  22, PPH 21 dan PPH 23 dari penghasilan yangditerima, untuk dana BPD (biaya perjalanan dinas) tidak adapemotongan, jadi dana yang Terdakwa terima, adalah danayang tertera dalam P3 setelah dikurangi PPH;bahwa anggaran Progja Kodim 0828 Sampang selama TA 2014dan TA 2015 TW s.d Ill sebesar Rp. 2.501.462.655, (duamilyar lima ratus satu juta empat ratus enam puluh dua ribuenam ratus lima puluh lima rupiah) dan menurut laporan danpembukuan dari Pasilog dan Batilog, yang tersalur sesuai P3sebesar Rp.615.704.125

  22, PPH 21 dan PPH 23 adalah sebagaiberikut : STAFTW Iltahun2014TW Iltahun2014TW Illtahun 2014TW IVtahun2014TW tahun2015TW Iltahun2015 Intel1 06.526.300106.526.300106.371.30038. 194.630123. 193.500123. 193.500 Ops8.233.60010.102.2004.804.0004.261.4000.562.000B8.147.000 Pers26.250.00026.250.00026.250.00042.250.000B1.140.000B1.140.000 Ter296. 725.900117.223.400113.822.600i87.711.000164.004.8004.05.798.500 Log27.785.900 28.012.18028.249.44028.252.13520.369.260 b2.504.610 Jmlh465.521.700288.114.180

  22, PPH 21 dan PPH 23 adalah sebagaiberikut :119 STAFTW Iltahun2014TW Iltahun2014TW Illtahun 2014TW IVtahun2014TW Iltahun2015TW Iltahun 2015 Intel1 06.526.300106.526.300106.371.30038. 194.630123. 193.500123.193.500 Ops8.233.60010.102.2004.804.0004.261.400B0.562.00038. 147.000 Pers26.250.00026.250.00026.250.00042.250.000B1.140.00031.140.000 Ter296. 725.900117.223.400113.822.600i87.711.000164.004.800405.798.500 Log27.785.900 28.012.18028.249.44028.252.13525.369.260 2.504.610 Jmlh465.521.700I 288.

• Atas permintaan Majelis, Pemohon Banding menyampaikan buktibuktipendukung terkait Titip Olah berupa : Perjanjian Titip Olah, Invoice danFaktur Pajak ( terkait transaksi titip olah ), Bukti Pemotongan PPh Pasal 23Jasa Titip Olah, Surat Pemberitahuan Masa PPN PT. ABC dan PT.

  XXX) yang didukung dengan bukti antara lain : Invoice,Faktur Pajak ( terkait transaksi titip olah ), Bukti Pemotongan PPh Pasal 23Jasa Titip Olah, SPM PPN Pemohon Banding, Surat Pemberitahuan MasaPPN PT. ABC dan PT.

• Sehinggamenurut Pemohon Banding perhitungan PPh Badan yang seharusnyaterutang untuk tahun pajak 2003 adalah sebagai berikut:Halaman 1 dari 12 halaman.

  Putusan Nomor 556/B/PK/Pjk/2020PenghasilanNetto Rp KompensasiKerugian Rp PenghasilanKenaPajak Rp PajakPenghasilan (PPh) Terutang Rp KreditPajak Rp PPhKurang/(Lebih) bayar Rp SanksiAdministrasi Rp Jumlah Yang Masih Harus/(Lebih) Rp NIHIL ~Dibayar;Pemohon Banding mengharapkan penjelasan tersebut di atas dapat menjadibahan pertimbangan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonanBanding Pemohon Banding.Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Maret 2014

• SPT PPh Badan Tahun Pajak 2010,P14 Laporan Audit Desember 31, 2010 dan 2009,P15 Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan No.

