MARIATI/Bendahara PengeluaranDinas Kelautan dan PerikananKabupaten Merauke (Januari 2011sampai dengan Desember 2011).Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si selakuKuasa Pengguna Anggaran adalah mengendalikan pengelolaan keuangan padaDinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke yang tercantum dalam DPA.Bahwa pada tanggal 28 Juni 2011 saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si(Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menerbitkanKeputusan Nomor 523.3/0696.1/VI/2011 tentang Pembentukan

Pid.susTpk/2016/PTJAPd MARIATI/Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Merauke (Januari 2011 sampai dengan Desember 2011).Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaranadalah mengendalikan pengelolaan keuangan pada Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Merauke yang tercantum dalam DPA.Bahwa pada tanggal 28 Juni 2011 saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si(Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menerbitkanKeputusan Nomor 523.3/0696.1/VI/2011 tentang Pembentukan

Anugrah Anim Papua dari tanggal 01/01/2013 s/d14/06/2013; Oo1 (satu) bundel foto copy Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikannan Kab.Merauke No. 523.3/0696.a/V1I/2011 tentang Pembentukan Panitia Pelelanan / SeleksiUmum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Merauke Ta. 2011, tanggal 28 Juni 2011;1 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikannan Kab.Merauke No. 523.3/0703.a/VI/2011 tentang Pembentukan Panitia Pelelanan /Seleksi Umum Pengadaan

Anugrah Anim Papua dari tanggal 01/01/2013 s/d14/06/2013;31 (satu) bundel foto copy Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikannan Kab.Merauke No. 523.3/0696.a/VI/2011 tentang Pembentukan Panitia Pelelanan / SeleksiUmum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Merauke Ta. 2011, tanggal 28 Juni 2011; 4 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikannan Kab.Merauke No. 523.3/0703.a/VI/2011 tentang Pembentukan Panitia Pelelanan /Seleksi Umum Pengadaan Barang

Rek :400 21.20.01.021411 nama : PT)Anugrah Anim Papua dari tanggal01/01/2013 s/d 14/06/2013; 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikannan Kab.Merauke No. 523.3/0696.a/VI/2011 tentang Pembentukan Panitia Pelelanan /Seleksi Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dinas Kelautan dan PerikananKab.

Keputusan Walikota Singkawang Nomor : 40 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pemerintah Kota Singkawang tahun Anggaran 2008 yang ditandatangani oleh Walikota Singkawang, Hasan Karman, SH, MM, pada tanggal 6 Maret 2008;2.

Lampiran II : Keputusan Walikota Singkawang Nomor 40 Tahun 2008, Tanggal 6 Maret 2008 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Pemerintah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2008, Tim Sekretariat;3.

telah dilegalisiroleh Dinas DPPKA singkawang yang terdiri dari:e Keputusan Walikota Singkawang Nomor : 40 Tahun 2008 TentangPembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi PelaksanaanHalaman 2 dari 101 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2016/PN Ptk.Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pemerintah Kota Singkawangtahun Anggaran 2008 yang ditandatangani oleh Walikota Singkawang,Hasan Karman, SH, MM, pada tanggal 6 Maret 2008;Lampiran ll : Keputusan Walikota Singkawang Nomor 40 Tahun 2008,Tanggal 6 Maret 2008 Tentang Pembentukan

yang ditentukan.e Mengadakan musyawarah terhadap pemilik tanah dilokasi tempatpengadaan tanah tersebut.e Melakukan taksiran harga atas lokasi tanah.e Negosiasi atas dasar tanah.Halaman 12 dari 101 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2016/PN Ptk.e Jika sudah tercapai kesepatakan mengenai besarnya nilai tanah yangditetapbkan kemudian dilakukan penyerahan ganti rugi.Bahwa selanjutnya Walikota Singkawang menerbitkankan Surat Keputusan(SK) Walikota Singkawang Nomor : 40 Tahun 2008 tanggal 06 Maret 2008Tentang Pembentukan

SH.MMBahwa saksi pernah menerima SK Nomor 40 Tahun 2008 tanggal 06 Maret2008 Tentang Pembentukan Panitia pengadaan Tanah bagi pelaksanaanpembangunan untuk kepentingan umum pemerintah Kota SingkawangTahun 2008 yang ditanda tangani oleh Walikota Singkawang HASANKARMAN.

