Ambara Pranata juga hanya terdiri atas (satu) orang anggota Komisaris yaitu dijabat oleh Tergugat II,maka berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) UUPT,Komisaris sebagai organ perusahaan adalah melakukanpengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusanpada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usahaperseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;6 Bahwa dalam rangka mengembangkan dan memajukanperseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, makaPenggugat (selaku Direktur) dan Tergugat

Kegiatan organorgan itu secara bersamasama sebagaisatukesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam melaksanakanfungsi dan pembuatan kebijakan, pelaksanaan serta pengawasanperseroan; Bahwa dalam pembuatan Perjanjian Sewa Menyewa, hari Jumat,tanggal 27 Juli 2007 tersebut ternyata telah terjadi pemisahan/pemecahan organ PT.

AmbaraPranata juga hanya terdiri atas (satu) oranganggota Komisaris yaitu dijabat oleh TergugatII, maka berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat(1) UUPT, Komisaris sebagai organperusahaan adalah melakukan pengawasanatas kebijakan pengurusan, jalannyapengurusan pada umumnya, baik mengenaiperseroan maupun usaha perseroan, danHal 61 dari 117 hal Put.

Kegiatan organorgan itu secarabersamasama sebagai satukesatuan dantidak dapat dipisahkan dalam melaksanakanfungsi dan pembuatan kebijakan, pelaksanaanserta pengawasanBahwa memang benar dalam pembuatanPerjanjian Sewa Menyewa, hari Jumat,tanggal 27 Juli 2007 tersebut ternyata telahterjadi pemisahan/pemecahan organ PT.Ambara Pranata yaitu Direktur PT. AmbaraPranata (Penggugat) selaku pemilik/yangmenyewakan didudukan berpisah danberlawanan dengan Komisaris PT.

AMBARAPRANATA Nomor 8 Tanggal 27 Oktober 2009 (bukti P4), yang padapokoknya mengamanatkan bahwa yang berhak untuk mewakili perseroan didalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian,mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan sertamenjalankan segala tindakan baik mengenai kepengurusan maupunkepemilikan adalah Tugas dan wewenang dari Direksi sedangkan Tugas danwewenang Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan direksidalam menjalankan

SITI RAMSINAH yang pada saat itu sebagaiBendahara Rutin Kantor Dinas Pariwisata dan KebudayaanKabupaten Hulu Sungai Selatan ;Majelis Hakim dalam menguraikan unsur ke2 (menguntungkandiri sendiri) ini disertai dengan pendapat bahwaperbuatan Terdakwa untuk menitipkan uang kepadaBendahara Rutin Dinas Pariwisata dan KebudayaanKabupaten Hulu Sungai Selatan tidaklah masuk akal dantidak memberikan keyakinan kepada Majelis karena kalaumemang Terdakwa tidak menyetujui arahan/kebijakan Pit.Kepala Dinas dan

No. 2617K/PID.SUS/2010bawah sumpah), saksi Durabu (di bawah sumpah) dan saksiMaseri (di bawah sumpah) di persidangan pada PNKandangan ;Dalam hal penyerahan uang titipan honor Juru Peliharaint bukan merupakan tugas Pemohon Kasasi sebagai KepalaBidang, namun dalam hal ini sesuai kebijakan Pit.Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten HuluSungai Selatan (Dra. Siti Saniah) dipercayakan kepadaKasi Museum dan Purbakala yaitu Sdri.

honor kepada Juru60Pelihara yang dimaksud oleh Majelis Hakim, sebagaimanafakta yang terungkap di persidangan, bahwa saksi Dra.Siti Saniah (di bawah sumpah dan lihat BAPpersidangan),dan saksi Siti Rosmawati (di bawah sumpahdan lihat BAP persidangan) serta saksi Siti Ramsinah(di bawah sumpah dan lihat BAP Persidangan) tidak adamenerangkan Pemohon Kasasi Terdakwa membuat konsepalternatif penyerahan honor kepada para Juru Pelihara,dan sesungguhnya konsep alternatif itu) tidak pernahada, karena semuanya kebijakan

kepada JuruPelihara yang dimaksud oleh Majelis Hakim, sebagaimanafakta yang terungkap di persidangan, bahwa saksi Dra.Siti Saniah (di bawah sumpah dan lihat BAPpersidangan),dan saksi Siti Rosmawati (di bawah sumpahdan lihat BAP persidangan) serta saksi Siti Ramsinah(di bawah sumpah dan lihat BAP Persidangan) tidak adamenerangkan bahwa Terdakwa membuat dan menyerahkankonsep alternatif penyerahan honor kepada para JuruPelihara, dan sesungguhnya konsep alternatif itu tidakpernah ada, karena semuanya kebijakan

