Tenaga Baru Kota Malang, atau setidaktidaknya di tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, tanpahak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepadaumum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalamperusahaan untuk itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan caracarasebagai berikut : Pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 sekitar jam 12.00 wibterdakwa sudah melayani para penombok nomor judi togel di JI.

Tenaga Baru Malang juga diamankan oleh petugas, danselanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Blimbing. Harga minimal tiaplembar kupon yang dijual terdakwa adalah Rp.1.000, yang apabilapemasang tepat menebak angka yang keluar, perhitungan besarnyahadiah adalah sebagai berikut. Apabila kena 2 angka, akan mendapathadiah uang sebesar Rp.60.000, besarnya uang taruhan apabila kena 3angka, akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.300.000, perseribunyabesarnya uang taruhan.

sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;Menimbang, bahwa atas dakwaan yang di bacakan Penuntutumum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akanmengajukan keberatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya PenuntutUmum telah memanggil saksisaksi yang di dengar keterangannyadibawah sumpah sebagai berikut :1.Saksi DIDIK WAHONO, pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu 25 September 2013sekira pukul 12.30 wib di Jalan Tenaga

Tenaga Baru Kel.Blimbing Kec.

Tenaga Baru Kel. BlimbingKec.

Teboterdakwa hendak mencoba memperkosa Saksi; Bahwa posisi saksi ketika itu sedang mencuciberas disumur tibatiba lampu dirumah matidan tidak lama kemudian tibatiba saksi terkejutdan kaget karena terdakwa langsung masuk kekamar mandi dan langsung membekap saksidengan sekuat tenaga dan langsung membekapmulut dan leher saksi dengan menggunakankain; Bahwa selanjutnya secara reflek saksi langsungberusaha melepaskan bekapan terdakwahingga akhirnya saksi berhasil melawan danbergulingguling dengan terdakwa

Tebo terdakwa hendakmencoba memperkosa korban Hurul Asmiyah;Bahwa posisi korban ketika itu sedang mencuciberas disumur tibatiba lampu dirumah matidan tidak lama kemudian tibatiba korbanterkejut dan kaget karena terdakwa langsungmasuk ke kamar mandi dan langsungmembekap korban dengan sekuat tenaga danlangsung membekap mulut dan leher korbandengan menggunakan kain;Bahwa ketika itu saksi mendengar ada teriakanminta tolong;Bahwa selanjutnya saksi berlari menujukesumur belakang dan diikuti2 anak saksi

Teboterdakwa hendak mencoba memperkosakorban Hurul Asmiyah;Posisi korban ketika itu sedang mencuci berasdisumur tibatiba lampu dirumah mati dan tidaklama kemudian tibatiba korban terkejut dankaget karena terdakwa langsung masuk kekamar mandi dan langsung membekap korbandengan sekuat tenaga dan langsung membekapmulut dan leher korban dengan menggunakankain;Bahwa ketika itu saksi mendengar ada teriakanminta tolong;Bahwa selanjutnya saksi berlari menujukesumur belakang dan segera memberibantuan;Bahwa

Teboterdakwa hendak mencoba memperkosakorban Hurul Asmiyah;Bahwa posisi korban ketika itu sedang mencuciberas disumur tibatiba lampu dirumah matidan tidak lama kemudian tibatiba korbanterkejut dan kaget karena terdakwa langsungmasuk ke kamar mandi dan langsungmembekap korban dengan sekuat tenaga danlangsung membekap mulut dan leher korbandengan menggunakan kain;Menimbang,Bahwa ketika itu saksi mendengar ada teriakanminta tolong;Bahwa selanjutnya saksi berlari menujukesumur belakang dan segera memberibantuan

Tebo sayahendak mencoba memperkosa Hurul yang taklain adalah tetangga terdakwa sendiri;Bahwa posisi korban Ketika itu sedang mencuciberas disumur tibatiba lampu dirumahnya matidan tidak lama kemudian tibatiba korbanterkejut dan kaget karena terdakwa langsungmasuk ke kamar mandi dan langsungmembekap korban dengan sekuat tenaga danlangsung membekap mulut dan leher korbandengan menggunakan kain; Bahwa selanjutnya secara reflek korbanlangsung berusaha melepaskan bekapanterdakwa hingga akhirnya korban

Bahwa pada tanggal 4 juli 2018 Penggugat mengadukan perselisihandimaksud kepada kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja kabupatenmorowali perundingan Mediasi pada tanggal 23 Juli 2018 gagal oleh karenaalasan para Tergugat tidak dapat melanjutkan mediasi karena SBSI hanyatercatat sebagai serikat Buruh PT. IMIP (Tergugat II), yang manasebelumnya Penggugat yang diwakili Organisasi SBSI disetujui dari pihakTergugat PT. IMIP Group;11.

Bahwa sistem kerja outsourching diterjemahkan dalam surat edaranmenteri tenaga kerja (SEMA MENAKER) No. SE08/MEN/1990 tentangketentuan tanggungjawab perusahaan pemberi borongan pekerjaanterhadap perlindungan dan kesejahteraan pekerja perusahaan pemborong,sebagai memborongkan sebagian pekerjaannya kepada perusahaan lain(pemborong);16.

Memerintahkan Tergugat dan Tergugat II untuk mempekerjakan kembaliPenggugat pada posisi jabatan semula sebagai Tenaga Devisi CREWOperator Loader pada PT. Indonesia Morowali Industri Park, sertamemulihkan seluruh hakhak Penggugat;DALAM POKOK PERKARA :1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;2. Menyatakan sah dan berharga putusan sela tentang perintah Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi Jabatan semulasebagai Tenaga Devisi CREW Operator Loader pada PT.

Menghukum TERGUGAT untuk memanggil dan mempekerjakanPENGGUGAT sebagai Tenaga Devisi crew Operator loader TERGUGAT selambatlambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak putusan ini mempunyaikekuatan hukum tetap;Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1/Pdt.SusPHI/2019/PN Palu7. Menghukum Tergugat I, Tergugat Il, untuk tetap membayar UpahPenggugat untuk bulan Juni 2018 sampai putusan ini berkekuatan hukumtetap;8.

Bahwa Penggugat tidak pernah bekerja pada Tergugat karenanyaTergugat menolak dalil Penggugat angka 1,2 dan 3 yang pada intinyamenyatakan Tergugat adalah pemberi kerja kepada Penggugat, karenaTergugat hanya sebatas fasilitator penerimaan tenaga kerja untukTergugat II;4.

2003 tentang Ketenagakerjaan dan patut di hukum;3 Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang uang pesangon besertahakhak lainnya, maka Para Penggugat beserta karyawan lainnya berinisiatifuntuk menanyakan hal tersebut, namun Tergugat tidak menanggapinyadengan baik dan seolaholah tidak mau tahu lagi dengan nasibPara Penggugat;4 Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau membayarkan uang pesangon besertahakhak lainnya kepada Para Penggugat, maka perkara a quo kemudian dilimpahkan ke Dinas Sosial dan Tenaga

Tenaga Kerja an Penggugat IT dariKantor BPJS Tanjungpinang, selanjutnya diberitanda P7;Fotocopy Slip Gaji atas nama Penggugat III dari Tergugatpada bulan Januari 2011 dan bulan Nopember 2011,selanjutnya diberitanda P8;Fotocopy Slip Gaji atas nama Penggugat III dari Tergugatpada bulan Maret 2014, selanjutnya diberitanda P9;Fotocopy Surat Pengalaman Kerja No. 021/AT/SPK/IV/2014 an.

Penggugat III dari Tergugat dengan masa kerjadari 03 Januari 2011 s/d 08 April 2014, selanjutnyadiberitanda P10;Fotocopy Historis Saldo Tenaga Kerja an Penggugat IIIdari Kantor BPJS Tanjungpinang, selanjutnya diberitandaP11;Fotocopy Slip Gaji atas nama Penggugat IV dari Tergugatpada bulan Januari 2011 dan bulan Maret 2011, selanjutnyadiberitanda P12;Fotocopy Surat Pengalaman Kerja No. 023/AT/SPK/IV/2014 an.

Penggugat IV dari Tergugat dengan masa kerjadari 01 Januari 2011 s/d 08 April 2014, selanjutnyadiberitanda P13;Fotocopy Historis Saldo Tenaga Kerja an Penggugat IVdari Kantor BPJS Tanjungpinang, selanjutnya diberitandaP14;Fotocopy Slip Gaji atas nama Penggugat V dari Tergugatpada bulan November 2012 dan bulan Februari 2013,selanjutnya diberitanda P15;Halaman 15 dari 23 Putusan PHI Nomor 30 /Pdt.SusPHI/2015/PN Tpg.1616 Fotocopy Slip Gaji atas nama Penggugat V dari Tergugatpada bulan Januari 2014,

selanjutnya diberitanda P16;17 Rincian Saldo Jaminan Hari Tua Tahun 2011 an PenggugatV dari Kantor BPJS Tanjungpinang, selanjutnyadiberitanda P17;18 Fotocopy Historis Saldo Tenaga Kerja an Penggugat V dariKantor BPJS Tanjungpinang, selanjutnya diberitanda P18;19 Fotocopy Slip Gaji atas nama Penggugat VI dari Tergugatpada bulan September 2011 dan bulan Mei 2013,selanjutnya diberitanda P19;20 Fotocopy Historis Saldo Tenaga Kerja an Penggugat VIdari Kantor BPJS Tanjungpinang, selanjutnya diberitandaP20

sepertidimaksud pada Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 UU nomor 2 tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan WHubungan Industrial.Selanjutnya Penggugatmelampirkan anjuran dan risalah Penyelesaian Hubungan Industrial sepertiyang diwajibkan pada pasal 83 ayat 1 UU nomor 2 tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;Bahwa Penggugat melakukan upaya Triparti pada Mediator Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara karenasebelumnya telah ada pelimpahan dari Dinas Tenaga

TindakanTergugat bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja NomorSE05/M/BW/1998 Tentang Upah Pekerjan Dirumahkan. Pada surat edaranMenteri pada ayat 1 dan ayat 2 pada pokoknya mengatur jika Pengusahanmerumahkan Pekerja maka Pengusaha wajio untuk membayar Upah Pekerjasecara penuh. Upah dapat dipotong jika telah diatur dalam perjanjian kerja.Tetapi jika tidak ada perjanjian kerja maka pemotongan upah harus adakesepakatan dengan pekerja atau serikat pekerja.

danpenanggulangan covid 19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruhPekerja/Buruh tidak masuk bekerja dengan mempertimbangkan kelangsunganusaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upahpekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara Pengusahadengan Pekerja/buruh;Bahwa tindakan Tergugat yang merumahkan Penggugat tanpa memberi upahyang menjadi hak Penggugat, kemudian tidak menentukan kapan dipanggilkembali kerja adalah tindakan tidak sah dan telah melanggar Surat EdaranMenteri Tenaga

Bahwa Tergugat telah mengikuti proses tripartit, akan tetapi Penggugat danmediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi SulawesiTenggara tidak mengindahkan faktafakta juga halhal keadaan yang dialamiTergugat, termasuk status Tergugat dan pihak yang ditarik dalam prosestersebut;5.