BUDI PRASETYO, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Seksi Ekstensifikasi perpajakan KPPkota Singkawang adalah membantu tugas kepala Kantor mengkordinasikanpelaksanaan dan penata usahaan pengamatan potensi perpajakan ,pendataan obyek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basisdata nilai objek pajak dalam menunjang kegiatan ekstensifikasi perpajakan. Bahwaberdasarkan Keputusan menteri keuangan No.

Lampiran Il : Keputusan Walikota Singkawang Nomor 40 Tahun 2008,Tanggal 6 Maret 2008 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan TanahBagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum DiPemerintah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2008, Tim Sekretariat;Halaman 94 dari 101 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2016/PN Ptk.3.

rekening piutang intern karena kasus Kanca BRI Jeneneponto, yang telah dilegalisir;
8. 1 (satu) lembar Asli Dinas R.11.e-KC-XIII/OPS/07/2019, Tanggal 23 Juli 2019, Perihal permohonan pembentukan rekening piutang intern karena kasus Kanca BRI Jeneneponto, yang telah dilegalisir;
9. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor: R.1.e-KC-LYI/XIII/01/2020, tanggal 30 Januari 2020 perihal permohonan Pembentukan Piutang intern Kasus an.

Irwan H.S. kepada Kepala kantor Wilayah Makassar;
10. 3 (tiga) lembar Asli Nota Dinas R.2.e-KW-XIII/OJL/02/2020, tanggal 11 Februari 2020 Perihal Usulan pembentukan Rekening piutang Intern Karena Kasus Kanca BRI Jeneponto;
11. 2 (dua) lembar Asli Asli surat Nomor: R.15.e-KW-XIII/OJL/06/2020, tanggal 4 Juni 2020, Perihal putusan pembentukan rekening Piutang intern karena kasus kanca BRI Jeneponto, kepada Kepala Pimpinan Kantor Cabang Jeneponto;
12.

., untuk pembentukan piutang intern BRI Cabang Jeneponto kepada debitur atas nama Muh. Rijal tanggal 5 Juni 2020;
7. 1 (satu) lembar Nota debet Bank BRI dari IA. Kasus Dalam penyelesaian dengan Nomor: 025201001982991 kepada 025201501682156, sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), untuk pelimpahan pembukuan biaya cadangan kerugian kasus perkara an.

., untuk pembentukan piutang intern BRI Cabang Jeneponto kepada debitur atas nama Muh. Rijal tanggal 5 Juni 2020;
8. 1 (satu) lembar Nota debet Bank BRI dari IA. Kasus Dalam penyelesaian dengan Nomor: 025201001982991 kepada 025201501682156, sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), untuk pelimpahan pembukuan biaya cadangan kerugian kasus perkara an.

., untuk pembentukan piutang intern BRI Cabang Jeneponto kepada debitur atas nama Muh. Rijal tanggal 5 Juni 2020;
9. 1 (satu) lembar Nota debet Bank BRI dari IA. Kasus Dalam penyelesaian dengan Nomor: 025201001982991 kepada 025201501682156,, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk pelimpahan pembukuan biaya cadangan kerugian kasus perkara an. Irwan H.S., untuk pembentukan piutang intern BRI Cabang Jeneponto kepada debitur atas nama Muh.

Kapuas Hulu dengan dasar Surat Keputusan Bupati Kapuas HuluNomor : 24 Tahun 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan TanahBagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum diKabupaten Kapuas Hulu tanggal 15 Pebruari 2006 dengan susunansebagai berikut :1.Bupati Kapuas Hulu sebagai Ketua Panitia yaitu saksi Drs. H.ABANG TAMBUL HUSIN;. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaiWakil Ketua yaitu saksi Drs.