DalamSurat Keputusan tersebut tidak disebutkan adanyaperiode atau termin pencairan honor Juru Pelihara.Pembayaran honor Juru Pelihara setiap 4 (empat) bulansekali merupakan kebijakan dari PPIK pada DirektoratJenderal Sejarah dan Purbakala dan merupakan satukesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam satu TahunAnggaran yakni' Tahun Anggaran 2007.

Restrukturing) yang diajukan Pelawan dalam kondisiusaha sudah tutup dan adanya side streming terhadap penggunaankredit yang tidak sesuai dengan tujuan.Bahwa Pengajuan 3 R ( Rekstrukturisasi,Resscheduling, Restrukturing ) yang dimohonkan Pelawan juga tidakmemenuhi persyaratan sebagai mana telah diatur dalam surat keputusanHalaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Padt.Bth/2019/PN Tab12.13.14.Direksi PT.BPR Desa Dalung Nomor : 12/BPR.DD/IX/2016 yangmerupakan standard operating procedure (SOP) kebijakan

perkreditanPT.BPR Desa Dalung pada Bab IV mengenai RESTRUKTURISASIKREDIT , mengatur kebijakan umum restrukturisasi kredit yangdiantaranya kreteria kredit yang dapat di restrukturisasi yaitu palingkurang adalah sebagai berikut :a.

Menunjukan itikad baik dan bersedia untuk memenuhi kewajibankredit setelah di restrukturisasi.Bahwa dengan adanya persayaratan untukrestrukturisasi kredit seperti tersebut di atas baik persyaratanrestrukturisasi dari Bank Indonesia maupun dari standard operatingprocedure (SOP) kebijakan perkreditan PT.BPR Desa Dalung ternyatapengajuan 3 R (Rekstrukturisasi, Resscheduling, Restrukturing) olehPelawan setelah di proses oleh Terlawan pengajuan restrukturisasitersebut tidak memenuhi persyaratan sehingga

Bahwa pada tanggal 16 dan 17 Januari 2009 TERGUGAT melukan aksibalasan terhadap PARA PENGGUGAT yang melakukan aksi mogok kerjadengan mengeluarkan kebijakan sanksi skorsing. Tindakan balasan tersebut mengakibatkanseluruh pengurus / pimpinan SB KIKEF sudah tidak bisa lagi menjalankankegiatan organisasi Serikat Buruh di lingkungan pabrik / perusahaan.Atas kebijakan tersebut SB KIKEF melalui surat dengan nomor surat :066/PTP.SBKIKEF/MI/Bks/I/2009 tertanggal 17 Januari 2009 dan surat dengan No.

Dan anakperusahaan ;Hentikan intimidasi, interfensi dan diskriminasi serta kebebasan dalam berserikat.Bahwa, pada tanggal 14 Januari 2009 Penggugat melaksanakan mogok kerja yang dilanjutkan tanggal 15 Januari 2009 kemudian tanggal 16 dan 17 Januari 2009,TergugatBahwa, pada tanggal 03 Februari 2009 Tergugat mengeluarkan kebijakan PHK sepihakkepada Sdr. Kamnasar dan kepada Sdr.

mengurangi vulume suara azan,bahwa pernyataan itutidak benar,menteri agama tidak pernah mengeluarkan pernyataantersebut.Bahkan dalam Instruksi Direktur Jend3eral Bimbingan MasyarakatIslam Nomor : Kep:/D/101/1978 tentang Tuntutan Penggunaan Pengerassuara di masjid,Langgar dan Mushola huruf D dan angka 5 menyatakan : darituntutan Nabi,suara adzan sebagai tanda masuknya shalat memang harusditinggikan.Dan karena itu penggunaan pengeras suara untuknya adalahtidak dapat di perdebatkan .Jadi tidak ada kebijakan

Jadi tidak ada kebijakan KementrianAgama yang menyatakan untuk mengurangi volume apalagi laranganmengumandangkan adzan dengan pengeras suara.Bahwa akibat yang ditimbulkan dari Video yang diposting oleh Terdakwadalam akun Youtube APR DAKWAH adalah timbulnya rasa kebencian ataupermusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkanatas suku, agama, ras , dan antar golongan (SARA) yang tercermin dalamkolom komentar atas video tersebut.Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.Perbuatan

Jadi tidak ada kebijakan KementrianAgama yang menyatakan untuk mengurangi volume apalagi laranganmengumandangkan adzan dengan pengeras suara.

