Menyatakan Terdakwa PUTU SUGIANTA alias SUGIK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penebangan hutan di kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c UU.RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;2.

Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama dalam tahanan dandenda Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulankurungan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;3.

Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti terhadap dakwaantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1 NYOMAN SANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa menerangkan benar keterangan saksi di BAP. di Kepolisian;Bahwa saksi menerangkan benar kejadiannya pada hari Senin

Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan.

Unsur Orang Perseorangan;Menimbang, bahwa pengertian Orang Perseorangan adalah orangsebagai subyek hukum yang merupakan bagian dari Setiap Orangsebagaimana dimaksud dalam ketentuan Umum angka 21 Undangundang R.Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan PerusakanHutan dimana yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perseorangandan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secaraterorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/berakibat hukum di wilayahhukum Indonesia;Menimbang

Jakarta Utara pada posisi 06 05571 LS/106 46 798 /BT, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang mengadili, sebagaiNahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahuibahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagiman dimaksud dalam pasal 117 ayat (2)Kelaiklautan kapal sebaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhisetiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yang meliputi :a keselamatan kapal;b pencegahan

pencemaran dari kapal;Cc pengawakan kapal;d garis muat kapal dan pemuatan;e kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang;f status hukum kapal;g manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; danh manajemen keamanan kapal.Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa awalnya ketika saksi SARDIMAN dan saksi JEFRI ANTONI beserta tim(petugas dari Kantor Pangkalan PLP Kalas I Tanjung Priok) pada waktu dantempat tersebut diatas sedang melakukan patroli operasi

inipun juga telah terpenuhi menurutMenimbang, bahwa terhadap dakwaan kedua, Terdakwa didakwa dengandakwaan pasal 302 ayat (1) UndangUndang No.17 No.2008 yaitu Nahkoda melayarkankapal yang tidak laik laut;Bahwa pengertian mengenai laik laut, persyaratannya ditentukan pada pasal 117ayat (2) Undang Undang No.17 tahun 2008, tentang Pelayaran, yaitu kelaiklautan kapalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengandaerah pelayarannya yang meliputi:a keselamatan kapal;b pencegahan

pencemaran dari kapal;QOpengawakan kapal;d garis muat kapal dan pemuatan;e kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang;f status hukum kapal;g manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; danh manajemen keamanan kapal.Ternyata pada persidangan telah terbukti bahwa kapal KM.Raksasa yang di nahkodaiTerdakwa tidak dilengkapi kelengkapan sebagaimana ditentukan pasal 117 ayat (1) hurufa tersebut diatas, maka diuraian pembuktian pada unsurunsur dakwaan kesatu dikaitkandengan ketentuan

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan jo.

Rl Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab Undangundang HukumPidana yang unsurunsurnya sebagai berikut:1. Orang perseorangan;2. Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut,menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpaizin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;3.

RL Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab Undangundang HukumPidana, yang ancaman hukumannya paling singkat 1 (satu) tahun penjara,menimbulkan pertanyaan di batin kami Majelis Hakim apakah pantas ParaTerdakwa yang sebatas hanya mengambil 1 (satu) batang kayu dihukumdengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun?

Rl Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan jo.

Nomor 18 Tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat(1) ke1 Kitab Undangundang Hukum Pidana dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan terdakwa MARSILO Bin (Alm.) MINTARJO, terdakwa IlHERYANTO Bin (Alm.) MINTARJO, terdakwa Ill PURWADI Bin (Alm.)Halaman 48 dari 50 Putusan No 29/Pid.B.LH/2017/PN WnoPAWIRO SUWITO, terdakwa IM SUMARDI Bin (Alm.)

pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa Amron Nasution Pgl Ambong, terbukti bersalahmelakukan Tindak Pidana yang dengan sengaja mengangkut,menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secarabersama surat keterangan sahnya hasil hutan, yang melakukan, yangmenyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan sebagaimanadalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 83ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e UndangUndang Republik IndonesiaNomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan

merata (tidakendemik) di pulau Sumatera dan Kalimantan dan berdasarkan pengamatanyang ada di Dinas Kehutanan di Kabupaten Pasaman, kayu jenis tersebutmemang banyak tumbuh alami di kawasan hutan yang berdekatan dengankampung Rumbio Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara KabupatenPasaman;Perbuatan terdakwa AMRON NASUTION Pgl AMBONG merupakantindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1)huruf b Jo pasal 12 huruf e UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan

tumbuh merata(tidakendemik) di pulau Sumatera dan Kalimantan dan berdasarkan pengamatanyang ada di Dinas Kehutanan di Kabupaten Pasaman, kayu jenis tersebutmemang banyak tumbuh alami di kawasan hutan yang berdekatan dengankampong Rumbio Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara KabupatenPasaman;Perbuatan terdakwa AMRON NASUTION Pgl AMBONG merupakantindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 ayat (1)huruf a Jo pasal 16 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013tentang Pencegahan

83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1.

