Bahwa apabila tidak memberi nafkah/nafkah terhutang Tergugatkepada Penggugat tersebut apabila di rinci adalah sebagai berikut:1 (satu) hari Rp. 50.000, x 30 hari/1 (satu) bulan = 1.500.000 x 14tahun 168 bulan maka keseluruhan nafkah terhutang TergugatPutusan, xxxx/Pdt.G/2014/PA.Po., hal. 3 dari 69 hal.kepada Penggugat sebesar Rp. 252.000.000, (dua ratus lima puluhdua juta rupiah);11...

Kabupaten Ponorogo denganAkta Nikah Nomor: 21/08A//1995, PUTUS karena perceraiandengan segala akibat hukumnya;Menyatakan dan menetapkan menurut hukum, hak asuh atas 2(dua) anakyaitu:ANAK PERTAMA Lahir pada tanggal 4 Februari 1996 berdasarkanAkta Kelahiran No. 474.1/19406/Terl/ 1997 tertanggal 24 Nopember1997;ANAK KEDUA Lahir pada tanggal 27 Juni 1998 berdasarkan Aktakelahiran No. 474.1/08552/Um/1998 tertanggal 8 Juli 1998; kepadaPenggugat dan Tergugat;Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhutang

selama14 tahun kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) hari Rp. 50.000, x 30 hari/1 (satu) bulan = 1.500.000 x 14tahun / (168 bulan) maka keseluruhan nafV ih terhutang Tergugatkepada Penggugat sebesar Rp. 252.000.000, (dua ratus lima puluhdua juta rupiah);Membebankan seluruh biaya perkara menurut hukum;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapbkan, Penggugat danTergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telahdiusahakan perdamaian namun tidak berhasil

Bahwa dari Faktafakta yang terungkap dipersidangan.tentunya tidaksalah apabila Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk menuntutnafkah Terhutang yang semestinya menjadi haknya selama dilangsungkanPerkawinan yang selama ini tidak bisa di penuhi oleh Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi;6.

PEM 425/WPJ.03/KP.05003/2007tanggal 15 Maret 2007 atas nama Warry, setelah dilihat tidak ada aslinyadan diberi materai secukupnya serta diberi tanda T.18 dalam berkas ;Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahu 2004 tanggal 26Desember 2006 atas nama Warry, setelah dilihat sesuai aslinya dan diberimaterai secukupnya serta diberi tanda T.19 dalam berkas ;Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahu 2005 tanggal 26Desember 2006 atas nama Warry, setelah dilihat sesuai aslinya dan

diberimaterai secukupnya serta diberi tanda T.20 dalam berkas ;Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahu 2006 tanggal 26Desember 2006 atas nama Warry, setelah dilihat sesuai aslinya dan diberimaterai secukupnya serta diberi tanda T.21 dalam berkas ;Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahu 2008 tanggal 2Januari 2008 atas nama Warry, setelah dilihat sesuai aslinya dan diberimaterai secukupnya serta diberi tanda T.22 dalam berkas ;Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang

Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan; Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buku sertifikat hak Milik No. 796/Gondangdia atas nama TEGUH WIJOYO 1 (satu) buah KTP atas nama TEGUH WIJOYO ; 1 (satu) buah KTP atas nama ANGGELINE HARIYONO ; 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama TEGUH WIJOYO ; 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan

SIT ROMLAH aliasLALA selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwatetap ditahan ;cae Menayatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) buah KTP atas nama TEGUH WWOYO ;e 1 (satu) buah KTP atas nama ANGGELINE HARIYONO ;e 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama TEGUH WWUOYO ;Halaman 2dari 3/7 Halaman Nomor : 1635.Pid.B/2015/PN.JKT.PST.e 1(satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi danbangunan pedesaan dan perkotaan

nama sebenarnya adalah SitiRomlah alias Lala dan bukan isteri dari Teguh Wijoyo, Terdakwa 2diminta oleh Terdakwa 1 untuk mengaku sebagai isteri TeguhWijoyo yaitu Angeline Hariyono; Bahwa selain barang bukti sertifikat hak milik yang palsu dari tanganTerdakwa 1 Muljadi Lesmana alias Didi juga ditemukan barang buktiberupa 1 (satu) buah KTP atas nama TEGUH WWOYO 1 (satu)buah KTP atas nama ANGELINE HARIYONO 1 (satu) lembar KartuKeluarga atas nama TEGUH WIWOYO 1 (satu) lembar suratpemberitahuan pajak terhutang

