paksa(dwangsom) kepada TERGUGAT sebesar Ap. 1.000.000,00 (Satu jutarupiah) setiap harinya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan diKepaniteraan PENGADILAN NEGERI SEMARANG sampai TERGUGATmelaksanakan isi Putusan.Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkanbuktibukti otentik yang tidak dapatdisangkal kebenarannya sebagaimana disyaratkan Pasal 180 HIR, olehkarenanya mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebihdahulu (uitvoerbar bij voorraad) meskipun masih dimungkinkan untukmelakukan upaya

hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya.Berdasarkan halhal tersebut diatas dengan Kerendahan hatiPENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat KETUA PENGADILAN NEGERISEMARANG, agar berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili danmemberikan Putusandengan amar putusan sebagai berikut:DALAM POKOK PERKARA:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.MenyatakanTERGUGATIelah melakukan PERBUATAN MELAWANHUKUM.Menyatakan Tanah Dan Bangunan Rumah bentuk limasan kerangka kayudinding tembok

Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebin dahulumeskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.6.

Bahwa, karena gugatan Penggugat didasarkan bukti yang nyata dan kuat, makaberdasarkan Pasal 180 HIR Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan ......dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukumbanding, verzet maupun kasasi dan/atau upaya hukum lainnya ; Berdasarkan dalildalil serta dasar hukum yang telah diajukan Penggugat dalam SuratGugatan ini, Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus perkara ini berkenan memberikan

Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya.....upaya hukum banding, verzet maupun kasasi dan/atau upaya hukum lainnya(uitvoerbaar bij voorraad) ; 9.

juga didalam jawabannya mengakui bahwa Turut Tergugat telahmenerima pengiriman uang dari Penggugat melalui rekeningnya sesuai dengan instruksiTergugat kepada Penggugat dengan demikian adalah pantas dan patut apabila TurutTergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan ini, sehinggadengan demikian maka petitum angka 7 haruslah dikabulkan ;wanna enn Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 menyatakanbahwa putusan ini dapat. mesa32dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya

hukum Banding, Verzet maupunKasasi (uitvoerbaar bij vooraad) ; Menimbang, bahwa karena buktibukti yang autentik sebagaimana ditentukandalam pasal 180 HIR dan SEMA No.3 tahun 1978 maka petitum angka 8 tersebutharuslah ditolak ; Menimbang,bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan dikabulkanuntuk sebagian, maka kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya biayayang timbul dari gugatan ini, yang jumlahnya akan ditetapkan didalam amar putusan dibawah ini ; 22222 29222 oon nnn nnn

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas halhalyang benar dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku mohonputusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupundimungkinkan banding, kasasi atau upaya hukum lainnya ;14.

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu, walaupunada upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi dari ParaTergugat rekonpensi ;Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas.

Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan hukumkonpensi yang juga termuat dalam pertimbangan hukum rekonpensi dan olehkarena petitum ke dua gugatan rekonpensi dikabulkan, maka terhadap petitumke tiga gugatan rekonpensi pun patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa terhadap petitum ke empat gugatan rekonpensiMajelis Hakim berpendapat oleh karena tidak memenuhi ketentuan dalam pasal180 HIR, maka terhadap petitum ke empat dimana menyatakan putusan dapatdijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya

hukum Verzet, Banding, ataupunKasasi dari para Tergugat Rekonpensi patut untuk ditolak ;35Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka gugatanrekonpensi Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan untuk sebagian ;DALAM KONPENSI dan DALAM REKONPENSIMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi ditolakuntuk seluruhnya sedangkan dalam gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkanuntuk sebagian, maka dalam hal ini pihak Penggugat Konpensi/ TergugatRekonpensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah

Juli 2011PANITERAPENGADILAN NEGERI SEMARANGAGUNG RUMEKSO, SH, M.HumNIP. 19580819 198103 1 004 Dicatat disini bahwa pada tanggal O5Juli 2011, Penggugat telahmengajukan Upaya Hukum Banding ;Semarang, ........ Juli 2011PANITERAPENGADILAN NEGERI SEMARANGAGUNG RUMEKSO, SH, M.HumNIP. 19580819 198103 1 004 Dicatat disini, Turunan resmi putusan ini diberikan kepada dan ataspermintaan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, pada tanggal ...... Juli 2011 ;Semarang, ........

