ditempat/dilokasi pembangunan PKS, oleh penggugat menyerahkandana kepada tergugat dengan bertahap yakni : a. 3,5 Milyar (tiga setegahmilyar rupiah) diberikan secara langsung, b. 710.000.000, (tujuh ratussepuluh juta rupiah) yang langsung ditransfer langsung ke rekening bankmandiri 108000433043755 saudara DJON RINALDI (Tergugat 1);tertanggal 07 Oktober 2014, c. senilai Rp. 310.000.000, ( tigaratus sepuluhjuta);13.Bahwa selain dana untuk keperluan pembanguna PKS tersebutsebagaimana yang telah kami sebutkan

saksi saksi dan pemeriksaan setempat;Menimbang, bahwa walaupun penggugat didepan persidangan tidakdapat menunjukkan asli dari Buktibukti Surat seperti dijelaskan diatas, namunternyata Tergugat telan mengakui bahwa semua Suratsurat kepemilikan atastanah dan suratsurat yang berhubungan dengan kepemilikan Pabrik KelapaSawit (PKS) Mini sebagaimana di jelaskan oleh Penggugat dalam suratGugatannya ada aslinya, hal ini dapat dilinat dari beberapa fakta fakta hukumyang terdapat dalam perkara ini seperti di sebutkan

Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13ayat (1) Undangundang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkanbahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan danpelatinan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan olehpemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, danmenggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologisetelah mendapatkan izin Menteri.Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undangundang RI No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika di sebutkan

Sedangkan berkaitan denganpenyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanyadapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah.Menimbang, bahwa Pasal 41 Undangundang RI No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan hanya dapatdisalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmupengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi.Menimbang, bahwa

dasarnya pemidanaan bukanlah sarana untuk balas dendam namun haltersebut merupakan ultimum remedium atau upaya penyelesaian terakhir atassuatu masalah dengan melihat aspek pendidikan dan pembinaan bagi ParaTerdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannyakembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalamkerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehinggamampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, yang selanjutnya akan MajelisHakim sebutkan

Pahrul als Rul Bin Mustofa maka Majelis Hakim berpendapat akanmembendakan terkait lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap ParaTerdakwa sesuai peran masingmasing Terdakwa, yang selanjutnya akanMajelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan 158 UndangundangNomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, selainpidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yangbersifat imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayardenda

Bahwa Gugatan Penggugat didasari buktibukti yang otentik serta tidakterbantahkan lagi, mohon kiranya yang Terhormat Majelis Hakim PemeriksaPerkara ini berkenan menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bijvoorraad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi baikdari Para Tergugat dan atau Pihak lainnya;Bahwa berdasarkan semua alasanalasan dan dasardasar yang telahPenggugat sebutkan diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang MuliaMajelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan yang

Bahwa berdasarkan revisi gugatan yang dilakukan Penggugat yang telahsalah menyebutkan perbaikan pada posita yang seharusnya point 4, akantetapi di sebutkan point 3 menyinggung adanya Sertipikat Hak MilikNo.6128/ Kel.Banjarsari atas nama PT.

waktu tidak tertentu.Halaman 3 dari 38 Putusan PHI Nomor 42 /Pdt.SusPHI/2015/PN TpgBahwa Tergugat memproduksi seprda dari sejak berdiri di Batam sampai saat inimasih memproduksi sepda, sehingga sudah terbukti dan tidak terbantahakan bahwapekerjaan yang dikerjakan oleh Para Penggugat adalah bersifat TETAP, sudahTergugat terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud UU No. 13 tahun 2003pasal 59 maka demi hukum haruslah Para Penggugat menjadi karyawan tetap.Hal ini sangat tegas dan sangat jelas di sebutkan

berakhir sebagaimanatelah disepakati dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut dan oleh karena itutelah sah dan sesuai sebagaimana pasal 59 Ayat (4) yang berbunyi :Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentudapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya bolehdiperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama I (satu) tahunMaka oleh karena telah sah dan sesuai dengan prinsip hukum ketenagakerjaansebagaimana uraian di atas, terlebih lagi telah di sebutkan