Januari 2013 yang diangkat berdasarkan KeputusanBupati Madiun Nomor 1 tahun 2003 tanggal 2 Januari 2003 tentangPemberhentian Pejabat Kepala Desa dan pengesahan Kepala Desa diHal 2 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPkK/2015/PT.SBY.Kabupaten Madiun yang direvisi dengan Surat Keputusan Bupati Madiunnomor 323 tahun 2004 tanggal 16 Agustus 2004 tentang Masa jabatanKepala Desa di kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, mempunyaitugas pokok dan fungsi memimpin penyelenggaraan pemerintahan desaberdasarkan kebijakan

selama satu periode sejak 2 Januari 2003 sampaidengan 2 Januari 2013 yang diangkat berdasarkan Keputusan BupatiMadiun Nomor 1 tahun 2003 tanggal 2 januari 2003 tentangPemberhentian Pejabat Kepala Desa dan pengesahan Kepala Desa diKabupaten Madiun yang direvisi dengan Surat Keputusan Bupati Madiunnomor 323 tahun 2004 tanggal 16 Agustus 2004 tentang Masa jabatanKepala Desa di kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, mempunyaitugas pokok dan fungsi memimpin penyelenggaraan pemerintahan desaberdasarkan kebijakan

Madiun selama satu periode sejak 2 Januari 2003 sampaidengan 2 Januari 2013 yang diangkat berdasarkan Keputusan BupatiMadiun tahun 2003Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan pengesahan Kepala Desa diNomor 1 tanggal 2 januari 2003 tentangKabupaten Madiun yang direvisi dengan Surat Keputusan Bupati Madiunnomor 323 tahun 2004 tanggal 16 Agustus 2004 tentang Masa jabatanKepala Desa di kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, mempunyaitugas pokok dan fungsi memimpin penyelenggaraan pemerintahan desaberdasarkan kebijakan

Bahwa pendirian dan kebijakan Direktur Jenderal Pajak dalampengenaan PPN atas kegiatan terpadu (integrated) tertuangdalam KMK575 sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UUPPN, yang didalamnya juga mengatur mengenai pelaksanaanPasal 9 ayat (5) dan Pasal 16B UU PPN;Bahwa KMK575 tidak pernah diuji Mahkamah Agung, namunPeraturan Menteri Keuangan Nomor: 78/PMK.03/2010 sebagaipengganti KMK575 yang muatannya sama dengan KMK575secara kaidah dan norma sudah dilakukan uji materi keMahkamah Agung dan dalam hal

ini keputusan MahkamahAgung memenangkan Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaTerbanding);Bahwa dengan demikian secara yuridis kebijakan tersebut telahsesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor 179/B /PK/PJK/2017kemudian secara materi dalam proses pemeriksaan diungkapbahwa Pajak Masukan yang dikoreksi oleh PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) adalah terkait denganperolehan barang antara lain berupa pupuk yang dipergunakandi unit perkebunan

Penyerahan Yang TidakTerutang Pajak (selanjutnya disebut PMK78) pada intinyamemutuskan bahwa norma atau kaidah di dalam PMK78 tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan perpajakanyang lebih tinggi (UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009);Bahwa norma atau kaidah yang diatur dalam PMK78 sebagaipelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009pada prinsipnya sama dengan norma atau kaidah dalam KMK575sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UndangUndang Nomor 18tahun 2000;Bahwa dengan demikian kebijakan

memenuhi kewajibannya karena kondisiperekonomian yang lesu dan posisi Penggugat berada di Negara Australia;Bahwa Tergugat pada tanggal 14 Mei 2019, mengirimkan surat Peringatanlll/Terakhir kepada Penggugat, yang menegaskan agar Penggugat melunasiselurun tunggakan kreditnya paling lambat tanggal 22 Mei 2019, danterhadap surat Peringatan Ill/terakhir ini pun Penggugat tidak mampumemenuhinya;Bahwa sejak adanya pandemi covid19, Penggugat berada di NegaraAustralia, dan kesulitan kembali ke Indonesia karena kebijakan