Fatta Jaya Kendari sebagai Tergugatsementara dalam proses Mediasi sebagaimana anjuran dari Dinas Transmigrasidan Tenaga Kerja serta Risalan Penyelesaian Hubungan Industrial MediatorHubungan Industrial melakukan mediasi dengan Pimpinan Perusahaan Maju GrupHal. 17 dari 49 hal.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan AnakBrian Agusta Kondjol, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dakwaan kesatuPenuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Brian Agusta Kondjol,oleh karena itudengan pidana penjara selama2(dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan

Menyatakan Anak BRIAN AGUSTA KONJOL bersalah melakukan tindakpidana "dengan terangterangan dan dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak BRIAN AGUSTA KONJOL denganpidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selurunnya masapenahanan selama terdakwa dalam tahanan;3. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;4.

saudara SORAJI RUMAKAT alias AJITODORISARA (DPO) langsung menantang saksi korban ATEP SARIPUDINberkelahi, lalu Anak langsung masuk ditengah antara saksi korban ATEPSARIPUDIN dengan saudara SORAJI RUMAKAT alias AJITO DORISARA(DPO), lalu menyundul wajah saksi korban ATEP SARIPUDIN menggunakanjidat ABH yang mengenai dahi sebelah kanan saksikorban ATEP SARIPUDIN,setelah itu Anakdan saudara SORAJI RUMAKAT alias AJITO DORISARA(DPO) mengeroyok saksi korban ATEP SARIPUDIN dengan melayangkandengan sekuat tenaga

danmengenai tulang hidung dengan pipi sebelah kiri saksi korban 1;Bahwa Awalnya saksi korban 1 melihat Anak BRIAN KONDJOLdan mengacak dagangan milik Mertua saksi korban1 lalu saksi korban 1menghampiri Anak berhadapan dan mengatakan ADA APA INI kemudian Anak menjawab ah, kau ini orang pendatang , orang jawa,ko saya kasih mampus nanti lalu tibatiba Anak memukul saksi korban1 menggunakan tangan kanannya yang dikepal berbentuk tinjudiayunkan sekuat tenaga dan mengenai bagian tulang hidung saksikorban

1 sebanyak 1 (Satu) kali, setelah memukul saksi korban 1 tibatiba datang saudara SORAJI RUMAKAT (DPO) dan memukul saksikorban 1 menggunakan tangan kanannya yang dikepal berbentuk tinjudiayunkan sekuat tenaga dan mengenai bagian pipi sebelah kiri korbansebanyak 1 (Satu) kali;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidakmengajukan kebaeratan;2.

Menyatakan Anak Brian Agusta Kondjol, tersebut diatas, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadaporang sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Brian Agusta Kondjol, oleh karena itudengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehAnak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.

Sedangkan yang dimaksud dengan sediaan farmasiadalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik sesuai denganPasal 1 ayat (4) Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan ;Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kerfarmasian adalahtenaga kefarmasian, sedangkan tenaga kefarmasian adalah tenaga yangmelakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Apoteker danTenaga Teknis Kefarmasian ;Bahwa setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaankefarmasian wajid memiliki surat izin sesuai

tempat tenaga kefarmasianbekerja :Bahwa untuk sediaan farmasi tidak boleh dijual belikan secara bebasapalagi dijual dirumahrumah penduduk, obat/obahan sediaan farmasihanya boleh diperjualbelikan difasilitas pelayanan kefarmasian (apotek,toko obat berizin, rumah sakit atau fasilitas distribusi/penyalur) ;Bahwa dimaksud mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana tercantum dalam Pasal 197UU RI Nomor 36 Tahun 2009 yaitu sesuai dengan Pasal 106 ayat (

farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kKemanfaatan dan mutu sebagaimana tercantumdalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 yaitu sesuai denganPasal 98 ayat (2) yaitu setiap orang yang tidak memiliki kKeahlian dankewenangan' dilarang = mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berbahaya.Dalam hal ini yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukanpraktik kefarmasian adalah apoteker dan tenaga

Nining Khushardiningsih, Apt, yang berwenangmelakukan pekerjaan kerfarmasian adalah tenaga kefarmasian, sedangkantenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasianyang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian ;Bahwa menurut ahli Dra. Nining Khushardiningsih, Apt, setiap tenagakefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memilikisurat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja ;Bahwa menurut ahli Dra.

