Selain itu, ketentuan hukum mengenaipembuatan akta jual beli juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanahdan peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1999 Tentang KetentuanPelaksanaan Paraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 TentangPeraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta tanah;66Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segalasesuatu yang tercatat dalam Berita

diaturbahwa :7576761) Stempel jabatan PPAT diterakan pada setiap akta,salinan akta, surat dan dokumen lain yang merupakanproduk dari PPAT yang bersangkutan;2) Bentuk dan ukuran stempel jabatan PPAT dan PPATsementara yang dijabat oleh Camat adalahsebagaimana contoh yang tercantum dalam lampiranV yang rinciannya adalah sebagai berikut :a.

SJAMSUDIN, akan tetapi tidak ada cap stempel jabatan PPATdidalam akta jual beli tersebut;Menimbang, bahwa akta jual beli adalah termasuk kepada aktaotentik yang Kewenangan untuk membuatnya adalah dibuat olen PPAT, hal inisecara tegas terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 3 Ayat (1)Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1998 Tentang Peraturan JabatanPejabat Pembuat Akta Tanah;Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku,ditentukan bahwa stempel jabatan PPAT diterakan pada setiap

SJAMSUDIN, akan tetapi tidak ada cap stempel jabatan PPATdidalam akta jual beli tersebut;Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku,ditentukan bahwa stempel jabatan PPAT diterakan pada setiap akta, salinanakta, surat dan dokumen lain yang merupakan produk dari PPAT yangbersangkutan, dimana untuk stempel jabatan PPAT dan PPAT sementarayang dijabat olen Camat telah ditentukan baik bentuk maupun ukurannya,seperti yang telah diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) dan (2) Peraturan MenteriAgraria /

MH Bin H.Jahri juga menerangkan dipersidangan bahwa akta yang dibuat oleh PPATharus diregister dan di cap jabatan, saksisaksinya minimal 2 (dua) orang dantidak boleh ada hubungan darah dengan para pihak.

Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ataub.

Aberani Sulaiman No. 61 RT.011 RW.002 Rantau, Agama Islam,Pensiunan PNS dengan Jabatan Terakhir Inspektorat Kabupaten Tapin, yangdibawah sumpah telah memberikan keterangannya ;Bahwa Saksi adalah Pensiunan PNS dengan jabatan terakhir InspektoratKabupaten Tapin tahun 1998 sampai dengan 2000 ;Bahwa Penggugat pernah menjadi bawahan Saksi dengan jabatan Kabaghumas ;Bahwa Saksi secara Pribadi setuju dengan maksud Penggugat untukPensiun dini ;Bahwa pada saat Penggugat melakukan Tindak Pidana, Saksi telahPensiun

Ruspandi, SH., MH.Bahwa Saksi adalah PNS dengan jabatan Kepala Sub Bidang KedudukanHukum Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Propinsi KalimantanSelatan ;Saksi adalah salah satu Anggota Rapat Majelis PertimbanganPertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin,Pemberian Izin Perkawinandan Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah PropinsiKalimantan Selatan dengan jabatan Wakil Sekretaris ;Anggota Majelis Pertimbangan Pertimbangan Penjatuhan HukumanDisiplin, Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian

;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a dan bPeraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil maka Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak denganhormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana yang ada hubungannya dengan jabatan atau melakukan suatu tindakkejahatan sebagaimana

Sebab MajelisHakim berpendapat jika Penggugat sebenarnya telah diberikan kesempatansebesarbesarnya untuk membuktikan bahwa Penggugat tidak melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatandalam proses pemeriksaan yang sangat terbuka dan fair (jujur dan layak)baik di Pengadilan Negeri Rantau, Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan,dan di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kaptensamuji No.45 Ciamis (Depan Terminal Ciamis).Bahwa terjadinya Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan olehterdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekira pukul10.00 Wib di PT.BUANA KREDIT Cab.

Dari sana mengetahui bahwa Terdakwa melakukanPenggelapan Dalam Jabatan berupa uang milik PT BUANA KREDITCab. Banjar tersebut.Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukanPenggelapan dalam jabatan berupa uang milik PT BUANA KREDITCab. Banjar tersebut yaitu meminta Kwitansi dari nasabah yangmengaku sudah membayar kepada Terdakwa untuk dijadikan bukti kePT BUANA KREDIT Cab. Banjar.Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kerugian PT BUANAKREDIT Cab.

Banjar bahwa terjadinyaPenggelapan dalam jabatan berupa uang milik PT BUANA KREDITCab. Banjar yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu diketahui pada hariSelasa tanggal 19 Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wib di PT. BUANAKREDIT Cab. Banjar tepatnya Jl.Letjen Suwarto No 45 Kec PatarumanKota Banjar.Bahwa pada saat melakukan penggelapan dalam jabatan itu Terdakwamenjabat sebagai Kolektor di PT BUANA KREDIT Cab.

