.- (duaratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan

Wampu ;Bahwa saksi menjadi anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)Pelita Stabat/Wampu sejak Tahun 1988 s/d sekarang ;Bahwa kewajiban saksi sebagai anggota dari Koperasi Pegawai RepublikIndonesia (KPRI)Pelita Kec.Stabat(Wampu membayar iuran wajib dan apabilaanggota meminjam uang dari koperasi maka wajib membayar angsurankepada koperasi ;Bahwa saksi membayar iuran wajib anggota setiap bulan sebesar 50.000,/oulan untuk periode 2007 s/d 2009 sedangkan pada periode 2010 s/dsekarang iuran yang dibayar

No.01/Pid.SusK/2013/PN.MdnAn.MURSYID, SP.d36Indonesia (KPRI) Pelita Kec.Stabat(Wampu membayar iuran wajib dan apabilaanggota meminjam uang dari koperasi maka wajib membayar angsurankepada koperasi ;Bahwa saksi membayar iuran wajib anggota setiap bulan sebesar 50.000,/oulan untuk periode 2007 s/d 2009 sedangkan pada periode 2010 s/dsekarang iuran yang dibayar sebesar Rp.100.000 dan terakhir kali saksimembayar iuran wajib pada bulan Juni 2010 sebesar Rp. 100.000, (seratusribu rupiah) ;Bahwa saksi tidak

No.01/Pid.SusK/2013/PN.MdnAn.MURSYID, SP.d85Bahwa setahu saksi setelah pencairan kredit sebesar Rp. 1.500.000.000.tersebut kami ketahui bahwa pembayaran angsuran dari kredit tersebutberjalan lancar yang dibayar oleh Sdr. Marli (Bendahara) yang diambil dari kasKPRI Pelita Kec. Stabat(Wampu. Kemudian ada masalah pembayaranangsuran pada tahun 2010 oleh karena banyak anggota koperasi yang tidakmau membayar angsuran ke KPRI Pelita Kec.

Golongan V : Macet.Bahwa sepengetahuan saksi Kolektibilitas kredit Koperasi Pegawai RepublikIndonesia (KPRI) Pelita Stabat(Wampu macet berdasarkan System InformasiDebitur (SID) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ;Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut berdasarkan nomor rekeningpinaman 224576784, Hutang pokok yang telah dibayar adalah Rp.679.656.128.Tunggakan hutang pokok : Rp. 820.343.872,Tunggakan bunga : Rp. 167.218.882.,Total Tunggakan Rp. 987.562.754.,39.

(duaratus juta rupiah) dengan ketentuan jika dendatersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama2 (dua) bulan.3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.164.068.774, (seratus enampuluh empat juta enampuluh delapan ributujuh ratus tujuhpuluh empat rupiah) dan jika terdakwa tidak membayaruang pengganti paling lama dalam 1(satu) bulan sesudah putusanPutusan.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

oleh terdakwa, memiliki ancaman pidana yangbersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara, Majelis juga akanmenjatunkan Pidana Denda kepada Terdakwa yang besarannya akanditentukan dalam amar Putusan.Menimbang, bahwa oleh karena UndangUndang Nomor 22 Tahun2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi tidak terdapat pengaturan mengenaipidana pengganti, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) KitabUndangUndang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa, jikadijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar

, maka diganti denganhukuman kurungan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) KitabUndangUndang Hukum Pidana (KUHP), lamanya kurungan sebagai pidanapengganti tersebut maksimal adalah 6 (enam) bulan dan sekurangkurangnya 1 (satu) hari, oleh sebab itu Majelis akan sekaligus menjatuhkanpidana kurungan pengganti bagi Terdakwa yang lamanyaakan disebutkandalam Amar Putusan ini apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa.Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan beradadalam tahanan, maka

MENGADILI :

1. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
2. Apabila denda tidak dibayar diganti kurungan selama 1(satu) hari;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebuttidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;Halaman 24 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2016/PN Bis5.