Gugatan kurang pihak (Parti);Bahwa gugatan Penggugat haruslah tidak diterima, karena tidak menarikpara pihak yang akan kami sebutkan dibawah ini sebagai para pihak dalamperkara a quo, karena pihakpihak tersebut mempuyai andil dalampermohonan pendaftaran sertifikat tanpa peran mereka adalah tidakmungkin permohonan pendaftaran sertifikat tersebut bisa masuk ke KantorPertanahan Kota Tasikmalaya, dengan tidak digugatnya pihakpihak yanglain berarti tidak memberikan kesempatan kepada pihakpihak tersebutuntuk

Bahwa berkait dengan rencana pengembangan Perum Prumnas IV MartubungMedan sebagaimana Penggugat sebutkan diatas, , maka telah dibentuk PanitiaPembebasan Tanah keperluan perluasan pembangunan Perumnas IVMartubung Medan yang di Ketuai oleh Turut Tergugat selaku Ketua dengananggota terdiri dari Turut Tergugat Il selaku Kepala Dinas Kota dan DinasBangun Bangunan , Turut Tergugat Ill Ill selaku Kepala Dinas PertanianTanaman Pangan, Turut Tergugat IV selaku Kepala Kantor Pelayanan PajakBumi dan Bangunan

bangunan yangterkena rencana pembangunan Perumnas IV Martubung Medan , Tergugatmasih disertakan dalam pertemuan yang diadakan oleh Ketua PanitiaPembebasan Tanah Kotamdaya daerah Tingkat I Medan, dan dari rapatpermusyawaratan tersebut penggugat mengetahui bahwa luas tanah yangterkena seluruhnya seluas 1.915.804 M2, yang terdiri dari tanah Grant Sultanatas nama AJE SITI KAMALIAH dan Grant Sultan atas nama DATUK GOMBAKyang keduanya milik Penggugat berdasarkan Akta Peralihan Hak sebagaimanaPenggugat sebutkan

Pakabaja mendapat komisi 0,6 % dari jumlahhasil penjualan.Bahwa sehubungan hakhak yang terdakwa terima dari manajemen PT.Jayabaya Raya dalam peran terdakwa membantu) memasarkanproduknya adalah berupa komisi dari hasil penjualan yangdilakukannya sebesar 0,25 % dari jumlah hasil penjualan.Bahwa selama ini hakhak yang terdakwa sebutkan diatas sudahterdakwa terima, baik dalam peran terdakwa sebagai sales di PT.Pakabaja ataupun sebagai sales yang diperbantukan di PT.

keperusahaan sebesar Rp. 2.265.400; (dua juta dua ratus enam puluhlima ribu empat rupiah), dan karena terlalu banyaknya uangHalaman 30 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.B/2016/PN Skttagihan yang terdakwa pakai, terdakwa menjadi bingung sehinggaterdakwa menulis kas bon tersebut terdakwa tulis asal saja dantidak menyebutkan nomor nota dan tokonya, namun sebenarnyaterdakwa memang memakai dana sebesar yang dituliskan dalamkas bon tersebut, namun terdakwa lupa tagihan toko mana.Bahwa selain caracara yang terdakwa sebutkan

penggugat poin 14 s/d 18 dari posita gugatanpenggugat:Bahwa para tergugat menolak dengan tegas dalildalil penggugat pada poin14 s/d 18 dari posita gugatan penggugat sebab dalil tersebut selain tidakbenar juga bohong sebab para tergugat yang harihari tinggal bersamaorangtua tidak pernah mendengar atau melihat atau mendapat cerita baikdari Bapak Kasmir sendiri maupun dari keluarga besar Bapak Kasmir kalauEma Kasmir ada jual tanah dengan penggugat melaui prosesproses/tahapantahapan yang seperti penggugat sebutkan