mendampingi terdakwa 1 di kantor notarissebagai istri Terdakwa 1. yang saat itu mengaku sebagai TEGUHWWNOYO karena saat di Notaris untuk tandatangan harus didampingioleh istri;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barangbukti berupa :1 (satu) buku sertifikat hak Milik No.796/Gondangdia atas nama TEGUHWIWJOYO;1 (satu) buah KTP atas nama TEGUH WWOYO;1 (satu) buah KTP atas nama ANGELINE HARIYONO;1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama TEGUH WUOYO;1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang

, maka perlu ditetapkanagar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telahdiakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapbkan agar barangbukti tersebut yaitu :e 1 (satu) buku sertifikat hak Milik No. 796/Gondangdia atas nama TEGUHWIWOYOe 1 (satu) buah KTP atas nama TEGUH WNUOYO ; 1 (satu) buah KTP atas nama ANGGELINE HARIYONO ;e 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama TEGUH WUOYO ;e 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang

Memerintahkan agar Terdakwa dan Terdakwa Il tetap berada dalamtahanan;e Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) buku sertifikat hak Milik No. 796/Gondangdia atas namaTEGUH WWUOYOe 1 (satu) buah KTP atas nama TEGUH WUOYO ;e 1 (satu) buah KTP atas nama ANGGELINE HARIYONO ;e 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama TEGUH WWUOYO ;Halaman 36 dari 37 Halaman Nomor : 1635.Pid.B/2015/PN.JKT.PST.e 1(satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi danbangunan pedesaan dan perkotaan tahun 2015 untuk

Bahwa dengandemikian, oleh karena anak Penggugat Rekonpensi dan TergugatRekonpensi tersebut masih tergolong anakanak dan belumberusia 21 tahun, maka kewajiban memberikan biayapemeliharaan anak tersebut hingga ia berusia 21 tahun dan telahmandiri atau telah menikah, adalah menjadi tanggung jawabTergugat Rekonpensi; Nafkah Terhutang Selama 7 bulan = 7 x Rp 2.000.000, = Rp14.000.000, (empat belas juta rupiah);Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Termohon mohon agarPengadilan Agama Sidoarjo berkenan

Putusan No.0197/Padt.G/2017/PA.Sda Nafkah Anak perbulan sebesar Rp 2.000.000, (dua juta rupiah); Nafkah Terhutang, selama 7 bulan = 7 x Rp 2.000.000, = Rp14.000.000, (empat belas juta rupiah);Bahwa, selanjutnya terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohonmelalui kuasa hukumnya dalam persidangan tanggal 08 Maret 2017 telahmengajukan replik sebagai berikut :DALAM KONPENS :1. Bahwa, Pemohon menolak dailildalil jawaban Termohon, kecuali secarategas telah diakui kebenarannya dalam persidangan;2.

Menolak seluruh tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai Mutah,Nafkah lddah, Nafkah anak, dan Nafkah Madliyah atau terhutang, kecualituntutan yang disanggupi oleh Tergugat Rekonpensi;. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Uang Mut'ahsebesar Rp 2.000.000, (dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah Iddahsebesar Rp 500.000, x 3 bulan = Rp 1.500.000, (satu juta lima ratusribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;.

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada PenggugatRekonpensi, secara tunai langsung dan kontan sebagai berikut : Mutah, uang sbesar Rp 250.000.000, (dua ratus lima puluh jutarupiah); Nafkah lddah, selama 3 bulan sebesar Rp 30.000.000, (tiga puluhjuta rupiah); Nafkah Anak perbualan sebesar Rp 2.000.000, (dua juta rupiah)hingga anak dewasa, usia 22 tahun, menikah dan mandiri;Nafkah Terhutang, selama 7 bulan = 7 x Rp 2.000.000, = Rp14.000.000, (empat belas juta rupiah);Bahwa, atas pertanyaan

Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2000 An. Saguni B. Tjababa Luas 310 M? (diberitanda T.I, Il, Ill 2) ;3. Fotocopy Surat pengantar Nomor : 22/KP/V/2013 tertanggal 02 Mei2013 oleh Lurah Palleko ditujukan Kepada Kepala Kantor PelayananPajak Pratama Bantaeng, Permohonan balik nama dari SAGUNI keROSMINA (diberi tanda T.I,II, Ill 3) ;4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2016 An.

Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2015 An. Rusminah(diberi tanda T.I,II, Ill 5);6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2014 An. Rusminah(diberi tanda T.I,II, Ill 6);7. Fotocopy Data Pembagian Kewarisan Maleng Dg. Tarang kepada 6orang anaknya yang terdapat dalam Sertifikat Lingkungan Palleko (diberi tanda T.I,II, Ill 7);8.

Bahwa segala hak yang dimaksud oleh PENGGUGAT REKONVENSI aquo antara lain : hak untuk mendapatkan nafkah terhutang dan hak atasharta kKekayaan bersama selama perkawinannya a Quo 54.

Hak untuk mendapatkan nafkah terhutang, yang menuntut hak nafkah terhutangtersebut yang harus ditanggung oleh TERGUGAT REKONEVENSI terhitungsejak bulan Nopember 2015 sampai dengan sekarang sebagai perhitungan yanglayak dan/atau wajar adalah sebesar Rp. 500.000.000. ( limaratus juta rupiah) ;dan2.

Tergugat dalam Rekonpensi /Halaman 25 dari 30 Putusan No.429/PDT.G/2016/PN.JKT.BRT.26Penggugat dalam Konpensi angka 1,2 dan 3 patut untuk dikesampingkan danseluruh dalil dan Petitum Rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi patut untuk diKABULKAN untuk seluruhnya ;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan alat bukti untukmeneguhkan Dalil Gugatan Rekonvensinya ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalilGugatan Penggugat Rekonvensi tentang :Hak untuk mendapatkan nafkah terhutang

,yang menuntut hak nafkah terhutang tersebut yang harus ditanggung olehTERGUGAT REKONEVENSI terhitung sejak bulan Nopember 2015 sampai dengansekarang sebagai perhitungan yang layak dan/atau wajar adalah sebesar Rp.500.000.000. ( lima ratus juta rupiah), apakah beralasan hukum atau tidak ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41Undang Undang Nomor:1 Tahun 1974 tentang perkawinan huruf C berbunyi :Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :* Pengadilan dapat mewajibkankepada bekas suami

Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau (terhutang) selama 16 bulan kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mutah kepada Penggugat Rekonvensi berupa anting emas seberat 3 gram;7.

dikabulkan sebagiandengan mewajibkan Tergugat Rekonvensi memberi biayapemeliharaan anaknya sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun di luar biayapendidikan dan kesehatan;Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 UU Peradilan Agamayang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnyaperadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan denganpelaksanaan ikrar talak dan pembayaran mutah, nafkah idah dan nafkahlampau (terhutang

atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebutmerupakan satu kesatuan yang saling berkait;2. bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atasistrinya, maka ia berkewajiban memberi mutah dan nafkah idah, kecualijika hukum menentukan lain;3. bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Iqna Juz Ill halaman 402 yangdiambil alih menjadi pendapat Hakim, dinyatakan bahwa:pLully Santly Sle tly (sduallArtinya: Talak itu berada pada suami dan idah itu berada pada istri.4. bahwa nafkah lampau (terhutang

melindungi hakhakHIm. 33 dari 37, Putusan 116/Pdt.G/2019/PA.Tasistri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitanmendapatkan hakhaknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnyakeadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mutah dannafkah iddah maupun nafkah lampau, semua kewajiban tersebut harusdibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak;6. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajiban PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi memberi mutah, nafkah idah dan nafkahlampau (terhutang

Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau (terhutang)selama 16 bulan kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp.12.800.000, (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepadaPenggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratusridu rupiah);6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mutah kepadaPenggugat Rekonvensi berupa anting emas seberat 3 gram;7.