September2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 0925/Pdt.P/2017/PA.Jr mengajukan halhal sebagai berikut:e Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02032013, diKecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;e Pernikahan para Pemohon tersebut dilangsungkan menurut tata cara Agama Islamsebagai berikut :e Wali Nikah Yanto (ayah kandung Pemohon II) ;e Saksi nikah masing masing bernama (1) Amiruddin dan (2) Azis ;e Maskawin / mahar berupa uang sebesar Rp 100.000, dibayar

tunai telah dibayar tunai ;e = Lafad Ijab dilakukan oleh modin setelah mendapat kuasa dari wali nikah (pasrah wali),sedangkan gobul dilafadkan sendiri oleh Pemohon I sebagai calon mempelai laki laki;hal. 1 dari 7 hal.

Nomor 0925/Pdt.P/2017/PA.Jr2.Bahwa yang menjadi wali dalam pemikahan tersebut ialah Yanto (ayah kandungPemohon II) dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000, dibayar tunai telahdibayar tunai ;Yang menikahkan modin sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ;Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga ;Setelah menikah itu Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami

tunaitelah dibayar tunai ;Yang menikahkan modin sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ;Saksi tahu saat itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga ;Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri danterakhir bertempat tinggal di Dusun Paci RT.02 RW. 02 Desa Gelang KecamatanSumberbaru Kabupaten Jember sudah mempunyai 1 orang anak bernama Ahmad;Saksi tahu selama ini Pemohon

bahwa berdasarkan keterangan para pihak, buktibukti serta saksisaksiyang diajukan oleh pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalampersidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:e Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 02032013, di KecamatanSumberbaru Kabupaten Jember;e Pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, yaitu wali nikahYanto (ayah kandung Pemohon II), lafad ijab oleh wali dikuasakan kepada modin,maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000, dibayar

Nomor 1048/Pdt.P/2017/PA.JrMaskawin / mahar berupa Rp.5.000, dibayar tunai telah dibayar tunai ;Lafad ljab dilakukan oleh setelah mendapat kuasa dari wali nikah (pasrahwali), sedangkan qobul dilafadkan sendiri oleh Pemohon sebagai calonmempelai laki laki;Pada saat pernikahan itu Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon Ilberstatus perawan ;Antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak adahubungan sesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah serta telahmemenuhi syarat syarat pernikahan

Nomor 1048/Pdt.P/2017/PA.Jr Saksi tahu dan kenal dengan para Pemohon karena saksi Tetangga Pemohon; Saksi tahu Pemohon dan Pemohon II telah menikah pada Tanggal 20021992di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadirpada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh para undangan lainnya; Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Padli (ayah kandungpemohon Il) dengan maskawin berupa Rp.5.000, dibayar tunai telah dibayartunai ; Yang menikahkan sebagai Kuasa

pekerjaan Petani, bertempattinggal di Desa kaliglagah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi Tetangga Pemohon; Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon dan Pemohon II padaTanggal 20021992, di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember ; Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah Padi(ayah kandung pemohon II) dengan maskawin berupa Rp.5.000, dibayar

tunaitelah dibayar tunai ; Yang menikahkan sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ; Saksi tahu saat itu Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatusperawan ; Antara Pemohon dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungankeluarga ;hal. 4 dari 8 hal.

tunai telah dibayar tunai,disaksikan oleh dua orang saksi dan para undangan lainnya ; Antara Pemohon dan Pemohon II tidak da halangan menikah menurut agamaIslam maupun halangan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku ; Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istrihingga sekarang selama 25 tahun ;hal. 5 dari 8 hal.

Uraian Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 146.854.053 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 5.792.302.239 Jumlah seluruh penyerahan 5.939.156.2922 Perhitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 14.685.405 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 857.243.9643 PPN Kurang/(lebih) bayar (842.558.559) 4 Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 842.558.559 Dikompensasikan ke Masa Pajak ..

