Bahwa selain itu apabila dicermati dan dipahami PP No. 24/1997 dan PeraturanMenteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3/1997, maka akanditemukan bahwasanya spirit atau semangat yang terkandung dalam PP No.24/1997 dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3/1997 adalah keterbukaan atau transparansi atau tidak sembunyisembunyidalam pelaksanaan pendaftaran tanah oleh Tergugat, namun faktanya Tergugattidak terbuka atau tidak transparan dan/atau sembunyisembunyi dalampelaksanaan

tentang telahdiberikannya Hak Guna Bangunan kepada WAHYU NUGROHO;Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwasanya Tergugat selaku PejabatTata Usaha Negara telah bertindak tidak jujur dan/atau telah melakukan tugasdan kewenangannya dalam pendaftaran Objek Sengketa secara tidaktransparan atau secara sembunyisembunyi, sehingga hal tersebut sangatbertentangan dengan spirit atau semangat yang terkandung dalam PP No.24/1997 dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3/1997dan Asas Keterbukaan

kehilangan hak untuk mengajukankeberatan kepada Tergugat terhadap Permohonan Penerbitan Hak GunaBangunan yang diajukan oleh WAHYU NUGROHO dan rangkaian penelitiandata yuridis dan data fisik dalam proses pendaftaran tanah a quo.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka telah terbukti PenerbitanObjek Sengketa oleh Tergugat telah bertentangan Peraturan Perundangundangan yang berlaku dan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik, yakni Asas kepastian hukum; Asas tertib penyelenggaraan Negara; Asas keterbukaan

Asas Keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hakmasyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidakdiskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetapmemperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan danrahasia Negara;e. Asas Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbanganantara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;f.

Bagian Tata Usaha UPT PuskesmasAir Itam Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KeluargaBerancana Kota Pangkalpinang;Bahwa keputusan dan /atau tindakan Tergugat, tersebut juga telahmelanggar azasazas umum Pemerintahan yang baik, khususnya azaskepastian hukum, azas kemanfaatan, azas ketidakberpihakan, azaskecermatan, azas menyalahgunakan wewenang, azas keterbukaan, azaspelayanan yang baik dan azasazas umum lainnya diluar AUPBsebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 10 ayat (1) sub huruf a, b, c, d,

Azas Keterbukaan adalah Tergugat dalam melayani masyarakatkhususnya Penggugat untuk mendapatkan akses, telah memperolehinformasi yang tidak benar tidak jujur dan diskriminatif dalampenyelenggaraan pemerintahan tanpa memperhatikan dan/ataumengabaikan perlindungan dan hak azasi pribadi Penggugat sebagaiPengawai Negeri Sipil;7.

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986;Bahwa dengan terbuktinya Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketatelah berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku (asasLegalitas) maka secara hukum tidak ada tindakan dari TergugatHalaman 26 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 16/G/2019/PTUN.PGPbertindak sewenangwenang dan melanggar AsasAsas UmumPemerintahan yang Balk, yang meliputi asas kepastian hukum,kemanfaatan, ketidakberpihnakan, kecermatan, tidak menyalahgunakanwewenang, keterbukaan

Bahwa selain telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan,keputusan dan/atau tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa jugamelanggar asaS asaS umum pemerintahan yang baik, khususnya asaskepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asaskecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas keterbukaan, asaspelayanan yang baik, asas asas umum lainnya diluar AUPB;Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalam jawabannyatertanggal 24 Juni 2019, yang pada pokoknya mengemukakan

Bahwa dalam proses pengadaan BLP Paket B TA. 2012 dilaksanakandengan pelelangan umum melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik(SPSE) yang proses kegiatannya dapat diakses oleh masyarakat umum.Kegiatan tersebut sudah mengacu pada UndangUndang Nomor 14 Tahun200g tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setelah melalui proses seleksipelelangan ditetapbkan PT.