Hal 32 dari 50 hal putusan Nomor 7/PID,SUSTPK/2018/PT PTK15.Fotocopy 1 (satu) berkas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor :57 Tahun 2006 tanggal 5 April 2006 tentang Pembentukan TimTeknis Pembebasan Tanah Pemerintah Daerah di KabupatenKapuas Hulu.16.Fotocopy 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor23 Tahun 2006 Tentang Penunjukan Pejabat Pada BagianKeuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yangBerhak Menanda Tangani Surat Perintah Membayar (SPM),Daftar Penguji (B.XII) Yang Memberatkan

Kapuas Hulu.;14.Fotocopy 1 (satu) bundel berkas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 24Tahun 2006 tanggal 15 Februari 2006 tentang Pembentukan PanitiaPengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk KepentinganUmum di Kabupaten Kapuas Hulu.15.Fotocopy 1 (satu) berkas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 57 Tahun2006 tanggal 5 April 2006 tentang Pembentukan Tim Teknis PembebasanTanah Pemerintah Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu.16.Fotocopy 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 23 Tahun2006

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Surat Nomor522/2689/Il.1/Dishut tanggal 02 Agustus 2019 kepada Direktur Rencana,Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, menyampaikanantara lain :1) Dalam rangka verifikasi lapangan, Dinas Kehutanan Provinsi KehutananKalimantan Tengah, UPT KPHP Barito Hulu Unit V, dan BPKH Wilayah XXIPalangkaraya telah melaksanakan pemeriksaan terkait indikasipertambangan dan tanah terbuka pada areal permohonan IPPKH PT.

Bahwa surat Penggugat tanggal 25 Juli 2019 terkait permohonan panangguhanpenerbitan objek sengketa yang ditujukan antara lain kepada Direktur Rencana,Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, telah ditindaklanjutioleh Direktur Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah PengelolaanHutan dengan Surat Nomor S.884/REN/PPKH/PLA.0/9/2019 tanggal 11 September2019 kepada Kepala Kepolisian Resor Barito Utara untuk meminta klarifikasi terkaitproses hukum atas nama PT.

Kasat Reskrim Polres Barito Utara atas nama Kepala Kepolisian Resor BaritoUtara melalui Surat Nomor B/1404/X/Res.5.5/2019 tanggal 09 Oktober 2019kepada Direktur Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan WilayahPengelolaan Hutan, pada intinya menyampaikan bahwa berdasarkan hasilpengecekan lapangan yang dilakukan bersama Dinas ESDM ProvinsiKalimantan Tengah dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah pada titikkoordinat 114 54 23,3 BT 00 46 52,2 LS dan 114 54 35,9 BT 00 4650,7 LS tidak ditemukan aktifitas

Panitia Pengadaan Barangdan Jasa yang Bersumber dari Anggaran DIPA UniversitasPalangka Raya, yang terdiri dari :35.1.35.2.35.3.1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas PalangkaRaya Nomor : 27/H24/KP/2011 Tanggal 20 Januari 2011tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang danJasa yang Bersumber dari Anggara DIPA UniversitasPalangka Raya Tahun Anggaran 2011;1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas PalangkaRaya Nomor : 02/H24/KP/2012 Tanggal 03 Januari 2012tentang Pembentukan Panitia Pengadaan

Barang danJasa yang Bersumber dari Anggara DIPA UniversitasPalangka Raya Tahun Anggaran 2012 dan Revisi DIPADana Hibah Tahun Anggaran 2011;1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas PalangkaRaya Nomor : 02/H24/KP/2013 Tanggal 05 Januari 2013tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang danJasa yang Bersumber dari Anggara DIPA UniversitasPalangka Raya Tahun Anggaran 2013;1 (satu) eksemplar SK Pembentukan Panitia Pemeriksa BarangHal. 203 dari670 Hal.