nilai jaminan danmenetapkan harga limit lelang sebesar Rp. 12.370.000.000, (duabelas milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);31.Bahwa Tergugat secara melawan hukum menetapkan berlakunya bungadan denda setiap hari/oulan yang diketahui pada tanggal 13 April 2021, totalkewajiban Penggugat menjadi Rp. 13.882.261.775,04 (tiga belas milyardelapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuhratus tujuh puluh lima koma nol empat);32.Bahwa secara nyata dan formil, Tergugat menetapkan kebijakan

ataskebijakan/perbuatan hukum Tergugat yang telah melakukan lelang jaminankredit secara melawan hak dengan menurunkan nilai limit lelang jaminanmilik Penggugat secara sepihak dan tanpa sepersetujuan Penggugat (Secaramelawan hukum), yang merupakan bentuk perbuatan curang yangmerugikan hak dan kepentingan Penggugat, oleh karenanya sangatberalasan menurut hukum bila perbuatan Tergugat tersebut dinyatakansebagai perbuatan melawan hukum dan harus dinyatakan batal dan tidakberkekuatan hukum;34.Bahwa kebijakan

Dan Asas Akuntabilitas;Bahwa berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia No. 5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara di dalam BAB Il pada Pasal 2menegaskan Penyelenggara kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkanpada asas:Kepastian hukum;Profesionalitas;Proporsionalitas;Keterpaduan;Delegasi;Netralitas;Akuntabilitas;Efenktif dan efiesien;Keterbukaan;Nondiskriminatif;Persatuan dan kesatuan;Keadilan dan kesejahteraan;danm. n.KesejahteraanBahwa merujuk pada Pasal 3 UndangUndang Republik Indonesia No.28TATOO

Indonesia No.11 Tahun 2017 dan berakibat hilangnya hakhak kepegawaian Penggugat;Bahwa oleh karena tidak ada usulan Pyb kepada PPK dalam prosespenerbitan Objek Sengketa, maka tidak dapat dihitung hari kerja prosespenetapan Objek Sengketa hal ini nyatanyata bertentangan dengan Pasal266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2017;Bahwa berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia No. 5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara di dalam BAB Il pada Pasal 2menegaskan Penyelenggara kebijakan

2010, tanggal 22 Maret 2010 ;Foto kopi Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNo. 0004/KV/V1/21213/KEP/2008, tanggal 6 Oktober 2008 ;Foto kopi Surat dari Badan Kepegawaian Daerah No. 822.456/BKD/2018, tanggal 2 Januari 2018, Perihal : Kenaikan Gaji ;Foto kopi Keputusan Depsrtemen Pendidikan dan Kebudayaan No: 32277/A2/KP/1998, tanggal 17 Pebruari 1998 ;Foto kopi Piagam Penghargaan Lembaga Penjamin MutuPendidikan Sumatera Utara No. 22379/C21/LL/2004 ;Foto kopi Piagam Penghargaan Lembaga Kebijakan

Ketidaktepatan waktupembayaran sangat merugikan Para Penggugat karena sebagai orangyang telah purna bhakti/jjabatan maka uang pesangon/purna bakti sangatdiharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup pribadi maupunkeluarganya.Perubahan kebijakan PT Tourisindo yang mengakibatkan berkurangnyajumlah hakhak Para Penggugat dengan alasan sesuai dengankemampuan perusahaan merupakan kebijakan yang tidak jelas dantidak terukur, dan dengan demikian kebijakan tersebut tidakHalaman 11 Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2018

PerguruanTinggi dan Ilmu Pengetahuan, Nomor 014/dar.tahun 1965 tertanggal 19Oktober 1965), dimana keberadaan Penggugat sebagaimana akandiuraikan di bawah ini:(1)(2)(3)Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor0281/U/1979, tanggal 31 Desember 1979, Tentang : PenyerahanPembinaan Dan Pengelolaan Universitas Trisakti Kepada YayasanTrisakti yang diktumnya antara lain:MenetapkanPertama : Menyerahkan pembinaan dan pengelolaanUniversitas Trisakti kepada Yayasan Trisakti;Kedua : Mengesahkan segala kebijakan

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor0281/U/1979, tanggal 31 Desember 1979, tentang PenyerahanPembinaan Dan Pengelolaan Universitas Trisakti Kepada YayasanTrisakti, yang diktumnya antara lain:MenetapkanPertama : Menyerahkan pembinaan dan pengelolaanUniversitas Trisakti kepada Yayasan Trisakti.Kedua : Mengesahkan segala kebijakan yang telahdiambil Yayasan Trisakti dalam membina danmengelola Universitas Trisakti sejak tanggal2/ Januari 1966 sampai dengan berlakunyaKeputusan ini.Ketiga