Tanggapan atas dalil penggugat poin 41 dari posita gugatanpenggugat:Bahwa para tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada poin 41yang mengatakan bahwa pada tanggal 18 November 2011 tergugat datang ke rumah Bapak Florentinus Jeharum untuk bertemu denganpenggugat untuk minta tanah dibagi 2 (dua), tapi ditolak penggugat denganalasan tanah kecil/ tidak besar adalah tidak benar dan karangkarang.Tergugat tidak pernah menemui penggugat untuk membicarakan/menyampaikan halhal yang seperti penggugat sebutkan

tahun 2009 tentang tenagakesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untukmelakukan pekerjaan kefarmasian terdiri atas apoteker dan tenagakefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi,analisis farmasi, dan tenaga menengah farmasi/ asisten apoteker;Bahwa tenaga tekhnis kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, abhlimadya farmasi, analis farmasi, dan tenaga menengah farmasi/ asistenapoteker jika seseorang tidak memiliki latar belakang pendidikan sepertiyang Saksi Ahli sebutkan

tahun 2009 tentang tenagakesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untukmelakukan pekerjaan kefarmasian terdiri atas apoteker dan tenagakefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi,analisis farmasi, dan tenaga menengah farmasi/ asisten apoteker;Bahwa tenaga tekhnis kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahlimadya farmasi, analis farmasi, dan tenaga menengah farmasi/ asistenapoteker jika seseorang tidak memiliki latar belakang pendidikan sepertiyang Saksi Ahli sebutkan

Bahwa gugatan Permohon Cerai Talak, yang di ajukan oleh ANDINASRUL SE Bin Andi Muh Natsir Abdullah sebagaimana di sebutkan Padahalaman 1 (satu ) Point angka, 1, Dalil dalil Posita Cerai talak gugatanCerai Talak Perkara Nomor 818 / Pdt G / 2019 / PA.

menyiapkan makan dan minum Pemohon selama dalammembina dan membangun rumah tangga, sehingga berdasarkanpengakuan pemohon tersebut diatas adalah merupakan pengakuan yangbersifat pembuktian secara fakta hukum bahwa termohon sebagai iburumah tangga telah melakukan segala kewajiban yang di lakukan selamabersama hidup dalam rumah tangga dengan pemohon sebagai kepalarumah tangga (Suami) sehingga secara patut Termohon berhakmendapatkan Hak hak sebagai seorang istri yang akan diceraikan olehsuami sebagaimana di sebutkan

Dirjen Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan DepartemenKehutanan RI ;e Bahwa dengan memperhatikan suratsurat yang dilampirkan di dalampermohonan seperti kami sebutkan di atas, maka persyaratan administrasiuntuk memperoleh KUHR sebagaimana dikehendaki oleh Keputusan MenteriKehutanan No.49/Kpts/II/1997 tanggal 20 Januari 1997 tentang : Pendanaandan Usaha Hutan Rakyat serta Keputusan Dirjen Reboisasi dan RehabilitasiLahan Departemen Kehutanan RI Nomor: 02/Kpts/V/1997 tanggal 27 Januari1997 tentang Juklak

DirjenReboisasi dan Rehabilitasi lahan Departemen Kehutanan RI ;Bahwa dengan memperhatikan suratsurat yang dilampirkan di dalampermohonan seperti kami sebutkan di atas, maka persyaratan administrasi untukmemperoleh KUHR sebagaimana dikehendaki oleh Keputusan Menteri KehutananNo.49/Kpts/II/1997 tanggal 20 Januari 1997 tentang : Pendanaan dan Usaha HutanRakyat serta Keputusan Dirjen Reboisasi dan Rehabilitasi lahan Departemen KehutananRI Nomor : 02/Kpts/V/1997 tanggal 27 Januari 1997 tentang Juklak

tetapi Penggugat tidak mau;Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas keseluruhan tanah Penggugat dan Saksitidak tahu berapa luas keseluruhan dari tanah Penggugat yang terkenakonsolidasi;Bahwa tanah dari Penggugat yang khusus kena pelebaran badan jalan ByPass seluas 2.150 M2 menurut cerita dari Penggugat;Bahwa saksi tidak ada mendapat informasi dari yang lain misalnya dari BPNatau Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Padang selain cerita dari Penggugat;Bahwa seluruh batasbatas tanah milik Penggugat yang saksi sebutkan