(kKarena Pembetulan) Jumlah 842.558.559 5 PPN yang kurang/(lebih) dibayar 6 Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) UndangUndang KUP Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UndangUndang KUP 7 Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Desember 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal

1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3), ayat (8) huruf bUndangUndang Pajak Pertambahan Nilai.Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: No Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 146.854.053 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 5.792.302.239 Jumlah seluruh penyerahan 5.939.156.2922 Perhitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 14.685.405 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 857.243.9643 PPN Kurang/(lebih) bayar (842.558.559)4 Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan

(karena Pembetulan) 2 Jumlah 842.558.5595 PPN yang kurang/(lebih) dibayar 6 Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) UndangUndang KUP Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UndangUndang KUP7 Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan

Memutuskan bahwa PPN yang kurang bayar (KB) menurut perhitunganpemohon Banding untuk PPN Masa Pajak Juli 2014 adalah sebesarRp0,0O (Nihil) dan memerintahkan Terbanding untuk segeramengembalikan pajak yang sudah dibayar oleh Pemohon Bandingsebesar Rp1.029.343.116,00 (satu miliar dua puluh sembilan juta tigaratus empat puluh tiga ribu seratus enam belas Rupiah) sehubungandengan sengketa pajak ini beserta imbalan bunganya;Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemohon Bandingmemohon putusan yang

Putusan Nomor 3443/B/PK/Pjk/2019PT Humpuss, NPWP 01.365.470.2.062000, beralamat di Gedung GranadiLantai 9, Jalan HR Rasuna Said Blok X1, Kavling 89, Kuningan Timur,Setiabudi, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan pajak adalah sebagaiberikut:Dasar Pengenaan Pajak 109.128.565.4Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar 8.875.843.471Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1 ee882u S842Perhitungan PPN Lebih Bayar 6.476.955.9958herikutye Pajak yang dikompensasikan ke masa 6.768.592 320PPN yang kurang

dibayar 291.636.362Sanksi Administrasi UU KUP 291.636.362Jumlah pajak yang masih harus dibayar 583.272.724Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Desember 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 14 Maret 2019 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Maret2019

permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00315/KEB/WPJ.04/2017, tanggal 12 September2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor:00062/207/14/062/16, tanggal 01 Juli 2016, Masa Pajak Juli 2014, atasnama Pemohon Banding, NPWP: 01.365.470.2.062000, sehingga pajakyang masih harus dibayar

Putusan Nomor 3443/B/PK/Pjk/2019perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp583.272.724,00 dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak 109.128.565.451,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar 8.875.843.471,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan15.352.799.429,006.476.955.958,00 Perhitungan PPN Lebih BayarKelebinan Pajak yang

memohon kepadaMajelis Hakim Yang Mulia agar koreksikoreksi tersebut di atas dapatdibatalkan sehingga perhitungan pajak terutang menurut perhitunganPemohon Banding untuk Masa Pajak Januari s.d Desember 2011 menjadisebagai berikut: No. livaian Pemohon BandingRp1 Dasar Pengenaan Pajak 4.725.410.834.8182 Pajak Penghasilan (PPh) Terutang 94.508.166.5473 Kredit Pajak 94.508. 166.5474 Kompensasi Masa Pajak Sebelumnya 5 PPh Kurang/(Lebih) Bayar 6 Sanksi Administrasi: 7 Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar

Putusan Nomor 1310/B/PK/Pjk/2018Nomor KEP11/WPJ.02/KP.10/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentangPembetulan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanPasal 23 Secara Jabatan, atas nama PT Chevron Pacific Indonesia,NPWP. 01.308.508.9218.001, beralamat di Tax Team Finance MainOffice Rumbai, Rumbai Bukit, Kota Pekanbaru, Riau, sehinggaperhitungan PPh Pasal 23 yang masih harus (lebih) dibayar menjadi sebagaiberikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp. 4.725.410.834.818,00Pajak Terutang Rp. 94.508.166.547,00Kredit

