Ditemukan 16911 data
Urut Berdasarkan
Register : 23-12-2014 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 11-08-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 268/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 29 April 2015 — YUSTEN YEMBORMIASE, S.H;JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
48 — 32
48 — 32
.: Yangdimaksud dengan asasasas umum pemerintahan yang baikadalah meliputi asas:Kepastian hukum;Tertib menyelenggarakan negara;Kepentingan Umum;Keterbukaan; Proporsional;Profesional;Akuntabilitas,Sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 28tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih danBebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, selanjutnya SuratKeputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP108/A/JA/06/2014, tertanggal: 11 Juni 2014 dan/atau punSurat Keputusan Jaksa Agung Republik
Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hakmasyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidakHalaman 63 dari 123 halaman Putusan No.268/G/2014/PTUNJKTdiskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikanperlindungan atas hak azasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.Bahwa tindakan TERGUGAT yang telah mengeluarkan ObjekGugatan tanpa memberikan kesempatan bagi PENGGUGATuntuk melakukan pembelaan diri dihadapan Majelis KehormatanJaksa dan /atau untuk
Bahwa penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Nomor 9 Tahun2004 mengatur :Pasal 53Huruf bYang dimaksud dengan asasasas umum pemerintahan yangbaik adalah meliputi asasasas :kepastian hukum; tertib penyelenggaraan negara; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas;Sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan BebasHalaman 101 dari 123 halaman Putusan No.268/G/2014/PTUNJKTdari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disebut
Asas Keterbukaan;5. Asas Proporsionalitas;6. Asas Profesionalitas; dan7. Asas Akuntabilitas.d.
Register : 22-09-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 05-01-2021
Putusan PTUN PADANG Nomor 15/G/2020/PTUN.PDG Tanggal 21 Desember 2020 — Penggugat:
PT. Arupadhatu Adisesanti
Tergugat:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Pemerintah Kabupaten Mentawai
335 — 318
PT. Arupadhatu Adisesanti
Tergugat:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Pemerintah Kabupaten Mentawai
335 — 318
IndikatorAsas Kecermatan adalah badan atau pejabat administrasi negarasenantiasa bertindak secara hatihati, untuk mempertimbangkan secaracermat pada waktu membuat Keputusan Tata Usaha Negara, denganterlebin dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua faktaHalaman 31 dari 110 HalamanPutusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDGhukum relevan, serta Peraturan Perundangundangan yang mendasarinyadan memperhatikan kepentingan pihak ketiga, agar tidak menimbulkankerugian bagi warga masyarakat;Asas Keterbukaan
BahwaterkaitdenganAsasKeterbukaan yang dilanggar olehTergugattersebut, Penggugatsudahbersuratuntukmeminta danmenanyakankepadaTergugatmelalui :Surat Nomor : O99/AA/VI2020 tanggal 23 Juni 2020, Perihal:Perbandingan Hasil Pengujian Core Drill Dan Pengujian DenganHammer Test;Putusan MA RI No. 103 K/TUN/2010 merupakan contoh penerapan asasketerbukaan, berdasarkan asas keterbukaan, Pemerintah atau PejabatTUN wajid memberikan kesempatan kepada masyarakat untukmenggunakan haknya menyampaikan tanggapan atau
penilaian.Bahwa dengan tidak diresponnya suratsurat tersebut diatas olehTergugat, sudah jelas secara hukum bahwa Tergugat telah melanggarAsasasas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Keterbukaan;b.