diserahkan kepada Pemerintah Kota Padang, tahutahu oranglain pindah/bersertifikat di tanah miliknya Penggugatyaitu yang bernama VitaTaher dan Syamsuar Kartini;Bahwa saksi sebagai Ketua RT tidak ada dibawa untuk sosialisasi untukkonsolidasi, Penggugat ada diajak sosialisasi tetapi Penggugat tidak mau;Bahwa saksi tidak ada mendapat informasi dari yang lain misalnya dari BPNatau Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Padang selain cerita dari Penggugat;Bahwa seluruh batasbatas tanah milik Penggugat yang saksi sebutkan

Memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan surat izin tempat usaha(SITU);Bahwa secara umum pengembangan kelapa sawit di Indonesia menggunakanbenih bina, akan tetapi benih yang dibibitkan dan diedarkan oleh Terdakwa bukanberasal dari kebun induk kelapa sawit yang telah ditetapkan oleh Pemerintahkarena saat ini yang memiliki kebun induk kelapa sawit yang sudah ditetapkanoleh Pemerintah adalah 14 (empat belas) produsen/sumber benih kelapa sawityang sudah Ahli sebutkan sebelumnya dan peredarannya

PN IV;Bahwa menurut Ahli bahwa bibit kelapa sawit milik Terdakwa tersebut dapatdipastikan belum dilepas oleh Pemerintah karena sebagaimana penjelasanPenyidik tersebut di atas maka benih mili Terdakwa dapat dikategorikan sebagaibenih sawit illigitim atau illegal karena bukan berasal dari sumber benih yangsudah Ahli sebutkan;Bahwa benih kelapa sawit yang dibibitkan oleh Terdakwa tersebut dapatdikatakan merupakan hasil pemuliaan tetapi bukan termasuk benih bina yangdilepas karena diperoleh bukan dari

JalanTuparev Kelurahan Karang Wetan, Kecamatan Karawang JawaBarat dan saksi Noval Setia Nurdian Als Piche bin Udin Saemudin(berkas terpisah) yang mengajak saksi Febri Setiawan Als Mbi binSupandi, saksi Jopan Als Yofan bin Fuad Haris dan saksi DinarNurdiansyah Als Otong bin Romli (berkas terpisah) ;Bahwa saksi Heri Triyatno Als Heri bin Mukminin (berkas terpisah)ditangkap berdasarkan informasi dari warga masyarakat yangmengatakan ada orang membawa ganja dari Aceh dengan ciriciriseperti yang mereka sebutkan

JawaBarat dan saksi Noval Setia Nurdian Als Piche bin Udin Saemudin(berkas terpisah) yang mengajak saksi Febri Setiawan Als Mbi binSupandi, saksi Jopan Als Yofan bin Fuad Haris dan saksi DinarNurdiansyah Als Otong bin Romli (berkas terpisah);Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN BnjBahwa saksi Heri Triyatno Als Heri bin Mukminin (berkas terpisah)ditangkap berdasarkan informasi dari warga masyarakat yangmengatakan ada orang membawa ganja dari Aceh dengan cirri ciriseperti yang mereka sebutkan

Dalamposita No. 5 di sebutkan Djoyo Soepeno membeli 8 bidangtanah sawah (termasuk tanah sengketa) pada tahun 1960,pertanyaannya sekarang? apakah pada tahun 1960 tersebutSoepeno masih tinggal di Desa Paiton, umur berapa Soepenopada tahun 1960 tersebut, apakah pada tahun 1960 Supenosudah menjadi anggota TNI.AD, apakah supeno sendiri yangmelakukan jual beli atas 8 bidang sawah pada tahun 1960tersebut. Bahwa faktanya Soepeno al. R. Supena adalah tidakHal. 25 dari 56 halm. Putusan.

Dalam posita No. 5 di sebutkan DjoyoSoepeno membeli 8 bidang tanah sawah (termasuk tanah sengketa)pada tahun 1960, pertanyaannya sekarang? apakah pada tahun 1960Hal. 51 dari 56 halm. Putusan. No. 1239/ Pdt.G / 2014 / PA.Krstersebut Soepeno masih tinggal di Desa Paiton, umur berapaSoepeno pada tahun 1960 tersebut, apakah pada tahun 1960 Supenosudah menjadi anggota TNI.AD, apakah supeno sendiri yangmelakukan jual beli atas 8 bidang sawah pada tahun 1960 tersebut.Bahwa faktanya Soepeno al. R.

dalam pertemuan tersebut yang hadirmerespon positif;Bahwa setelah Saksi menelusuri dan ada temuan itu, Saksi tidakmenanyakan asalnya dari mana karena Saksi tidak sempat menelusirikarena jabatan saya hanya sebentar 9 bulan jadi melaporkan hasilnya sajaberapa hektar ;Bahwa Bukti P12 (berupa Peta) Saksi tunjukkan di Forum PimpinanKecamatan;Bahwa dalam Bukti P12 Saksi melihadi Persil 75, 77, 78 dan 80, tanahnegara ditandai dengan SH, GH, SL, dan DI semua itu tanda tanah kasdesa, tidak hanya yang Saksi sebutkan

tanah kas desa itu, yang lain masihbanyak, yang saya sebutkan tadi Dusun Peledenah;Bahwa di dusun Peledenah ada 4 persil tanah kas desa;Bahwa Persil 76 yang diklaim oleh pak Salin dan Saksi sudah mencocokkanBahwa pada saat Saksi menjabat tahun 2009 Pak Salin dan Pak Muhtarpernah datang kepada Saksi keperluannya hanya menanyakan mengenaiKohir 353 dan 390, selanjutnya dicocokannya dengan leter C, danmencocokkan apakah benar sudah ada bangunan rumah sakit ;Bahwa pada tahun 2009 saat Pak Salim dan Pak

Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13ayat (1) Undangundang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkanbahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan danpelatinan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan olehpemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, danmenggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologisetelah mendapatkan izin Menteri.Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undangundang RI No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika di sebutkan

Sedangkan berkaitan denganpenyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanyadapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah.Menimbang, bahwa Pasal 41 Undangundang RI No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan hanya dapatdisalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmupengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi.Menimbang, bahwa

Bahwa alasan pertengkaran dan perselisihan yang terjadi dalam rumah tanggaPemohon dengan Termohon sebagaimana Pemohon sebutkan dalam suratpermohonan dan repliknya sama sekali tidak benar.

Sehingga olehkarenanya beralasan hukum pula Tergugat Rekonvensi dihukum membayarbiaya nafkah yang lalu sebagaimana Penggugat Rekonpensi sebutkan dalamgugatan rekonpensi;. Bahwa setentang jawaban rekonpensi Tergugagat Rekonpensi pada angka 5dan 6 tidak benar sepenuhnya dan Penggugat Rekonpensi tolak kecuali halhalyang Penggugat Rekonpensi akui dan Penggugat Rekonpensi secara tegasmenyatakan tetap pada surat gugatan rekonpensinya;.

Menjawab poin 3 : Dari awal pernikahan saya tidak menelantarkan istrisaya, kalau saya tidak bertanggung jawab seperti yang di sebutkan dalamRekonpensi tidak mungkin sedangkan istri juga tidak bekerja, seluruh biayahidup saya yang menanggung, jadi tidak ada alasan Termohon merasaditelantarkan;2. Menjawab Poin 3.1 : Bahwa saya sebagai Pemohon hanya sebagaiGuru Wiyata Bakti di SDN 01 NGadirejo sejak bulan Juli 2010 sampaisekarang yang gajinya Rp. 200.000.

berusaha menyarankan kepadaPenggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi agar tuntutan tersebutdiselesaikan secara kekeluargaan di luar persidangan, akan tetapi usahatersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut,Tergugat Rekonpensi telah memberikan jawaban secara tertulis yang padapokoknya dapat disimpulkan, bahwa dari awal pernikahan Tergugat Rekonpensitidak menelantarkan Penggugat Rekonpensi, kalau Tergugat Rekonpensi tidakbertanggung jawab seperti yang di sebutkan