Banjar.Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwamelakukan Penggelapan Dalam Jabatan berupa uang milik PT BUANAKREDIT Cab. Banjar tersebut.Bahwa Saksi awalnya mengetahui terjadinya permasalahanpenggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu sekirabulan Agustus 2016, Saksi diberi kuasa oleh PT BUANA KREDIT pusatuntuk menindaklanjuti permasalahan yang dilaporkan ke pihakKepolisian Polres Banjar oleh Sdr.

Banjar;Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan berapa uangtersebut yaitu pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2015 ketikamasih bekerja di PT BUANA KREDIT Cab. BanjarBahwa menurut data yang ada di pihak PT BUANA KREDIT Cab.

1PENGADILAN MILITER I02MEDANPUTUSANNOMOR : PUT/77K/PM I02/AD/V/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Militer I02 Medan yang bersidang diMedan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertamatelah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkaraTerdakwa :Nama lengkap : RUSTAM EFENDI.Pangkat / NRP : Kopka/ 567891.Jabatan : Tadenma.Kesatuan : Rindaml/BB.Tempat, tanggal lahir : Padang Sidempuan, 09 Oktober 1966.Jenis kelamin : Lakilaki.Kewarganegaraan

KopkaRustam Efendi NRP 567891 Ta Denma Rindam/BB,4) 1(satu) lembara Skep Kasad No.Skep/31/VI/1985 tanggal 11Juni 1985 tentang pengangkatan dan penetapan gaji pokok sertapenempatan dalam jabatan tamtama An. Kopka Rustam Efendi NRP567891 Ta Denma Rindam/BB,5) 2 (dua) lembar surat Dandenpom l/1 Nomor R/88/IV/2012 /Idik tanggal 10 April 2012 tentang Penyerahan Terdakwa An.KopkaRustam Efendi NRP 567891 Tamudi Denma Rindam/BB;Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.C.

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNIAD pada tahun 1984 melaluipendidikan Secata Milsuk di RindamI/BB Pematangsiantar, setelah lulusdilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kejuruan Infantri diDodiklatpur Rindaml/BB, setelah tamat kemudian ditugaskan di Yonif125/Smb5Sampai dengan tahun 1989 dan setelah mengalami beberapa kali pemindahantugas, selanjutnya Terdakwa pada tahun 1991 dipindah tugaskan di Rindaml/BB sampai dengan sekarang berpangkat Kopka NRP 567891 Jabatan TamudiDenma.2

Nama lengkap : SUYAT SUKARDI ; Pangkat/NRP : Sertu/31960626246375,Jabatan : Ba Denma ; Kesatuan : Rindaml/BB ; Tempat, tanggal lahir : TanjungHataran, 12 Maret 1975 ; Jenis kelamin : Lakilaki ; KewarganegaraanIndonesia ; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asmil Rindam 1/BB KotaPematangsiantar.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak ditugaskan di Rindam /BBtahun1997, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubunganatasan dan bawahan.2.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas, kesatuan maupunTerdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer demikian jugaNegara Kesatuan RI dalam keadaan aman.Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.Saksi3 :Nama lengkap : ABSRIZAL ; Pangkat/NRP : Kopka/596911 ; Jabatan : Ta LidkrimPamfik ; Kesatuan : Denpom/1 Pematangsiantar ; Tempat, tanggal lahir :Pematangsiantar, 30 Januari 1967 ; Agama: Islam ; Jenis kelamin : Lakilaki ;Kewarganegaraan : Indonesia ; Tempat

HERBONO (bukti P1=T1) ; Bahwa Penggugat/Terbanding diberhentikan sementara dari Jabatan Negeridengan Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 887/09/402.203/2011,tanggal 26 Januari 2011 tentang Pemberhentian Sementara Dari JabatanNegeri atas nama Drh.

tingkat banding sehingga eksepsi Tergugat/Pembandingtersebut harus ditolak. ; es0 nan n enema rence nemeennnnnsnemensacnnnDALAM POKOK PERKARA :Menimbang, bahwa alasan Penggugat/Terbanding mengajukangugatan dan menuntut dinyatakan batal keputusan obyek sengketa, padapokoknya adalah karena penerbitan keputusan Tergugat Nomor880/1352/212.5 Tahun 2013 tanggal 5 Juni 2013 tersebut bertentangan denganasasasas umum pemerintahan yang baik yaitu asas keseimbangan hukumyaitu adanya keseimbangan anatara hukuman jabatan

222222 nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen ne nen nn ne ne nnn cence nee Bahwa penerbitan keputusan obyek sengketa didasarkan pada ketentuanPasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang menegaskan, Pegawai NegeriSipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabiladipidana penjara kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindaka pidanakejahatan jabatan

atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan; nnn nnn nn nnn nnn nnn ne nnn nnn nen cncnn ncn Bahwa Penggugat/Terbanding telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua)Tahun 5 (lima) bulan karena melakukan tindak pidana korupsi secaraDSISEIMASAIRE 5 seHensememantieemeeemnneenenemnmannenntnetonaeaineenaninemannnnemeaemmnbe Bahwa penerbitan keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuanperaturan perUndangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa atas gugatan dan bantahan tersebut

No.34/B/2014/PT.TUN.SBY.Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan PemerintahNomor 32 Tahun 1979 mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikantidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjaraatau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ; Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T5 dan bukti T6, terbuktibahwa Tergugat

LA SAHARI, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Swasta, Jabatan Adat :Parabela, Bertempat Tinggal di Lingk. Saumolewa,Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa, KabupatenBUTGM SEIN 5 ~ =n nnn nnn mennnnnnnnnnnennn2. LA SAPAA, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Jabatan AdatWaci, Alamat di Lingk. Saumolewa, KelurahanTodombulu,, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton3. BASRI, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Jabatan AdatImam, Alamat di Lingk.