Syarip Lubis PglSyarip pada saat itu bertugas sebagai sopir mobil truk dan Yusrizal Pgl Kampihsebagai kernet (tukang bongkar muat kayu);Menimbang, bahwa dengan uraian diatas unsur inipun telah terpenuhidari perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas perbuatanTerdakwa telah memenuhi semua unsurunsur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf bJo pasal 12 huruf e UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat(1) ke1

Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Wawan Gunawan Bin Sanusi telah terbukti bersalahmelakukan tindak pidana membeli hasil hutan kayu yang berasal darikawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimanadimaksud dalam pasal 12 huruf UndangUndang Republik IndonesiaNomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan

dan Pemberantasan PerusakanHutan, secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamHalaman 1 dari 33 Putusan Nomor 205/Pid.SusLH/2019/PN KlaPasal 87 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan jo Pasal 64 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana,dalam dakwan alternatif Kesatu;2.

Suka Cai Desa Sukatani Kecamatan Kalianda Kabupaten LampungSelatan, atau setidaktidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum PengadilanNegeri Kalianda atau setidaknya Pengadilan Negeri Kalianda berwenangmengadili, membeli, memasarkan dan atau mengolah hasil hutan kayu yangberasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf UndangUndang RepublikHalaman 2 dari 33 Putusan Nomor 205/Pid.SusLH/2019/PN KlaIndonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan

LindungRegister 3 Gunung Rajabasa Desa Sumur Kumbang Kecamatan KaliandaKabupaten Lampung Selatan pada titik kooordinat :a. 5 46 1.517 LS 105 36 35.647 BT pohon 1;b. 5 46 1.128 LS 105 36 35.568 BT pohon 2;c. 5 46 2.046 LS 105 36 38.326 BT pohon 3;d. 5 46 2.093 LS 105 36 38.419 BT pohon 4;e. 5 46 2.460 LS 105 36 38.570 BT pohon 5;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 87 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan

Kesengajaan sebagai kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis);Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim yang dimaksuddengan sengaja adalah setiap tindakan Terdakwa dalam bentuk apapun yangmerupakan perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan terdakwadimana Terdakwa mengerti akan akibat dari perbuatannya;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan menentukan

NANJAN Bin DEDY NANJAN(Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dengansengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memilikidokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a JoPasal 16 Undangundang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan yang kami dakwakan dalam suratdakwaan;2. Menjatunkan pidana kepada terdakwa M. KASMINTO D.

setelah dilakukan pengukuran kayu jenis ulin ( termasuk kelompokkayu indah) yang diangkut oleh Terdakwa sebanyak 254 (dua ratus limapuluh empat) keping dengan volume sebanyak 8,7450 M (delapan komatujuh empat lima nol meter kubik) sebagaimana Berita Acara HasilPengukuran dan Daftar Ukur Kayu dari Dinas Kehutanan Provinsi KalimantanTengah tanggal 25 Mei 2019 ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undangundang Nomor 18 Tahun2013 Tentang Pencegahan

NANJAN Bin DEDY NANJAN (Alm) selaku orang yang mengangkuthasil hutan kayu tanpa dilengkapi bersamasama surat keterangan sahnyahasil hutan sebagaimana tersebut di atas, dapat diancam sanksi pidanasebagaimana diatur dalam pasal 88 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutanyang berbunyi: Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukanpengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakansurat keterangan sahnya hasil hutan sesuai

Pembayaran DR adalah (US $ 16,5 x 2 x volume kayu) sebanyak : US $18 x 2x 8,7450 = US$ 314,82.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 88 ayat (1) hurufa Undangundang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;Menimbang, bahwa dalam persidangan

pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 88 ayat (1) hurufaJo Pasal 16 Undangundang RINomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan PerusakanHutan, UndangUndang Nomor8 tahun 1981 tentang KUHAP, UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang undangNomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang No. 2tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lainyang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;Halaman 27 dani 29