Putusan No. 8/PID.SUSTPK/201 7/PT.PLK37yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya,yang terdiri dari :36.1.36.2.36.3.36.4.1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas PalangkaRaya Nomor : 155/H24/ KP/2010 Tanggal 25 Pebruari2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barangyang Bersumber dari Anggaran DIPA UniversitasPalangka Raya Tahun Anggaran 2010;1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas PalangkaRaya Nomor : 25/H24/ KP/2011 Tanggal 20 Januari 2011tentang Pembentukan Panitia

Pemeriksa Barang yangBersumber dari Anggaran DIPA Universitas PalangkaRaya Tahun Anggaran 2011;1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas PalangkaRaya Nomor : 03/H24/ KP/2012 Tanggal 03 Januari 2012tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaanyang Bersumber dari Anggaran DIPA UniversitasPalangka Raya Tahun Anggaran 2012 dan Revisi DanaHibah Tahun Anggaran 2011;1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas PalangkaRaya Nomor : 03/H24/ KP/2013 Tanggal 05 Januari 2013tentang Pembentukan Panitia

Putusan No. 8/PID.SUSTPK/201 7/PT.PLK36.37.Anggara DIPA Universitas Palangka Raya TahunAnggaran 2013;1 (satu) eksemplar SK Pembentukan Panitia PemeriksaBarang yang Bersumber dari Anggaran DIPA UniversitasPalangka Raya, yang terdiri dari:36.1.36.2.36.3.36.4.1 (satu) lembar Keputusan Rektor UniversitasPalangka Raya Nomor : 155/H24/ KP/2010 Tanggal25 Pebruari 2010 tentang Pembentukan PanitiaPemeriksa Barang yang Bersumber dari AnggaranDIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran2010;1 (satu) lembar

Bukit Intan Kota Pangkalpinang/Mantan Kasubag Inventaris dan Pengadaanpada Bagian Umum dan PerlengkapanPemerintah Kota Pangkalpinang;Mahkamah Agung tersebut;Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPangkalpinang sebagai berikut:PRIMAIR:Bahwa ia Terdakwa ANDI ROZANO, SH, telah melakukan penaksiranterhadap Harga Ruislag/Tukar Guling Tanah/Gedung Milik Pemerintah KotaPangkalpinang berdasarkan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 084Tahun 2005, tanggal 19 Maret 2005, tentang Pembentukan

H.ZULKAIRNAIN KARIM, MM., selaku Walikota Pangkalpinang mengeluarkanSurat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 084 Tahun 2005 tanggal19 Maret 2005 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga Ruislag/TukarGuling Tanah/Gedung Milik Pemerintah Kota Pangkalpinang, dengansusunan panitia yaitu Drs. LUKMAN ALBANI sebagai Ketua, Terdakwa ANDIROZANO, SH., sebagai Sekretaris, dengan 4 (empat) orang anggota yaituZAITRI ANDIKO, SH., SUPARLAN DULASPAR, ENRIKO, NAFIRI, SE, Msi.Dan YUDI SUHASRI, S. Sos.

H.ZULKARNAIN KARIM, MM., selaku Walikota Pangkalpinang kemudianmenerbitkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 001 Tahun2006 tanggal 12 Januari 2006 tentang Pembentukan Panitia LelangPelepasan Hak Dengan Sistem Tukar Guling (ruislag) atas Tanah BangunanDan Lahan Eks.

Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAIR:Bahwa ia Terdakwa ANDI ROZANO, SH, selaku Sekretaris PanitiaPenaksir Harga Ruislag/Tukar Guling Tanah/Gedung Milik Pemerintah KotaPangkalpinang yang disahkan pengangkatannya berdasarkan KeputusanWalikota Pangkalpinang Nomor: 084 Tahun 2005, tanggal 19 Maret 2005,tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga Ruislag/Tukar Guling Tanah/Gedung Milik Pemerintah Kota Pangkalpinang, bersamasama dengan Drs.EFFENDY, MM., selaku Ketua Panitia Pelelangan, Ir.

berupa:

berupa:

(satu) surat dan proposal masuk tahun 20102011(dua) unit CPU.1 (Satu) copy advis teknis untik lokasi rumah keluarga miskin/rumah murahdan fasilitas lainnya tanggal 04 Agustus 2010.1 (satu) map merah SK penunjukan lokasi.1 (satu) bundel copy konsultasi pelaksanaan lelang pengadaan jasa. 1 (satu)copy keputusan ketua panitia pengadaan tanah tentang pembentukan satuantugas tahun 2010 .1 (satu) copy keputusan ketua panitia pengadaa tanah tentang pembentukansatuan tugas tahun 2010Hal. 7 dari 138 .

Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal23 Juni 2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati PenajamPaser Utara No. 522.105/223/2007 Tentang Pembentukan Panitia PengadaanTanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum diKabupaten Penajam Paser Utara telah menerbitkan dan menandatanganipengumuman nomor : 580/09/peng/PPTPPU/2011 tanggal 04 Agustus 2014,yang dilampiri peta bidang tanah, dengan rincian daftar nama pemilik tanah,Hal. 15 dari 138 . Putusan.No. 32/Pid.

Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal23 Juni 2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati PenajamPaser Utara No. 522.105/223/2007 Tentang Pembentukan Panitia PengadaanTanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum diKabupaten Penajam Paser Utara telah menerbitkan dan menandatanganipengumuman nomor : 580/09/peng/PPTPPU/2011 tanggal 04 Agustus 2014,yang dilampiri peta bidang tanah, dengan rincian daftar nama pemilik tanah,bangunan, tanaman, dan benda benda lain yang

PPU TA. 2011 adalah SK Bupati PPU Nomor522.105/147/2009 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati PenajamPaser Utara Nomor 533.105/233/2007 Tentang Pembentukan PanitiaPengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk KepentinganUmum di Kab.

ABDUL ZAMAN, MSi Bin MUHAMMAD ARIEF (alm), selaku WakilKetua panitia pengadaan tanah, berdasar Surat Keputusan Bupati Kab.Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 TentangPerubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No.522.105/223/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah BagiPelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam PaserUtara, oleh karena itu tidak terjadi kKesalahan mengenai orang yang diajukan sebagaiTerdakwa ke persidangan

bulan Agustus s/d Oktober 2014 sebanyak Rp 31.248.000,-tanggal 08-10-2014.7. 1 (satu) lembar kuitansi rekapan pembayaran raskin Kelurahan Bambu Pemali alokasi bulan Juli, September dan Oktober 2014 sebanyak Rp 72.000.000,-tanggal 14-05-2014.8. 1 (satu) lembar kuitansi rekapan pembayaran raskin Kelurahan Bambu Pemali alokasi bulan April, s/d Desember 2014 sebanyak Rp 72.000.000,-tanggal 09-05-2014.7. 1. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Merauke Nomor 21 tahun 2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang Pembentukan

Kelurahan BambuPemali alokasi bulan Agustus s/d Oktober 2014 sebanyak Rp31.248.000,tanggal 08102014.. 1 (satu) lembar kuitansi rekapan pembayaran raskin Kelurahan BambuPemali alokasi bulan Juli, September dan Oktober 2014 sebanyak Rp72.000.000,tanggal 14052014.. 1 (satu) lembar kuitansi rekapan pembayaran raskin Kelurahan BambuPemali alokasi bulan April, s/d Desember 2014 sebanyak Rp72.000.000,tanggal 09052014.. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Merauke Nomor 21 tahun 2014tanggal 17 Januari 2014 tentang Pembentukan

02 April 2013 (dituntut dalam berkas perkaraterpisah), baik secara bersamasama maupun sendirisendiri pada waktu antarabulanMaret2014sampai dengan bulanDesember 2014atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Kelurahan Bambu Pemali (Bampel)Distrik Merauke Kabupaten Merauke atau setidaktidaknya ditempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa danmengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) UndangUndang Nomor 46Tahun 2009 Tentang Pembentukan

BambuPemali kepada Pegawai/ Honorer Kelurahan Bambu Pemali tidak disalurkankepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) yang berhakmenerima Raskin melainkan di jual kepada Pihak lain yaitu Saksi ISHAK HIM,dan uang hasil penjualan Raskin tersebut dipergunakan oleh terdakwa untukkepentingan pribadi dan juga dibagikan kepada Staf/ Pegawai/ Honorer padaKelurahan Bambu Pemali, hal tersebut bertentangan dengan Pedoman UmumRaskin Tahun 2014 dan Keputusan Bupati Merauke Nomor 21 Tahun 2014Tentang Pembentukan

BambuPemali alokasi bulan Agustus s/d Oktober 2014 sebanyak Rp31.248.000,tanggal 08102014.7. 1 (satu) lembar kuitansi rekapan pembayaran raskin Kelurahan BambuPemali alokasi bulan Juli, September dan Oktober 2014 sebanyak Rp72.000.000,tanggal 14052014.8. 1 (satu) lembar kuitansi rekapan pembayaran raskin Kelurahan BambuPemali alokasi bulan April, s/d Desember 2014 sebanyak Rp72.000.000,tanggal 09052014.1.1 (satu) bendel Keputusan Bupati Merauke Nomor 21 tahun 2014tanggal 17 Januari 2014 tentang Pembentukan

Menetapkan agar barang bukti berupa :- Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 425 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXIV tingkat propensi Maluku di Kota Dobo Keb. Kepulauan Aru tahun 2011, tanggal 31 Desember 2010;- DPA-SKPD Sekretaris Daerah kab. Kepulauan Aru TA. 2011;- 1 (satu) bundle proposal permintaan dan pencairan dana pinjaman kepada Bidang-Bidang sehubungan dengan pelaksanaan MTQ ke XXIV tingkat Propensi Maluku di Kota Dobo Kab.

{Kosong}/228/KPTS/DPUK/IX/2008 tanggal {kosong} Oktober 2008 tentang pembentukan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan {PHO/ FHO} kegiatan jaringan irigasi pada bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamuju T.A 2008; Dijadikan sebagai Barang Bukti dalam perkara yang lainnya An. Terdakwa Muh. Syahid, terdakwa Herman Dkk serta untuk perkara Burhanuddin Dkk;6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Kosong /228/KPTS/DPUK/IX/2008 tanggal kosong Oktober2008 tentang pembentukan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan PHO/FHO kegiatan jaringan irigasi pada bidang pengairan DinasPekerjaan Umum Kabupaten Mamuju T.A 2008;Dijadikan sebagai Barang Bukti dalam perkara yang lainnya An.Terdakwa Muh.

Kosong /228/KPTS/DPUK/IX/2008 tanggal kosong Oktober2008 tentang pembentukan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan PHO/FHO kegiatan jaringan irigasi pada bidang pengairan DinasPekerjaan Umum Kabupaten Mamuju T.A 2008;Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dengan sah menuruthukum sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan buktidalam perkara ini, ketikadiperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh saksisaksi , ahlimaupun terdakwa;Menimbang, bahwa untuk singkatnya penguraian

Kosong/228/KPTS/DPUK/IX/2008 tanggal kosongOktober 2008 tentang pembentukan Panitia Penilai HasilPekerjaan PHO/ FHO kegiatan jaringan irigasi pada bidangpengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamuju T.A2008;Dijadikan sebagai Barang Bukti dalam perkara yang lainnya An.Terdakwa Muh.

tidak berkumpulnya suamiistri dalam satu kediaman bersama.Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang priadengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentukkeluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa".Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalahsuatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syaratyang sangat urgen bagi pembentukan

merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugattidak berhasil.Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang priadengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentukkeluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa".Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalahsuatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syaratyang sangat urgen bagi pembentukan

konkritnya dari suatuketidakharmonisan sebuah rumah tangga;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang priadengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentukkeluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa".Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalahsuatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syaratyang sangat urgen bagi pembentukan

tidakberkumpulnya Penggugat dan Tergugat dalam satu kediaman bersama.Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria denganseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ataurumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oJeh pasal tersebut adalahsuatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yangsangat urgen bagi pembentukan

tidak berkumpulnyasuami istri dalam satu kediaman bersama.Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang priadengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentukkeluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa".Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalahsuatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syaratyang sangat urgen bagi pembentukan

dengan baik dalam satu atap rumah dan satumeja makan;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang priadengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentukkeluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa".Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalahsuatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syaratyang sangat urgen bagi pembentukan

membangun rumahtangganya dalam satu meja makan dan satu atap;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang priadengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentukkeluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa.Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalahsuatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syaratyang sangat urgen bagi pembentukan