SANUDI, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Swasta, Jabatan Adat :Tokoh Adat, Alamat di Lingk. Saumolewa, KelurahanTodombulu,, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten ButonSelatan ; 222222 22 on nn nn nnn n nen nn nnn5. LA DJIHU, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : swasta, Jabatan Adat :Ompu Liwu, Alamat di Lingk. Saumolewa, KelurahanTodombulu,, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten ButonHal. 1 dari 104 Halaman Putusan No. 22/G/2015/PTUN.kdi6.

LA PALI, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : swasta, Jabatan Adat :Pande Suka, Alamat di Lingk. Saumolewa, KelurahanTodombulu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Butonadalah Para Pemangku Adat Masyarakat Adat Saumolewa,Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa KabupatenButon Selatan ; nnnn monn nnn nn nnnn nnnDalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. Drs. BEN. D. HADJON, , S.H..,32. NANIK NURHAYATI, S.H 53. MOH.

PUTUSANNomor 931/B/PK/PJK/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:CV ANEKA KIMIA, beralamat di Jalan KesepuhanNomor 34,Lemah wungkuk, Cirebon, dalam hal ini diwakili oleh: INGEPERMATASARI TAN alias SUNINGSIH TAN, Jabatan DirekturCV Aneka Kimia:Selanjutnya memberikan kuasa kepada:1. BARDOTH SIANTURI, S.H.:2. COSMAS KRISTARUM, S.H.

CATUR RINI WIDOSARI, Jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak;2. BUDI CHRISTIADI, Jabatan Kasubdit Peninjauan Kembalidan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;3. HERU MARHANTO UTOMO, Jabatan Kepala SeksiPeninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali danEvaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;4.

SARY LAVININGRUM, Jabatan Penelaah Keberatan,Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, DirektoratKeberatan dan Banding;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1253/PJ./2013,tanggal 17 Juni2013:Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Halaman 1 dari 10 halaman.

Kekeliruan Nyata Dan Kekhilafan Judex Facti Atas PertimbanganHukum Tentang Pemberian Kuasa;Bahwa, pertimbangan Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa CVAneka Kimia diwakili oleh Edhi Setiawan memberikan kuasa kepadaInge Permatasari Tan Jabatan Direktur adalah telah salah dan kelirudari fakta yang sebenarnya,karena sesuai fakta surat kuasa, bahwayang sebenarnya adalah Inge Permatasari Tan memberikan kuasakepada Edhi Setiawan untuk mengajukan gugatan, oleh karenanyaputusan telah mengandung cacat hukum

MM.Pekerjaan /Jabatan : Ketua Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBITMAHASISWA INDONESIA.Alamat : Jalan Papandayan No. 22A Semarang.Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I.2Nama : Nyonya YUNI TRISYANI WIJAYA., SE.Pekerjaan Jabatan : Seketaris Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN DANPENERBIT MAHASISWA INDONESIA.Alamat : Jalan Papandayan No.22 A Semarang. PENGGUGATSelanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II.3.N ama : Ir.

Dr.Liliana Tedjosaputro, SH., MR, Notaris di Semarang, telahberakhir sejak tanggal 25 Juni 2012 ;Menyatakan menurut hukum bahwa sejak berakhirnya jabatan Tergugat sebagai Pembina Yayasan Pendidikan dan Penerbit MahasiswaIndonesia, maka Tergugat tidak berhak lagi untuk mengadakan rapatPembina;Menyatakan bahwa keputusan Tergugat !

Menyatakan menurut hukum bahwa sejak berakhirnya jabatan Tergugatsebagai Pembina Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesiamaka Tergugat , tidak berhak lagi untuk mengadakan rapat Pembina ;.

Menurut Ahi,berkaitan dengan adanya kekosongan jabatan Pembina, Pengurus clanPengawas karena sesuatu hal ( bisa karena mass berlakunya Jabatansudah berakhir, bisa karena adanya sengketa hukum yangmengakibatkan berlarutlarutnya ketidakjelasan Jabatan OrganYayasan sehingga jangka waktunya sudah berakhir dan belum sempatdialkukan pergantian dan/atau pengangkatan semua Organ Yayasanyang sudah berakhir mass jabatannya tersebut dan sebagainya), maka pihak yang memiliki kepentingan langsung denganYayasan

adalah mantan Organ Pembina, Organ Pengurus dan OrganPengawas yang mass jabatannya telah berkahir dan belum sempatdilakukan pergantian dan/atau) perpanjangan dan/ataupengangkatan Jabatan Organ Yayasan yang baru.