Wati binti Ujang Basuki);

1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mutah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah madliyah (lampau/terhutang

   sebagaibentuk penghargaan dari Tergugat;Menimbang, bahwa Penggugat telah menentukan besaran nominalmutah sesuai dengan kehendaknya, maka nilai yang telah ditentukan tersebutmerupakan nilai yang telah pantas menurut Penggugat sendiri, sehinggaMajelis Hakim menilai nominal mutah tersebut telah sesuai, masih dalam bataswajar juga tidak berlebihan dan layak untuk dikabulkan sebagaimana tercantumdalam amar putusan;Gugatan Nafkah Madliyah IsteriMenimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah madliyah(lampau/terhutang

   relevandengan fakta hukum yang diketemui dalam perkara ini, dan nominal yangdiminta juga Sesuai dengan nominal dalam tuntutan nafkah iddah, sehinggadapat ditarik pemahaman tuntutan Penggugat a quo telah beralas hak dan tidakmelwan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, denganmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkansebagai hukum, menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madliyahHalaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Msj(lampau/terhutang

   anaktersebut, dipandang telah cukup jika ditetapkan nafkah untuk 1 (Satu) oranganak dengan nominal sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dengan tambahan kenaikan 8% (Sesuai dengan ratarata nilai inflasidi Indonesia dalam periode yang sama) setiap tahunnya, di luar biayapendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dapat hidup mandiri ataudewasa atau sekurangkurangnya berumur 21 tahun;Gugatan Nafkah Madliyah AnakMenimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan tuntutan nafkahmadliyah (lampau/terhutang

   Nafkah madliyah (lampau/terhutang) istri seluruhnyasejumlah Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratusribu rupiah);5. Menghukum Tergugat (Tergugat) untuk membayar kewajibannya sesuaidengan diktum 4.1, 4.2, dan 4.3 tersebut di atas yang dibayarkan kepadaPenggugat (Penggugat) sebelum Tergugat (Tergugat) mengambil aktacerainya di Pengadilan Agama Mesuji;6.

danberkekuatan hukum; Menyatakan hukum kepada Penggugat untuk menyerahkan tanah sengketakepada para Tergugat tanpa syarat; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti tertulis sebagai berikut : 111. 1 (satu) berkas foto copy Putusan/Penetapan Pengadilan Agama No : 307/1990tertanggal 31 Juli 1990, yang selanjutnya diberi tanda P 1 ;2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

Pajak Bumidan Bangunan Tahun 2002, tertanggal 01 Januari 2002, yang selanjutnya diberitanda P 2 :3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan Bangunan Tahun 2010, tertanggal 04 Januari 2010, yang selanjutnya diberitanda P 3 ;4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan Bangunan Tahun 2011, tertanggal 05 Januari 2011, yang selanjutnya diberitanda P = 4 .5. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi, tertanggal 10 Desember 1990, yangselanjutnya

diberi tanda P 5 ;6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan Bangunan Tahun 2012, tertanggal 05 Januari 2012, yang selanjutnya diberitanda P Bahwa bukti tertulis tersebut diatas telah diberi meterai yang cukup serta telah diperiksadengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga semua bukti tersebut sah sebagai alat buktidalam perkara ini ;Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukanbukti saksi yang kesemuanya dibawah sumpah telah memberikan

PemeriksaanPerceraian;Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi selaku seorang suami, selaku kepala rumahtangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengajatelah melalaikan kewajibannya serta menterlantarkan Penggugat Rekonpensi selakuisterinya terhitung mulai bulan Desember 2013 hingga saatini tepatnya adalah 27 (duapuluh tujuh) bulan lamanya, maka dengan demikian Pemohon Konpensi/ TergugatRekonpensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu harusmembayar nafkah terhutang

kepada Penggugat Rekonpensi selaku isterinya denganrincian sebagai berikut:Nafkah (sandang, pangan dan papan) terhadap isteri terhutang Rp. 100.000, (seratusribu rupiah) perhari selama 27 (dua puluh tujuh) bulan sebesar Rp. 81.000.000,(delapan puluh satu juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talakHal. 7 dari 34 hal.

