MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwaM Syaifuddintelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar protokol kesehatan sesuai perda provinsi jatim No. 2 Tahun 2020 yang diatur lebih lanjut dengan pergub No. 53 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corono Virus Cisease (Covid-19)" ;
2. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp 149.000,00 (seratus

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwaKasmujitelahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar protokol kesehatan sesuai perda provinsi jatim No. 2 Tahun 2020 yang diatur lebih lanjut dengan pergub No. 53 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corono Virus Cisease (Covid-19)" ;
2. Menghukum pidana terhadap terdakwa tersebut membayar denda sebesar

MUHLIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut sertamengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama suratketerangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal Pasal83 Ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e UndangUndang Republik IndonesiaNomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutanjo pasal 55 Ayat (1) ke1, sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. M. ARBANI BIN MATNOR danterdakwa I. M.

kayu hasil hutan yang untuk bisamengangkut, menguasai atau memiliki kayu jenis Ulin haruslahdilengkapi bersamasama dengan Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan (SKSHH) serta setiap kepemilikan/pengusahaan/pengangkutan kayu hasil hutan harus dilengkapi bersamasamadengan dokumen legalitas berupa Faktur Angkutan KayuOlahan (FAKO) ;Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal83 Ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e UndangUndang Republik Indonesia Nomor18 tahun 2013 tentang Pencegahan

dokumendokumen ;Menimbang, bahwa dari faktafakta persidangan tersebut di atas, majelisHakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Penuntut Umum yangmenjadi dasar pemeriksaan perkara ini, apakah perbuatan yang dilakukan oleh paraterdakwa sesuai dengan apa yang didakwakan kepada para terdakwa ;Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan Tunggal : Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf eUndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan

Siratullahdan dikemudikan oleh terdakwa I. bersama dengan terdakwa IJ ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula dan dapatdibuktikan ;Menimbang, bahwa dari uraian faktafakta tersebut, Majelis Hakimberkesimpulan perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur dari dakwaan tunggaltersebut sesuai dengan rumusan delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitumelanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan

ukuran 5 x 10 x2 = 47 batang, ukuran 10 x 10 x 3 = 6 batang, ukuran 5 x7 x 3 = 5 batang, Jumlah total 249 batang, dipergunakan dalam perkara H.SIRATULLAH Bin (Alm) ABDUL KADIR ;Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti bersalah dan akandijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka kepadapara terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;Memperhatikan Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan

Menyatakan Terdakwa Sukarman bin Kardi dan Terdakwa Meseri binSuyono terbukti bersalan melakukan tindak pidana secara bersamasamamelakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izinyang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, melanggar Pasal 82 ayat(1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;2.

Trenggalek yang ditebang oleh terdakwa SUKARMAN Bin KARDI dan terdakwa MESERI BinSUYONO, yang mana terdakwa SUKARMAN Bin KARDI dan terdakwaMESERI Bin SUYONO menebang pohon sengon laut di dalam kawasan hutantanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang .Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik IndonesiaNomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan PerusakanHutan jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Atau Kedua :Bahwa

Trenggalek yang di tebang olehterdakwa SUKARMAN Bin KARDI dan terdakwa MESERI Bin SUYONO, yangmana terdakwa SUKARMAN Bin KARDI dan terdakwa MESERI Bin SUYONOmenebang pohon sengon laut di dalam kawasan hutan tanpa ada jjin daripejabat yang berwenang .Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik IndonesiaNomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan PerusakanHutan jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa atas

tindak pidana sebagaimana didakwakankepada mereka ;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf b UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan

merusak lingkungan hidup dankelestarian alam yang berdampak pada kerugian negaraKeadaan yang meringankan :O Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi Para Terdakwa mengakui terus' terang perbuatannya, sehinggamemperlancar jalannya persidanganMenimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf bUndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan

Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL MAULANA Bin WAGIMANterbukti bersalah telah melakukan tindak pidana Dengan sengajamelakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memilki izinyang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dilakukan oleh orangperseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau disekitar kawasanhutan sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua melanggar Pasal 82Ayat (2) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan.2.