Majelis Hakim yang memeriksa, memutusserta mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan yangmenyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu,meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;Bahwa berdasarkan alasanalasan sebagaimana tersebut diatasPenggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang Cq. MajelisHakim yang memeriksa, memutus serta mengadili perkara a quo, berkenanmenjatuhkan putusan sebagai berikut;Primer1.

Memutuskan, menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu,meskipun ada upaya hukum Verzet, banding atau kasasi.4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai denganperaturan perundangundangn;5.

antara Penggugat denganTergugat yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antaraKARTONO dengan ACHMAD HARI BOWO yang dibuat pada tanggal 3Desember 2012 yang diketahui saksi Hari Utomo dan saksi Sunarkomengandung cacat hukum, sehingga oleh karenanya haruslah dibatalkan(sebagaimana dimintakan dalam petitum kedua gugatan Penggugat);Menimbang, bahwaterhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 3dimana menurut Penggugat, menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebihdahulu, meskipun ada upaya

hukum Verzet, banding atau kasasi,dikarenakan ternyata menurut pendapat Majelis Hakim gugatan Penggugattidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 180 HIR maupun SEMANomor 3 Tahun 2000 jo SEMA Nomor 4 Tahun 2001 , maka permohonanPenggugat agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulusecara serta merta walaupun Tergugat mengajukan upaya hukum perlawanan(verzet) , banding atau kasasi, demi hukum haruslah ditolak ;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbanganpertimbangansecara

kami memohon kepadaKetua Pengadilan Negeri Sorong cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara iniuntuk berkenan segera meletakkan sita jaminan/conservatoir beslag) atastanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Tanjung Kasuari, KotaSorong yang merupakan obyek sengketa;12.Bahwa mengingat gugatan Penggugat berdasarkan alat bukti otentik dantidak dapat di sangkal kebenarannya oleh Tergugat maka Penggugat mohonkiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipunTergugat mengajukan upaya

hukum verzet, banding, kasasi maupunpeninjauan kembali;13.Bahwa apabila di kemudian hari Tergugat terlambat melaksanakan putusandalam perkara ini maka patut dan beralasan hukum untuk menghukumTergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satujuta rupiah) setiap hari atas keterlambatannya sejak keputusan dalamperkara ini diucapkan;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Sorong agar memberikan putusan sebagai berikut:Dalam provisi:1

hukum verzet, banding, kasasidan peninjauan kembali;10.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;B.

hukum verzet, banding, kasasiHalaman 10 dari 23 hal.

Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa sebesarRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari untuk setiap keterlambatansejak putusan ini diucapkan;10.Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebin dahuluwalaupun Tergugat Rekonvensi mempergunakan upaya hukum verzet,banding, kasasi, dan peninjauan kembali;11.Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbulakibat perkara ini;AtauApabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Halaman

Tergugat IV dan Turut Tergugat V tunduk dan taat pada putusan ini,maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormatmenghukum kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat Il, Turut TergugatIll, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan taat padaputusan perkara ini;Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhiketentuan dalam Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI(SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaarbij voorraad) meskipun ada upaya

hukum banding dan kasasiBahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Cibinong agar memberikan putusan sebagai berikut:Primair :1.2.

Menghukum kepada Turut Tergugat , Turut Tergugat Il, Turut Tergugat Ill,Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan taat pada putusan;10.Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu (u/tvoebaar bijvoorraad) meskipun ada upaya hukum, banding dan kasasi;11.Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;Subsidair :Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniberpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); Kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi membayar kepada Penggugatdalam Rekonvensi uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satujuta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila ia lalai dalammenjalankan putusan ini;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yangdimohonkan;Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu (u/tvoorbaar bijvooraad) walaupun ada upaya

hukum berupa banding, verzet atau kasasidari Penggugat dalam Konvensi atau Tergugat dalam Rekonvensi;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telahmemberikan Putusan Nomor 89/Pdt.G/2012/PN.Cbn tanggal 25 Februari 2013dengan amar sebagai berikut:.

Bahwa, Gugatan Penggugat didukung oleh bukti hukum yangkuat dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada KetuaPengadilan Negeri Sampang untuk tidak dapat dibantah kebenarannya olehTergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebin dahulumeskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upayahukum lainnya (Uituoorbarbijvoorad);Berdasarkan halhal tersebut diatas, maka Penggugat dalam hal ini, memohonKepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara

Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakanterlebin dahulu meskipun ada upaya hukum perlawananbanding, kasasiataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);12.