Perihal Penyampaian Temuan HasilPemeriksaan BPK RI(Bukti P1 = T1), dengan alasan bahwa penerbitan suratkeputusan oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan Peraturan PerundangHalaman 83 dari 110 HalamanPutusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDGUndangan yang berlaku dan bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan yang baik, yaitu:asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asaskecermatan;Menimbang, bahwadenganmencermatiketentuanPasal 47, Pasal 50)Undangundang Nomor 5 tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara
Register : 18-06-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 20/G/2020/PTUN.PBR Tanggal 22 Oktober 2020 — Penggugat:
1.RACHMI NURDJAJANTI, SH., M.Kn
2.RACHMI NURDJAJANTI
Tergugat:
1.MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DAERAH MPPD KABUPATEN ROKAN HULU
2.MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS PPAT DAERAH (MPPD) KABUPATEN ROKAN HULU, RIAU
3.MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS PPAT WILAYAH (MPPW) PROVINSI RIAU
500 — 355
1.RACHMI NURDJAJANTI, SH., M.Kn
2.RACHMI NURDJAJANTI
Tergugat:
1.MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DAERAH MPPD KABUPATEN ROKAN HULU
2.MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS PPAT DAERAH (MPPD) KABUPATEN ROKAN HULU, RIAU
3.MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS PPAT WILAYAH (MPPW) PROVINSI RIAU
500 — 355
Asas Keterbukaan adalah asas yang melayanimasyarakat untuk mendapatkan akses dan memperolehHalaman 38 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBRinformasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalampenyelenggaraan pemerintahan dengan tetapmemperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi,golongan, dan rahasia negara.
Kesimpulan bahwa objek gugatan yang dikeluarkanTergugat bertentangan dengan asas (Lihat : UU No. 28Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yangbersin dan bebas dari korupsi, Kolusi, Dan Nepotism,yang dimaksud dengan asasasas umum pemerintahanyang baik adalah meliputi asas : kepastian hukum, tertibpenyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas,profesionalitas, akuntabilitas)Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, tindakan Tergugat yang telahmenerbitkan objek gugatan a quo, menimbulkan akibat
Asas Keterbukaan;Dalam penerbitan Berita Acara Pengambilan Keputusan No.199/BA14.06.HP.03.04/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 telahmemenuhi asas keterbukaan dalam pelaksanaanya yangterwujud dengan di bacakannya Berita Acara tersebutdihadapan Penggugat yang juga turut menandatanganiHalaman 61 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBRserta telah disampaikan dan telah diterima salinannya olehPenggugat, sedangkan yang disampaikan oleh Penggugatdalam alasan gugatan pada huruf F.2. huruf a angka 6adalah tidak
Register : 04-09-2013 — Putus : 21-11-2013 — Upload : 18-02-2014
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 1305/Pdt.G/2013/PA.JB Tanggal 21 Nopember 2013 — PENGGUGAT
TERGUGAT
8 — 0
8 — 0
Tidak ada kejujuran dan keterbukaan Tergugat terhadap Penggugat , terutama dalambidang keuangan ;b. Tergugat lebih mendahulukan kepentingan orang tuanya dari pada kepentinganPenggugat dan anakanaknya ;c. kurangnya kasih sayang dan perhatian dan perhatian dari Tergugat terhadap Penggugatdan anakanaknya ;d. Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat danTergugat ;e. Katakata Tergugat sering menyakitkan hati Penggugat;f.
Register : 11-07-2017 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 30-08-2019
Putusan PA TASIKMALAYA KOTA Nomor 1007/Pdt.G/2017/PA.Tmk Tanggal 3 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 4
7 — 4
Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebutdikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada saling pengertiandan keterbukaan didalam membina rumah tangga yang dikarenakanTergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, oleh sebab ituPenggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut;6.
Register : 01-10-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PA Soreang Nomor 6383/Pdt.G/2020/PA.Sor Tanggal 15 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 4
10 — 4
Bahwa sebabsebab perselisihan tersebut adalah : Masalah ekonomi : (Tergugat tidak ada keterbukaan dalampenghasilan dan kurang dalam memberi nafkah keluarga); Tergugat sering melakukan kekerasan Fisik kepada Penggugat;7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumahtangga dengan berbagai cara agar tidak terjadi perceraian termasukmusyawarah keluarga akan tetapi Tergugat tidak mau berubah danmerubah sikapnya;8.
Register : 21-10-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PA PEMATANG SIANTAR Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.PST Tanggal 6 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
48 — 19
48 — 19
Bahwa Tergugat tidak dapat bertanggung jawab sebagai seorang suamidan tidak ada keterbukaan Tergugat kepada Penggugat serta sikapTergugat;b. Bahwa Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat yaituTergugat sering mengucapkan kata kata yang tidak pantas untukdidengar;c.
Register : 17-09-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 3621/Pdt.G/2020/PA.JT Tanggal 15 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 0
13 — 0
Tidak terjalinnya keharmonisan dan keterbukaan serta salingmenghargai dengan tidak adanya komunikasi yang baik, dimanaTergugat tidak pernah mendengar dan memberikan solusi terhadappermasalahan dalam rumah tangga serta Tergugat tidak mau adanyaHal. 2 dari 15 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2020/PA.JTperubahan baik dalam sikap maupun perbuatan guna perbaikankehidupan rumah tangganya;5.2. Antara Penggugat dan Tergugat sudah beda prinsip dalammembina rumah tangga;5.3.
Register : 14-05-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 20-07-2018
Putusan PA MARTAPURA Nomor 351/Pdt.G/2018/PA.Mtp Tanggal 11 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 1
19 — 1
Tergugat tidak ada keterbukaan dalam masalah penghasilanbahkan Tergugat telah membeli rumah tanpa sepengetahuan dariPenggugat.d. Tergugat juga pernah mengatakan kepada Penggugat bahwaTergugat tidak pernah bahagia selama menikah dengan Penggugat,sehingga Penggugat merasa sakit hati dengan perkataan Tergugattersebut.8.
Register : 14-08-2014 — Putus : 02-12-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan MS CALANG Nomor 0046/Pdt.G/2014/MS.Cag Tanggal 2 Desember 2014 — Penggugat vs Tergugat
77 — 18
77 — 18
Putusan No. 0046/Pat.G/2014/MS.Cage bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004 yang lalutelah hidup bersama dan telah mempunyai anak dua orang, dan keduaanak tersebut sekarang di rumah saksi diasuh oleh lbunya ;e bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dua tahun terakhir tidakharmonis lagi telah terjadi perselisinan dan pertengkaran karena soaltidak cukup belanja dan tidak ada keterbukaan soal belanja, sehinggaterjadi pemukulan terhadap diri Penggugat oleh Tergugat ;e bahwa sejak 4 Juni
Register : 02-01-2015 — Putus : 21-01-2015 — Upload : 09-03-2015
Putusan PA MANNA Nomor 0012/Pdt.G/2015/PA.Mna Tanggal 21 Januari 2015 — Penggugat vs Tergugat
17 — 10
17 — 10
Bahwa semenjak Tergugat diangkat menjadi PNS, sejak tahun 2009tidak pernah ada keterbukaan masalah keuangan. Gaji dan apapun uangyang didapatnya tidak pernah terbuka kepada Penggugat;6. Bahwa permasalahan rumah tangga pernah diupayakan damai olehPenggugat tetapi tidak berhasil karena Tergugat tetap melakukankesalahan yang sama dan tidak pernah mau merubah kebiasaanburuknya;7.
Register : 28-09-2017 — Putus : 31-10-2017 — Upload : 17-07-2019
Putusan PA TASIKMALAYA KOTA Nomor 1479/Pdt.G/2017/PA.Tmk Tanggal 31 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 3
8 — 3
Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebutdikarenakan Tergugat tidak ada saling pengertian, keterbukaan danKetidakcocokan dengan Penggugat, Terutama Masalah Ekonomi DimanaTergugat Kurang Memberi Nafkah Penuh Kepada Penggugat sehinggaPenggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut ;6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskanrumah tangga dengan Tergugat, yang akibatnya Tergugat pergi&tinggal dirumah saudaranya yang masih satu alamat dengan Penggugat;7.
Register : 21-09-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 12-10-2020
Putusan PA KETAPANG Nomor 595/Pdt.G/2020/PA.Ktp Tanggal 12 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 1
11 — 1
Padahal sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat adalahjiwa yang satu, harus ada keterbukaan dan kebersamaan.5. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidakHal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 595/Padt.G/2020/PA. Ktpdapat dipertahankan lagi karena seharihari diwarnai perselisihan dankesalahpahaman. Puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret tahun2019 dan akibatnya Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagidan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat.6.