Putusan Nomor 25 PK/TUN/2017berdasarkan UndangUndang Pokok Agraria maupun peraturanperundangundangan lain yang meliputi pengaturan penggunaan,penguasaan dan pemilikan tanah, pengurus hakhak tanah,pengukuran dan pendaftaran tanah dan lainlain yang berkaitandengan masalah pertanahan berdasarkan kebijakan yangditetapkan oleh Presiden;Serta bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 19 UU PokokAgraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria Jo. P.P.

ICUR menilai bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 tidakmelihat secara lebih fokus realita dan masalah empiris peradilan pidanayang berhubungan dengan kasus narkotikafile:///F:/uji20materil%20PP%2099/Kebijakan%20Revisix20PP%2099%20Tahun%202012%20 Tidak%20Menyentuh%20Akar%20Masalah%0 %20ICJR.htm;Bahwa Kepala Lapas Kelas Il B Ketapang, Hensah berharap agarpemerintah segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WargaBinaan Pemasyrakatan.

(Bukti P9);10.Fotokopi Artikel Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) tanggal 5Agustus 2016 berjudul Kebijakan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99Tahun 2012 tidak menyentuh akar masalah. (Bukti P10);11.Fotokopi Media Online Ketapang News tanggal 3 November 2016 berjudulTerganjal PP 99, Napi Narkoba Frustasi. (Bukti P11);12.Fotokopi Media Online Detik News tanggal 24 April 2017 berjudul Uangmakan napi tembus Triliunan Rupiah, Revisi PP Mendesak.

Putusan Nomor 39 P/HUM/2017Sehingga, setiap bentuk persyaratan dan cara yang ditetapkanoleh Pemerintah merupakan kebijakan hukum (/egal policy) yangdiberikan UndangUndang' serta justru. dalam rangkamelaksanakan perintah UndangUndang;.

Bahwa pada tanggal 16 dan 17 Januari 2009 Tergugat melukan aksi balasan terhadap ParaPenggugat yang melakukan aksi mogok kerja dengan mengeluarkan kebijakan sanksiskorsing. Tindakan balasan tersebut mengakibatkan seluruh pengurus / pimpinan SBKIKEF sudah tidak bisa lagi menjalankan kegiatan organisasi Serikat Buruh di lingkungana.13.pabrik / perusahaan.

Atas kebijakan tersebut SB KIKEF melalui surat dengan nomorsurat :066/PTP.SBKIKEF/MI/Bks/I/2009 tertanggal 23 Januari 2009meminta penjelasan kepada Tergugat atas tindakan balasan yang dilakukan tetapi Tergugattetap dengan sikap buruknya tidak mau menjawab surat tersebut ;Bahwa selain meminta penjelasan atas tindakan tergugat melakukan balasan terhadap mogokPara Penggugat yang sah, pengurus SB KIKEF PT.

Bahwa, pada tanggal 16 dan 17 Januari 2009,Tergugat mengeluarkan sanksi skorsing kepadaPara Penggugat ;e Bahwa, pada tanggal 04 Februari 2009 Tergugat mengeluarkan kebijakan PHK sepihakkepada Sdr. Margono dan kepada Sdr.

danTermohon juga mempunyai financial advisor/Penasehat Keuanganyang telah menghitung kemampuan bayar Termohon kepada ParaPemohon yaitu sebanyak 12 Termin yang mana pelaksanaanpembayarannya dilakukan setiap 2 bulan sekali, sehingga apabilaTermohon mendasarkan penundaan pembayaran termin ke 5 tersebutdikarenakan Pandemi Covid 19 dan Termohon terhalang melakukanpembayaran karena Perbankan tidak beroperasional dikarenakanadanya Penarikan uang/rush money besarbesaran sehingga BankIndonesia mengambil kebijakan

jugamempunyai financial advisor/Penasehat Keuangan yang telahmenghitung kemampuan bayar Termohon kepada Para Pemohonvant Ssebanyak 12 Termin yang mana pelaksanaan pembayarannya dilakukan setiap 2 bulan sekali, sehingga apabila mendasarkanPe of a (ma pembayaran termin ke 5 tersebut dikarenakan Pandemiyf BovidA Porhenken tidak beroperasional dikarenakan adanya Penarikang dan Termohon terhalang melakukan pembayaran karenaYe, aanigaugh money besarbesaran sehingga Bank IndonesiaSy he on gt 2SS cn,4mbil kebijakan

M/3/HK.04/III72020 tentang PerlindunganPekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahandan Penanggulangan Covid19, Termohon harus menghentikan seluruhaktifitas perkantoran demi mencegah mewabahnya virus Covid19, faktatersebut juga membuktikan Keadaan Kahar terkait Covid19 sebagaiPandemi yang mengakibatkan perubahan peraturan Perundangundangan dan perubahan kebijakan Pemerintah.PB Bahwa ebih lanjut sesuai dengan Keputusan Gubernur Daerah Khususaril sh Z Ibuketa Jakarta Nomor 361 Tahun

Asas Kepastian HukumBahwa Tergugat telah mempertimbangkan asas kepastianhukum dimana Tergugat mengutamakan landasan ketentuanperaturan perundangundangan, kepatutan, keajegan, dankeadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahanyang telah diuraikan secara kongkrit dalam jawaban Tergugat.b.

ahlimelihat ada yang salah dalam norma UU ASN khususnya pasal 87 ayat (4)huruf b tetapi kurang lengkap, dia kondisional artinya ditambahkan frasamisalnya apabila hakim tipikor memberikan hukuman tambahan pencabutanhak untuk menjadi PNS; 222 2n eneBahwa putusan yang dimaksud dalam pasal 87 ayat (4) huruf b yaitu apabilayang dirujuk dalam kasus ini putusan tipikor maka harus mengikuti, kecualimerujuk putusan lain lagi; Bahwa yang dilakukan Bupati bukan diskresi, tetapi beleidsregal atauperaturan kebijakan

Yang menjadirujukan kita sebagai orientasi tujuan akhir dari kebijakan hukum adalah nilaiHalaman 30 dari 44 Halaman Putusan No. 95/G/2019/PTUNKPGnilai knususnya nilai kKeadilan. UU hanya pedoman untuk mencapai keadilanitu. Kapan diterapbkan asas? Bukan hanya soal kekosongan hukum, yaituapabila terjadi problem, yang paling mudah mengikuti yurisprudensi, yanglebih sedikit membutuhkan pemikiran adalah penerapannya menjabarkan asasyang lebih tinggi. Peradilan TUN membuka dua kemungkinan itu.

umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen vanbehoorlijk bestuur / the general principles of good administration), khususnya azaskepastian hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 angka 1 UndangundangNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebasdari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang mengatur bahwa "yang dimaksuddengan 'asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilandalam setiap kebijakan

PP 28/2005 merupakan ketentuan yang memaksa yangmenurut hukum administrasi negara bersifat limitatif atau tidak dimungkinkanadanya kebijakan diskresi; 3 Bahwa Putusan Pengadilan tingkat pertama pada perkara tagihan BHPIPSFR untuk Tahun Pertama sebagaimana ternyata dalam Putusan Nomor: 49/G/2011/PTUN.JKT tanggal 14 Juni 2011, serta Penetapan Penundaan Nomor : 49/G/2011/PTUN.JKT tanggal 14 Juni 2011 adalah terhadap Keputusan TUN yangberbeda dengan Objek Sengketa sehingga tidak dapat mengecualikan kewajibanTergugat

Perlu menjadi perhatianMajelis sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa tindakan Tergugatmerupakan pelaksanaan dari kewajiban hukum di bidang keuangan negarayang tidak memberikan ruang bagi dilakukannya diskresi atau kebijakan ;5.

Anmad Kadzim Asnawi (PenggugatNomor 4) Telah mengadakan Musyawarah pertama kalinya di balai desapurwaraja kec.menes dengan di fasilitasi oleh pemerintahan desaPurwaraja Kec.Menes, dengan memakai sarana prasarana balai desapurwaraja Kec.Menes Kab.Pandeglang, dan pada saat itu hanya di hadirioleh pihak Sdr, Haeruddin Bin (Alm) Hj.Bai Julaeha (Tergugat) dan hasilkesimpulan musyawarah tersebut di tuangkan dalam sebuah perjanjian dibawah tangan ada beberapa poin kebijakan dari perwakilan ahli waristersebut

, dan di dalam perjanjian tersebut telah di tandatangani Olehkedua belah pihak serta di ketahui serta di tandatangani oleh Pjs.KepalaDesa Purwaraja Kec.Menes pada saat itu Sdr.Drs.Holil MZ, serta di hadirioleh saksisaksi tersebut, pada inti perjanjian tersebut poinpoinnyaAdalah:1) Pihak Ahli waris akan memberikan uang kebijakan/Kerohimankepada pihak Sdr.Haeruddin bin (Alm) Hj.Bai Julaeha (Tergugat)sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan syaratpihak ke Il (Dua) Haeruddin Bin (Alm) H.Bai

Julaeha harusmeninggalkan tanah tersebutdan membongkar bangunannya sendiridan Pihak Sdr.Haeruddin bin (Alm) Hj.Bai Julaeha (Tergugat)menyepakatinya, dan uang kebijaksanaan/Kerohiman tersebut akandi bayarkan selambatlambatnya pada tanggal 24 Desember 2017.2) Pihak Il Sdr.Haeruddin Bin (Alm) Hj.Bai Julaeha setelah di berikanuang kebijakan/Kerohiman siap sedia sepakat untuk berpindahtempat/meninggalkan tempat bangunan rumah dari tanah para ahliwaris di Ko.Kadubangkong RT 03/RW 06 Desa Purwaraja Kec.MenesSelambatlambatnya

objek tanah selama kurang lebih 25Tahun tersebut, Para Penggugat menderita kerugian materil danimmateril dan wajar para Penggugat meminta Tergugatmemperhitungkan apabila harus membayar sewa selama 25 Tahunselama masa waktu penguasaan fisik tanah dengan rumah tinggal diatasnya, dan berdasarkan Perppu 51/1960 tersebut penguasaan danpendudukan tanah, tanpa ijin adalah perouatan melawan hukum, bahwadalam jangka waktu tersebut yang seharusnya di kembalikan kepadapara pemiliknya dengan tanpa meminta uang kebijakan

Yang menyatakan pada pkonyatelah terjadi Musyawarah utuk mufakat natara Pihak Penggugat denganTergugat, Musyawarah tersebut dilaksanakan di Kontor Desa Purwaraja,Kecamatan Mees Kabupaten Pandeglang, yang di catat dalam beritaAcara Musyawarah , tertanggal 24 Oktober 2017, dengan hasilKesepakatan:Halaman 24 dari 55 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/ 2018/PN Pal1) Pihak Penggugat akan memberikan kebijakan kepada Tergugatsebesr Rp. 50.000.000, ( Lima puluh juta rupiah ) yang akandibayarakan selambatlambatnya

AGUS RAHARDJO, selaku Kepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/JJasa Pemerintah (LKPP), yang beralamat di SMETower Lantai 18 Jalan Gatot Subroto Kavling 94 Jakarta,selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;2. Sdr. POLTAK SINAGA, ME., selaku Kuasa Pengguna Anggaran / KepalaSNVT PJPA Balai Besar Wilayah Sungai CidanauCiujungCidurian, yang beralamat di Jalan Ustadz Uzair YahyaNomor 1 Serang, selanjutnya disebut sebagai : Tergugat Il;3. Sdr.

Setya Budi Arijanta, S.H., KNJabatan : Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan PengadaanUmum;3. Sarah Sadiga, S.H., M.Sc.Jabatan : Direktur Pelatihan Kompetensi;4. Raden Ari Widianto, S.H., M.E.Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Humas;5. Rinaldi Morintoh, S.H., KNJabatan : Kepala Seksi Keterangan Ahli Barang dan Jasa;6. Mustika Rosalina Putri, S.H., M.H.Jabatan : Kepala Seksi Kontrak Payung;7. Desi Kartika, S.H.Jabatan : Perancang Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa;8.

Kasum (Putusan No.66K/Sip/1952), yang dalam kasus ini MA berpendirian bahwa perbuatanmelawan hukum terjadi apabila ada perbuatan sewenangwenang daripemerintah atau merupakan tindakan yang tiada cukup anasirkepentingan umum; kedua, putusan MA dalam perkara Josopandojo(putusan No. 838K/Sip/1970), yang dalam kasus ini MA berpendirianbahwa kriteria onrechmatige overheidsdaad adalah undangundang danperaturan formal yang berlaku, kepatutan dalam masyarakat yang harus dipenuhi oleh penguasa, dan perbuatan kebijakan