Dengan demikianPenggugat telah dirugikan secara imateriil sebanyakRp.1.000.000.000, (satu milyard Rupiah).bahwa karena gugatan ini diajukan dengan bukti bukti yang otentik,sesuai dengan Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan Pengadilandalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan/dilaksanakan terlebihdahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum dariTergugat.Bahwa karena Tergugat telah mengabaikan surat somasi dari Penggugatwalaupun surat somasi tersebut telah diberikan berkali

Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakanterlebih dahulu meski ada upaya hukum dari Tergugat.6. Memutuskan menghukum Tergugat untuk membayar baiaya perkarayang timbul.SUBSIDERMohon putusan seadil adilnya.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugatdan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya MajelisHakim mengupayakan perdamaian kepada para pihak dengan menunjuk HakimMediator yaitu: BINTANG AL, SH.

.1.045.000.000, (satu milyard empat puluh lima juta rupiah), menurut Majelisoleh karena dalam persidangan Penggugat tidak mempunyai/tidak menunjukkanbukti bukti surat yang jelas mengenai perincian terhadap biaya ganti rugitersebut maka tuntutan mengenai ganti rugi sebesar Rp.1.045.000.000, (satumilyar empat puluh lima juta rupiah) tersebut, patut ditolak.Menimbang, bahwaterhadap tuntutan petitum angka 5 (lima) gugatanagar menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebihdahulu meski ada upaya

hukum dari Tergugat.Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang kuat secarahukum untuk melaksanakan putusan ini terlebin dahulu sebagai manadiisyaratkan dalam pasal 180 HIR, maka terhadap petitum mengenai haltersebut patut ditolak.Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.

memutuskan perkaragugatan ini;Bahwa Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukumTergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas setiap keterlambatan dalampelaksanaan seluruh amar putusan gugatan perkara ini setelah pengadilanmemutuskan gugatan perkara ini;Bahwa Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakanputusan perkara ini dapat dijalankan terlebin dahulu (u/tvoerbaar bijvoorraad) meskipun Para Tergugat mengadakan upaya

hukum banding,kasasi maupun upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Palangkaraya agar memberikan putusan sebagai berikut:8.

dan Tergugat Ill yang ditemukan dikemudian hari setelah pengadilanmemutuskan gugatan perkara ini;Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas setiap keterlambatan dalampelaksanaan seluruh amar putusan gugatan perkara ini setelah pengadilanmemutuskan gugatan perkara ini;1113.Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebin dahulu(uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Para Tergugat mengadakan upayahukum banding, kasasi maupun upaya

hukum luar biasa PeninjauanKembali;14.Menghukum Tergugat bersamasama Tergugat Il dan Tergugat Illmembayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;Atau:Mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat , Il dan Ilmengajukan eksepsi pada pokoknya atas dailildalil sebagai berikut:e Bahwa gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh Penggugat kepadaPengadilan Negeri Palangka Raya.

Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh buktibukti hukum yang otentikdan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua PengadilanNegeri Sidoarjo, Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk tidakHalaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 11/Pdt.G/2020/PN.SDA.dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat maka mohon putusan dapatdilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi,peninjauan kembali dan upaya hukum lainya (Uitvoorbaar bijvooraad).

Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulumeskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukumlainnya dari Para Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini.SUBSIDAIR:Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 11/Pdt.G/2020/PN.SDA.

, maka Pihak Penggugat memohon agar Pihak TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000, (satujuta rupiah) per hari setiap kali Pihak TERGUGAT lalai memenuhi putusanterhitung sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakan.13.Bahwa karena gugatan pihak Penggugat telah dilengkapi dengan buktibuktiyang sah dan kuat, maka mohon putusan dalam perkara ini dapatdilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vorraad)sekali punter dapat Verzet, Banding, Kasasi atau upaya

hukum lainnya.Berdasarkan dailildalil hukum tersebut diatas, pihak Penggugat mohon agarPengadilan Negeri Batam memanggil para pihak bersengketa untuk hadirdalam persidangan perkara aquo, kemudian memeriksa, mengadili danmemutus perkara ini, serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:1.

diterapkanterhadap perkara perdata yang diktum putusan hakim berupa menghukumTergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat, berdasarkanpada : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor :791K/Si/1972, Tertanggal : 22 Pebruari 1973 ;Bahwa, Gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan pada Posita Point13), Penggugat mengatakan mohon putusan dalam perkara ini dapatdilaksanakan terlebin dahulu dengan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vorraad)sekalipun terdapat Verzet, Banding, Kasasi atau upaya

hukum lainnya ;Terhadap Penggugat mengatakan agat mohon putusan dalam perkara inidapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta (Uitvoerbaar BijVorraad).