B/2013.PN.PDG Page 5 oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; += ===Menimbang, bahwa pidana penjara bukanlah satusatunya terapi yang terbaik dalamrangka pencegahan suatu kejahatan, akan tetapi karena Undangundang mewajibkan Hakimuntuk menjatuhkannya maka dengan pidana penjara yang akan dijatuhkan ini dapat menjadisarana pencegahan dan pendidikan bagi terdakwa maupun masyarakat pada umumnya untuktidak melakukan perbuatan SerupPa ; rn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn ennMenimbang, bahwa oleh karena terdakwa

yangdapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri para terdakwa, sehinggakarenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harusdipertanggung jawabkan kepadanya sesuai dengan kesalahannya;Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, makaterdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwaakan terhadap diriterdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa pidana penjara bukanlah satusatunya terapi yang terbaikdalam rangka pencegahan

suatu kejahatan, akan tetapi karena Undangundang mewajibkanHakim untuk menjatuhkannya maka dengan pidana penjara yang akan dijatuhkan ini dapatmenjadi sarana pencegahan dan pendidikan bagi terdakwa maupun masyarakat padaumumnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan /ditahanberdasarkan surat perintah / penetapan penahanan yang sah maka lamanyaterdakwaberada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;Menimbang

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.3.Menyatakan Terdakwa MARJOHAN PURBAAls PURBA Bin GUNSANG PURBA dan Terdakwa II ILHAM MARISI AlsILHAM Bin RIDWAN ARITONANG terbukti bersalah melakukan TindakPidana Perusakan Hutan, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaanPertama melanggar Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 Huruf c UndangUndang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan

Terdakwa MARJOHAN PURBA dan Terdakwa II ILHAM MARISImenebang pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah adalah telahmenimbulkan kerugian Negara berupa PSDH ( Provisi Sumber Daya Hutan) danDana Reboisasi terhadap hasil hutan kayu, dengan ganti rugi tegakkan (GRT)Rp 680.616, (enam ratus delapan puluh ribu enam ratus enam belas rupiah);Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 Huruf c UndangUndang RINomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan

PT.RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper) tersebutbenar merupakan termasuk kegiatan penebangan pohon;Bahwa pohon dengan ciriciri berdiameter + 63 cm dengan panjang + 8meter tersebut yang ditebang oleh sdr MARJOHAN PURBA dan sdrILHAM MARISI yang berdasarkan keterangan dari BPKH Wilayah XIXKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Pekanbaru berada diAreal Konsensi Riparian PT.RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper) sudahmerupakan kategori pohon sebagaimana Berdasarkan UU RI Nomor 18tahun 2013 tentang Pencegahan

Unsur Setiap Orang :Menimbang, bahwa yang dimaksud orang perseorangan ialahSiapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harusdipertanggungjawabkan olehnya, dalam UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan' danPemberantasan Perusakan Hutan, penggunaan orang perseoranganadalah untuk membedakan subjek hukum pidana sebagai pelaku, karenaselain dalam undangundang tersebut selain subjek berupa orangperseorangan

Memorie van Toelichting tersebut berpendapat bahwa dengansengaja adalah mengetahui dan menghendaki;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan, Kawasan Hutan adalah wilayahtertentu. yang ditetapbkan oleh Pemerintah untuk dipertahankankeberadaannya sebagai hutan tetap;Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2020/PN TIkMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 14 UndangUndang Republik Indonesia

ANANG Bin ZAINAL ABIDIN(Alm), terdakwa 2 ADI Bin MULKAN, terdakwa 3 DESKA ANDI Bin ALIYUL,terdakwa 4 RIAN PERMANA Bin RANDI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah Dengan Sengaja melakukan, menyuruh melakukanatau turut serta melakukan perbuatan Memuat, Membongkar, Mengeluarkan,Mengangkut, Menguasai Dan / Atau Memiliki Hasil Penebangan Di KawasanHutan Tanpa Izin, yang melanggar Pasal Pasal 83 ayat (1) huruf a jo Pasal12 huruf d UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan

I Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.ATAUHalaman 6 dari 33 Putusan No 505/Pid.B/LH/2017/PN MreKEDUA :Bahwa terdakwal SELAMAT als.

I Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.ATAUKETIGA :Bahwa terdakwal SELAMAT als. ANANG Bin ZAINAL ABIDIN (Alm),terdakwa 2 ADI Bin MULKAN, terdakwa 3 DESKAANDI Bin ALIYUL, terdakwa 4RIAN PERMANA Bin RANDI secara bersamasama pada hari Sabtu tanggal 09September 2017 sekira pukul 15.15 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lainyang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di CPT 07 Merbau 1 unit 2Merbau Talang 87 Desa Sugihan Kec.