Bahwa Tergugat merupakan pekerja pada Perusahaan Penggugatberdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Kereta Api Nomor:KEP.DII/KP.301/VII/0036/DII 97 tanggal 1 Maret 1997 tentang PengangkatanCalon Pegawai Perusahaan Umum Kereta Api yang telah bekerja sejak 1Maret 1997 dengan Jabatan Terakhir Pelaksana Assets 14 Provinsi Aceh danupah/ gaji setiap bulannya sebesar Rp3.743.960,00 (tiga juta tujuh ratusempat puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);2.

Bahwa dalam perjalanan pelaksanaan hubungan kerja, Penggugat telahmemindahtugaskan/ mutasi Tergugat dari jabatan lama sebagai JuniorManager Hukum Daerah Operasi IX Jember menjadi Junior ManagerInspector Aset Provinsi Aceh sesuai dengan Surat Keputusan DireksiPT.Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor KEP.D4/KP.303/IX/67/KA2010tertanggal 30 September 2010 jo. Surat Keputusan Direksi Nomor KEP.D4/KP.303/IX/40/KA2010 tertanggal 09 November 2010 (selanjutnya disebut"SK Mutasi");3.

Bahwa meskipun telah dikeluarkannya SK Mutasi sebagaimana tersebut diatas Tergugat selama lebih dari 14 (empat belas) hari tidak melaksanakan SKmutasi tersebut untuk menduduki jabatan yang baru sehingga pada tanggal20 Desember 2010 Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugatdengan Nomor KP.304/XII/10/KA2010 perinhal Mutasi yang pada pokoknyameminta Tergugat untuk segera melaksanakan tugas di tempat kedudukanyang baru sesuai dengan SK Mutasi;4.

jabatan sebagai junior manager assetatau penjaga asset dimana jabatan tersebut tidak ada dalam strukturjabatan di PT.Kereta Api Indonesia (Persero) karena hal ini diprotes olehPemohon Kasasi dahulu Tergugat maka keluarlah SK No.KEP.U/ OT.003/X/6/KA2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Perubahan dan Tambahan(P dan T) Organisasi dan Tata Laksana Pusat Aceh Non Produksi sertabidang/ seksi SDM dan Umum Daerah Operasi, Divisi Regional dan SubDivisi Regional di lingkungan PT.Kereta Api Indonesia (Persero

) danmunculah dalam SK tersebut jabatan untuk Pemohon Kasasi dahuluTergugat yaitu jabatan setingkat dengan /nspector Assets setingkat JuniorManager, hal ini terlinat secara terang bahwa tindakan mutasi ini adalahdipaksakan karena sebenarnya jabatan baru Pemohon Kasasi dahuluTergugat tidak ada atau tidak dikenal dalam struktur PT.Kereta ApiIndonesia (Persero);e Bahwa sesuai fakta kereta api di Aceh sudah tidak beroperasi lagi yangada hanya tanah dan bangunan tua, dan juga mutasi tersebut adalahmutasi

., MM29. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 002/821.29/BKD/ 2011, tanggal 20 Januari 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama MARGA RAHMAN, S.Sos pada nomor urut 16 (enam belas) dengan jabatan Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab.

Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.30. 1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.010/821.29 /BK.DIKLAT/2011, tanggal 21 Februari 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama ABDUL LATIEF, S.Pd pada nomor urut 1 (satu) dengan jabatan Staf Ahli Bupati Sumbawa Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber daya Manusia yang telah dilegalisir

.31. 1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.: 017/821.29/BK.DIKLAT/2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama SYAIPULLAH, S.IP pada nomor urut 34 (tiga puluh empat) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Aset pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab.

Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.32. 1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.: 005/821.29/BKD/2010, tanggal 29 Januari 2010 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama MARTINI, S.AP pada nomor urut 36 (tiga puluh enam) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Sandi pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat

Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.33. 1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 063/821.29/BKD/2009, tanggal 7 Desember 2009 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama ANDY AMIR, S.Sos pada nomor urut 5 (lima) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Protokol dan Rumah Tangga pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab.

., MM29.2 (dua) lembar Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.002/821.29/BKD/2011, tanggal 20 Januari 2011 tentangPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di LingkunganPemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta DaftarLampiran atas nama MARGA RAHMAN, S.Sos pada nomor urut16 (enam belas) dengan jabatan Kepala Bagian Umum danProtokol Sekretariat Daerah Kab.

.:31.32.010/821.29/BK.DIKLAT/2011, tanggal 21 Februari 2011tentang Pengangkatan, Pemindahan dan PemberhentianPegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural diLingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Baratbeserta Daftar Lampiran atas nama ABDUL LATIEF, S.Pd padanomor urut 1 (satu) dengan jabatan Staf Ahli Bupati SumbawaBarat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber daya Manusiayang telah dilegalisir.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.:017/821.29/BK.DIKLAT/2011, tanggal

14 Maret 2011 tentangPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di LingkunganPemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta DaftarLampiran atas nama SYAIPULLAH, S.IP pada nomor urut 34(tiga puluh empat) dengan jabatan Kepala Sub BagianPerlengkapan dan Aset pada Bagian Umum dan ProtokolSekretariat Daerah Kab.

Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.:005/821.29/BKD/2010, tanggal 29 Januari 2010 tentangPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di LingkunganPemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta DaftarLampiran atas nama MARTINI, S.AP pada nomor urut 36 (tigapuluh enam) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha,9Keuangan dan Sandi pada Bagian Umum dan PerlengkapanSekretariat Daerah Kab

Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.33.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa BaratNo. : 063/821.29/BKD/2009, tanggal 7 Desember 2009tentang Pengangkatan, Pemindahan dan PemberhentianPegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural diLingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Baratbeserta Daftar Lampiran atas nama ANDY AMIR, S.Sos padanomor urut 5 (lima) dengan jabatan Kepala Sub BagianProtokol dan Rumah Tangga pada Bagian Umum dan ProtokolSekretariat Daerah Kab.

1 (satu) Bundel ASLI Lampiran Dokumen proses pengadaan jasa pemborongan pemenang III PT.Gemuntur Agung 1 (satu) Bundel fotocopi dokumen penawaran PT.Gemuntur Agung 1 (satu) Bundel ASLI lampiran proses pengadaan jasa pemborongan pemenang IV PT.Trontonia Jaya Abadi 1 (satu) Bundel ASLI dokumen penawaran PT.Trontonio Jaya Abadi 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Nomor : 09/WS/Per.nya/KTB/LU/2010 tanggal 24 Agustus 2010 dari Rahmat Hartono jabatan

:Ketua, Jabatan dalam Kedinasan : StafBidang Bina Marga Alisan Arsil, Jabatan : Sekretaris, Jabatan dalamkedinasan : Staf Bidang Bina Marga Hendarto ST, Jabatan :Anggota,Jabatan dalam kedinasan : Staf Bidang Bina Marga Mahidin, Jabatan :Anggota, Jabatan dalam kedinasan : Staf Bidang Alkal Marzuki Amwa SE,Jabatan : Anggota, Jabatan dalam kedinasan : Staf Keuangane Bahwa Yang mengangkat saksi sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan(Tim PHO) dalam kegiatan tersebut adalah Kuasa Pengguna Anggaran

:Ketua,Jabatan dalam Kedinasan : Staf Bidang Bina Marga Alisan Arsil/ saya sendiri,Jabatan : Sekretaris, Jabatan dalam kedinasan : Staf Bidang Bina Marga HendartoST, Jabatan : Anggota, Jabatan dalam kedinasan : Staf Bidang Bina Marga Mahidin,Jabatan : Anggota, Jabatan dalam kedinasan : Staf Bidang Alkal (Alat danPerlengkapan Dinas PU) Marzuki Amwa SE, Jabatan : Anggota, Jabatan dalamkedinasan : Staf Keuangan Dinas PU.Bahwa Yang mengangkat saksi sebagai Sekretaris Panitia Penerima HasilPekerjaan

:Ketua, Jabatan dalam Kedinasan : Staf Bidang Bina Marga Alian Arsil,Jabatan : Sekretaris, Jabatan dalam kedinasan : Staf Bidang Bina Marga HendartoST, Jabatan :Anggota, Jabatan dalam kedinasan : Staf Bidang Bina Marga Mahidin,Jabatan : Anggota, Jabatan dalam kedinasan : Staf Bidang Alkal Marzuli Amwa SE,Jabatan : Anggota, Jabatan dalam kedinasan : Staf Keuangan.Bahwa Yang mengangkat saksi sebagai anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan(Tim PHO) dalam kegiatan pembangunan jalan kabupaten dalam

:Ketua, Jabatan dalam Kedinasan : Staf BidangBina Marga; Sdr.

Alisan Arsil, Jabatan : Sekretaris, Jabatan dalam kedinasan : StafBidang Bina Marga; Hendarto ST, Jabatan :Anggota, Jabatan dalam kedinasan :101Staf Bidang Bina Marga; Mahidin, Jabatan : Anggota, Jabatan dalam kedinasan :Staf Bidang Alkal; Marzuli Amwa,S.E, Jabatan : Anggota, Jabatan dalam kedinasan: Staf Keuangan serta saksi sendiri dan Sunardi (mewakili PT. Way sabuk), Sdr.Didik sutopo, S.T (pengawas dari PU), Sdr.

Muba atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, Telah melakukan kekerasan fisikdalam lingkup ramah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atausebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankanpekerjaaan jabatan atau mata pencharian atau kegitan seharihari yang dilakukandengan cara sebagai berikut:Pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut di atas, bermula ketikaTerdakwa sedang makan dan hendak minum

Muba;e Bahwa lukaluka akibat perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan penyakit atauhalangan untuk menjalankan pekerjaaan jabatan atau mata pencaharian ataukegitan seharihari bagi saksi korban;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidakkeberatan dan menyatakan membenarkannya;2 Rudianto als Rodet Bin Senung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa disidangkan karena menganiaya kakakSaksi bernama Jumiati Binti Senung;e Bahwa kejadiannya

Muba;Bahwa benar lukaluka akibat perbuatan Terdakwa tidak menimbulkanpenyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaaan jabatan atau matapencaharian atau kegitan seharihari bagi saksi korbanMenimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan alternative, maka dengan memperhatikan faktafakta

hukum diatas, MajelisHakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan aternatif kedua sebagaimana diaturdalam Pasal 44 Ayat (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004,yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 221/PID.SUS/2015/PN SKYSetiap orang;Telah melakukan kekerasan fisik;Dalam lingkup rumah tangga;Yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya;nA FP Ww NYYang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankanpekerjaaan jabatan atau

Unsur yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankanpekerjaaan jabatan atau mata pencharian atau kegitan seharihari;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa benar lukaluka akibat perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan penyakit atau halangan untukmenjalankan pekerjaaan jabatan atau mata pencaharian atau kegitan seharihari bagisaksi korban;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka unsur yang tidakmenimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaaan

PENGADILAN MILITER II 09BANDUNGPUTUSANNomor : PUT/168 K/PM.I1 09/AD/VIII/2005DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Militer Il 09 Bandung yang bersidang di Bandungdalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertamasecara in absensia, telah menjatuhkan putusan sebagai manatercantum di bawah ini, di dalam perkara TerdakwaNama lengkap : PUPUT WIDAGDO KASMOREVJO.Pangkat/Nrp : Prada/31020850931283.Jabatan : Ta Rai A.Kesatuan : Yon Armed10/2/1 Kostrad.Tempat/tanggal lahir

Prada Puput Widagdo Kasmorejo.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas,Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikutBahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu) sejak tanggal 25 Nopember 2004 sampai dengan tanggal 27April 2005, setidak tidaknya dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2005di Ma Yon Armed10/Kostrad dengan jabatan Ta Raipur 10, setidak tidaknyaditempat tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan

Bahwa Terdakwa adalah anggota NI AD berpangkat Prada Nprp.3102085931283 ketika kasus ini terjadi masih dinas aktif di Yon Armed10/Kostrad dengan jabatan Ta Raipur 1.2x Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat sejak tanggal25 Nopember 2004 sampai dengan sekarang.ce Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Kesatuan tidakdiketahui dan dalam melaksanakan tugas sehari hari Terdakwa kurangdisiplin.4.

Sertu/21990055430878 ;Jabatan : Ba Si 1 Lidik ; Kesatuan : Yon Armed10 Kostrad ; Tempattanggal lahir : Majalengka, 03 Agustus 1979 ; Jenis' kelaminLaki laki ; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama: Islam; Alamattempat tinggal : Asrama Yon Armed10/Kostrad Ciluar Bogormed10/Kostrad Ciluar Bogor.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut1.

Bahwa Terdakwa adalah benar berstatus anggota militer / TNIAD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Prada Nrp.31020850931283., Jabatan Ta Rai A, Kesatuan Yon Armed10 Kostradbelum diberhenti kan dari dinas militer.Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telahterpenuhi.Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirantanpa ijin.Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidanamengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi nya suatu' tidak pidanabeserta akibatnya yang timbul

;NIP : 19691017 199303 2 006;Jabatan : Kepala Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;2.Nama : AHMADRIZALS., S.H.;NIP > 19761117 200112 1 002;Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat DaerahKota Surabaya;3.Nama =: BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H.;NIP : 19850325 201001 1 010;Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;4. Nama : MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H.

;NIP : 19890315 201402 1 001;Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya;5. Nama : R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H.;NIP : 19830910 201001 1 017;Halalan 1 Putusan No.211/B/2021/PT.TUN.SBYJabatan : Staf Sub Bagian Bantuan WHukum pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;6. Nama : RATIH PUSPITORINI., S.H., M.Kn.;NIP : 19861112 201501 2 001;Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;7. Nama : M.

;NIP : 19881107 201902 1 002;Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;8. Nama : ARIF RAHMAN, S.H.;NIP > 19961203 202012 1 001;Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai NegeriSipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;Selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING/TERGUGAT;ll.

KITRING JBN/2005 tanggal 1 Februari2005 tentang Mutasi Jabatan Ir. BUDIMAN ;Foto copy Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara Nomor : P1355/PST/1992 tanggal 12 Mei 1992 tentang Ir. SLAMET HARIYANTO sebagaiPegawai Perusahaan Umum Listrik Negara ;Foto copy Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 0586K/426/DIR/2008tanggal 31 Maret 2008 tentang Mutasi Jabatan Ir. SLAMET HARIYANTOsebagai Manajer bidang operasi pada PT.

PLN (Persero) Nomor : 059.K / GMPIKITRING JBN/2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Mutasi Jabatan SRI UTAMIsebagai Asisten Manajer Pertanahan dan Row pada Proyek Pembangkit danJaringan Jatim, Bali dan Nusra PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkitdan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara ;Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 035.K/PPI KITRING JBN /2005tanggal 1 Februari 2005 tentang Mutasi Jabatan Ir.

atau kedudukan, Majelis Hakim Banding,juga kurang sependapat dengan pertimbangan tingkat pertamakarena sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHPidana,perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan untukmelaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yangberwenang, karena jabatan Para Terdakwa tersebut didasarkan padaSurat Keputusan General Manager PT.