Bahwa dimana permohonan Penggugat terhadap agar putusandalam perkara ini dapat dijalankan dahulu (Uitvoerbaar Bij Vorraad)sekalipun terdapat Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya,Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 124/PDT/2016/PT.PBRdisebabkan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal : 191Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 3,Tahun : 2000, maka : HARUSLAH DITOLAK :DALAM POKOK PERKARA : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; Menghukum Penggugat

hukum kasasi oleh PenuntutUmum dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan putusanNomor : 1289 K/PID.SUS/2008 tanggal 13 Januari 2009.

hukum kasasi oleh Penuntut Umumdan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan putusan Nomor :818 K/Pid.Sus/2008 tanggal 10 Juni 2008.

dengan Putusan Nomor : 12/Pid/2008/PT.KT.Smdatanggal 10 Maret 2008, serta telah dilakukan upaya hukum kasasi olehPenuntut Umum dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI denganputusan Nomor : 894 K/Pid.Sus/2008 tanggal 30 Juni 2008.

dengan Putusan Nomor : 13/Pid/2008/PT.KT.Smda tanggal 07Mei 2008, serta telah dilakukan upaya hukum kasasi oleh PenuntutUmum dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan putusanNomor : 1289 K/PID.SUS/2008 tanggal 13 Januari 2009.

hukum terhenti, danPengadilan (Mahkamah Agung) juga harus menghentikanpemeriksaan sengketa yang diajukan kepadanya, oleh karena Parapihak yang bersengketa telah bersepakat untuk berdamai.

Nomor01/pailit/ 2009/PNNiaga.Sby. tanggal 13 Januari 2010 adalah telah mengikat dan berkekuatan hukum tetap karena berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (2), upaya hukum kasasi terhadap putusan homologasiadalah 8 (delapan) hari setelah tanggal pengesahantersebutdiucapkan. Dan ternyata dalam kurun waktu itu tidak ada upayahukum terhadap putusan perdamaian tersebut.

IGLAS(Persero) sebagai Debitur seharusnya tidak mengajukanpermohonan peninjauan kembali ketika Debitur menawarkan rencanaperdamaian, dikarenakan dengan adanya rencana perdamaian yangtelah dihomologasi, maka Debitur mengakui akan keadaan dan faktafakta hukum bahwa Debitur memenuhi syaratsyarat kepailitansebagaimana Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU, sehingga denganpengajuan upaya hukum peninjauan kembali oleh Debitur adalahHal. 13 dari 38 Hal. Put.

IGLAS (Persero) sebagai BUMN tidak mampulagi atau tidak mau melunasi kewajiban pembayaran utang sesuaijadwal yang disepakati, maka mekanisme penyelesaian kewajibanmelalui kepailitan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndangNomor 37 Tahun 2004 adalah jalan keluar yang sah dan fairness;Bahwa putusan pernyataan pailit akibat pembatalan putusanperdamaian tidak terbuka upaya hukum lagi dan berkekuatanhukum tetap oleh karena dalam Hukum Acara Kepailitan dalamUndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tidak menetapkan

IGLAS (Persero) dalam keadaan PAILITdengan segala akibat hukumnya;Menyatakan Putusan Kepailitan ini telah berkekuatan hukum tetap dan tidakterbuka upaya hukum lagi;Menetapkan dan mengangkat Hakim Pengadilan Niaga Pada PengadilanNegeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas dalam perkara ini;Menetapkan dan mengangkat Saudara MICHAEL MARCUS ISKANDARPOHAN, S.H.