Pajak Rp. 94.508.166.547,00Pajak yang kurang /(lebih) dibayar Rp. 0,00Sanksi Administrasi UU KUP Rp. 0,00Jumlah pajak yang masih harus (lebih) dibayar Rp.0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Oktober 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 8 Desember 2017, dengan disertai alasanalasannyayang diterima di Kepaniteraan

Desember2011 Nomor 00038/203/11/218/14 tanggal 7 November 2014sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding NomorKEP11/WPJ.02/KP.10 /2016 tanggal 20 Januari 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP 01.308.508.9218.001, sehingga pajak yang masihharus dibayar menjadi nihil, adalan sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a. Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi PPh Pasal 23 terutang Masa Pajak Januaris.d.

Putusan Nomor 1310/B/PK/Pjk/2018dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perinciansebagai berikut : Dasar Pengenaan Pajak Rp.4.725.410.834.818,00Pajak Terutang Rp.94.508.166.547,00Kredit Pajak Rp.94.508.166.547,00Pajak yang kurang /(lebih) dibayar Rp. 0,00Sanksi Administrasi UU KUP Rp.0,00Jumlah pajak yang masih harus (lebih) dibayar Rp.0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali tersebut adalah

PPN yang kurang (Lebih) Dibayar Rp NIHILMenimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 1 Juni 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut81136/PP/M.XIIIB/16/2017, tanggal 21 Februari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP4009/WPJ.07/2015 tanggal 1 Desember2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan

Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak April 2013Nomor 00023/207/13/058/14 tanggal 8 Oktober 2014, atas nama PT BandarSumatra Indonesia, NPWP 01.001.793.7058.000, beralamat di GedungBank Sumut Lantai 7, Jalan Imam Bonjol Nomor 18 Medan 20152:Dasar Pengenaan PajakEkspor Rp. 5.990.480.074,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp. 141.615.625,00Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp. 437.132.326,00Jumlah Seluruh Penyerahan Rp. 6.569.228.025,00PPN yang harus dipungut/dibayar

sendiri Rp. 14.161.563,00Dikurangi :Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp. 990.721.939,00Dibayar dengan NPWP sendiri Rp. 0,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 990.721.939,00Jumlah penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar Rp. 976.560.376,00Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan Rp. 976.560.376,00PPN yang kurang bayar Rp. 0,00Sanksi Administrasi Rp. 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp. 0,00Halaman 2 dari 7 halaman.

Lagi pula Pemohon Banding sekarang TermohonPeninjauan Kembali hanya menyerahkan Crude Palm Oil (CPO) danPalm Kernel serta menyertakan faktafakta dan buktibukti yang dapatmenggugurkan dalildalil Terbanding sekarang Pemohon PeninjauanKembali, sehingga Pajak Masukan yang telah dibayar tetap dapatdikreditkan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankankarena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku

Putusan Nomor 2880/B/PK/Pjk/2018Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan PajakEkspor Rp. 5.990.480.074,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp. 141.615.625,00Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan

2020Dasar Pengenaan Pajak menurut Terbanding Rp. 22.659.857.186,00Koreksi yang tidak Pemohon Banding setujui Rp. 19.798.356.422 00 Dasar Pengenaan Pajak Rp. 2.861.500.764,00Perhitungan PPh Pasal 4 (2)Keterangan Tabun Pajak 2003Menurut Pemohon BandingRp.Dasar Pengenaan Pajak 2.861.500.764,00Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) yang terhutang 286.150.076,00Setoran Masa (214.980.145,00)Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak 71.169.931,00Sanksi Administrasi Pasal 13(2) 21 bulan 29.891.371,00Jumlah yang harus dibayar

101.061.302,00Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) yang telah dibayar (2.912.427.915,00)Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) lebih bayar (2.811.366.613,00) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 11 April 2008;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.32127/PP/M.XII/25/2011, tanggal 22 Juni 2011, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap keputusan Direktur