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan PerusakanHutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1. Unsur setiap orang2. Unsur dengan sengaja ;Halaman 25 dari 33 Putusan No 505/Pid.B/LH/2017/PN Mre3. Unsur memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasaidan / atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin ;4.

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana,UndangUndang RI Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1. Menyatakan Terdakwa 1. SELAMAT als. ANANG Bin ZAINAL ABIDIN(Alm), terdakwa 2. ADI Bin MULKAN, terdakwa 3. DESKA ANDI BinALIYUL, terdakwa 4.

Pasal 83 ayat (1) huruf (b) UndangUndang Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalamsurat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;2. Membebaskan Terdakwa NGARIPIN BIN RIFAI dari semua dakwaan(Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaktidaknyamelepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onstlaag Van Allerechtvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;3. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa NGARIPIN BIN RIFAI dari tahanan;4.

Pasal 83 ayat(1) huruf b UndangUndang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan, yang unsurunsurnya sebagai berikut:1. Setiap orang;2. Dilarang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutankayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasilhutan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1.

Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang RI No. 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutandengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan palinglama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00(Lima ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (Duamiliarlima ratus juta rupiah).

Dan berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatasTerdakwa memang senyataya mengetahui beberapa kayu jati yang dibelinyaada beberapa yang berbentuk gelondongan yang kemudian diletakandibawah tumpukan kayu bakar, sehingga dengan demikian pembelaanPenasehat Hukum Terdakwa inipun patut untuk dikesampingkan.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf bUndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan mengancam perbuatan yang melanggarketentuan Pasal

Pasal 83 ayat (1) huruf bb UndangUndangNomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan PerusakanHalaman 27 dari 29 Putusan Nomor 244/Pid.SUS/2016/PN BlaHutan Jo.

Pasal 12 huruf e Undang Undang RI No.18tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutanjo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP tersebut dalam dakwaan alternativeKesatu;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I.NARTO Bin SAMIJANdan terdakwa Il.

Pasal 12 huruf e Undang Undang RI No.18 tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP;AtauKeduaBahwa terdakwa I. Narto Bin Samijan secara sendirisendirimaupunsecara bersamasama dengan terdakwa II.

Pasal 12 huruf dUndang Undang RI No.18 tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP;AtauKetigahalaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN WngBahwa terdakwa I. Narto Bin Samijan secara sendirisendirimaupun secarabersamasama dengan terdakwa II.

Pasal 16 Undang Undang RI No.18 tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP;AtauKeempat;Bahwa terdakwa I. Narto Bin Samijan secara sendirisendirimaupun secarabersamasama dengan terdakwa II.

Pasal 12huruf e Undang Undang RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sertaperaturanperaturan perundangundangan yang berlaku yang berhubungandengan perkara ini :MENGADILI1. Menyatakan Terdakwa I. NARTO Bin SAMIJAN danTerdakwa Il.

perkara perkara pidanaringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa, nama:Sartono, tempat lahir Trenggalek, taggal lahir 15 02 1969 , jenis kelamin:Lakilaki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di RT.06 RW.03Desa Karangduren Pakisaji , agama : Islam, Pekerjaan: Wiraswasta ;Pengadilan Negeri Trenggalek;Membaca dan sebagainya ;Mengingat Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan

pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa, nama:Edy Setiyanto, tempat lahir Trenggalek, umur 44 tahun, taggal lahir 16 Mei1976 , jenis kelamin: Lakilaki, Kebangsaan Indonesia,Tempat tinggal di RT.33 RW.09 Desa Jati , KecamatanKarangan, Kabupaten Trenggalek, agama : Islam,Pekerjaan: Kontruksi ;Pengadilan Negeri Trenggalek;Membaca dan sebagainya ;Mengingat Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan

Gustaf StevenRotinsulu, baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 10 Mei 2005pada saat Penggugat memasukkan Surat Pencegahan Tertulis Susulandan menanyakan bagaimana dengan masalah tanah kepada Tergugat,ternyata Sertifikat tanah tersebut, tanpa sepengetahuan Penggugatsudah terbit, sehingga tiada jalan lain, selain Penggugat menempuhjalur hukum yang tersedia yaitu Pengadilan Tata Usaha NegaraManado, dengan demikian secara hukum gugatan diajukan masihdalam tenggang waktu ditentukan sesuai pasal 55

Minahasatercantum batas tanah dalam surat pencegahan No. 570317tanggal 23 September 2004 disampaikan kepada kuasanya,dengan batas tanah sebagai berikut : Utara : Kel. Saerang Timur : Kompleks Pasar Selatan :Lan. Rawung Barat : Jalan. Tercantum batas tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 274/DesaWaleure tanggal 28 April 2005, Surat Ukur Nomor : 208/Waleure/Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 321 K/TUN/20062004 tanggal 27 April 2004 seluas 4.896 m?