Konsultasi kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)'.Bahwa proses pembatalan kontrak tersebut dilakukan mengingatKementerian pertanian harus merespon terhadap berbagai pemberitaan dibeberapa media massa yang menyoroti pengadaan BLP di KementerianPertanian TA. 2012 dengan memperhatikan UndangUndang Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu adanyapengaduan salah satu peserta lelang dari Paket A yaitu PT.

Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selakuKPA Nomor 61 /Kpts/OT. 1 60/B/KPA/3/2012 tentang Pembentukan danPenetapan Besaran Honorarium Tim Pemeriksa Barang Pengadaan danPenyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Tahun Anggaran 2012..Bahwa terjadinya pembatalan kontrak BLP Paket B mengingat Kementerianpertanian harus merespon terhadap berbagai pemberitaan di beberapamedia massa yang menyoroti pengadaan BLP di Kementerian Pertanian TA.2012 dengan memperhatikan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan

Konsultasi kepada Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPk).Bahwa proses pembatalan kontrak tersebut dilakukan mengingatKementerian pertanian harus merespon terhadap berbagai pemberitaan dibeberapa media massa yang menyoroti pengadaan BLP di KementerianPertanian TA. 2012 dengan memperhatikan UndangUndang Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu adanyapengaduan salah satu peserta lelang dari Paket A yaitu PT.

Drs.Pangihutan Silalahi tidak memiliki alas hak untuk memiliki/menguasaitanah tersebut dalam bentuk apapun ;bahwa penerbitan objek sengketa yang didalamnya termasuk tanahyang diusahai dan dikuasai Para Penggugat, juga telah bertentangandengan Pasal 20 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi : Penyelenggaraanpemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggara Negarayang terdiri dari asas kepastian hukum, asa tertib penyelenggaraanNegara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan

asas efisiensidan asas efektivitas;Bahwa oleh karena itu, tindakan dan perbuatan Tergugat yang telahmenerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 68/Desa Silalahi III tertanggal13 April 2016 dan Sertipikat Hak Milik No. 77/Desa SilalahiIll tertanggal03 Mei 2016 tersebut dalam perkara a quo, adalah perbuatan dantindakan yang bertentangan dengan azasazas umum pemerintahanyang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur), kKnhususnyadengan azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaran Negara,azas keterbukaan

ketentuansebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga SuratKeputusan tersebut bertentangan dengan Azas KepastianHukum ;Asas Tertib Penyelenggaraan Negara :Azas Tertib Penyelenggaraan Negara yaitu pada waktumempersiapkan/ memproses objek sengketa dalam perkara a quo,Tergugat sudah seharusnya memperoleh gambaran yang jelasmengenai semua fakta yang relevan maupun semua kepentinganyang tersangkut, termasuk juga kepentingan Para Penggugat ;Asas Keterbukaan

:Azas Keterbukaan yaitu pada proses penerbitan objek sengketadalam perkara a quo, Tergugat seharusnya telah mempersiapkandatadata otentik dari instansi dan lapisan masyarakat termasukPara Penggugat mengenai posisi hukum daripada lokasi tanah yangakan diterbitkan objek sengketa tersebut, akan tetapi dalam hal iniTergugat tidak pernah melakukan pengukuran dan Pengumumanatas proses penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo ;Asas Profesionalitas :Halaman 17 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUNMDNbahwa

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 260/M/2013 tentang Penetapan Satuan Ruang Geografis Trowulan sebagaiKawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional aquo, mengandung cacatyuridis, meliputi cacat : kewenangan, prosedur dan substansi, sehingga olehkarenanya obyek sengketa aquo berupa Keputusan yang diterbitkan olehTergugat aquo nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, serta bertentangan pula dengan AsasAsas Umumee oePemerintahan yang Baik, khususnya asas keterbukaan