Jenderal Pajak Nomor KEP1889/WPJ.07/BD.05/2007, tanggal 19 November 2007, mengenai SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) MasaPajak Januari sampai dengan Desember 2004, Nomor 00034/240/04/052/06,tanggal 28 September 2006, atas nama PT Indonesia Teijin Du Pont Films,NPWP. 01.071.455.8052.000, Alamat Mid Plaza Lantai 5, Jalan JenderalSudirman Nomor 1011, Jakarta Pusat 10220, sehingga pajak yang masihharus dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan

Rp 5.222.449.766,00PPh Ps. 4 (2) terutang Rp 522.244.976,00Kredit Pajak Rp 214.980.145,00Kurang bayar Rp 307.264.831,00Sanksi Adm: Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 129.051.229,00Jumlah masih harus dibayar Rp 436.316.060,00 Halaman 2 dari 8 halaman.

dihitung kemballimenjadi sebesar Rp436.316.060,00; dengan perincian sebagaiberikut: Dasar Pengenaan Rp 5.222.449.766,00PPh Ps. 4 (2) terutang Rp 522.244.976,00Kredit Pajak Rp 214.980.145,00Kurang bayar Rp 307.264.831,00Sanksi Adm : Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 129.051.229,00Jumlah masih harus dibayar Rp 436.316.060,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak

WPJ.20/2016, tanggal 28Maret 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa PajakSeptember 2013 Nomor 00007/207/13/001/15, tanggal 28 Januari 2015,atas nama Konsorsium abana Euroasiatic Liman, NPWP03.260.340.9001.000, beralamat di Jalan Utan Kayu Raya Nomor 100 RT012 RW 010 Jakarta Timur dan alamat korespondensi Jalan Karya Barat3 Nomor 5AB, Daan Mogot, GrogolJakarta Selatan, dengan perhitunganjumlah pajak yang masih harus dibayar

menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00Pajak Keluaran yang harusdipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan Rp 22.684.380.096,00Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) (22.684.380.096,00Bayar Rp )Dikompensasikan ke masa pajakberikutnya Rp 22.684.380.096,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 April 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan

Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00103/KEB/WPJ.20/2016 tanggal 28Maret 2016, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2013 Nomor 00007/207/13/001/15 tanggal 28 Januari 2015, atas namaPemohon Banding, NPWP 03.260.340.9001.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar

dapatdikreditkan, sebaliknya jika berupa listrik maka merupakan Barang KenaPajak (BKP) merupakan barang strategis (vide Pasal 16BUndangUndang PPN juncto Pasal 2 ayat (2) huruf h PeraturanPemerintah Nomor 31 Tahun 2007) maka atas Pajak Masukan yangtelan dibayar tidak dapat dikreditkan dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara aquo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur

Putusan Nomor 1353/B/PK/Pjk/2018yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00 (nihil);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali

PPN Harus Dipungut/Dibayar Sendiri 685.513.989b. Dikurangi:b.2. Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan 35.079.428.288b.4. Dibayar dengan NPWP Sendiri b.6. Jumlah 35.079.428.288d. Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan 35.079.428.288e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (34.393.914.299)3. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya 34.393.914.299b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (Karena Pembetulan) 34.393.914.299c. Jumlah (atb)4. PPN Yang Kurang Bayar 5.

Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar Jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadilipermohonan banding ini berpendapat lain, maka mohon agar Majelis dapatmemutuskan perkara seadiladilnya (ex aequo et bono) dengan memberikanHalaman 2 dari 9 halaman.

Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat,sehingga PPN yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi,sebagai berikut DPP atas Ekspor 282,857,116,582 DPP atas Penyerahan yang PPNnya Harus Dipungut Sendiri 6,855,139,894 DPP atas Penyerahan yang PPNnya Tidak Dipungut DPP atas Penyerahan yang dibebaskan dari Pengenaan PPN Jumlah Seluruh Penyerahan 289,712,256,476Pajak Keluaran 685,513,989Jumlah Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan 35,079,428 288Jumlah Perhitungan PPN Kurang /(Lebih)

bayar (34,393,914,299)Kelebihan Dikompensasikan 34 393,914,299 PPN Kurang / (Lebih) dibayar Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Desember 2015,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanHalaman 3 dari 9 halaman.