Kalau perlawanan Pelawantersebut dikabulkan, maka Ketua Pengadilan memerintahkanpenangguhan eksekusi dan sebaliknya apabila bantahan ditolak,maka dengan surat penetapan memerintahkan eksekusi dilanjutkan.Jadi upaya hukum bantahan dibenarkan undang undang, sedangkandilanjutkan atau ditundanya pelaksanaan eksekusi menjadikewenangan Ketua Pengadilan.Selain itu. adalah sesuatu yang tak masuk akal secara hukumkepentingan pencari keadilan terabaikan hanya karena sesuatu yangbersifat teknis yuridis semata

bahkan telah mengabaikan hukum dasarsebaliknya menerapkan instruksi yang seolaholah berdiri diatas UndangUndang, Bahwa upaya Perlawanan terhadap perampasan barang milikpihak ketiga dapat dibenarkan sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 22 Tahun 1997 Pasal 77 ayat 3;Bahwa, fungsi dan tujuan Lembaga Perlawanan adalah MelindungiKepentingan Hukum Pihak Ketiga yang beritikad baik, karenanyaperlawanan/bantahan sebagai upaya hukum merupakan langkah awalyang formal dan resmi dalam membela hak dan kepentingan

Bahwa, oleh karena bantahan PELAWAN ini didukung dengan alat buktiyang sah dan kuat sesuai Pasal 180 HIR, maka PELAWAN mohon agarputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu (uit voerbaar bijvorraad) walaupun ada banding, kasasi serta upaya hukum lainnya;DALAM PROVISI:1. Bahwa oleh karena kendaraan tersebut berdasarkan fakta hukum yangada dan terbukti adalah milik PELAWAN karenanya haruslah dilindung!secara hukum;2.

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakanterlebin dahulu (uit voerbaar bij vorraad) walaupun adabanding, kasasi serta upaya hukum lainnya ;9.

hukum yang dilakukan pihak yangberhak dan berkepentingan dalam perkara pidana tersebut,yaitu Terdakwa dan Penuntut Umum melalui upayah peninjauankemball diajukan ke Mahkamah Agung RI sedangkanPelawanbukan pihak Terdakwa dalam perkara pidana tersebut,sekalipun ada upaya luar biasa tersebut seperti peninjauankembali upaya ini tidak menghalangi pelaksanaan putusan telahberkekuatan hukum tetap sehingga cukup beralasan, haltuntutan provisi pada hal pertama telah ditolak ;Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama

Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu(uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasimaupun verzet12.

Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (ultvoerbaar bij vorrad) meski ada verzet, upaya banding, upaya kasasimaupun upaya hukum lainnya.ATAU SEMULA/ SEBAGAI PENGGANTINYA :Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Padt.G/2021/PN SktMengadili dan memberikan putusan hukum yang seadiladilnya (Ex Aequo EtBono) menurut peraturan perundangundangan dan hukum yang dapatmemenuhi rasa keadilan didalam masyarakat, menurut kebijaksanaan MajelisHukum Pemeriksa perkara a quo.Menimbang,

Bahwa dalam rumusan ketentuan tersebut jelas disebutkanbahwa upaya dalam bentuk gugatan ditempuh manakala proseseksekusi lelang telah selesai dan obyek lelang telah diserahkankepada pemenang lelang, berbeda dengan perkara a quo yangfaktanya proses lelang belum selesai dan obyek lelang belumdiserahkan kepada pemenang lelang karena obyek lelang belumlaku terjual sehingga seharusnya upaya hukum yang diajukanharus dalam bentuk perlawanan dan bukan dalam bentuk gugatanbiasa;2.2.3.

Bahwa dalam perkara ini Penggugat sebagai termohoneksekusi telah melakukan upaya hukum dengan gugatan bukandengan perlawanan; padahal status obyek yang di eksekusi lelangbelum berubah dan pelelangan belum selesai; dengan demikianmengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI no. 4 tahun2016 tersebut berarti gugatan Penggugat mengandung cacatformal;3.