Kawasan Cagar Budaya dimaksud, dalam hal ini wilayahKabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang ( seharusnya termasukpula Kota Mojokerto ), maka tentunya rekomendasi dan/atau usulan /penetapan dimaksud pastinya tercantum sebagai point pertimbangandibuat dan diterbitkannya obyek sengketa aquo oleh Tergugat, namunpada kenyataannya tidak, dengan demikian terbukti obyek sengketaaquo mengandung kecacatan yuridis dari segi prosedur, sertamelanggar pula AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik khususnyaasas keterbukaan

Bahwa, tindakan Tergugat melalui keputusannya menerbitkan obyeksengketa aquo jelas telah merugikan Pengugat dan menurut hukummerupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan sekaligus merupakan tindakan yang sewenangwenang, tidakteliti dan tidak cermat, serta nyatanyata telah mengabaikan AsasAsasUmum Pemerintahan Yang Baik ( AAUPB ) khususnya asas keterbukaan sebagaimana disebutkan di atas, oleh karena itu telah sesuaidengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a

Bahwa yang dimaksud dengan asasasas umum perintahan yang baikadalah sebagaimana dimaksud pada Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf bUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 9 Tahun2004, yaitu: 1) kepastian hukum, 2) tertib penyelenggaraan negara, 3)keterbukaan, 4) proporsionalitas, 5) profesionalitas, dan 6) akuntabilitas,sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme.Bahwa Pasal 36 UndangUndang

Surat Keputusan BKN Nomor : K.2630N.203/99 Tanggal 5Februari 2016 perihal Tentang Kewenangan Pelaksana Harlandan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.Tergugat didalam mengeluarkan ketiga Obyek Sengketa tidak dilaksanakan dengan keterbukaan, tidak jujur, Diskriminatif, haltersebut dapat di buktikan bahwa semenjak ketiga ObyekSengketa di terbitkan oleh Tergugat, selalu tidak mengikutsertakan dan tidak memberitahukan kepada Penggugat sebagaiyang berkentingan untuk memperoleh impormasi yang benar.Tergugat

Surat Keputusan BKN Nomor : K.2630N.203/99Tanggal 5 Februari 2016 perihal Tentang KewenanganPelaksana Harlan dan Pelaksana Tugas dalam AspekKepegawaian.e Asas Keterbukaan Tergugat didalam mengeluarkan ketigaObyek Sengketa tidak di laksanakan dengan keterbukaan,tidak jujur, Diskriminatif, hal tersebut dapat di buktikan bahwasemenjak ketiga Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat,selalu tidak mengikutsertakan dan tidak memberitahukankepada Penggugat sebagai yang berkepentingan untukmemperoleh impormasi

Perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.JBI14.15.16.menunjukan loyalitasloyalitas dan Daftar Penilaian PelaksanaanPekerjaan (DP3) nya sangat baik ;Bahwa Tergugat didalam menerbitkan ketiga Obyek Sengketatidak mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yangaspiratif, akomodatif dan selektif maka terjadilah Konflik NormaHukum Karena ketiga Obyek Sengketa tidak didasari olehperaturan Perundangundang yang secara detilnya diatur :Bahwa Tergugat didalam menerbitkan ketiga Obyek Sengkatatidak dilaksanakan dengan keterbukaan

Penggugat langsung pergi meninggalkan hotelSemeru dengan perasaan yang sangat kecewa, marah, dan tidak dapatmemaafkan lagi atas perbuatan Tergugat dan WiLnya yang bernamaWIL;e Tidak adanya keterbukaan dari Tergugat mengenai keuangan/penghasilannya, dimana sejak awal pernikahan dalam berumah tanggasampai tahun 2019, penghasilan Tergugat yang tidak pernah diberikandiawal gajian yang merupakan hak dari Penggugat sebagai istri yangmenjadi fakta selama ini bahwa gaji Penggugat yang dihabiskan terlebihdulu

WIL masihberpakaian lengkap, atasan dan bawahan.Bahwa, tidak benar tidak adanya keterbukaan Tergugat mengenaikeuangan/penghasilannya, Tergugat sudah mengkomunikasikannya dariawal dengan Penggugat tentang keberadaannya sebagai tulang punggungHal. 11 dari 33 hal. Put. No. 1417/Pdt.G/2020/PA.JTkeluarga semenjak Bapak kandung Tergugat meninggal dunia tahun 2015,Penggugat sudah mengetahuinya sebelum adanya perkawinan;9.

SK Gubernur Nomor2091 Tahun 2015 oleh Tergugat;Bahwa dengan tidak dilaksanakannya tahapantahapan yang harusdilaksanakan sebagai dasar diterbitkannya SK Gubernur Nomor 2091Tahun 2015 dengan demikian maka SK Gubernur Nomor 2091 Tahun 2015yang di terbitkan oleh Tergugat menjadi cacat hukum sehingga dengansendiri batal demi hukum;Bahwa berdasarkan pasal 2 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asaskemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan

Para Penggugat danwarga masyarakat tidak mendapatkan penjelasan terkait rencanapengadaan tanah yang meliputi maksud dan tujuan rencanapembangunan untuk kepentingan umum, tahapan dan waktu prosespenyelenggaraan pengadaan tanah, peran penilai dalam menentukannilai ganti kerugian, insentif yang akan diberikan kepada pemegang hak,objek yang dinilai ganti kerugian, bentuk ganti kerugian, dan hak dankewajiban pihak yang berhak;Sehingga terbitnya SK Gubernur Nomor 2091 Tahun 2015mengabaikan prinsip asas keterbukaan

Keterbukaan; f. Kesepakatan; g. Keikutsertaan; h.Kesejahteraan; i. Keberlanjutan; dan j.

Bangunan milik ParaPembanding/dahulu Para Penggugat;Bahwa disamping tidak melakukan mekanisme dan prosedurmusyawarah yang benar oleh Para Terbanding/dahulu Para Tergugat,juga tidak pernah memberikan dokumendokumen administrasi terkaitproses pembebasan tanah (Berita Acara dan suratsurat yang lain),sehingga perbuatan Para Terbanding adalah perbuatan melawan hukumdan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 2Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkanAsas: poin e. keterbukaan

Asas Kepastian Hukum;Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;Asas Kepentingan Umum;Asas Keterbukaan;Asas Proporsionalitas;Asas Profesionalitas; dannA Ye fF YP PAsas Akuntabilitas.b. UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 20ayat (1).(1) Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas UmumPenyelenggaraan Negara yang terdiri atas:a. Asas kepastian hukum;b. Asas tertib penyelenggara Negara;c. Asas kepentingan umum;d. Asas keterbukaan;e. Asas proporsionalitas;f.

Asas Kepastian Hukum, TertibPenyelenggaraan Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas danAkuntabilitas.

II huruf A sehinggaObyek Sengketa tidak terdapat adanya cacat yuridis ;b Dari segi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik, Tergugat telah bertindak cermat dalam memenuhi asas :AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, TertibPenyelenggaraan Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitasdan Akuntabilitas.

pelaksana PemilihanKepala Desa yang Demokratis tidak melaksanakan dengan LUBERdan JURDIL sebagai dasar Tergugat dalam mengeluarkan suratkeputusan yang menjadi Objek Sengketabertentangan dengan Pasal53 ayat (2) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 51Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sudah tentubertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AlgemeneBeginselen van Behoorlijk Bestuurn), diantaranya yaituAsas Keterbukaan

Irwan Nur,S.IP yang berakhir masa jabatannya dan digantikan oleh Sdr YayatSupriadin berdasarkan hasil pemilinan telan sesuai dengan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahandimana terciptanya tertid penyelenggaraan administrasi pemerintahan,mencegahterjadinya penyalahgunaan wewenang, menjaminakuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan dan berdasarkanasasasas umum pemerintahan yang baik, yakni asas keterbukaan,asas kepentingan hukum, asas profesionalitas dan asas kecermatan

), tentang Obyek sengketa Peralihan Sertifikat Hak Pakai No. 125 / KebonKacang, Tanggal Pendaftaran 16 September 2010, Surat Ukur Tanggal 13 Desember2001, No. 56/2001, luas 465 M2, yang terletak dan setempat dikenal di Jalan KebonKacang Raya No. 49, RT. 001 / 08, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan TanahAbang, Jakarta Pusat apakah Instansi / Pejabat BPN termaksud telah menjalankanAsasAsas Hukum Administrasi / Tata Usaha Negara, yakni Asas Kepastian Hukum(reschtzekerheid), Asas Akuntabilitas, Asas Keterbukaan

Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Pakai AtasTanah, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan ; Oleh karena persyaratan yuridis untuk peralihan hak pakai tidak terpenuhi dalamSURAT KEPUTUSAN Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusattermaksud, sehingga jelas melanggar prinsipprinsip AsasAsas Umum PemerintahanYang Baik, yakni : Asas Kepastian Hukum (rechtzekerheid), Asas Akuntabilitas, Asas Keterbukaan

Tidak benar dikatakan tergugat tidak jujur kepada penggugat, semuanyaberjalan demokratisasi dan keterbukaan, penggugat mengetahui kepadaPut. No. 1287/Pdt.G/2015/PA Bjm Hal. 9 dari 46 halamantergugat bahwa tergugat sejak tahun 1992 telah aktif berkecimpung didunia pendidikan. Tergugat sempat bertugas di :1. Yayasan Pendidikan Wanita Islam (YAPEWI) MTs. Muallimatsebagai Guru dan Wakamad2. SMAN2Mulawarman Banjarmasin (Guru Honor Bahasa Arab)3. SMAN5 Banjarmasi (Guru Honor Bahasa Arab)4.

Apapun yang tergugat lakukan serta seluruh aktifitas yang dilakukansemuanya dalam keterbukaan dan diketahui oleh penggugat. Termasuktentang mengelola anak angkat dan anak asuh saya termasukmemprioritaskan segala keperluan sarana dan pasilitan yang diperlukan olehkeluarga, demikian pula segala yang diperlukan oleh anakanak saya. lebihlagi dalam hal keperluan pendidikan.2.

berhak sebagaihak bersama mereka berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli warisdan/atau akta pembagian waris tersebut;Serta juga telah melanggar Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik(algemence beginselen van behoorlijk bestuur/the general principles ofgood administration), terutama : Asas Kepastian Hukum yaitu : Penerbitan Sertifikat Hak Milik (objekgugatan) tersebut, merupakan kekeliruan, melanggar kepatutan dankeadilan sehingga mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum padapihak Penggugat; Asas Keterbukaan

43 Perkara Nomor 11/G/2019/PTUN.MdoNasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak pengelolaan sehingga suratkeputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sah menurut hukum.Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 9 yang mengatakan bahwaTergugat telah melanggar Asas asas umum Pemerintahan yang Baik.Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut karena penerbitanSertipikat Hak Milik Nomor 185/Tumatangtang telah sesuai Asas kepastianhukum,Asas keterbukaan

Asas keterbukaan yaitu asasyang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasiyang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negaradengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, ggolongandan rahasia negara, Asas Proposonalitas yaitu asas yang mengutamakankeseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.

Asas Keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hakmasyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dantidak diskriminatif tentang Penyenglenggaraan Negara dengan tetapmemperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan danrahasia negara. Asas Proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakankeseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggaraan Negara.

Bahwa Tergugat dalam menyelenggarakan Pilkada di kabupatenJayawijya tidak berasaskan sebagaimana termaktub dalam Pasal Pasal 2PKPU No. 3 tahun 2017 yang berbunyi :Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:a.b.Ko> 0a 0mandiri;jujur;adil;. kepastian hukum;. tertib;kepentingan umum;. keterbukaan;halaman 25 dari 30 halaman.

Putusan Nomor 1/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks.h. proporsionalitas;i. profesionalitas;j. akuntabilitas;k. efisiensi;. efektivitas danm. aksesibilitas.Bahwa Tergugat dalam Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan WakilBupati di Kabupaten jayawijaya, tidak mencerminkan keadailan,profesionalitas dan keterbukaan dalam tahap pendaftaran;.

besaran uang yang diperuntukan untuk Masyarakat DesaSungai Pelang yaitu sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus riburupiah) per hektar terhadap lahan seluas 919,16 Ha dan atas informasi dariPT Arrtu Energie Resourches tersebut ada masyarakat Desa Sungai Pelangyang merasa dirugikan karena hanya diberikan uang sebesar Rp500.000,00yang seharusnya warga secara global mendapatkan uang sebesarRp1.000.000,00 ;Bahwa Saksi Joni Talib tidak mengetahui terhadap kesepakatankesepakatan, namun apabila adanya keterbukaan

pihakKepolisian; Jangankan warga masyarakat Desa Sungai Pelang, Saksi Sukino AliasKino yang menjabat Sekretaris SATLAK pada Kompensasi PembebasanLahan Desa Sungai Pelang tidak pernah dilibatkan dalan rapatpembebasan lahan Masyarakat Desa Sungai Pelang dan saat sampai dipersidangan Saksi Sukino selaku sekretaris tidak mengetahui berapabesar jumlah dana Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelangdari PT Arrtu Energie Resourches dan berapa besar luas lahan yangdibebaskan, sehingga sangat jelas tidak ada keterbukaan

Kepolisian;Bahwa jangankan warga masyarakat Desa Sungai Pelang, Saksi SukinoAlias Kino yang menjabat Sekretaris SATLAK pada KompensasiPembebasan Lahan Desa Sungai Pelang tidak pernah dilibatkan dalamrapat pembebasan Lahan masyarakat Desa Sungai Pelang dan sampaisaat di persidangan Saksi Sukino selaku Sekretaris tidak mengtahuiberapa besar jumlah dana Kompensasi Pembebasan Tanah Desa SungaiPelang dari PT Arrtu Energie Resourches dan berapa besar luas lahanyang dibebaskan, sehingga sangat jelas tidak ada keterbukaan

Pucang Adi No. 122 Surabaya,dengan kata lain telah terjadi kekeliruan yang dilakukan oleh Tergugat dalampenerbitan obyek gugatan tersebut dan sangat bertentangan dengan asaskecermatan dan bersifat sewenangwenang serta bertentangan dengan azastertib penyelenggaraan pemerintahan yang baik (kepastian hukum, tertibpenyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas danakuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No. 28 Tahun 1999tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan

Azas Keterbukaan : Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa sesuaidengan azas keterbukaan, karena semua persyaratan dan prosedur dalammenerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), telah tercantum dalamPeraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2011 tentana Tata CaraPeraturan...........Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan ;e.

Melanggar Asas Keterbukaan, Asas yang membuka diri terhadaphak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dantidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetapmemperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan danrahasia Negara, prosedur penerbitan objek sengketa melanggar AsasKeterbukaan karena Tergugat tidak ada keterbukaan dalam prosespenerbitan Sertifikat Obyek Sengketa, dimana Tergugat secarasepihak melakukan pengukuran, pemetaan, dan pengumpulan faktafakta

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan azasazas umum pemerintahan yang baik.Penjelasannya,74Yang dimaksud dengan asasasas umum pemerintahan yangbaik adalah meliputi asas : Kepastian hukum;Putusan Perkara Nomor : 77/G/2021/PTUN.SMG, Him. 19 dari 52 Halaman Tertib penyelenggaraan negara; Keterbukaan; Proporsionalitas; Profesionalitas; Akuntabilitas;2.Bahwa dengan diterbitkanya Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1079/Kelurahan Bendan WNgisor atas nama TAN YANGKYTANUPUTRA (Objek