PPN Kurang /(Lebih) bayar (34 ,393,914,299)Kelebihan Dikompensasikan 34 393,914,299PPN Kurang / (Lebih) dibayar 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang

., NPWP02.398.977.5081.000, beralamat di Jalan Kemanggisan Utama Raya NomorJ7, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat 11480 sehingga jumlah pajakyang masih harus dibayar menurut Majelis adalah sebagai berikut: 1 Dasar Pengenaan Pajak Rp 5.024.421.5672 Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 325.000b. Dikurangi:b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 32.879.500d Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 2.229.408.465 Rp (2.229.408.465e.

Jumlah Penghitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (ad) ) 3 Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 325.0004 PPN yang Kurang Dibayar Rp 325.0005 Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 325.0006 Jumlah PPN yang Masih Harus Dibayar Rp 650.000 Halaman 2 dari 8 halaman.

permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP01321/KEB/ WPJ.07/2017, tanggal 1 Agustus2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Oktober2013, Nomor: 00016/207/13/081/16, tanggal 20 Juli 2016, atas namaPemohon Banding, NPWP: 02.398.977.5081.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar

18 dan angka 23 dan Pasal 13 ayat (5) huruf fdan ayat (9) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Jumlah Penghitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (ad) Rp (2.229.408.465)Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 325.000PPN yang Kurang Dibayar Rp 325.000Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 325.000Jumlah PPN yang Masih Harus Dibayar Rp 650.000Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan

Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011Nomor 00106/207/11/091/13 tanggal 26 April 2013, atas nama PT CiptaKridatama, NPWP: 01.797.267.0091.000, beralamat di Gedung TMT 2,3rd Floor Suite 301, Jalan Cilandak KKO Nomor 1, RT 001, RW 005,Jakarta Selatan 12560, sehingga perhitungan PPN yang masih harusdibayar menjadi sebagai berikut : Uraian Sale(Rp)Dasar Pengenaan Pajak 292.571.853.534Penghitungan PPN kurang bayarPPN yang harus dipungut/ dibayar

sendiri 23.989.336.316Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 59.368.789.561Jumlah Perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar (35.379.453.245)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajakberikutnya 35.611.054.378Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar 231.601.133Sanksi Administrasi 231.601.133Jumlah PPN yang masih harus dibayar 463.202.266 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Mei 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp463.202.266,00; dengan perincian sebagai berikut : Uraian (Rp

)Dasar Pengenaan Pajak 292.571.853.534Penghitungan PPN kurang bayarPPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri 23.989.336.316Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 59.368.789.561Jumlah Perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar (35.379.453.245) Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masapajak berikutnya 35.611.054.378 Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar 231.601.133Sanksi Administrasi 231.601.133Jumlah PPN yang masih harus dibayar 463.202.266 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan

Putusan Pengadilan Nomorhukum tetap, dalam perkaranya melawanTermohon Peninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi pengenaan PPN danmemohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk membatalkan koreksitersebut, sehingga jumlah PPN menjadi: Jumlah Rupiah (Rp) Menurut Koreksi Yang No UraianWajib Pajak Fiskus SeharusnyaDibatalkanDasar PengenaanPajak1 d.4 Pemungutan 31.918.324.645 55.408.228.227 (23.489.903.582)Pajak oleh PemungutPPN harus dibayar

Putusan Nomor 2662/B/PK/Pjk/2019 Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut di atas, menurut PemohonBanding, tidak ada lagi jumlan PPN yang masih harus dibayar (Nihil) dandikarenakan Pemohon Banding telah melakukan pembayaran atas SKPKBPPN sebesar Rp3.476.505.730,00 maka terdapat kelebihan pembayaran yangseharusnya dikembalikan kepada Pemohon Banding sebesarRp3.476.505.730,00;Bahwa demikianlah Surat Permohonan Banding ini diajukan kepadaMajelis Hakim Yang Terhormat dan Pemohon Banding berharap bahwa