Menetapkan nafkah terhutang selama 27 (dua puluh tujuh) bulan sebesar Rp.81.000.000, (delapan puluh satu juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saatikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan MajelisHakim Pemeriksa Perkara ini;Hal. 15 dari 34 hal. Pts. Nomor 0092/Pdt.G/2016/PA.Pbr3.

bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonpensi tentang perkawinanantara Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi/TergugatRekonpensi putus karena cerai, maka majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebutadalah memperkuat alasan Pemohon untuk bercerai namun kerenatelah dipertimbangkandalam Konpensi maka tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam rekonpensi ini;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonpensi tentang PemohonKonpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah terhutang

Perlu Tergugat sampaikan kepadaPenggugat bahwa hutang bersama adalah merupakan bagian dari hartabersama yang harus dibagi dua, demikian pula dengan hartaharta lainnyayang diperoleh setelan pernikahan, termasuk usaha barang harian yangmodal awalnya diperoleh dari pinjaman Tergugat Rekonvensi;Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi perihal nafkah terhutang yangterurai pada gugatan point 2 adalah tidak logis dan tidak beralasan, karenaselama berpisah sekitar 4 tahun 7 bulan, yang mengelola usaha barangharian

Selanjutnya perlu Tergugat sampaikan bahwa adalah tidakberdasar jika Penggugat menuntut nafkah, sementara Penggugat sebagaiisteri telah mengusir Tergugat (nusyuz) dan tidak menjalankan kewajibanTergugat sebagai seorang isteri;Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi perihal nafkah terhutang yangterurai pada gugatan point 3 adalah tidak beralasan hukum, karenatuntutan nafkah lampau dihitung saat Penggugat dan Tergugat masih hidupbersama.

Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi perihal nafkah terhutang adalahdalil yang tidak logis dan tidak beralasan hukum, karena selama berpisahsekitar 4 tahun 7 bulan, yang menikmati harta bersama milik PenggugatRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dinikmati sendiri oleh PenggugatRekonvensi;7.

, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntuthakhak Penggugat Rekonvensi sebagai isteri akibat dari permohonan ceraitalak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, yang pada pokoknya sebagaiberikut:Hal. 34 dari 40 Hal.Putusan No.549/Pdt.G/2021/PA.GtloBahwa membayar sisa pinjaman atas nama Penggugat Rekonvensisebesar Rp. 98.000.000, pada BRI Andalas Gorontalo;Bahwa Tergugat Rekonvensi wajid memberi nafkah terhutang

TERGUGAT berhak untuk menyatakanseluruh Jumlah Terhutang menjadi jatuh tempo dan seluruh JumlahTerhutang harus dibayar oleh DEBITUR ic. PENGGUGAT secaraseketika dan sekaligus lunas atas tagihan pertama BANK ic.Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor : 83/PDT/2017/PT BNATERGUGAT, serta BANK ic. PENGGUGAT dapat melaksanakan haknyaatas Agunan yang telah diberikan oleh DEBITUR tc.PENGGUGAT/PEMILIK AGUNAN kepada BANK ic.

TERGUGAT akan menjadi dasar dan buktiyang sah untuk menetapkan Jumlah Terhutang atau pembayarankembali Jumlah Terhutang yang telah dilakukan oleh DEBITUR ic.PENGGUGAT kepada BANK ic. TERGUGAT, dan DEBITUR ic.PENGGUGAT dan/atau PEMILIK AGUNAN melepaskan haknyauntuk mengajukan keberatan atas pembuktian tersebut..

Dengan demikian, pencatatan terhadap jumlahkewajiban yang terhutang debitur yang dapat dijadikan bukti yangsempurna adalah pencatatan yang dilakukan oleh Bank ic.TERGUGAT, bukan pencatatan DEBITUR ic. PENGGUGAT yangmengadaada tersebut..

Bank Mandiri (Persero) Tbk, maka BANK ic.TERGUGAT berhak untuk menyatakan seluruh Jumlah Terhutangmenjadi jatuh tempo dan seluruh Jumlah Terhutang harus dibayaroleh DEBITUR ic. PENGGUGAT secara seketika dan sekaliguslunas atas tagihan pertama BANK ic. TERGUGAT, serta BANK ic.PENGGUGAT dapat melaksanakan haknya atas Agunan yangtelah diberikan oleh DEBITUR ic. PENGGUGAT/PEMILIKAGUNAN kepada BANK ic. TERGUGAT berdasarkan PerjanjianKredit.4.

Bahwa melalui surat tersebut PENGGUGAT DALAM REKONPENSI jugamemberitahukan kepada TERGUGAT DALAM REKONPENSI bahwasesuai Perjanjian Kredit berikut addendumnya dan Syaratsyarat UmumPerjanjian Kredit (SUPK) yang telah ditandatangani oleh TERGUGATDALAM REKONPENSI maka fasilitas kredit TERGUGAT DALAMREKONPENSI telah jatuh tempo dan jumlah terhutang harus dibayarlunas sekaligus.

Bahwa oleh karena TergugatRekonvensi selaku seorang bekas suami dan ayah yang telah memilikitanggung jawab kepada anaknya, dengan sengaja telah melalaikan anakkandungnya mempunyai suatu kewajiban yang harus di penuhi terhitungmulai bulan Agustus 2014 hingga saat ini tepatnya 3 Th 2 bulan;Maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajibanyang harus dipenuhi yaitu harus membayar nafkah anak (biaya hadonah)terhutang yaitu: anggaran untuk membeli Susu, pakean , kesehatan danpendidikan

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak (biayahadonah) terhutang sebesar Rp 95. 000.000 (Sembilan puluh lima juta) danHalaman 9 dari 62 halaman Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2017/PA.Kla.membayar nafkah anak (biaya hadonah) sampai anak tersebut dewasa(mumayyiz) setiap bulannya Rp2.500.000 terhitung sejak putusan iniberkekuatan hukum tetap;4.

Bahwa, gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi pada poin 4paragraf 2 dan 3 adalah sebuah dalil yang tidak memiliki dasar danterkesan atas kemauan Penggugat Rekonvensi sendiri untuk mencarikeuntungan belaka dengan sengaja mengatakan bahwa TergugatRekonvensi mempunyai nafkah anak yang terhutang yang harus TergugatRekonvensi bayar dengan nominal yang tidak sedikit, ini adalah sebagaiumpan untuk mencari sebuah keuntungan, maka Tergugat Rekonvensisangat tegas menolak Gugatan Rekonvensi oleh Penggugat

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak (biayahadonah) terhutang sebesar Rp95.000.000, (Sembilan puluh Lima juta)dan membayar nafkah anak (biaya hadonah) sampai anak tersebut dewasa(mumayyiz) setiap bulannya Rp2.500.000, terhitung sejak putusan iniberkekuatan hukum tetap;4.

Dengan lain kataPenggugat Rekonvensi wajio untuk tetap memberikan kesempatan yangseluasluasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk keperluan tersebut secaraarif dan bijak, atau dengan kata lain tanpa menghilangkan hak dan kewajibanTergugat Rekonvensi selaku bapak kandungnya;Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan tentang hak asuh anakPenggugat Rekovensi juga mengajukan gugatan agar Tergugat Rekonvensidihukum untuk membayar nafkah anak yang terhutang sebesar Rp95.000.000,(Sembilan puluh Lima juta

Hak Menuntut Pembayaran Lebih Bayar/Pembayaran Tak Terhutang.39.Bahwa telah terjadi kelebihan pembayaran yang di bayarkan olehPENGGUGAT kepada Terugugat, dimana lebih bayar tersebut diawali olehbeberapa perubahan nilai pbemesanan pekerjaan (PO);40.

BuktiP33):Maka keseluruhan pembayaran yang dilakukan PENGGUGAT kepadaTERGUGAT adalah sebesarRp. 14.155.486.400,44.Bahwa dengan telah dibayarkannya sejumlah nilai uang kepadaTERGUGAT, maka telah terpenuhi kewajiban dari PENGGUGATnamunsehubungan dengan adanya perubahan BoQ pada dalil sebelumnya, makaPENGGUGATtelah melakukan pembayaran BoQ dan PO lebih dari nilaiBoQ dan PO terakhir (revisi).Oleh karena itu PENGGUGAT dapatmelakukan permintaan terhadap pembayaran yang lebih dibayarkan(pembayaran tak terhutang

tersebut,seperti yang disebutkan dalam pasal Pasal 18360 KUHPerdata:Barangsiapa secara khilaf atau dengan mengetahuinya, telah menerimasesuatu yang tak harus dibayarkan padanya, diwajibkan mengembalikanbarang yang tak harus dibayarkan itu kepada orang dari siapa ia telahmenerimanyaDengan demikian ada kelebihan bayar/pembayaran tak terhutang yangdilakukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGATdengan rincian sebagaiberikut : Total Pembayaran oleh PENGGUGAT Rp. 14.155.486.400.

Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan atas uang kelebihanpembayaran/pembayaran tak terhutang kepadaPENGGUGAT sebesar Rp.Halaman 29 Putusan No. 415/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim1.802.486.400, (satu miliar delapan ratus dua juta empat ratus delapanpuluh enam ribu empat ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus;7.

18.Bahwa dalam posita Gugatannya Penggugat Konpensi mendalilkan bahwayang menjadi dasar diajukannya Gugatan adalah, quod non hal manaditolak adanya kerugian dari Penggugat Konpensi karena hasil pekerjaantidak sesuai dengan spesifikasi dari hasil joint survey pengecekan fisikPekerjaan sebanyak kurang lebih 30 %, ganti rugi ketidaksesuaianpekerjaan kepada Penggugat Konpensi atas perhitungan sisa pekerjaandengan metode teknik sampling, dan pengembalian atas uang kelebihan pembayaran/pembayaran tak terhutang

BuktiP9 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan SuratTanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) tahun 1997 NOP : 36.19.161.007.0040105.0atasnama KEDO (sesuai dengan fotocopy);10. Bukti P10 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan SuratTanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan BangunanHal. 14 Putusan No. 673/Pat.G/2016/PN. Tng11. Bukti P1112. Bukti P12 :13. Bukti P13 :14. Bukti P14 :15. Bukti P15 :16. Bukti P16a:17.

Bukti P16b:(PBB) tahun 1998 NOP 36.19.161.007.0040105.0 atas namaKEDO (sesuai dengan fotocopy);Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan SuratTanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) tahun 1999 NOP : 36.19.161.007.0040105.0 atasnama KEDO (sesuai dengan fotocopy);Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi danBangunan (PBB) tahun 2002 NOP : 36.19.161.007.0040105.0 atas nama KEDO (sesuai dengan fotocopy) ;Tanda Terima surat Permohonan Keterangan Tanah Nomor :5259/ Permohonan /

terpisahkan dalam Rekonpensi ini.a Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Konpensi diatas Pemohon Rekonpensi tidak keberatan atas permohonan Cerai TalakTermohon Rekonpensi walaupun perbuatan ini tidak disukai oleh Allah,asalkan dilakukan dengan cara yang Maruf serta semua hakhak dari padaPemohon Rekonpensi dipenuhi, sebagaimana disebutkan dalam KompilasiHukum Islam yang menyatakan Bilamana perkawinan putus karena CeraiTalak maka bekas Suami wajiob memberikan Mutah, Iddah, dan Madyah*nafkah yang terhutang

Bahwa mengenai Nafkah Madliyah ( Terhutang )Pemohon / Tergugat Rekonpensi juga sangatlan merasa heran dankeberatan, hal ini kerena pada kenyataan nya yang sebenarnya adalahsampai saat ini Pemohon / Tergugat Rekonpensi selalu memberikanuang nafkah yang berbentuk uang pensiun sejumlah Rp. 2.600.000 /perbulan yang seharus nya di terima oleh Pemohon / TergugatRekonpensi untuk kebutuhan sehari hari Termohon / PenggugatRekonpensi, dan juga kepada Anak hasil perkawinanya denganTermohon / Penggugat Rekonpensi

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Konpensi diatas PEMOHON REKONPENSI tidak keberatan atas permohonan CeralTalak TERMOHON REKONPENSI walaupun perbuatan ini tidak disukai olehAllah, asalkan dilakukan dengan cara yang Ma'ruf serta semua hakhak daripada PEMOHON REKONPENSI dipenuhi, sebagaimana disebutkan dalamKompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Bilamana perkawinan putuskarena Cerai Talak maka bekas Suaini wajidb memberikan Mufah, Iddah, danMadyah nafkah yang terhutang.2: Bahwa dalil Jawaban

Agar penggugat membayar nafkah terhutang /madiyah selama 23 bulanRp. 2.500.000 x 23 bulan Rp. 57.500.000,3. Agar penggugat membayar nafkah idah Rp.2.500.000, x 3 bulan = Rp.7.500.000,4.Agar penggugat membayar rekonpensi kepada anak tiap bulan sampaimenikah,atau apabila Pengadilan Agama Kab.