Minahasa,tercantum batas tanah dalam surat pencegahan No. 570317tanggal 23 September 2004 disampaikan kepada kuasanya,dengan batasbatas sebagai berikut : Utara : E. Talumewo Timur : Jalan Selatan : Jd. Sintje Siwu Barat : Kel. TaroreBahwa karena batasbatas tanah tercantum dalam kedua sertifikathak milik tersebut diatas berbeda dan telah cacat yuridis, makaseharusnya menurut hukum beralasan untuk dibatalkan keduasertifikat hak milik dimaksud.

persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Singkang Bin Jidan Jinu telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengajamengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama suratketerangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam 83 ayat (1) Huruf b Jo. pasal 12 huruf e undangundang RepublikIndonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan

Pasal 12 huruf e Undangundang RepublikIndonesia Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan.mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakanMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan SaksiSaksi sebagai berikut:Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2015./PN. KSN. 1.

Pasal 12 huruf e UU Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Unsur setiap orang;2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutankayu;3.

Pasal 12 hurufe UU Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan, dalam hal Ini adalah Terdakwa Singkang Bin Jidan Jinu,dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, telah dihadapkan ke depanpersidangan, dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidakberada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP,sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawabanserta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidakdiketemukan adanya

Pasal 12 huruf e Undang undang Republik Indonesia Nomor 18tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telahterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan tunggal;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya

RUMLUANTempatLahir : ElatUmur/TanggalLahir : 23 tahun/ 05 Mei 1997JenisKelamin > LakilakiKebangsaan : IndonesiaAgama : Kristen ProtestanPekerjaan : MahasiswaAlamat : Poka Kota Ambon.Terdakwa tidak ditahanTerdakwa menghadap sendiri dipersidanganPengadilan Negeri tersebut;Telah membaca, dan seterusnyaTelah mendengar, dan seterusnyaMenimbang, dan seterusnyaMengingat dan memperhatikan Pasal 9 Peraturan Walikota AmbonNomor 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan HukumProtokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan

perkarapidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:Nama > VINCENT C.METEKOHYTerdakwa tidak ditahan;Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca berkas perkara dan seterusnya;Mengingat dan memperhatikan Pasal 23 ayat 1 Jo pasal 8 ayat J/ayat2/ayat 3 atau ayat 4 dan ayat 5 Peraturan walikota Ambon Nomor 25 tahun2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol KesehatanSebagai Upaya Pencegahan

Jatim No. 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalambs Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, PiiS: acera Buk ialdicoeran ini a ee aekan kembali kepadanya, yang bersangkutan sebenakan setuju / membenarkan keterangan yangHoan ence ae organ tint pecker copeion ntuk jatkan pelanggar membubuhkan

Menyatakan terdakwa NASUTION alias SUPANGAT bin (alm) MUHAJI,bersalahn melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukanpenebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yangdikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 82 Ayat (1) huruf b JoPasal 12 huruf b UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;2.

Register 46 B Bukit Penotoh, Talang Jeporo sekitar Pekon BandarAgung Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayahhukum Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini,orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohondalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yangberwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b Undangundangnomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan

Selatan seluas 248.861,48 Ha (dua ratusempat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu koma empatpuluh delapan hektare) di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten PesisirBarat dan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung; Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal melakukan penebangan pohondidalam kawasan hutan dilakukan tanpa memiliki izin yang dikeluarkanoleh pejabat yang berwenang.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1)huruf b Jo Pasal 12 huruf b UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan

di Hutan Taman Nasional Bukit BarisanSelatan Register 46 B Bukit Penotoh, Talang Jeporo sekitar Pekon BandarAgung Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayahhukum Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini,orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohondalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12huruf c Undangundang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan

Dalam hal ini Pemerintah tidak pernah menerbitkan dan/atau mengeluarkan jjin penebangan pohon di kawasan hutan lindung untukperseorangan atau pun korporasi;Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dihubungkan denganketerangan Terdakwa dan pendapat Ahli dipersidangan, Majelis Hakimberkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah melakukan perbuatan yangdilarang dalam ketentuan Pasal 82 ayat 1 huruf b jo Pasal 12 huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan danPemberantasan