SudirmanKav.5253, Jakarta Selatan, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak: Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Rp31.918.324.645,00Perhitungan PPN kurang bayar: Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 3.191.832.455,00 Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 0,00Halaman 3 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 2662/B/PK/Pjk/2019 Lainlain Rp3.191.832.455,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 3.191.832.455,00Jumlah perhitungan PPN lebih bayar Rp 0,00Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak : snberikutnyaJumlah PPN yang kurang dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 November 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di

Pajak: Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Rp31.918.324.645,00Perhitungan PPN kurang bayar: Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 3.191.832.455,00 Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 0,00 Lainlain Rp3.191.832.455,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 3.191.832.455,00Jumlah perhitungan PPN lebih bayar Rp 0,00Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak RB 8.00berikutnyaJumlah PPN yang kurang dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan

Banding terhadap SuratDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00054/KEB/WPJ.22/2017 tanggal 20Februari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2014 Nomor: 00019/207/14/439/16 tanggal 18 Januari 2016, atasnama: PT Pungkook Indonesia One, NPWP: 31.517.818.6439.000,beralamat di Jalan Raya Sarengseng Pabuaran Km. 3, Desa Pabuaran,Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, Jawa Barat, sehingga jumlahpajak yang masih harus dibayar

dihitung kembali menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak menurut Terbanding Rp 20.355.755.447,00Koreksi yang tidak dapat dipertahankan Rp 11.134.300.182,00Dasar Pengenaan Pajak menurut Majelis Rp 9.221.455.265,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 0,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 4.927.460.728,00Jumlah penghitungan PPN kurang (lebih) dibayar (Rp 4.927.460.728,00)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan Rp 4.927.460.728,00Jumlah pajak yang masih harus dibayar Rp Nihil

permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00054/KEB/ WPJ.22/2017 tanggal 20 Februari2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2014 Nomor: 00019/207/14/439/16 tanggal 18 Januari 2016, atas namaPemohon Banding, NPWP: 31.517.818.6439.000; sehingga pajak yangmasih harus dibayar

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar

Pengenaan Pajak menurut Terbanding Rp 20.355.755.447,00Koreksi yang tidak dapat dipertahankan Rp 11.134.300.182,00Dasar Pengenaan Pajak menurut Majelis Rp 9.221.455.265,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 0,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 4.927.460.728,00Jumlah penghitungan PPN kurang (lebih) dibayar (Rp 4.927.460.728,00)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan Rp 4.927.460.728,00Jumlah pajak yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas

mengajukan halhal sebagai berikut: e Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada O1 Juli 1992, diKelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember;e Pernikahan para Pemohon tersebut dilangsungkan menurut tata cara Agama Islamsebagai berikut :e Wali Nikah WALI NIKAH ;2222 2222 n nen ne nnne Saksi nikah masing masing bernama (1) MISDIN alamat di Kecamatan SumbersariKabupaten Jember dan (2) SAMSUL alamat di Kecamatan Sumbersari Kabupatene Maskawin / mahar berupa uang Rp. 100.000,00 dibayar

tunai telah dibayar tunai ;e = Lafad Ijab dilakukan oleh P.

II danPemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;Saksi I;2 22229222022 2Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi tetangga pemohon;Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada 01 Juli1992, di Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember ;Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah WALI NIKAHdengan maskawin berupa uang Rp. 100.000,00 dibayar

tunai telah dibayar tunai ;Yang menikahkan P.