: UM.02.05/BBWSC3/12 dan tanggal 13 Juni 2013 ;(videbukti P10, P20/T.1.1, T.7/T.ALILIV dan TT. s/d TT.VIl11)Menimbang, bahwa Tergugat adalah Lembaga/Institusi Pemerintah, yangmempunyai tugas dan wewenang untuk mengumumkan Penetapan Sanksi DaftarHitam dalam Portal Pengadaan Nasional untuk Pengadaan Barang/ JasaPemerintah yang ditetapbkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa PenggunaAnggaran (Peraturan Presiden R.l No.54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarangJJasa Pemerintah jo Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan

Bank Century, Tok adalah Kebijakan Perkredtan Bank (KPB)dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) PT.

Nomor 374 K/PID.SUS/2016317/TKAP/AI/KPO/XI/08 tanggal 5 November 2008 walaupun tanpakelengkapan yang benar sebagaimana diatur dalam Kebijakan PerkreditanBank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) PT. Bank Century, Toktahun 2005 yaitu antara lain tidak terdapat Memo Analisa Kredit (MAK), tidakterdapat Surat Permohonan Awal Pengajuan Kredit dari Pemohon, tidakterdapat tandatangan menyetujui dari peminjam PT.

Ketentuan Intern Bank Century tentang Kebijakan Perkreditan Bank(KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) PT.

Foto copy yang dilegalisir Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) danPedoman Pemberian Kredit (PPK) PT. Bank Century, Tok tahun2005.Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama LINDA WANGSADINATA, dkk.4. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor448/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.PST tanggal 26 Maret 2014 yang amar lengkapnyasebagai berikut :Hal. 17 dari 74 hal. Put.

Foto copy yang dilegalisir Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) danPedoman Pemberian Kredit (PPK) PT. Bank Century, Tbk tahun2005.Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama LindaWangsadinata, dkk.

Pasal 14 huruf k SKEP/0178/2005, Pasal 100 huruf PKB, Pasal 19 huruf SKEP/793/2015, yang berbunyi:Membuat atau menyebarkan tulisan atau gambar yang dapatmengganggu suasana kerja tidak kondusif dan kontraproduktif atauHal. 5 dari 63 hal.Put.Nomor 776 K/Pdt.SusPHI/2017bersifat asusila atau bersifat menyerang kebijakan, kewibawaan Negaradan Perusahaanc.

Tuduhan perbuatan setara dengan membongkar atau membocorkanrahasia Perusahaan (termasuk rahasia dagang) yang seharusnyadirahasiakan kecuali untuk kepentingan Negara;Tuduhan perbuatan setara dengan membuat atau menyebarkantulisan atau gambar yang dapat menganggu suasana kerja tidakkondusif dan kontra produktif atau bersifat asusila atau bersifatmenyerang kebijakan, kewibaan Negara dan Perusahaan;.

Membuat atau menyebar tulisan atau gambar yang dapat menganggusuasana kerja tidak kondusif dan kontra produktif atau bersifat asusilaatau bersifat menyerang kebijakan, kewibawaan Negara atauPerusahaan;Bahwa mengingat dalil tuduhan Penggugat dalam gugatan perkara aquo tidak jelas dan kabur, karena dalil yang tidak jelas mengakibatkanTergugat tidak mengerti kaitan antara dalil/tuduhan membuatpernyataan yang diunggah ke media online yang bukan dilakukanoleh Tergugat dengan Membuat atau menyebar tulisan

atau gambaryang dapat menganggu suasana kerja tidak kondusif dan kontraproduktif atau bersifat asusila atau bersifat menyerang kebijakan,kewibawaan Negara atau Perusahaan sebagaimana yang dituduhkandalam gugatan, dan hal ini membuktikan bahwa gugatan tidak jelasdan kabur;.

dalamPerjanjian Kerja Bersama yaitu:Pasal 14 Huruf c SKEP/0178/2005, pasal 100 huruf b PKB, Pasal 19 huruf bSKEP/793/2015, yang berbunyi Memberikan keterangan palsu atau yangdipalsukan sehingga merugikan perusahaan atau kepentingan negara;Pasal 14 Huruf k SKEP/0178/2005, pasal 100 huruf i PKB, Pasal 19 huruf SKEP/793/2015, yang berbunyi Membuat atau menyebarkan tulisan ataugambar yang dapat menggangu suasana kerja tidak kondusif dan KontraProduktif atau bersifat asusila atau bersifat menyerang kebijakan