Penggugat salah dalam mengajukan upaya hukum. Bahwa sesuai dengan SEMA RI No. 4 Tahun 2016 tentangpemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MahkamahHalaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Padt.G/2021/PN SktAgung Tahun 2016 disebutkan bahwa Proses eksekusi atau lelangeksekusi secara hukum telah selesai jika obyek eksekusi atau obyeklelang telah diserahkan kepada Pemohon Eksekusi atau pemenanglelang.

diwilayah tersebut adalah tiaptiap bangunan yang telahdidirikan diatas tanah Penggugat Rekonpensi yaitu : Dua Unit Bangunan Rumah makan , cucian mobil, rumah tinggalyang diketahui ditunggu oleh Nuar, rumah tinggal yang diketahuiditunggu oleh Hendri, dua unit tempat Tampal Ban =Rp.70.000.000, x 10 tahun = Rp.700.000.000, (tujuh ratus jutarupiah);Sedangkan kerugian moriel sesungguhnya tidak dapat dinilai denganuang, karena menyita waktu dan perhatian Penggugat untukmelakukan upaya Laporan Polisi dan upaya

hukum lainnya, namununtuk kepastian hukum, maka adalah patut jika Penggugat mohonsupaya kepada Tergugat Rekonpensi secara dihukum untukmengganti kerugian moriel yang dialami Penggugat sebesarRp.10.000.000.000, (sepuluh milyard rupiah), kerugian materiel danmoriel tersebut haruslah dibayar Tergugat Rekonpensi secara tunaidan sekaligus paling lambat 10 (sepuluh) hari putusan perkara inimempunyai kekuatan hukum tetap;Bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi dan juga terhadap orangorang yang menerima

hukum Banding, kasasiatau upaya hukum lainnya;Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 2/PDT/2019/PT.

Banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 2/PDT/2019/PT. PLG11. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yangtimbul dalam perkara ini;Berdasarkan segenap uraian tersebut di atas, mohon supaya Majelis Hakimyang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusandengan amar sebagai berikut:I.

Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu /serta merta, walaupun ada upaya hukum Banding, kasasi atau upayahukum lainnya;10.Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biayayang timbul dalam perkara ini;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis HakimTingkat Pertama telah menjatuhkan putusan pada tanggal 2 Oktober 2018Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.

Bahwa oleh karena gugatan yang Penggugat ajukan ini didasari denganalasan dan buktibukti yang kuat, maka beralasan agar dalam perkara a quodapat dilaksanakan putusan terlebin dahulu (uit voorbar bij voorraad)sekalipbun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Samarinda agar terlebin dahulu meletakkan sita jaminanatas obyek sengketa, dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeritersebut memberikan putusan yang dapat

Menyatakan bahwa putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakanterlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verset;Atau: Mohon putusan hukum yang baik dan adil (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dailildalil sebagaiberikut:Dalam Eksepsi:Gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaktidaknya perkara a quoharus dihentikan:1.

Kalin Energy Coal; Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi didukung oleh buktibukti yang kuat maka sangatberdasarkan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR apabilaTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon agar putusandalam perkara ini dapat dijalankan terlebin dahulu (uitvoerbaar bijvorrad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet/perlawanan;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohonkepada Pengadilan Negeri Samarinda

Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebihdahulu (uitvoerbaar bij vorrad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasimaupun verzet/perlawanan;. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarbiaya perkara;Hal. 24 dari 35 hal. Put.

hukum peninjauan kembali terhadap putusanHal. 30 dari 35 hal.

., tanggal 28 Juni 2016, yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :MENGADILI :DALAM KONPENSL:DALAM EKSEPSI :" Menolak eksepsi Tergugat tersebut;DALAM POKOK PERKARA :" Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;DALAM REKONPENSI := Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSL := Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untukmembayar ongkos perkara;Bahwa, semestinya PELAWAN melakukan upaya hukum Banding, Kasasidan/atau permohonan Peninjauan Kembali, terhadap perkaranya

Bahwa, perkara Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 41/PDT/2011/PT.BTN., tanggal 21 Juli 2011 Juncto Putusan PengadilanNegeri Tangerang Nomor : 115/Pdt.G/ 2010/ PN.Tng., tanggal 8Desember 2010, pada saat ini, sedang dimintakan pemeriksaanPeninjauan Kembali oleh TURUT TERLAWAN (Suami PELAWAN);Bahwa, semestinya PELAWAN melakukan upaya hukum Banding, Kasasidan/atau permohonan Peninjauan Kembali, terhadap perkaranya putusanPengadilan Negeri Tangerang nomor : 679/Pdt.G/2015/PN.Tng., tanggal28 Juni

Banten Nomor : 41/PDT/2011/PT.BTN., tanggal 21 Juli2011 Juncto Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor115/Pdt.G/2010/ PN.Tng., tanggal 8 Desember 2010, sehingga PELAWANdapat dikwalifikasikan sebagai PELAWAN yang beretikad tidak baik,sehingga gugatan perlawanan PELAWAN harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa, apabila gugatan Perlawanan ini dikabulkan atau PELAWANdinyatakan PELAWAN yang beretikad baik, akan menimbulkan kerancuanhukum, karena selain masih adanya hak upaya

hukum luar biasa yaituPeninjauan Kembali terhadap perkara PELAWAN yaitu : perkaraPengadilan Negeri Tangerang nomor : 679/Pdt.G/2015/PN.Tng., tanggal28 Juni 2016 tersebut dan masih adanya perkara Putusan PengadilanTinggi Banten Nomor : 41/PDT/2011/PT.BTN., tanggal 21 Juli 2011 JunctoPutusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 115/Pdt.G/ 2010/ PN.Tng.

hukum gugatan, dengan demikian menggunaan GugatanPerlawanan dalam perkara in casu oleh Pelawan berimplikasi pada formalitasperlawanan atau gugatan menjadi tidak jelas dasar hukumnya, karena pihakyang mengajukan, waktu pengajuan dan alasan hukum untuk mengajukankedua dalil tersebut terdapat perbedaan yang prinsipal pada formalitasnya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.I5 Surat KetuaPengadilan Negeri Tangerang kepada Kepala Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang Serpong, Tanggal 20 Oktober

Menyatakan putusan dalam gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipunada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (uituoorbaarbij voorraad) ;8.

Bahwa berdasarkan penjelasan dari Pasal 76 UndangUndang No. 15 Tahun 2001tentang Merek, gugatan pelanggaran di bidang merek hanya dapat ditujukan kepadasuatu perbuatan yang berkaitan dengan eksistensi merek terdaftar dimana secarahukum perbuatanperbuatan tersebut haruslah mengacu pada koridor hukum dibidang merek mengingat dasar atau sumber hukum pengajuan gugatan olehPenggugat saat ini adalah merupakan upaya hukum yang diatur dalam bidang merekyang seharusnya hanya mengacu pada unsurunsur yang terdapat

hukum dari pemilik merek terdaftar adalah menggunakanmerek terdaftar tersebut untuk suatu barang dan memasarkannya jadi tidak cukupapabila hanya merek tersebut telah terdaftar ;Bahwa menurut Pasal 51 ayat 1 dan ayat 2 huruf a UndangUndang No. 15 Tahun2001 tentang Merek konsekuensi hukum terhadap pemilik merek terdaftar yangtidak menggunakannya dalam kegiatan produksi dan perdagangan selama 3 ( tiga )tahun berturutturut sejak tanggal pendaftaran atau sejak pemakaian terakhir ialahdapat dilakukan upaya

hukum berupa pengahapusan oleh Direktorat Merek atauHal. 7 dari 34 hal.

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbar bijvoorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukumlainnya ;.

Upaya hukum kasasi merupakan upaya hukum biasa, putusanpraperadilan sudah tidak diperkenankan untuk diajukan, apalagi upayahukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali, tentu dilarang pula;Bahwa beberapa putusan Mahkamah Agung RI di antara lain No. : 64 PK/ Pid / 2012, No. : 112 / PK / Pid/ 2011, No. : 152 PK / Pid / 2010 dan No.108 PK / Pid / 2009, kesemuanya memutuskan permohonan peninjauankembali atas putusan praperadilan dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa Putusan MK No. 65 / PUU IX / 2011 menyatakan

Maknanya mencabut upaya hukum bandingterhadap putusan praperadilan mengenai tidak sahnya penghentianpenyidikan atau penuntutan;Ketentuan ini senada dengan Pasal 45 A Ayat (2) dan Ayat (1) UndangUndangUndang No. 5 Tahun 2004 di atas, yaitu jika upaya hukum biasa saja tidakHal. 31 dari 32 hal. Put.

No. 78 PK / PID /2014diperkenankan terhadap putusan praperadilan, apalagi upaya hukum luar biasa, yaitupeninjauan kembali;4 Di samping itu tidak diperkenankannya perkara praperadilan untukdiajukan peninjauan kembali, merupakan upaya untuk melakukanpembatasan perkara tertentu yang sifatnya cepat dan ringan untuk masukke Mahkamah Agung.