Register : 19-03-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PA MARTAPURA Nomor 247/Pdt.G/2019/PA.Mtp Tanggal 25 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 1
16 — 1
Tergugat tidak ada kejujuran dan keterbukaan kepada Penggugatseperti halnya Tergugat mengaku jejaka sehingga Penggugat maumenikah dengan Tergugat, namun kenyataannya Tergugat pernahmenikah di bawah tangan.C.
Register : 13-02-2018 — Putus : 09-04-2018 — Upload : 27-09-2019
Putusan PA KUDUS Nomor 0178/Pdt.G/2018/PA.Kds Tanggal 9 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 2
16 — 2
Bahwa selama tahun 2017 pertengkaran antara Penggugat danTergugat tersebut terus menerus terjadi dan mencapai puncaknya padabulan Nopember 2017, akibatnya Tergugat jarang pulang ke rumah,komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan denganbaik dan tidak ada keterbukaan dari pihak Tergugat ;14. Bahwa Penggugat dengan Tergugat walaupun masih satu rumah,namun telah berpisah ranjang selama 1 tahun;15.
Register : 04-03-2021 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 15-03-2021
Putusan PA CIBINONG Nomor 288/Pdt.P/2021/PA.Cbn Tanggal 15 Maret 2021 — Pemohon melawan Termohon
17 — 16
17 — 16
Dari asasperkawinan tersebut tidaklah dikenal umur minimal demi untuk mencegahkemadlaratan yang lebin besar, apalagi perkembangan dewasa ini, bagiHalaman 12 dari 15, Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2021/PA.Cbnmanusia zaman sekarang, dimana kemungkinan kemadharatan tersebut lebihjauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaanseperti makanan, lingkungan, pergaulan, tekhnologi, keterbukaan informasi,dan lain sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi.
Register : 04-03-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 29-03-2021
Putusan PA CIBINONG Nomor 290/Pdt.P/2021/PA.Cbn Tanggal 29 Maret 2021 — Pemohon melawan Termohon
7 — 7
7 — 7
Dari asasperkawinan tersebut tidaklan dikenal umur minimal demi untuk mencegahkemadlaratan yang lebin besar, apalagi perkembangan dewasa ini, bagimanusia zaman sekarang, dimana kemungkinan kemadharatan tersebut lebihjauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaanseperti makanan, lingkungan, pergaulan, tekhnologi, keterbukaan informasi,dan lain sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi.
Register : 01-02-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 PK/TUN/2017 Tanggal 10 Mei 2017 — SUGIYEM VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SRAGEN., II. PANI HADI WINARNO;
39 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud denganasas umum pemerintahan yang baik meliputi asas kepastian hukum, tertibpenyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas danakuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme;Bahwa keputusan Tergugat yang telah menerbitkan obyek gugatanbertentangan dengan asas kepastian hukum.
Putus : 07-12-2011 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 318 K/TUN/2011 Tanggal 7 Desember 2011 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN vs 1. Willyam Pratama Wijaya
42 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Medan terhadap pihakpihak yangmengajukan keberatan terhadap permohonan hak yang diajukan kepadaTergugat, sehingga jelas KEPEMILIKAN TANAH TERSEBUT danSECARA ABSOLUT KEWENANGANNYA berada padaPENGADILAN NEGERI hingga memperoleh putusan Pengadilan Negeriyang berkekuatan hukum tetap, bukan menggugat surat Tergugat No.3220/3001271/V1I/2010 Tanggal 04 Juni 2010 yang merupakan wujuddari tugas Tergugat dalam melaksanakan asasasas umumpemerintahan yang baik yaitu : Asas Tertib Penyelenggaraan Negaradan Asas Keterbukaan
Putus : 29-08-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 328 K/TUN/2013 Tanggal 29 Agustus 2013 —
39 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 328 K/TUN/2013Asas Keterbukaan : Perbuatan Tergugat menerbitkan sertifikat hak milik(objek gugatan) tersebut, tidak dilakukan penelitiansecara terbuka dan jujur mengenai memperolehinformasi sebelum menerbitkan sertifikat a quo ;(Sehingga hal tersebut telah sesuai Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UndangUndangNomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Manado agar memberikan putusan