Bahwa, Tergugat Rekopensi selama 1 tahun terakhir hingga bulanNovember 2015 tidak mempunyai nafkah terhutang kepada PenggugatRekopensi.

majeis hakim akan memeriksa perkara ini dengan sangat teliti dandengan seadiladilnya.Apabila Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon makaPemohon pada pokoknya tetap pada jawaban semula yaitu Pemohon harusdapat memenuhi syaratsyarat permintaan yang diajukan oleh Termohonsebagai berikut :a).Agar Pemohon membayar uang mut'ah sebesar Rp 75.000.000, karenaTermohon masih mencintai Pemohon danmasih ingin mempertahankanrumah tangga demi hari depan anakanak TermohonAgar Pemohon membangun nafkah terhutang

Foto copy Akta Jual Beli nomor 394/2005 (Bukti PI3)Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Batangsari nomor 141.2/ 77/pemt/2013 (Bukti PI4):Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang tanggal 26 Mei 2008 (Bukti PI5);Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang tanggal 5 Januari 2009 danKartu Pembayaran APBD tanggal 2642009 (Bukti PI6);.

Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang tanggal 5 Januari 2010 danKartu Pembayaran APBD tanggal 1252010 (Bukti PI7);Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang tanggal 3 Januari 2011 danKartu Pembayaran APBD tanggal 1142011 (Bukti PI8).

Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang tanggal 2 Januari 2012 (BuktiPl9);10.Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang tanggal 2 Januari 2013 danKartu Pembayaran APBD tanggal 2852013 (Bukti PI10);Bukti bukti tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokan denganaslinya kecuali bukti PIl1 hanya fotocopy tanpa dapat ditunjukkan aslinya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil Gugatannya, Penggugat IImengajukan bukti tertulis berupa:1.

Prof Boedi Harsono menyatakan bahwapengenaan IPEDA dan PBB tidak dihubungkan dengan status tanahyang bersangkutan biarpun tanah tetap disebut obyek pajak......Dalam pengenaan IPEDA dan PBB juga diterbitkan surat pengenaanpajak, yang dalam pemungutan PBB disebut Surat PemberitahuanPajak Terhutang (SPPT).Tetapi karena pengenaannya tidakdidasarkan pada adanya hubungan hukum dengan tanah yangmerupakan obyek pajak SPPT, demikian juga petuk IPEDA, tidakbisa dipakai sebagai petunjuk bahwa pemegang petuk

Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumidan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 12Tahun 1994 (UndangUndang tentang Pajak Bumi dan Bangunan) telah diatursebagai berikut:Pasal 28Terhadap Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA), Pajak Kekayaan (PKK),pajakjalan, dan pajak rumah tangga (PRT) yang terhutang untuk tahun pajak 1985 dansebelumnya berlaku ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yanglama sampai dengan tanggal 31 Desember 1990.Pasal 29Dengan

Bahwa terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan, sejak berlakunya UndangUndang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimanaHALAMAN 45 dari 45 halamantelah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahunn 1994 untuk sektorperkotaan dan pedesaan, sampai dengan berlakunya Peraturan Daerah hanyadikenal istilah Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 20 Tahun 2011 tentang PajakDaerah hanya dikenal istilah Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan SuratPemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT

Blok Tanggul) melainkan hanya mengenal SuratPemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) sesuaidengan Nomor Objek Pajaknya, hal tersebut sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 1994 yang menyatakan:Pasal 1 Angka 5Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan olehDirektorat Jendral Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepadawajib pajak namun

Nafkah madhiyah atau terhutang selama 6 bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2.2. Nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

2.3. Mutah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar sebagaimana dictum amar 2 (dua) sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

4.

No. 1426/Pdt.G/2018/PA.Pas.Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensi Penggugat maupunTergugat telah melakukan pembuktian untuk meneguhkan gugatan maupunkeberatannya dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannyasebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensi Penggugat menuntutnafkah madhiyah atau terhutang selama 6 bulan dibayar sebesarRp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), nafkah

Nafkah madhiyah atau terhutang selama 6 bulan sebesar Rp.1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah);2.2. Nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);2.3. Mutah sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah);3. Menghukum Tergugat untuk membayar sebagaimana dictum amar 2 (dua)sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;4.