NiningKhushardiningsih, Apt, pada pokoknya bahwa yang berwenang melakukanpekerjaan kerfarmasian adalah tenaga kefarmasian, sedangkan tenagakefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yangterdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, bahwa setiap tenagakefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memilikisurat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidanganterdakwa menjual obat Dexstrometrofan dan obat

Bahwa PENGGUGAT mendalilkan ditempatkan di PerusahaanTERGUGAT berdasarkan penyediaan dan penempatan jasatenaga kerja yang disediakan dan ditempatkan oleh PT Perismas,PT Global Sarana Karya dan PT Prima Karya Sarana Sejahtera(TERGUGATII); Bahwa oleh karena PENGGUGAT merupakan tenaga kerja yangdisediakan dan ditempatkan oleh PT Perismas, PT Global SaranaKarya dan PT Prima Karya Sarana Sejahtera (TERGUGAT Il)diperusahaan TERGUGAT maka hubungan kerja PENGGUGATadalah antara PENGGUGAT dengan PT Perismas

kerja oleh PT Perismas, PT Global SaranaKarya dan PT Prima Karya SaranaSejahtera;Bahwa oleh karena PENGGUGAT memohon = PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untukmenghukum TERGUGAT dan TERGUGAT II untuk membayarhakhaknya selama dipekerjakan di perusahaan TERGUGAT berdasarkan penempatan tenaga kerja oleh PT Perismas, PTGlobal Sarana Karya dan PT Prima Karya Sarana Sejahtera makasudah seharusnya PT Perismas dan PT Global Sarana Karyajuga ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo

tenagakerja satuan cleaning service di kantor TERGUGAT cabangMedan;Bahwa sejak 01 Januari 2012, TERGUGAT mengganti kerjasamadengan PT GLOBAL SARANA KARYA, dan PENGGUGAT kemudianmelamar sebagai karyawan di PT GLOBAL SARANA KARYA, dankemudian PT GLOBAL SARANA KARYA menyediakan danmenempatkan PENGGUGAT sebagai jasa tenaga kerja satuancleaning service di kantor TERGUGAT cabang Medan;Bahwa kemudian sejak bulan agustus 2018, TERGUGAT kembalimengganti kerjasama dengan PT PRIMA KARYA SARANASEJAHTERA, dan

PENGGUGAT mengundurkan diri dari PTGLOBAL SARANA KARYA kemudian melamar sebagai karyawanatau tenaga kerja PT PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERAberdasarkan Perjanjian Kerja waktu tertentu selama 3 bulan, danselama 3 bulan tersebut PT PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERAjuga menyediakan dan menempatkan PENGGUGATsebagai jasatenaga kerja satuan cleaning service di kantor TERGUGAT cabangMedan;Bahwa penyediaan dan penempatan PENGGUGAT sebagai TenagaKerja satuan cleaning service di kantor TERGUGAT cabang Medan,Halaman

13 dari 28 Putusan Nomor 187/Pdt.SusPHI/2019/PN Mdnmerupakan kebijakan dari masing masing perusahaan perusahaanpenyedia jasa tenaga kerja;10.Bahwa kerjasama antara TERGUGAT dengan perusahaanpenyediaan jasa tenaga kerja tersebut dilaksanakan berdasarkanketentuan perundang undangan yang berlaku dalam hal ini UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun2012;11.

danSelanjutnya GISEDUt SCDAGAI............cceceeeeeceeeeeeeseeeeeeseeeaeeseeeees TERGUGAT;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah membaca dan meneliti bukti surat kedua belah pihak berperkara;Setelah mendengar keterangan saksi dari kedua belah pihak berperkara;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang dilampiri RisalahAnjuran dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga

Administrasi sejaktanggal 29 Maret 2010, di PHK pada bulan Juli 2019, masa kerja 9(sembilan) tahun dan 4 (empat) bulan, upah terakhir sebesar Rp.2.800.000, (dua juta delapan ratus ribu rupiah);Bahwa karena Pekerjaan Administrasi adalah bukan pekerjaan musiman,maka sesuai dengan Keputusan Meteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RINo.Kep.100/Men.IV.2004 Pasal 15 ayat 2, Perjanjian Kerja Waktu Tertentuyang dibuat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tak Tentu sejakadanya hubungan kerja, yang berarti

Tenaga kerja Kabupaten Siak mengeluarkan Anjuran dengan Nomor:567/Distransnaker/I/2020/52 tanggal 15 Januari 2020 yang intinya adalahsebagai berikut:MENGANJURKAN:1. Agar Pekerja/Sdri. Afni Oktavia menerima Pemutusan Hubungan Kerja yangdilakukan oleh Pengurus SPMAR PT.Arara Abadi;2. Agar Pengurus SPMAR PT.Arara Abadi melaksanakan PHK kepadaPekerja/Sdri.Afni Oktavia sesuai ketentuan pasal 169 ayat (2), UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;3.

Bukti Surat T1.A berupa Surat Pencatatan Serikat Buruh Nomor568/Disosnakertrans/X/2013/1105, dengan nomor bukti pencatatan:568/DSTKT/X/2013/46 tanggal 30 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh DinasSosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak;2.

Bukti Surat T1.B berupa Tanda Bukti Pelaporan Tertanggal 30 April 2018, yangdidasarkan pada surat dari Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Mitra AbadiRiau (SP MAR) Kab.Siak Nomor:001/E/KU/SPMAR/X/03/2018 yang telahditerima oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak;3. Bukti Surat T2.A berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SerikatPekerja Mitra Abadi Riau (SP MAR) periode 2017 2020;4.

Karya Makmur Bahagia(Vide Bukti P2), bukan dengan Tergugat II, sehingga SP yang dikeluarkanoleh Tergugat II dan SP Il yang dikeluarkan oleh Tergugat II tidak sah danbatal demi hukum;Bahwa dalam UndangUndang RI Nomor 3 Tahun 1992 tentang JaminanSosial Tenaga Kerja, diatur ketentuan sebagai berikut:Pasal 4 Program Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalamPasal 3, wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yangmelakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuanUndangUndang

Pemerintah ini, terdiri dari: Jaminan berupa uang yang meliputi: Jaminan kecelakaan kerja; Jaminan kematian; Jaminan hari tua; Jaminan berupa pelayanan, yaitu jaminan pemeliharaan kesehatan.(3) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10(sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikitRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan, wajib mengikutsertakantenaga kerjanya dalam program jaminan social tenaga kerjasebagaimana dimaksud dalam ayat (1);Pasal 47Tanpa mengurangi ketentuan

PeraturanPemerintah RI Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan ProgramJaminan Sosial Tenaga Kerja;Bahwa apabila Tergugat tidak lalai mendaftarkan Penggugat dalamprogram Jamsostek maka Penggugat seharusnya memiliki dana jaminanberupa uang yang meliputi: Jaminan kecelakaan kerja; Jaminan kematian; Jaminan hari tuayang seharusnya sudah tercatat dalam pembukuan Jamsostek;Bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang RI Nomor 3 Tahun 1992tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jo.

Gemilang MakmurSubur Region 5 BGA Group ternyata membutuhkan Tenaga Ahli yangberkompeten dan mampu kepada kantor Pusat yang ada di PT. BumitamaGunajaya Agro (Penggugat Rekonvensi II) selaku Induk Perusahaan;Hal. 15 dari 62 Put.Nomor 425 K/Pdt.SusPHI/2014Bahwa atas permintaan Tenaga Ahli dari Anak Perusahaan PT. GemilangMakmur Subur Region 5 kepada Induk Perusahaan PT. BumitamaGunajaya Agro (Penggugat Rekonvensi Il) tersebut maka kemudianPT.

BumitamaGunajaya Agro (Penggugat Rekonvensi II) selaku Induk Perusahaan(Holding Company) kepada Penggugat ke anak perusahaan adalah benarbenar murni karena kebutuhan akan Tenaga Ahli yang diminta oleh anakperusahaan PT.

HubunganKerja (PHK) secara sepihak yang mengakibatkan Para Penggugat sangatdirugikan yaitu kehilangan pekerjaan dan upah/gaji tanpa ada suratPemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara tertulis dan tanpa melaluiHalaman 2 dari 24 hal.Put.Nomor 831 K/Pdt.SusPHI/201610.11.Penetapan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Pengadilan HubunganIndustrial yang berwenang;Bahwa oleh karena itu Para Penggugat melalui Serikat Buruh RepublikIndonesia (SBRI) telah membuat laporan pengaduan dan permohonanmediasi kepada Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten DeliSerdang guna mendapatkan penyelesaian atas perselisihan hubunganindustrial (oemutusan hubungan kerja) tersebut;Bahwa Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenDeli Serdang telah melakukan perundingan Mediasi antara Para Penggugatdengan Tergugat, akan tetapi tidak menghasilkan kesepakatan bersama,sehingga Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenDeli Serdang mengeluarkan Surat Anjuran dengan Nomor 560/4047/DTKTR/2015 tanggal

Hubungan Kerja (PHK) adalah bertentangandengan ketentuan Pasal 59 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :Ayat (4) : Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktutertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya bolehdiperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;12.Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5ayat (1) dan (2), dan Pasal 15 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga

Kerja danTransmigrasi Kabupaten Deli Serdang tanggal 28 Mei 2015 untukmenghadiri mediasi tanggal 15 Juni 2015, karena Para Penggugat dalamKonvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi langsung membuat laporanuntuk mediasi sesuai dengan suratnya tanggal 25 Mei 2015, tanpa didahuluiadanya Perundingan Bipartit terhadap permasalahan yang mau dimediasitersebut;Bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi karenatelah menjadi perselisihan di Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Deli Serdang

maka Tergugat dalam Konvensi/Penggugatdalam Rekonvensi belum membayar dulu upah Para Penggugat dalamKonvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi dan dengan iktikad baik hadirke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang sesuaitanggal 15 Juni 2015 agar mendapat penyelesaian ataupun solusi untukkepentingan Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalamRekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi,akan tetapi kehadiran Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalamrekonvensi

diberhentikan secara sepihak olehTERGUGAT, TERGUGAT menawarkan uang kompensasi kepadaPENGGUGAT sebesar Rp. 14.000.000, (empat belas juta rupiah), tetapikemudian tidak diterima oleh PENGGUGAT karena merasa jumlah yangditawarkan tidak sebanding dengan pengabdiannya selama bekerjadiperusahaan TERGUGAT;14.Bahwa oleh karena perundingan secara Bipartid telah gagal, maka padatanggal 06 April 2016 PENGGUGAT mengajukan Pengaduan dan MohonMediasi PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ke Kepala Dinas Sosialdan Tenaga

Kerja Kota Medan;15.Bahwa guna menindaklanjuti pencatatan perselisihan hubungan industrialtersebut, pada tanggal 13 April 2016, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja KotaMedan telah mempertemukan PENGGUGAT dengan TERGUGAT, danhasil mediasi pada saat itu menyimpulkan tidak ada kesepakatan dariMediasi tersebut;16.Bahwa atas pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut, padatanggal 09 Mei 2016 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, Mediatoryang ditunjuk mengeluarkan anjuran No : 567/2376/DSTKM/2016

Belawan Deli atas namaHerbet Hutagaol Periode Maret 2016 denganNIK : 4297020077 yang diterima sebesar Rp. 2.941.000,00(dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah); Bukti P3: Fotocopy Surat Keterangan Dinas Sosial dan Tenaga KerjaNomor : 567/2376/DSTKM/2016 , Perihal : Anjuran yangHalaman 14 dari 26 halamanPutusan Nomor 111/Pdt.SusPHI/2016/PN.MdnBukti P4 :Bukti P5 :Bukti P6 :Bukti P7 :Bukti P8 :Bukti P9 :Bukti P10:Bukti P11:Bukti P12:ditulukan kepada Pimpinan Perusahaan PT.

Bahwa pada tanggal 13 April 2016 telah diadakan perundingan Tripartityang di mediasi oleh Mediator Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Medan danMediator menanyakan pada Penggugat apakah menerima PHK tersebutlalu Penggugat menjawab saya menerima PHK tersebut hanya tidakmenerima uang pisah yang ditawarkan Tergugat ;7.

oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja tersebut maka dapat diketahuipihak Penggugat selaku pekerja dan Tergugat selaku Pengusaha hadir pada saatmediasi tersebut, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan;Menimbang, bahwa hal yang tidak perlu dibuktikan sebagaimana tidakdisangkal Tergugat dalam jawabannya adalah benar Penggugat merupakanpekerja di PT.

No. 707 K/PID/2015Tengah di Jalan Terminal Simpang Wariji, Kampung Blang Kolak ,Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan NegeriTakengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, denganterangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasanterhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barangatau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan lukaluka, perobuatan manadilakukan Terdakwa

Kabupaten AcehTengah dan 1 (satu) unit mobil Escudo warna silver nomor polisi BK 411 INmilik saksi korban yang terpakir di halaman depan kantor DPW Partai Acehtersebut;Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa Amri alias Aman Rahmat bin M.Amin bersama dengan Mahbengi bin Zakaruddin dan Munaswinsyah aliasMunas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Hamdan (DPO)dibantu lebih kurang 10 (Sepuluh) orang yang tidak dikenal diikuti dan dibantuoleh massa lebih kurang 300 (tiga ratus) orang dengan tenaga

Aminbersama Mahbengi bin Zakaruddin dan Munaswinsyah alias Munas bin Zulkifli(Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Hamdan (DPO) yang dibantu lebihkurang 10 (sepuluh) orang yang tidak dikenal dan diikuti oleh massa berjumlahlebih kurang 300 (tiga ratus) orang dengan tenaga bersama telah melakukanpemukulan / pengeroyokan yang mengakibatkan saksi korban Chalidin Gayomengalami luka gores pada punggung kiri bawah, luka lecet pada kepala kiriatas, luka gores pada kaki kiri, luka lecet pada leher kiri

Aminbersama Mahbengi bin Zakaruddin dan Munaswinsyah alias Munas bin Zulkifli(Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Hamdan (DPO) yang dibantu lebihkurang 10 (sepuluh) orang yang tidak dikenal dan diikuti oleh massa berjumlahlebih kurang 300 (tiga ratus) orang dengan tenaga bersama telah melakukanpengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Escudo warna silver nomor polisi BK411 IN milik saksi korban Chalidin Gayo dan telah melakukan pengrusakanterhadap isi kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah

Bahwa berkaitan dengan hal diatas, tidak benar pula dalil gugatanpenggugat yang menyatakan penggugatlah yang patut diberi hakasuh anak, yang benar menurut tergugat adalah hak asuh anaktidaklah patut berada di penggugat oleh karena selama ini dengankesibukan penggugat selaku tenaga honorer di rumah sakit kadangpergi jam 7 pagi, pulang jam 5 sore.

Bahwa penggugat sangat tidak mengharapkan adanya perselisihanmengenai hak asuh anak, namun jika tergugat tetap ada kesibukanselaku tenaga honorer di rumah sakit kadang pergi jam 7 pagi,pulang jam 5 sore serta anak selalu dititip kepada tante tergugatyang juga mempunyai banyak kesibukan, maka sepantasnyalahpenggugat menuntut kembali hak asuh anak, mengingat penggugatsaat ini tidak sesibuk tergugat.2.

Bahwa cara memperoleh hakhak tersebut, Sudah selayaknyapenggugat meminta hak asuh anak kepada Pengadilan, daripadaanak penggugat hidup tanpa ada pemeliharaan yang cukup baikakibat adanya faktor kesibukan dari tergugat selaku tenaga honorerkadang pergi pagi pulang sore dan kadang pula lembur hingga larutmalam.Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas pemohon mohon kepadaBapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq.

.: , atas namaPemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan CatatanSipil dan Tenaga Kerja Kota Malang, tertanggal 24 Oktober 2013,bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya kemudian diberi tanda P.1Fotokopi Kartu) Keluarga Nomor .............:::::60 atas nama SuamiPemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan CatatanSipil dan Tenaga Kerja Kota Malang, tertanggal 10 Desember 2013,bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya kemudian diberi tanda P.2;Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHONKependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Malang, tertanggal25 Maret 2014, bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya kemudiandiberi tanda P.6;7. Fotokopi IJAZAH MADRASAH ALYAH atas nama PEMOHONtertanggal 15 Mei 1993, bermaterai cukup dan telah sesuai aslinyakemudian diberi tanda P.7;8.

kerja yangdiperlukan dan tersedia di sekitar kebun Tergugat;Bahwa dikarenakan jumlah kebutuhan tenaga kerja untuk melaksanakanpekerjaan pendataan areal yang akan di ganti rug!

oleh Tergugat selalu berubahubah baik dalam hal waktu dan juga volume pekerjaan, maka keterlibatan tenagakerja yang memiliki kemampuan sesuai dengan kriteria pekerjaan yangdibutuhkan Tergugat adalah yang berasal dari masyarakat sekitar kebun yangdilakukan dengan metoda tenaga kerja harian lepas sebagaimana yang diaturdalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.

Kep.100/Men/V1I/2004 (Kepmenaker No.100/2004);Bahwa oleh karena itu, mengingat banyaknya jumlah tenaga kerja di masyarakatyang ingin bekerja di kebun sawit Tergugat melebihi kKebutuhan yang ada, makaTergugat berupaya mengakomodir keinginan masyarakat sekitar denganmelakukan pembagian dan distribusi pekerjaan secara merata agar dapatmembantu dan mengakomodir tenaga kerja di masyarakat sekitar kebun sawitTergugat;Bahwa Penggugat sendiri sudah bekerja di Tergugat secara berkala sesuaivolume pekerjaan

Faktanya, Tergugat telahmembuat daftar pekerja/ouruh untuk tenaga kerja harian lepas sebagaimanadisyaratkan sebagai pengganti dari perjanjian kerja yang dibuat satupersatuHalaman 14 dari 38 Putusan Nomor 73/Pdt.susPHI/2020/PN.PIg32.33.34.35:36.dengan setiap pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1Kepmenaker No.100/2004 tersebut;Apakah tindakan Tergugat yang membuat daftar pekerja sebagai penggantiperjanjian kerja adalah keliru?

Fotokopi Anjuran No. 565/542/IV/Nakertrans/2020 pada tanggal 17 Maret 2020yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten MusiBanyuasin, yang diberi tanda P2;3. Fotokopi Rekening Koran Bank BRI atas nama Penggugat periode transaksibulan Februari 2019, yang diberi tanda P3;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:1.

., Mediator dari DinasSosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kota Surakarta. Prosesmediasi telah dilaksanakan tetapi tidak dapat mencapai kata sepakat,sehingga Mediator mengeluarkan Surat Anjuran Nomor : 567/4218, tanggal27 Oktober 2010, yang berisi sebagai berikut :Menganjurkan1. Kepada Pihak Perusahaan PT Finansia Multi Finance untuk memberikanKepada Pihak Pekerja Sdr. Guritno Setyawan :1). Uang pesangon 2x3xRp 7.2800.000. = Rp 43.680.000.2).

Penggugat dan Tergugat telah berulangkalimembahas pemasalahan penguasaan Mobil Avanza tersebut dalam forumbipartite maupun forum mediasi di Dinas Sosial Tenaga Kerja dantransmigrasi Pemerintah Kota Surakarta ;Bahwa Penggugat selama menguasai Mobil Toyota Avanza NomorPolisi : AB. 1141 FA selalu merawat dengan baik dan tidak pernahmenggunakan untuk kepentingan Penggugat pribadi.

Kesalahan Majelis Hakim dalam menafsirkan isi antara Anjuran dariDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta danJawaban dari Tergugat / Termohon Kasasi mengenai Anjuran dariDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.Kesalahan tersebut tampak dari pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaiberikut :Pertimbangan Majelis Hakim halaman 28 alenia1 : Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T8 yang menjelaskan Tergugattelah bersedia menerima Anjuran dari Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota

Bahwa Majelis Hakim tidak tepat apabila berpendapat mengenai isi AnjuranDinas Tenaga Kerja Kota Surakarta sama dengan Bukti T8 yang telahdiajukan oleh Tergugat / Termohon Kasasi. Kedua hal tersebut berbeda.Perbedaan tersebut, yaitu :Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta yang tertuang dalam SuratAnjuran Nomor 567/4218/, tanggal 27 Oktober 2010, menyatakan bahwa :1. Kepada Pihak Perusahaan PT Finansia Multi Finance untuk memberikankepada Pihak Pekerja Sdr.

FINANSIA MULTI FINANCE perihalmenerima anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta, menyatakanbahwa:Tergugat / PT. Finansia Multi Finance menyetujui anjuran dari Dinas TenagaKerja Kota Surakarta dimana jawaban anjuran yang isinya:PT. FINANSIA MULTI FINANCE / Tergugat bersedia menerima anjuran dariDinas Tenaga Kerja Kota Surakarta dengan memberikan kepada PihakPekerja/Penggugat/Guritno Setyawan yaitu :1. Uang pesanggon 2x38x Rp 7.280.000. = Rp 43.680.000.2.

ANTONIUS ADITYA NOGROHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan hal pidana Dimuka umum dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang 4. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 ( SEPULUH ) BULAN;5.

ANTONIUS ADITYA NUGROHO alias ANTONI terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum denganterangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasanterhadap orang sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 170ayat 1 (satu) KUHP ;2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa . SUSANA BENEDICHTAISDIATI dan Terdakwa II. ANTONIUS ADITYA NUGROHO alias ANTONIdengan pidana penjara masingmasing selama 1 (satu) tahun3. Menyatakan barang bukti berupa NIHIL4.

Jakarta Timur atau setidaktidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Jakarta Timur yang berhak mengadili dan memerikasa perkaranya, merekaterdakwa dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakankekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan luka terhadap saksi korbanMILLS PAULUS WIDJAYA, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengancara sebagai berikut :e Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atassaksi MILLS PAULUS WIDJAYA yang

Dimuka umum dengan terangterangan dan tenaga bersama menggunakankekerasan terhadap orang;Ad.1 Unsur Barang siapa; Menimbang bahwa terhadap unsur barang siapa oleh karena telahdipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terbukti maka majelis Hakimmengambil alih pertimbangan unsur tersebut dalam dakwaan subsidair dengandemikian unsur 1.

Barang siapa dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi olehTerdakwa terdakwa;Ad.2Dimuka Dimuka umum dengan terangterangan dan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang; Menimbang, bahwa pengertian dimuka umum dengan terangteranganmengandung pengertian perbuatan yang dilakukan kemungkinan akan diketahuiorang lain atau di jalan umum yang dapat dengan mudah dilinat oleh orang lain,sedangkan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orangadalah terdakwaterdakwa secara bersamasama menggunakan

SUSANA BENEDICHTA ISDIATI dan terdakwa Il.ANTONIUS ADITYA NOGROHO telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan hal pidana Dimuka umum dengan terangterangandan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang 4. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara masingmasing selama 10 ( SEPULUH ) BULAN;5.

pada Dinas KesehatanKabupaten Kediri ;Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Gpr Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan baku obat, obat tradisionaldan kosmetik ; Bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangandilarang untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan danmengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ; Bahwa yang berhak mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obat danbahan baku obat tersebut harus tenaga

kesehatan yang mempunyalkeahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundangan ; Bahwa yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah tenagakefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya, dalam hal tidakada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukanpraktek kefarmasian secara terbatas, misalnya dokter, dokter gigi, bidan danperawat yang dilaksanakan sesuai ketentuan ; Bahwa tenaga kefarmasian terdiri atas apoteker dan tenaga tekniskefarmasian dan yang dimaksud Apoteker

adalah sarjana farmasi yang telahlulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apotekersedangkan tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantuapoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas sarjanafarmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengahfarmasi/asisten apoteker ; Bahwa sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat yangdiperbolehkan dalam pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi danperedarannya adalah yang sudah memenuhi syarat farmakope

Indonesiaatau buku standar lainnya dan sudah mendapat ijin pemerintah ; Bahwa menurut pendapat ahli barang bukti pil warna putih dengan logoLL tersebut adalah sediaan farmasi yang berupa obat ; Bahwa apabila Terdakwa bukan tenaga kefarmasian atau tenagakesehatan tertentu, maka Terdakwa tidak mempunyai keahlian ataukewenangan dalam kefarmasian ; Bahwa barang bukti pil LL tersebut tidak memenuhi standar kKeamanan,kasiat maupun kemanfaatan karena sediaan farmasi berupa obat tersebuttidak tercantum

kewajiban berupa pekerjaan menguji dan bimbinganterhadap mahasiswa;Bahwa Ketua Stikes Ceria Buana mengatakan bahwa merumahkan tenagaKerja sama dengan diPHk;Bahwa Para Penggugat tetap melaksanakan kewajiban karena tidak maumahasiswa bimbingan gagal diwisuda walaupun gaji dan jasa belumdibayarkan;Bahwa Para Penggugat karena merasa dizholimi dan tidak diperhatikansetelah dirumahkan namun tetap diperintahkan untuk melaksanakankewajiban maka tanggal 30 November 2015, Para Penggugat melaporkanke Dinas Tenaga

Kerja Kota Bukittinggi;Bahwa dari pihak Dinas Sosial dan Tenaga kerja memberikan petunjukuntuk untuk memberikan risalah yang ditujukan epada Pimpinan STIKESCeria Buana kemudian Para Penggugat membawa risalah tersebutmenemui Ketua Yayasan Ceria Buana yaitu Ibu Haji Ermaliza namun KetuaYayasan menolak untuk mengisi risalah dan menandatanganinya dandikembalikan kepada Para Penggugat dan setelah ditanyakan mengenaikeuangan, dijawab oleh lbuk haji sesuai dengan apa yang diberitahukanoleh Ketua STIKES

yaitu Septa Ronal;Bahwa setelah mendapatkan jawaban dari Ketua Yayasan, Para Penggugatkembali ke DINSOSNAKER Kota Bukittinggi pada tanggal 30 November danPara Penggugat membuat laporan pengaduan perselisihan hubunganindustrial ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Bukittinggi;Halaman 3 dari 21 hal.Put.Nomor 1109 K/Pdt.SusPHI/201613.14.15.16.17.18.19.20.21.Bahwa pada tanggal 7 Desember 2015 dilakukanlah pertemuan mediasi dikantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Bukittinggi yang dihadiri oleh ParaPenggugat

Bahwa Para Penggugat sejak dikeluarkannya Surat Keputusan YayasanNomor 009/KPTS/E.2YCB/XI/BKT2015, Nomor 010/KPTS/E.2YCB/XI/BKT2015, Nomor 011/KPTS/E.2YCB/XI/BKT2015, Nomor013/KPTS/E.2YCB/XI/BKT2015, tentang merumahkan tenaga pengajardilingkungan STIKES Ceria Buana tanggal 1 November 2015 dan SuratPemberitahuan dari Ketua STIKES Ceria Buana Nomor 1050 / StikesCB/AK/XII/BKT2015, Nomor 1051 / StikesCB/AK/XII/BKT2015, Nomor1052 / StikesCB/AK/XII/BKT2015, tanggal 7 Desember 2015 dan tidakmembayarkan

Kerja Bukittinggi tanggal 28Desember 2015 yang intinya menerima anjuran Mediator HubunganIndustrial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Bukittinggi;Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak melaksanakan anjuran tersebutmaka Para Penggugat mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) kepada Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Padang;Halaman 8 dari 21 hal.Put.Nomor 1109 K/Pdt.SusPHI/2016 28.