  BS:OH:Tax058 tanggal 17 Juni 2014,P34 Berita Acara Uji Bukti;bahwa untuk mendukung alasan koreksinya, Terbanding dalam persidangan menyerahkan buktipendukung berupa:T5 Matriks Sengketa PPh Badan Tahun Pajak 2010,T6 Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: LAP086/WPJ.20/KP.0705/2012 tanggal 20 April 2012,T7 Laporan Penelitian Keberatan Nomor: LAP541/WPJ.20/2013 tanggal 24 Juni 2013,T8 Risalah Pembahasan Nomor: Prin184/WPJ.20/KP.0705/2011 tanggal 17 November 2011,T9 Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

• SS sejak tanggal 07072013 s/d tanggal04092013; n2nennnne nenTerdakwa dipersidangan berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan PenasehatHukum Nomor : 06/Pen.Pid/PPH/2013/PN.SS tertanggal 19 Juni 2013 didampingioleh Penasehat Hukumnya SAHNAWI UMAR, SH. dan rekan; Pengadilan Negeri tersebut; +20 m0 none nn neniSETELAH MEMBACA : 20202nnne nae nce nce ce cece cece cc cee nceceenneneBerita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan dan suratsurat lain yangberhubungan dengan perkara ini;e Surat Pelimpahan Berkas

• Nomor 119/B/PK/PJK/2010Bahwa angka PPN yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN formulir 1195 A1(Pajak Keluaran) adalah angka jumlah Faktur Pajak Sederhana yang diterbitkandalam bulan yang bersangkutan dikurangi dengan retur penjualan pada bulanyang bersangkutan (sudah netoff dengan retur penjualan);Bahwa Pemeriksa pajak tahun 2004 mengakui adanya Total Retur Penjualansebesar Rp. 12.942.348.038,00 sebagai pengurang Penghasilan Bruto dalamSPT PPh Badan Tahun 2004 Pemohon Banding, tetapi tidak mengakui ReturPenjualan

  Nomor 119/B/PK/PJK/2010sebagai pengurang penghasilan bruto dalam PPh Badan, namun terbuktiPemohon Banding tidak membuat Nota Retur sebagaimana yangdimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 596/KMK04/1994tanggal 21 Desember 1994 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor :SE12/PJ.54/1995 tanggal 3 April 1995, sebab Nota Retur sebagaimanayang dimaksud ketentuan tersebut adalah untuk transaksi yangmenggunakan Faktur Pajak Standar dan mekanisme pengembalianbarang sebagaimana yang dilakukan oleh Pemohon

  PajakSederhana maupun Faktur Pajak Standar dilinat dari tidak adanyakatakata yang menyebutkan Faktur Pajak Standar maupun FakturPajak Sederhana ;Bahwa retur penjualan merupakan pengurang peredaran usaha didalam orbit Pajak Penghasilan sehingga untuk bisa masuk ke dalamorbit Pajak Pertambahan Nilai maka retur penjualan tersebut harusmemenuhi ketentuanketentuan di dalam Pajak Pertambahan Nilai.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding mengakuiadanya retur penjualan yang dilaporkan dalam SPT PPh

• (Holding)lan Anak anak Perusahaan (Affco) mengutip dari Surat Direktur PPh Nomor S474/PJ.43/2003anggal 15 Desember 203 menyatakan :e Kewajaran besaran manajemen fee ditetapkan beberapa faktor penentu antara lain : LuasnyaTanaman yang di tanam dari masingmasing Affco, ada tidaknya saham minoritas dan kondisikeuangan Affco;Terbanding berpendapat bahwa Pemohon Banding melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated)sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/

  Padahal berdasarkan surat perjanjian (antara Pemohon Bandingdengan PT Astra Agro Lestari, Tbk tertanggal 02 Januari 2010) maupun berdasarkan surat PTAstra Agro Lestari, Tbk Nomor FINTAX/044/AAL/EXT/XI/2003 tanggal 3 November 2003 perihalPermohonan Penegasan Atas Transaksi "Management Fee" PT Astra Agro Lestari, Tbk (HoldingCompany) dan AnakAnak Perusahaannya (Affco) (mengutip dari surat Direktur PPh NomorS474/PJ.43/2003 tanggal 15 Desember 2003), diketahui bahwa management fee ini tidak hanyaterkait

  Perpajakan.Berdasarkan fakta tersebut, terkait management fee, Terbanding berpendapat bahwa PemohonBanding tidak berupaya untuk memenuhi ketentuan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 (sebagaimana telah diuraikan pada butir 3.1. s.d. 3.4. di atas).4) Berdasarkan surat AAL Nomor FINTAX/044/AAL/EXT/XI/2003 tanggal 3 November 2003 perihalPermohonan Penegasan Atas Transaksi "Management Fee" PT Astra Agro Lestari, Tbk (HoldingCompany) dan AnakAnak Perusahaannya (Affco) (mengutip dari surat Direktur PPh