UM (tokoh masyarakat),maskawin berupa uang Rp. 100.000,00 dibayar tunai telah dibayar tunai, disaksikan olehdua orang saksi dan para undangan lainnya ;e Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut agama Islammaupun halangan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku ;e Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istri hinggasekarang selama 21 tahun ; Menimbang bahwa dengan fakta fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan paraPemohon telah dilaksanakan

Putusan Nomor 1632/B/PK/Pjk/2021dalam rangka menghitung pajak penghasilan menjadi Rugi Fiskal dan lebihdibayar sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Penghasilan (Rugi) Fiskal Neto (1.217.144.226,00)Penghasilan kena pajak (Rugi) Fiskal (1.217.144.226,00)PPh terutang 0,00Kredit pajak :PPh Pasal 23 876.248.594,00PPh Pasal 25 770.346.850,00Jumlah Kredit pajak 1.646.595.444,00Pajak kurang (lebih) dibayar (1.646.595.444,00)Sanksi administrasi 0,00Jumlah pajak yang masih kurang (lebih) (1.646.595.444,00)dibayar

Putusan Nomor 1632/B/PK/Pjk/2021 Uraian (Rp)Penghasilan Neto 3.527.466.303,00Kompensasi Kerugian 0,00Penghasilan Kena Pajak 3.527.466.303,00PPh Terutang 881.866.576,00Kredit Pajak 1.646.595.444,00Jumlah PPh yang lebih dibayar 764.728.944,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Juli 2020, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal

Menerima LKA 2014 yang disampaikan oleh Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) dan menetapkan perhitunganpajak penghasilan Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) yang lebih dibayar Tahun Pajak 2014 menjadi sebagai berikut : Uraian MenurutWajib PajakPenghasilan (Rugi) Fiskal Neto (1.217.144.226)Penghasilan kena pajak (Rugi) Fiskal (1.217.144.226)PPh Terutang Kredit Pajak:PPh Pasal 23 876.248.594PPh Pasal 25 770.346.850Jumlah Kredit Pajak 1.646.595.444PPh Kurang/(Lebih) dibayar

(1.646.595.444)Sanksi administrasi Jumlah pajak yang masih kurang (lebih) (1.646.595.444)dibayar Halaman 4 dari 9 halaman.

Penghasilan TahunPajak 2014 Nomor 00017/406/14/015/16 tanggal 16 Juni 2016, atas nama:PT BBDO Indonesia, NPWP 31.671.321.3015.000, beralamat di Eightyeight@Kasablanka Office Tower Lantai 33 Unit BE, Jalan Casablanca Kavling88, Tebet, Jakarta Selatan, sehingga penghitungan jumlah PPh yang lebihdibayar adalah sebagai berikut Uraian (Rp)Penghasilan Neto 3.527.466.303,00Kompensasi Kerugian 0,00Penghasilan Kena Pajak 3.527.466.303,00PPh Terutang 881.866.576,00Kredit Pajak 1.646.595.444,00Jumlah PPh yang lebih dibayar

Putusan Nomor 61/B/PK/Pjk/2020This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.e Kredit Pajak >Rp 6.771.200,00e PPh Kurang Dibayar >: Rp 0,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 2 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113070.25/2011/PP/M.XIIA Tahun 2018, tanggal 19 November 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut

KeputusanTerbanding Nomor: KEP00006/KEB/WPJ.01/2017 tanggal 23 Februari2017, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Desember 2011 Nomor:00043/240/11/113/15 tanggal 17 Desember 2015, atas nama: SoegandaKoesuma, NPWP 07.241.123.4113.000, beralamat di Jalan Wahidin Nomor43 RT 003 RW 007, Pahlawan, Medan Perjuangan, Medan, Sumatera Utara,sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa PajakDesember 2011 yang masih harus dibayar

menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 135.424.000,00PPh Pasal 4 (2) Final yang terutang Rp 6.771.200,00Kredit Pajak Rp 6.771.200,00Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 0,00Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 (2) UU KUP Rp 0,00Jumlah PPh yang masih harus Rp 0.00dibayar , Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 November 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar

Putusan Nomor 61/B/PK/Pjk/2020This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 0,00Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 (2) UU KUP Rp 0,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan