sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmendapat pengesahan oleh pejabat yang =berwenang' danbertanggungjawabatas kebenaran material yang timbul dari penggunaanbukti dimaksud.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara/Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi PenyimpanganPemberian Dana Santunan Kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial,Hal 11 dari 146 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN.DpsTenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015dari BPKP

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana KorupsiPenyimpangan Pemberian Dana Santunan Kematian pada Dinas KesejahteraanSosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran2015 dari BPKP Perwakilan Propinsi Bali Nomor : SR180/PW22/5/2017 tanggal03 Mei 2017, Kegiatan Pemberian Dana Santunan Kematian pada DinasKesejahteraan Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten JembranaTahun Anggaran 2015 menimbulkan

didugafiktif sebanyak 301 (tiga ratus satu) berkas dan setiap berkas santunankematian yang dikeluarkan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus riburupiah) sehingga Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja Dan TransmigrasiKabupaten Jembrana mengeluarkan uang sebesar Rp. 451.500.000 (empatratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut saksimasihmenolaknya karena pada saat dilakukan pemeriksaan di inspektoratkabupaten Jembrana jumlah kerugian Negara tidak sebesar yang dinyatakandari BPKP

ganda yangdiajukan oleh Saniyahkepada Dinas Kesejahtraan Sosial, tenaga Kerja dantrasmigrasi Kabupaten Jembrana dan barang bukti berupa 2 ( dua ) bukuHal 80 dari 146 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN.Dpsregister catatan penerima dana santunan tahun 2015 yang Saksitandatangani selaku penerima santunan kematian.Bahwa tas semua keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan danmembenarkan.Menimbang, bahwa dalam persidangan JPU telah menghadirkan 1 (Satu) orangAhli AGUS WIBOWO, SE, Ak., CA., dari BPKP

AHLI AGUS WIBOWO, SE, Ak., CAe Bahwa Tim BPKP Provinsi Balitelahn melaksanakan audit dalam rangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsipenyimpangan pemberian dana santunan kematian pada Dinas KesejahteraanSosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana tahun anggaran2015 dari tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan 22 Agustus 2016 dandiperpanjang sampai dengan 19 Desember 2016.o Bahwa prosedur Audit yang kami lakukan adalah :=" Memperoleh pemaparan/ekspose hasil

Halmahera Barat tersebut sudahdi audit oleh BPKP dan terdapat kerugian Negara ;Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari pencairan dana Proyektalud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab.

Halmahera Barat tersebut sudahdi audit oleh BPKP dan terdapat kerugian Negara ;Halaman 57 dari 176 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2017/PN.Ttee Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Pengawas lapangan padaProyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab.Halmahera Barat tersebut adalah berdasarkan Surat Keputusan dariKadis PU Kab. Halmahera Barat;e Bahwa saksi tidak pernah menerima SK pengangkatan sebagaiPengawas lapangan pada Proyek talud beton penahan ombak di desabaja Kec. Loloda Kab.

Halmahera Barat tersebut sudahdi audit oleh BPKP dan saksi juga tidak mengetahui tentang kerugianNegara dalam proyek tersebut;Bahwa Sdr. Wahyudi, ST digantikan dengan Sdr. Abubakar Adam,STsebagai PPTK pelaksanaan pembuatan talud beton penahan ombak didesa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat karena Sdr.

Halmahera Barat tersebut sudahdi audit oleh BPKP dan saksi juga tidak mengetahui tentang kerugianNegara dalam proyek tersebut;Bahwa di bulan Agustus saksi sudah diganti oleh Sdr. Abubakar Adam,ST sehingga saksi tidak mengetahui lagi mengapa pekerjaan tersebutterhenti;Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar adanyapergantian PPTK antara saksi dan Sdr.

Halmahera Barat Tahun Anggaran 2009 yang dilaksanakan sesuaiSurat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Nomor S2952/PW25/5/2011 tanggal 23 Agustus 2011;Halaman 122 dari 176 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2017/PN.Ttee Bahwa berdasarkan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugianKeuangan Negara atas penyalahgunaan dana proyek pembangunantalud beton penahan ombak Desa Baja Kecamatan Loloda KabupatenHalmahera Barat Tahun Anggaran 2009, terdapat pembayaran melebihikemajuan fisik pekerjaan

= 2 meter, kolam tersebut didugadibuat dengan cara penggalian dengan menggunakan alat berat hal ini bertentangandengan pengertian dari Dam/ embung sebagaimana tercantum didalam pedomanteknis/ petunjuk pelaksanaan kegiatan pengembangan konservasi air tahun 2012.w Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara/ daerah yang dibuatdan ditanda tangani oleh Drs.Posma Simanjuntak, MM.CfrA, Adi Wibowo.AK,Suryono Heru Prastowo, Yasmi, dan Heru Nugroho dari Badan Pemeriksa Keuangandan Pembangunan BPKP

2 meter, kolam tersebut didugadibuat dengan cara penggalian dengan menggunakan alat berat hal ini bertentangandengan pengertian dari Dam/ embung sebagaimana tercantum didalam pedomanteknis/ petunjuk pelaksanaan kegiatan pengembangan konservasi air tahun 2012. w Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara/ daerah yang dibuatdan ditanda tangani oleh Drs.Posma Simanjuntak, MM.CfrA, Adi Wibowo.AK,Suryono Heru Prastowo, Yasmi, dan Heru Nugroho dari Badan Pemeriksa Keuangandan Pembangunan BPKP

2005tentang pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal angka 62 menyatakan bahwa kerugian Keuangan Negara/Daerah adalah berkurangnya uang, surat berharga danbarang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baiksengaja maupun lalai.Bahwa sejalan dengan definisi keuangan negara dan perekonomian negara diatas, dalam persidangan diperoleh fakta bahwasanya berdasarkan hasil auditpenghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP

keuangan negara untuk pembuatan embung parit dianggaptotal loss artinya kegiatan tersebut tidak ada manfaatnya uang negara telahdikeluarkan, sehingga kerugian negara dianggap sebesar Rp. 60.000.000,(enam puluh juta rupiah);Bahwa terhadap pencairan dana perluasan areal perkebunan yangdikeluarkan sekaligus sebesar Rp. 350.000.000, (tiga ratus lima puluh jutarupiah), seharusnya menagih PPK meminta SPJ nya;Bahwa diperlihatkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian KeuanganNegara yang dikeluarkan BPKP

perbuatan Terdakwa Fajar Siddik telah mengakibatkan kerugiankeuangan negara sebesar Rp. .413.220.466,59 (empat ratus tigabelas juta duaratus duapuluh ribu empat ratus enam puluh enam limapuluh sembilan sen)dengan perhitungan sebagai berikut :Sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atasPerkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penggunaan dan Pengelolaan DanaDesa dan Alokasi Dana Desa Pasar Batahan Kecamatan Batahan KabupatenMandailing Natal TA 2016 yang dikeluarkan oleh BPKP

bersedia untukdiperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;Bahwa bidang keahlian Saksi adalah akuntansi dan auditing dengansertifikat keahlian yang Saksi miliki adalah Auditor Ahli Madya;Bahwa dasar pemberian keterangan ahli karena adanya permintaan dariKapolda Sumut Nomor : K/905/II/RES.3.3./2020/ Ditreskrimsus tanggal 28Pebruari 2020, Perihal Permintaan Keterangan Ahli dan tidak lanjut ataspermintaan tersebut Saksi ditugaskan untuk memberikan keterangan abhioleh Kepala Perwakilan BPKP

Madina adalah adanya Surat KepalaPerwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor : S47/PW02/5.2/2020tanggal 16 Januari 2020 perihal Audit Penghitungan Kerugian KeuanganNegara (PKKN) dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP ProvinsiHal 98 dari Hal 154 Putusan Nomor 77/Pid.Sus.

Penyidik Kepolisian Resor Mandailing Natal melakukan ekspose atasPerkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan dan PengelolaanDana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Pasar BatahanKecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2016.Dari hasil ekspose tersebut diperoleh informasi yang cukup untukditindaklanjuti Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara denganmelakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara.Hal 99 dari Hal 154 Putusan Nomor 77/Pid.Sus.

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara:a. Mengumpulkan data dan melakukan riviu serta penilaian kecukupandata/bukti/dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersamaPenyidik Kepolisian Resort Tapanuli Utara yang dipergunakansebagai dasar penghitungan kerugian keuangan negara;. Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuanketentuanyang berlaku;Melakukan pengujian dan analisis bukti dokumen yang diperolehmelalui dan/atau bersamaPenyidik Kepolisian Resort Tapanuli Utara;.

Bahwa untuk perkara tindak pidana korupsi atasnama Terdakwa Endang Sri Widyastuti sampaidengan saat ini belum ada hasil audit dari BPKmaupun BPKP yang menyatakan proyek SPTA dapatmerugikan negara atau perekonomian negara. In casudipertanyakan, "Darimana sumbernya Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat mengatakanbahwa proyek SPTA dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara?"

Oleh karena ketentuantentang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara harus benar benar dapatdibuktikan dengan hasil pemeriksaan yang dilakukanoleh BPK maupun BPKP sebagai dasar untukmenyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian Negara2884.

No. 501K/Pid.Sus/2010judul "Memahami Kerugian Negara Sebagai Salah SatuUnsur Tindak Pidana Korupsi" di UniversitasPakuan Bogor tanggal 24 Januari 2009, bahwainstansi berwenang yang dimaksudkan harusmengacu pada beberapa ketentuan perundangundangan yang berlaku, maka sekurang kurangnyatiga instansi mempunyai kewenangan' dimaksud,yakni BPK, BPKP, dan Inspektorat baik ditingkatpusat maupun daerah ;ALASAN KEDUAJUDEX FACTI TELAH NYATANYATA MELANGGAR KETENTUAN PASAL37 AYAT (1) UNDANGUNDANG NO. 31 TAHUN

Ak, dalam ceramahnya yang mengetengahkanjudul "Memahami Kerugian Negara Sebagai Salah SatuUnsur Tindak Pidana Korupsi" di Universitas PakuanBogor tanggal 24 Januari 2009, instansi berwenangyang dimaksudkan, mengacu pada beberapaketentuan perundang undangan yang berlaku,maka sekurang kurangnya tiga instansimempunyai kewenangan dimaksud, yakni BPK,BPKP, dan Inspektorat baik ditingkat pusat maupundaerah ;16.Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukumJudex Facti tidaklah tepat mengenai unsur dapatmerugikan

sebesar Rp571.375.000,00 (limaratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana laporan hasil audit dalam rangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) atas kasus dugaanpenyimpangan pengadaan bibit karet polyobag dan saprodi (Paket Ill) padaDinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 NomorSR3916/PW07/5/2012 tanggal 10 September 2012 yang dibuat oleh auditordari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP

sebesarRp571.375.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh limaribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana LaporanHasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara(LHPKKN) atas kasus dugaan penyimpangan pengadaan bibit karet Polybagdan Saprodi (Paket III) pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera SelatanTahun Anggaran 2011 Nomor SR3916/PW07/5/2012 tanggal 10 September2012 yang dibuat oleh auditor dari Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP

sebesarRp571.375.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh limaribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporanhasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara (LHPKKN)atas kasus dugaan penyimpangan pengadaan bibit karet Polybag danSaprodi (Paket III) pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan TahunAnggaran 2011 Nomor SR3916/PW07/5/2012 tanggal 10 September 2012yang dibuat oleh Auditor dari Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkankerugian keuangan Negara, sesuai hasil audit BPKP Provinsi SumateraSelatan Nomor SR3916/PW07/5/2012 tanggal 10 September 2012 sebesarRp571.375.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh limaribu rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain ataukorporasi, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsurunsur Pasal 2Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor

234.000.000,00BLM 2007 211.000.000,00Bunga dari pinjaman Kelompok 38.550.000,00SPP dari dana BLMBunga dari pinjaman Kelompok 80.505.000,00SPP dari dana perguliran Provisi pinjaman Kelompok SPP 7.245.000,00dari dana perguliran Jumlah Dana (1+2+3+4+5) 571.300.000,00 Saldo DanaTunggakan pinjaman di 131.666.250,00Kelompok SPPJumlah uang SPP (Kas dan Bank)203.265.600,00Jumlah saldo Dana (7+8) 334.931.850,00Sisa dana yang tidak dapat 236.368.150,00dipertanggung jawabkan (AB) Bahwa berdasarkan hasil audit dari BPKP

211.000.000,00Bunga dari pinjaman Kelompok = 38.550.000,00SPP dari dana BLM 4 Bunga dari pinjaman Kelompok = 80.505.000,00SPP dari dana perguliran5 Provisi pinjaman Kelompok SPP 7.245.000,00dari dana perguliran6 Jumlah Dana (1+2+3+4+5) 571.300.000,00B Saldo Dana7 Tunggakan pinjaman di 131.666.250,00Kelompok SPP8 Jumlah uang SPP (Kas dan Bank) 203.265.600,009 Jumlah saldo Dana (7+8) 334.931.850,00Sisa dana yang tidak dapat 236.368.150,00dipertanggung jawabkan (AB) e Bahwa berdasarkan hasil audit dari BPKP

Nomor 2207 K/Pid.Sus/2014 e Bahwa berdasarkan hasil audit dari BPKP, terdapat penyimpanganpengelolaan dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) PengembanganKecamatan (PPK) di UPK Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar yangmengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesarRp236.368.150,00 (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluhdelapan ribu seratus lima puluh rupiah) yaitu berupa penerimaan angsuranpokok dan bunga pinjaman yang tidak disetor ke Kas UPK KecamatanDenpasar Selatan

Jumlah saldo Dana (7+8)334.931.850,00Sisa dana yang tidak 236.368.150,00dapat dipertanggungjawabkan (AB)e Bahwa berdasarkan hasil audit dari BPKP, terdapat penyimpangan pengelolaandana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Pengembangan Kecamatan(PPK) di UPK Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar yangmengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp236.368.150,00(dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus limapuluh rupiah) yaitu berupa penerimaan angsuran

pemeriksaan auditing secara teoritis di bagi dua yang namanyaauditing eksternal dan auditing internal yang berhak mengaudit keuanganadalah audit yang independen bukan organisasinya kalau ituorganisasinya itu. namanya internal auditing itu sebabnya mengapapemeritah Daerah itu harus di audit oleh BPK karena dia adalah lembagayang lain yaitu lembaga ekseminasi karena ada Eksekutif yang di auditoleh BPK itu adalah sebagai eksternal dulu BPK itu kekurangan orangmaka pemerintah mempunyai kebijakan maka ada BPKP

, BPKP lahsebelum reformasi yang banyak melakukan audit keuangan itu setelahBPK sudah kuat menurut Undang Undang Dasar itu BPKP tidak berhaklagi mengaudit keuangan, BPKP itu) melakukan audit internalnyapemerintah menyangkut dengan Inspektorat itu pemerintah Daerah yangbersangkutan terkait dengan perhitungan di bisnis yang berbeda dariKantor a dan b berbeda itu bisa terjadi mungkin mereka beda Hal 48 dari 87 Hal (Putusan No 40/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb)menentukan resiko, ada yang berani mengambil resiko

Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara Oleh BPKP ProvinsiSumatera Utara Nomor 483.B/S/XVIILMDN/11/2011 ;BARANG BUKTI:1. SP2D Nomor : 3901/ SP2D/3/DPPKAD/2010 tanggal 27 Desember 2010berikut lampirannya berupa :a. Surat Pengantar Nomor 900/1666/BAPPEDA/XIV/2010 tanggal 22Desember 2010;b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran Nomor:900/1667/XI/BAPPEDA tanggal 22 Desember 2010;c. Surat Keterangan Pengajuan SPP TU tanggal 22 Desember 2010;d.

ASMINWATI SUKARDJO ; Bahwa menurut keterangan ahli SUMARSANA, dari BPKP Perwakilan ProvinsiSumatera Utara perbuatan Tterdakwa telah merugikan keuangan Negarasebesar Rp.569.225.840, dengan perincian sebagai berikut :e Saldo kas/sisa UYHD di Bendahara Pengeluaran TA.2009 Rp. 2.781.019.00e Sisa dana tambah uang (TU) TA.2010 :Rp.301.754. 799.00e Sisa dana ganti uang (GU) TA.2010 :Rp.206.397.047.00e Pemungutan pajak TA.2010 Rp. 58.292.975.00+Jumlah Rp.569.225.840.00Bahwa adapun rincian dari sisa dana

Penataan Ruang Daerah Rp 405.550Bahwa pemotongan pajak berdasarkan Rekapitulasi Pajak PPN/PPh periode 1Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 sebesar Rp. 58.292.975 yang dipungut dariPage 70Putusan Pengadilan TIPIKORNo.86/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdnkegiatankegiatan TU/GU/UP TA. 2010, namun pajak yang telah dipotongsejumlah Rp. 58.292.975 ;Bahwa Keterangan ahli SUMARSANA bersesuaian dengan Laporan Hasil AuditDalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP

berlaku yang bertujuan memberikan manfaat,kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan pada unsurkedua dan ketiga yang telah terpenuhi tersebut di atas, apakah perbuatanTerdakwa dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomiannegara, Majelis akan mempertimbangkannya di bawah ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidanganyaitu dari saksisaksi, surat, barang bukti, keterangan ahli dari BPKP

Batubara hingga saat ini dan telah dipergunakanuntuk kepentingan pribadi Terdakwa, saksi Rahmat dan untuk orang lain, sehinggamenimbulkan kerugian keuangan negara ;Menimbang, bahwa keterangan ahli tersebut bersesuaian dengan LaporanHasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara TA.2010oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanPropinsi Sumatera Utara Nomor : 483.B/S/XVIILMDN/11/2011 tanggal 30Nopember 2011;Page 86Putusan Pengadilan TIPIKORNo.86/Pid.Sus.K

M.Si dan DULLAHGOULAP, SE berdasarkan Laporan Hasil AuditDalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegera (PKKN) oleh Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi PapuaBarat atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi PengadaanSarana dan Prasarana Alatalat Olaraga pada BiroPembanguan dan Kesejahteraan Sosial SekretariatDaerah Propinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2009,Nomor : LAPKKN263 / PW27 / 5/ 2013 tanggal O01Oktober 2013, yang ditandatangani olehPenanggung Jawab : SUMITRO, SE, AK

M.Si dan DULLAHGOULAP, SE berdasarkan Laporan Hasil AuditDalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegera (PKKN) oleh Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi PapuaBarat atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi PengadaanSarana dan Prasarana Alatalat Olaraga pada BiroPembanguan dan Kesejahteraan Sosial SekretariatDaerah Propinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2009,Nomor : LAPKKN263 / PW27 / 5/ 2013 tanggal O1Oktober 2013, yang ditandatangani olehPenanggung Jawab : SUMITRO, SE, AK,

,CA.Bahwa ahli pernah diperiksa dipenyidik Polres Manokwari danketerangan yang ahli berikan sebagaimana tercantum dalam berita acarapemeriksaan penyidikan semuanya benar;Bahwa yang menjadi dasar ahli memberikan keterangan yaitu abhiditunjuk oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat sesuaidengan surat Nomor 1288/PW27/5/2013 tanggal 22 Oktober 2013tentang hal memberikan keterangan ahli dalam rangka memenuhipermintaan penyidik sesuai surat Kapolres Manokwari Nomor B/1141/X/2013 perihal permintaan

Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat NomorS1701/PW27/5/2013 tanggal 16 September 2013 perihal auditdalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaantindak pidana korupsi pengadaan alatalat olahraga pada BiroPembangunana dan Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Papua102102Barat Tahun Anggaran 2009 dan Surat Tugas Kepala PerwakilanBPKP Provinsi Papua Barat Nomor ST373/PW27/5/2013 tanggal16 September 2013 ;Bahwa dari hasil audit yang ahli dan tim lakukan sebagaimana dalamlaporan

juga berwenang melakukan audit kerugian kKeuangannegara dan telah ada MOU antara BPKP dengan Polri dan Kejaksaan.

hukum dianggap tidak terpenuhi, sehinggaTerdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair (Pasal 2 ayat (1) akanberakibat bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan pada Pasal 3 (dakwaansubsider) juga tidak terbukti, karena antara unsur melawan hukum denganunsur menyalahgunakan kewenangan adalah merupakan hubungan antaragenus dan spesies;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbanganhukumnya halaman 259 menyatakan bahwa perhitungan kerugian KeuanganNegara yang dilakukan oleh BPK atau BPKP

hasil audit tersebut adalah dalam rangka kepentingan penegakanhukum dan in casu BPKP telah melakukan audit investigatif ke lapanganselama 5 (lima) hari selain mempelajari BAP dari para saksi, Terdakwa danpendapat Ahli, juga telah melakukan konfirmasi dengan pihakpihak terkait,sehingga keputusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan melakukanperhitungan sendiri atas kerugian keuangan negara denganmengenyampingkan begitu saja perhitungan yang dilakukan oleh BPKP adalahbertentangan dengan SEMA Nomor

Oleh karena itu, pendapatAhli dari BPKP dalam perhitungan kerugian keuangan negara dengan kategoritotal loss dan setelah dikurangi dengan nilai prestasi mebelair, sehingga jumlahkerugian keuangan negara adalah senilai Rp1.036.678.181,50 menurutpendapat Hakim Anggota II adalah wajar, karena selain menurut pendapat AhiBangunan sebagai bangunan gagal konstruksi tidak bisa dipakai, apabiladilakukan perbaikan biayanya belum dapat dihitung, karena ada perbedaanharga;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis

Hakim tingkat pertama yangmempertentangkan antara pendapat Ahli Bangunan dengan pendapat Ahli dariBPKP dalam perhitungan kerugian keuangan negara seperti tersebut di atasmenurut Hakim Anggota II adalah tidak tepat, karena Ahli Bangunan hanyamenghitung volume (kuantitas) bangunan dan tidak dimaksudkan sebagaiperhitungan kerugian keuangan negara, sedangkan sesuai tupoksinya yangberwenang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara adalah BPK,BPKP dan Inspektorat (vide SEMA Nomor 4 Tahun 2016);Menimbang

dibongkar dulu tetapicukup sulit dan mempengaruhi konstruksi yang lain dan bisa juga menambahstruktur tambahan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas menurutHakim Anggota II kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari proyektersebut bukan hanya sekedar kekurangan volume, melainkan sekurangkurangnya juga biaya perbaikan terhadap gedung tersebut agar sesuai denganspesifikasi bangunan yang dipersyaratkan agar layak untuk digunakan,sehingga perhitungan kerugian keuangan negara menurut BPKP

hukum dianggap tidak terpenuhi, sehinggaTerdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair (Pasal 2 ayat (1) akanberakibat bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan pada Pasal 3 (dakwaansubsider) juga tidak terbukti, karena antara unsur melawan hukum denganunsur menyalahgunakan kewenangan adalah merupakan hubungan antaragenus dan spesies;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbanganhukumnya halaman 259 menyatakan bahwa perhitungan kerugian KeuanganNegara yang dilakukan oleh BPK atau BPKP

hasil audit tersebut adalah dalam rangka kepentingan penegakanhukum dan in casu BPKP telah melakukan audit investigatif ke lapanganselama 5 (lima) hari selain mempelajari BAP dari para saksi, Terdakwa danpendapat Ahli, juga telah melakukan konfirmasi dengan pihakpihak terkait,sehingga keputusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan melakukanperhitungan sendiri atas kerugian keuangan negara denganmengenyampingkan begitu saja perhitungan yang dilakukan oleh BPKP adalahbertentangan dengan SEMA Nomor

Oleh karena itu, pendapatAhli dari BPKP dalam perhitungan kerugian keuangan negara dengan kategoritotal loss dan setelah dikurangi dengan nilai prestasi mebelair, sehingga jumlahkerugian keuangan negara adalah senilai Rp1.036.678.181,50 menurutpendapat Hakim Anggota II adalah wajar, karena selain menurut pendapat AhiBangunan sebagai bangunan gagal konstruksi tidak bisa dipakai, apabiladilakukan perbaikan biayanya belum dapat dihitung, karena ada perbedaanharga;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis

Hakim tingkat pertama yangmempertentangkan antara pendapat Ahli Bangunan dengan pendapat Ahli dariBPKP dalam perhitungan kerugian keuangan negara seperti tersebut di atasmenurut Hakim Anggota II adalah tidak tepat, karena Ahli Bangunan hanyamenghitung volume (kuantitas) bangunan dan tidak dimaksudkan sebagaiperhitungan kerugian keuangan negara, sedangkan sesuai tupoksinya yangberwenang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara adalah BPK,BPKP dan Inspektorat (vide SEMA Nomor 4 Tahun 2016);Menimbang

dibongkar dulu tetapicukup sulit dan mempengaruhi konstruksi yang lain dan bisa juga menambahstruktur tambahan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas menurutHakim Anggota II kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari proyektersebut bukan hanya sekedar kekurangan volume, melainkan sekurangkurangnya juga biaya perbaikan terhadap gedung tersebut agar sesuai denganspesifikasi bangunan yang dipersyaratkan agar layak untuk digunakan,sehingga perhitungan kerugian keuangan negara menurut BPKP

SHS Pusat (Direksi) mengetahui penggunaan dana PKBL olehCabang tidak sesuai dengan peruntukkannya kemudian dibentuk tim untukmonitoring dana PKBL yang dibentuk setelah adanya permasalahan lalu direksimelakukan kerjasama dengan BPKP untuk dilakukan audit dan juga PT.

Shang Hyang Seri Cabang LubukAlung tahun 2011 s.d. 2013Bahwa Jenis audit yang dilakukan oleh BPKP dalam perkara Kasus DugaanTindak Pidana Korupsi Dana Peran Korporasi dalam Mendukung KetahananPangan dan Pelaksanaan Program Gerakan Peningkatan Produksi PanganBerbasis Korporasi (GK3K) pada PT.

Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Lubuk Alung diLubuk Alung yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa.Menimbang, bahwa berdasarkan Audit dari BPKP Perwakilan SumateraBarat Nomor : S1949/PW/03/4/2015 tanggal 2 September 2015 dimana jumlahpengeluaran Kas pada PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Lubuk Alung untukPriode Tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp. 25.160.217.795.

(Duaratus lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah.Halaman 219 dari 241 Putusan Nomor 6 /Pid.SusTPK/2016/PNPdgMenimbang, bahwa berdasarkan Audit dari BPKP Perwakilan SumateraBarat Nomor : S1949/PW/03/4/2015 tanggal 2 September 2015 pada halam 4(empat) dijelaskan bahwa sumber dana Tahun 2011 dari PT.

(duaratus limapuluh tiga juta empat ratus duapuluh lima ribu rupiah)hasil temuan dari BPKP Perwakilan Sumatera Barat tersebut, berdasarkan pengakuansaksi Junaidi dipersidangan yang menyatakan bahwa dana PKBL sejumlah Rp.253.425.000. (duaratus limapuluh tiga juta empat ratus duapuluh lima ribu rupiah)telah dipertanggung jawabkan oleh Junaidi ke PT.

NELSON JATI HAMONANGAN SIHITE, SE ;Bahwa dasar ahli untuk memberikan keterangan berdasarkan Surat TugasKepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau No. ST 983/PW04/5/2010 tanggal30 November 2010 sebagai tindak lanjut dari Surat Kepala KejaksaanNegeri Daik Lingga No.

TPITahap Di Desa Kuala Raya Kecamatan Singkep Barat Kabupaten LinggaPada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran2009 adalah Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau No. ST663/PW04/5/2010 tanggal 16 September 2010 sebagai tindak lanjut darisurat Kepala Kejaksanaan Negeri Daik Lingga No.

Soehartono, SH (Kasubdit Tindak Pidana Korupsi Direktorat Penyidikan pada Jampidsus Kejaksaan Agung), dijelaskan bahwakerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara ataubertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi oleh suatu prestasi, yangdisebabkan perbuatan melawan hukum (pendapat ini disampaikan dalamSemiloka Aspek Hukum Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalamPerkara Tindak Pidana Korupsi dan Perdata di BPKP Pusat Tanggal 22Mei 2008) ;e Bahwa dana untuk Proyek Pencetakan Sawah

TPI Bahwa perecanaan sudah standar namun belum lengkap ;Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor SR482 /PW04/5/2010 tanggal12 Oktober 2010 dari BPKP Perwakilan Provinsi Riau, Perihal : Laporan HasilAudit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas DugaanTindak Pidana Korupsi pada Proyek Pencetakan Sawah Tahap di Desa KualaRaya Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga pada Dinas Pertanian danPerkebunan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2009 diuraikan adanyapenyimpangan yang menimbulkan

kerugiankeuangan Negara Mahkamah Agung berpendapat dalam praktek pembuktianperhitungan kerugian keuangan Negara, selama unsur kerugian keuanganNegara dapat dibuktikan oleh penuntut umum dan hakim meyakini bahwaterdakwa dinyatakan bersalah, unsur kerugian Negara tidak harus dibuktikanoleh ahli BPK atau BPKP ;Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbanganunsur ke 3 (tiga) diatas, dimana unsur tersebut telah terbukti sehingga dengandemikian unsur inipun telah terbukti, akan tetapi

fiktif atas nama IWANSAH,KASTONO, MUHAMMAD IMAN, ALI SURWANTO, M.RAHMAN, MARYANTO danKASIM, seolaholah terdakwa telah melakukan survey dan mengunjungi ketujuhnasabah tersebut, sehingga kredit ketujuh nasabah fiktif tersebut dapat dicairkanyang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomiannegarasebesar Rp. 2.488.690.310,39 (dua milyar empat ratus delapan puluhdelapan juta enam ratus sembilan puluh ribu tigaratus sepuluh rupiah tigapuluh sembilan sen),sebagaimana Laporan Hasil Audit dari BPKP

Pokok Rp 2.210.557.645,00 Tunggakan Bunga Rp 278.132.665,39Jumlah Rp 2.488.690.310,39 Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersamasama dengansaksi GERRY FARILAN, SEtersebut, telah menguntungkan saksi GERRYFARILAN, SEatau orang lain atau suatu korporasi dan telahmengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 2.488.690.310,39(dua milyar empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratussembilan puluh ribu tigaratus sepuluh rupiah tiga puluh sembilansen),sebagaimana Laporan Hasil Audit dari BPKP

Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Nomor S55/PW05/5/2018tanggal 12 Februari 2018, hal ; Penghitungan Kerugian Keuangan Negaradalam penyaluran Fasilitas Layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. BANKMANDIRI (Persero) Kantor Cabang Pembantu Sumber Agung Blok ERimbo llir Kab. Tebo periode tahun 2015.Bahwa tujuan melakukan auditPerhitungan Kerugian Keuangan Negaradalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Layanan KreditUsaha Rakyat di PT.

Ahli menjelaskan prosedur yang telah dilakukan Tim Audit dalam rangkaperhitungan kerugian kKeuangan Negara atas perkara tersebut diatas adalahsebagai berikut :a.b.Penyidik Kepolisian Daerah Jambi melakukan ekspose di KantorPerwakilan BPKP Provinsi Jambi, disimpulkan akan ditindaklanjuti denganAudit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.Selanjutnya Perwakilan BPKP Provinsi Jambi;> Melakukan riview terhadap data/bukti dokumen yang diperoleh ataudiminta melalui penyidik Kepolisian Daerah Jambi.> Membandingkan

Bahwa Ahli dan Laporan Hasil Audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambidalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan TindakPidana Korupsi Penyaluran Fasilitas Layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk di KCP Sumber Agung Blok E Rimbo llirKabupaten Tebo Periode Tahun 2015 dan 2016 Nomor : SR60/PW05/5/2018Halaman 101 dari 161 Putusan Nomor 07/Pid.SusTPK/2019/PN.Jmb.tanggal 6 April 2018, Penyaluran Fasilitas Layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR)PT Bank Mandiri (Persero)

AHMAD FUAD LUBIS,M.Si dan KHARUDDINSYAH selaku Bupati Labuhanbatu Utara adalah perbuatan melawan hukumyang menimbulkan kerugian kKeuangan Negara, dan berdasarkan perhitungankerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan SumateraUtara di Medan melalui Surat Kepala BPKP Perwakilan Prov.

TahunNo Uraian 5013 014 5015 Jumlah PBB Sektor Perkebunan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten LabuhanbatuUtara yang telah dibagikanBiaya Pemungutan 1.065.344.300, 748.867.201, 661.888. 750, 2.467.100.251, ng telah dipungut dan disetorPajakpenghasilan ya 127.959.688, 86.189.935, 75.481.333, 289.630.956, 2)Kerugian Negara (1 937.384.612, 662.677.266, 586.407.417, 2.186.469.299, Bahwa dari penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukanoleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara di Medan melalui Surat

AHMAD FUAD LUBIS, M.Si dan KHARUDDINSYAH selaku Bupati Labuhanbatu Utara adalah perbuatan menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang menimbulkan kerugian kKeuangan Negara, dan berdasarkanperhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP PerwakilanSumatera Utara di Medan melalui Surat Kepala BPKP Perwakilan Prov.

yang Diterima oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA 2013, 2014 dan 2015 senilai Rp. 2.186.469.295,00 (dua milyar seratus delapan puluh enamjuta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh limarupiah), dengan perhitungan sebagai berikut: Tahun No Uraian Jumlah2013 2014 2015 BB Sektor Perkebunan yang diterima oleh Pemerintah KabupatenLabuhanbatu Utara yang telah dibagikan g telah dipungut dan disetor 2) Bahwa dari penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukanoleh BPKP

Perwakilan Sumatera Utara di Medan melalui SuratKepala BPKP Perwakilan Prov.

RIDHA WAHYUDI sebesar Rp. 5.000.000,00 Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Badan PengawasKeuangan dan pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan BaratNomor : SR292/PW14/5/2017 tanggal 15 Agustus 2017 perihal LaporanHasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian keuangan Negara atasdugaan Tindak pidana Korupsi Pengadaan AlatAlat LaboratoriumFisika/Geologi/Geodesi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasidan UKM Kota Singkawang Tahun Angggaran 2013 Sehinggamengakibatkan kerugian keuangan Negara atas

MT sebesar Rp.15.000.000,00 Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Badan PengawasKeuangan dan pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan BaratNomor : SR292/PW14/5/2017 tanggal 15 Agustus 2017 perihal LaporanHasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian keuangan Negara atasdugaan Tindak pidana Korupsi Pengadaan AlatAlat LaboratoriumFisika/Geologi/ Geodesi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasidan UKM Kota Singkawang Tahun Angggaran 2013 sehinggamengakibatkan kerugian keuangan Negara atas sebesar

/PN Ptk2013 setelah dua bulan terakhir ini tahun 2017 adanya informasi dariteman teman dikantor terkait beberapa orang yang dipanggil oleh pihakKejaksaan Negeri Singkawang, dan juga kedatangan TIM kejaksaanyang mendampingi BPKP pada pemeriksan alat tersebut.

/PN Ptk4) Sertifikat Diklat Audit Berbasis Risiko;5) Sertifikat Diklat Audit Investigatif; Bahwa saya bertugas sebagai Auditor di BPKP sejak tahun 2014,dangan pengalaman kerja lebih dari 4 (empat) tahun.

Bahwa dasar penugasan saya sebagai ahli dalam perkara ini adalahpenunjukan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat denganSurat Tugas Nomor S593/PW14/5/2018 tanggal 1 November 2018.

ERPAN danZULFIKAR sehingga menimbulkan kerugianNegara berdasarkan Perhitungan Ahli dari BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Jambi Nomor SR308/PW05/5/2013tanggal 7 Juni 2013 atas Penggunaan DanaAnggaran Belanja Makanan dan Minuman Di SKPD30Sekretariat Kabupaten Batang Hari TahunAnggaran 20082010 sebesar Rp 4.968.484.108,(empat milyar Sembilan ratus enam puluh delapanjuta empat ratus delapan puluh empat ribu seratusdelapan rupiah).Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

NASIR selaku staffpelaksana PPTK.Akibat perbuatan terdakwa bersamasama dengan IDA NURSANTI yangdilakukan pada Tahun 2008, Tahun 2009 dan Tahun 2010 telah menguntungkanterdakwa sendiri atau orang lain yaitu setidaktidaknya IDA NURSANTI, Ir.ERPAN dan ZULFIKAR sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negaraberdasarkan Perhitungan Ahli dari Badan Pengawas Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Jambi Nomor SR308/PW05/5/2013 tanggal7 Juni 2013 atas Penggunaan Dana Anggaran Belanja Makanan dan MinumanDi

uang pengganti sebesarRp. 1.299.052.500, (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta limapuluh dua ribu lima ratus rupiah) ; nnn nnn nemesisoon Menimbang, bahwa atas keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umumdalam memori bandingnya tersebut, majelis hakim tingkat bandingmempertimbangkan sebagai berikut :oon Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan terdakwaserta barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa terjadinya kerugiannegara, yang menurut Laporan Hasil penghitungan BPKP

Pemalang ;Menimbang, bahwa terlepas dari soal berwenang atau tidakberwenangnya Itwilkab menghitung kerugian negara, perlu dipahami olehTerdakwa, bahwa Majelis Hakim mengadili dan menetapkan jumlah kerugianNegara dalam hal ini kerugian Desa Ujunggede tidak sematamata berdasarkepada LHP Iwilkab, BPKP, bahkan dari BPK itu sendiri, akan tetapi MajelisHakim menghitungnya sesuai fakta yang terungkap dipersidangan denganbukti yang cukup dan meyakinkan Majelis.

Selain itu perlu dipahami pulaoleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa persidangan inisama sekali tidak dalam rangka menguji kewenangan Itwilkab, BPKP,ataupun BPK, melainkan memeriksa, mengadili serta memutus perkaraTerdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan ini.Jika Terdakwa hendak menguji apakah lItwilkab, dan BPKP berwenang atautidak berwenang menghitung kerugian Negara maka hedaknya diajukanmelalui proses peradilan yang lain.

Pemerintah Kabupaten BaritoKuala sebesar Rp.313.700.865, (tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus ribudelapan ratus enam puluh lima rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlahtersebut, sebagaimana Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi12Kalimantan Selatan Nomor : SR2669/PW16/5/2012 tanggal 12 April 2012yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sugiharto selaku Pembantu Penanggungjawab, Mashud selaku Pengendali Teknis, Karlie selaku Ketua

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp.313.700.865, (tiga ratustiga belas juta tujuh ratus ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) atausetidaktidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Hasil PerhitunganKerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : SR2669/PW16/5/2012 tanggal 12 April 2012 yang dibuat dan ditanda tangani olehSugiharto selaku Pembantu Penanggung jawab, Mashud selaku PengendaliTeknis, Karlie selaku Ketua

Harapan Maju 500.000,Jumlah 23.650.000, bahwa berdasarkan hasilperhitungan Badan Pengawas Keuangan dan 63Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : SR2669/PW16/5/2012 tanggal 12 April 2012, kerugian keuangan negara dalamperkara ini sebesar Rp.313.700.865, (tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus ribudelapan ratus enam puluh lima rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwaSALEHAH binti GUSTI ABDUL HAMID telah menikmati keuntungan sebesarRp.313.700.865, (tiga ratus tiga belas juta