Iryanthi, SH, Jabatan Kabag Hukum Setda Kota Bekasi ;2. Sugianto, SH, Jabatan Kasubag Bantuan Hukum Setda Kota Bekasi; 3. Sudaryono, SH. Jabatan Pelaksana Bagian Hukum ;4. Ade Suhendra, SH, Jabatan Pelaksana Bagian Hukum ;5. Lisa Indryati, SH, Jabatan Pelaksana Bagian Hukum ;6. Melania Sari, SH, Jabatan Pelaksana Bagian Hukum ; 7. Indra Permana, SH, Jabatan Pelaksana Bagian Hukum ;8.

Fitri Susanty, SH, Jabatan Pelaksana Bagian Hukum ;Kedelapannya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Selaku Tim KuasaHukum Pemerintah Kota Bekasi, beralamat di JIn. Jend. Ahmad Yani No. 1 KotaBekasi, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Nopember 2016 ;Selanjutnya disebut TERGUGAT ; 002nn nen nnn nnn nee nnn ccennnnesPengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut;TeGSUGRA TRS AL AEE mm an atc een1.

. > 19621231 198303 1 038 ;Jabatan : Kepala Bidang PenangananMasalah dan PengendalianPertanahan pada Kantor WilayahBadan Pertanahan NasionalProvinsi Bali ;2. Nama : EKOWIUIATI, S.H. ;NIP. : 19640529 199103 2 002 ;Jabatan : Kepala Seksi Penanganan PerkaraPertanahan pada Kantor WilayahBadan Pertanahan NasionalProvinsi Bali ;Halaman 2 dari 288 Putusan Perkara Nomor 8/G/2017/PTUN.Dps3. Nama >: ANAK AGUNG ISTRI DIAHMAHADEWI, S.H.

. : 19880217 200912 2 004 ;Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan;4. Nama : EKA ARYA WIRATA, S.H. ;NIP. : 19880726 201101 1 008 ;Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan;5. Nama : ADITIA WIDIAWAN, S.H. 5NIP. > 19841113 200502 1 001 ;Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan;Kelimanya adalah Warga Negara Indonesia danmemilih alamat pada Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Bali, Jalan Cok.

,M.H. 5NIP. > 19641104 199103 1 001;Jabatan : Kepala Seksi PenangananMasalah dan PengendalianPertanahan pada KantorPertanahan Kabupaten Badung;2. Nama : GEDE YUDA SETIAWAN, S.H.;Halaman 3 dari 288 Putusan Perkara Nomor 8/G/2017/PTUN. DpsNIP. : 19850423 200903 1 001;Jabatan : Kepala Sub Seksi PerkaraPertanahan pada KantorPertanahan Kabupaten Badung ;3.

. : 19631112 198301 2 001;Jabatan : Analis Permasalahan PertanahanSeksi Sengketa, Konflik danPerkara pada Kantor PertanahanKabupaten Badung;Semuanya Warga Negara Indonesia dan memilihalamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung,Jalan Dewi Saraswati Nomor 3 SeminyakKuta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/SK51.03/V/2017, tertanggal 26 Mei 2017, yangselanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II; 1. PT. MUTIARA SULAWESI, berkedudukan di SME Tower Lt. 10, Jl.

Bahwa Terdakwa menjadi anggota organik YonArmed 18/105 Tarik Berau pada bulan Agustus 2008tugas dan tanggungjawab definitif sebagai Ta MudiMobeng namun tugas jabatan seharihari sebagaiTawasgud di Yon Armed 18/105 Tarik untukmembantu Sersan Mahendra (sekarang mengikutipendidikan Instek di Malang sejak tahun 2010) atasperintah Kapten Arm Suroyo Pasi Log Yon Armed18/105 Tarik (sekarang berdinas di Den inteldam VI/Miw) sedangkan yang mengantikan Jabatan Pasi Logadalah Lettu Arm Rustam Attas.3.

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakahTerdakwa dalam melaksanakan tugas Jabatansebagai Tawasgud mempunyai Surat Perintah/Skepkarena pada saat Saksi menjabat sebagai Pasilog,Terdakwa sudah menjabat sebagai Tawasgudsedangkan untuk = Sprint/Skep jabatan adalahwewenang Pasi Pers.10.

Bahwa jabatan petugas gudang senjatasebenarnya dijabat oleh seorang Bintara (Ba Furir)yang dibantu oleh seorang Tamtama,namun karena Kesatuan Yonarmed 18/105 Tariktergolong kesatuan baru sehingga jumlah senjatadan personel masih minim maka masalah senjataberada di bawah pengewasan Baterai Markas, untuksaat ini jabatan furir kosong sehingga Terdakwa diperbantukan untuk mengisi jabatan sebagaiTawasgud dan Saksi mengetahui jabatan nominatifyang diberikan kepada Terdakwa, namun yangberwenang dalam penempatan

jabatan adalah StafPers, karena berhubungan dengan gudang senjatadalam pelaksanaannya dibawah pengawasan StafLogistik sedangkan tugas dan tangungjawab sesuaiSkep jabatan Terdakwa adalah sebagai Ta BekalKelas I/IIIl/Gud Siwat Raima.9.

Bahwa Terdakwa menjadi anggota organik YonArmed 18/105 Tarik Berau pada bulan Agustus 2008tugas dan tanggungjawab definitif sebagai Ta MudiMobeng namun tugas jabatan seharihari sebagaiTawasgud di Yon armed 18/105 Tarik untukmembantu Sersan Mahendra (sekarang mengikutipendidikan Instek di Malang sejak tahun 2010) atasperintah Kapten Arm Suroyo Pasi Log Yon Armed18/105 Tarik (sekarang berdinas di Den Inteldam/Miw) sedangkan yang menggantikan Jabatan PasiLog adalah Lettu Arm Rustan Attas.2.

., Jabatan KepalaKejaksaan Negeri Namlea, beralamat di JI. Raya MesjidAgung Alburuj, Kec. Namlea Kab. Buru;2. RIDWAN BEGA, S.H., Jabatan Kepala Bagian HukumSetda Kab. Buru, beralamat di Jl. Danau Rana No. 1Namlea;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 048/72, tanggal 23Pebruari 2014 dan selanjutnya SEDIA GINTING, S.H., M.hum.,Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Namlea, Alamat : KantorKejaksaan Negeri Namlea, JIn. Raya Mesjid Agung Namlea,memberikan Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi kepada:1.

Kepala Desa 6(enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembalihanya satu kali masa jabatan berikutnya, sedangkan masa jabatanpenggugat berdasarkan Surat keputusan Bupati Buru Nomor 141313Tahun 2012 tentang Pemberhentian Kepala Desa Sanleko danPengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Sanleko Kecamatan NamleaKabupaten Buru Periode 20122018 ditetapkan pada tanggal 6 November2012, maka masa jabatan Penggugat seharusnya berakhir 6 November2018, dengan demikian objek sengketa yang

Kepala Desa 6(enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilin kembalihanya satu kali masa jabatan berikutnya.

Kades 6 tahun terhitungsejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya 1 kalimasa jabatan berikutnya .

Maupun kemudian diatur oleh UUNo.6 tahun 2014 tentang desa;Dalil dari Penggugat tersebut tidak dipersoalkan oleh Tergugat namun aturanpelaksanaannya bermuara pada Perda No.31 tahun 2007 tentang tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan,Pelantikan,Pemberhentian Kadesdan Perangkat Desa, pasal 32 yang menyebutkan masa jabatan Kades 6tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilin Kembali hanya 1 kalimasa jabatan berikutnya .

Tertundanya Proses Promosi jabatan yang sebelumnya telahPENGGUGAT ajukan.2. Tuduhan yang tidak mendasar dalam surat Skorsing tersebutberdampak pada nama baik PENGGUGAT sehingga PENGGUGATkehilangan kepercayaan dari pihak ketiga maupun dari rekanrekaninternal perusahaan kepada PENGGUGAT, bahwa atas dasar tersebutPENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT untuk menyampaikanpermintaan maaf kepada PENGGUGAT melalui media massa nasional;3.

Memerintahkan TERGUGAT untuk melanjutkan Proses Promosi Jabatan yangtertunda:. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian yang diderita PENGGUGATsebesar Rp.750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);Halaman 6 dari 33 Putusan No.88/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST.5. Menghukum TERGUGAT untuk menyampaikan permohonan maaf kepadaPENGGUGAT melalui media cetak nasional selama 30 (tiga puluh hari)berturuttu rut;6.

Bahwa upah terakhir yang diterima oleh Penggugat adalah sebesarRp.8.044.000, dengan rincian sebagai berikut:Gaji Pokok : Rp.6.044.000,Tunjangan Jabatan : Rp.2.000.000,4. Bahwa Tergugat menunjuk anak usahanya, yaitu PT. Bumiputera Mitrasarana(PT. BMS) sebagai pelaksana proyek pekerjaan pembangunan pedestrian diJalan Wijaya Kusuma dan Jl.

Fotokopi Surat Keputusan Direksi No. 665/DSDM/2015/Peg tertanggal 25 Maret2015, yang menyebutkan Jabatan Penggugat sebagai Kepala BagianHalaman 17 dari33 Putusan No.88/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST.= ON & OI15.16.17.18.Pemberdayaan dan Pemeliharaan Bangunan Divisi Manajemen Properti, diberitanda T 1.1;Fotokopi Surat Keputusan Direksi No. 10001861/DSDM/2016/Peg tertanggal 11Juli 2016, yang menyebutkan Jabatan Penggugat sebagai Senior ManagerBagian Pemberdayaan dan Pemeliharaan Bangunan Divisi Manajemen

SanksitambahanPenundaan Kenaikan Tingkat Gaji;Penundaan Kenaikan Golongan Gaji;Pelepasan Jabatan;Pencabutan Fasilitas yang berlaku bagi pekerja yang bersangkutan;ao FP efPemberhentian sementara (skorsing)6.