3 (Tiga) potong kayusonokeling Perum Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp 364.110 (tigaratus enam puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah) berdasarkan suratkeputusan direksi perhutani NO 27/KPTS/DIR/2020 tanggal 12 Agustus 2020sedangkan untuk 1 (Satu) pohon atau tunggak kayu sono keeling PerumPerhutani mengalami kerugian sebesar Rp 960.000 (Sembilan rtaus enampuluh ribu rupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82Ayat (2) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan

terjadi di persidangansebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkaraini, yang merupakan satu kesatuan bagian yang tak terpisahkan dalam putusanini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkanapakah perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur dakwaan penuntutumum;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni :KESATU : Pasal 82 Ayat (1) Huruf b Jo Pasal 12 Huruf b UU RI No.18Tahun 2013 Tentang Pencegahan

Hutan.ATAUKEDUA : Pasal 82 Ayat (2) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umumdisusun berbentuk Altenatif sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakimakan memilin salah satu Dakwaan yang paling sesuai diantara Dakwaan Kesatuatau Kedua.Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat Dakwaan yangpaling sesuai pada diri Terdakwa yakni Dakwaan Kedua melanggar Pasal 82Ayat (2) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan

segrek.Dirampas untuk Negara.Menimbang, bahwa dalam Pasal 222 ayat (1) UndangUndang R.I.Nomor 8 Tahun 1981, Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biayaperkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum,biaya perkara dibebankan pada Negara ;Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena Terdakwadinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka biaya perkara dibebankankepada Terdakwa ;Mengingat dan memperhatikan Pasal 82 Ayat (2) UndangUndangNomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan

BAHRI Alias UJAN Bin DAHLAN,terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukanperbuatan pidana orang perseorangan yang dengan sengaja telahmengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidakHalaman 1 dari 21 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2019/PN Blsdilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutansebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e sebagaimana diaturdan diancam pidana di dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf eUU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan

sebesar Rp.1.070.820, (satu juta tujunh puluh ribu delapan ratus dua puluhrupiah) dan DR (Dana Reboisasi) sebesar US$ 245,43 serta Ganti RugiTegakan (GTR) sebesar Rp.10.708.200, (Sepuluh juta tujuh ratus delapanribu dua ratus rupiah) tidak disetorkan ke Negara dan nilai kayunya tidaktercatat sebagai hasil hutan Negara.w Perbuatan Terdakwa SAMSUL BAHRI Alias UJAN Bin DAHLAN,sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf bJo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan

Hayati)sebesar Rp.1.070.820, (satu juta tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluhrupiah) dan DR (Dana Reboisasi) sebesar US$ 245,43 serta Ganti RugiTegakan (GTR) sebesar Rp.10.708.200, (Sepuluh juta tujuh ratus delapanribu dua ratus rupiah) tidak disetorkan ke Negara dan nilai kayunya tidaktercatat sebagai hasil hutan Negara.wn Perbuatan Terdakwa SAMSUL BAHRI Alias UJAN Bin DAHLAN,sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 88 Ayat (1) huruf aJo Pasal 16 UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan

selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal12 huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan

dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa merugikan Negara; Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan:Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2019/PN BIs Terdakwa menyesali perbuatannya.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RINomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan

12 huruf (e) UU RI No.18 tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberatasan Perusahkan Hutan jo pasal 55 ayat (1)ke 1 e KUHPidana..AtauKeduaBahwa ia terdakwa Muhammad Bin Makam pada hari Sabtu tanggal11 Juli 2020 sekira pukul 17.30 wib atau setidaktidaknya pada suatu waktutertentu pada bulan Juli 2020 bertempat di kawasan hutan Alue Ange tepatnyadi Gampong Amud Mesjid Kec Glumpang Tiga Kab Pidie, atau setidaktidaknyapada suatu tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum PengadilanNegeri Sigli yang berwenang

Pidiesebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwadengan dakwaan alternatif, kKesatu melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasl12 huruf (e) UU RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberatasanPerusahkan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUHPidana, atau Keduamelanggar pasal 88 ayat (1) huruf a jo pasal 16 UU RI No.18 tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberatasan Perusahkan Hutan jo pasal 55 ayat (1)ke 1 e KUHPidana;Halaman 13 dari

18 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2020PN SgiMenimbang, bahwa dikarenakan terdakwa didakwakan dengandakwaansubsideritas, maka dalam pembuktiannya akan dibuktikanberdasarkana prinsipprinsip dakwaan alternatif;Menimbang, bahwa adapun unsurunsur dalam dakwaan ketigamelanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasl 12 huruf (e) UU RI No.18 tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberatasan Perusahkan Hutan jo pasal 55ayat (1) ke 1 e KUHPidana adalah sebagai berikut:1.

terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup danmenimbulkan kerugian negara.Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui dan berterus terang dipersidangan, berkeinginan memperbaiki kesalahan serta berjanji tidakmengulangi perbuat melawan hukum dikemudian;Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasl 12 huruf (e) UU RINo.18 tahun 2013 tentang Pencegahan

YASINBin MARIYEM bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengansengaja melakukan penebangan pohon di kawasan hutan secara tidaksah sebagaimana diatr dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1)huruf c UU RI NO.18 tahun 2013 tentang pencegahan danpemberantasan perusakan hutan jo pasal 55 ayar (1) ke1 KUHPsebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa . SETIAWAN Bin JUDIN danTerdakwa Il.

tidaknya pada suatu hari dibulan Januari 2016, bertempat di area hutan produksi Bagian KesatuanPemangkuan Hutan Kediri Resort Pemangkuan Hutan Pamongan petak 174ayang termasuk wilayah Dusun Sanan Desa Petungroto Kecamatan MojoKabupaten Kediri atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk didaerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengansengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c UU RI No : 18 Tahun 2013tentang Pencegahan

selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Undangundang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tentangketurutsertaan melakukan perbuatan terpenuhi menurut hukum dan dapat diterapkandalam perkara ini ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1)huruf c Undangundang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Para Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;Menimbang, bahwa dalam

Perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan hidup ;Keadaan yang meringankan:e Para Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanjitidak akan mengulangi lagi ;Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 380/Pid.SusLH/2016/PN Gpre Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;e Para Terdakwa belum pernah dihukum ;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf c Undangundang Nomor 18tahun 2013 tentang Pencegahan

Menyatakan Terdakwa BASO terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana*mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidakdilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutansebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 83 ayat (1)huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang undang RI Nomor 18 Tahun2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan hutandalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ,2.

Enggano 5015 yang berada di PelabuhanPerikanan Kota Sorong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang undang RI Nomor 18 Tahun2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan ; no Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ; n Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan

: o Bahwa Ahli ditugaskan oleh pimpinan untuk memberikanketerangan selaku Ahli kepada Penyidik sesuai dengan SuratKepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XVIManokwari Nomor: S.156/BPHP.XVI3/2018, Tanggal 18 April 20180 Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.43 / Menlhk Setjen / 2015 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam,Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, danUndang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan

hutanadalah: 1. apabila keadaan fisik, baik jenis, jumlahmaupun volume hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimilikisebagian atau seluruhnya tidak sama dengan isi yang tercantumdalam surat keterangan sahnya hasil hutan; 2. pada waktu dantempatyang sama tidak disertai dan dilengkapi suratsuratyangsahsebagai bukti; dan 3. hasil hutan tidak mempunyai tandasahnya hasil hutan ; e Ahli menerangkan bahwa Saudara BA S O melanggar Pasal 83ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e, UU RI Nomor 18 Tahun 2018,tentang Pencegahan

pemerintah dalampemberantasan tindak pidana illegal loging ; Perbuatan Terdakwa dapat merugikan negara ;Keadaan yang meringankan:eTerdakwa oberlaku == jujur dan =mengakui perbuatannya ;e Terdakwa berlaku sopan : Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang sama ; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara ; Memperhatikan, Pasal Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang undang RI Nomor 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan

Menyatakan Terdakwa PARLAN BIN BASIRAN telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana Dengan sengajamenyimpan dan atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasanhutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana diatur dandiancam dalam Pasal 12 huruf m Jo pasal 87 ayat 1 huruf c UndangUndang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasanperusakan hutan dalam dakwaan Ketiga;2.

mengalami kerugian kerugian materi dari kayu sejumlahRp1.167.806,00 (satu juta seratus enam puluh tujuh delapan ratus enam rupiah)dan kalau di lihat dari tunggak kayu pihak negara atau perhutani mengalamikerugian sejumlah Rp1.804.000,00 (satu juta delapan ratus empat ribu rupiah);Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat 1 huruf b Undang Undang Republik IndonesiaHalaman 5 dari 30 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2019/PN BlaNomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan

KPHMantingan mengalami kerugian kerugian materi dari kayu sejumlahRp1.167.806,00 (satu juta seratus enam puluh tujuh delapan ratus enam rupiah)dan kalau di lihat dari tunggak kayu pihak negara atau perhutani mengalamikerugian sejumlah Rp1.804.000,00 (satu juta delapan ratus empat ribu rupiah);Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 12 huruf jo pasal 87 ayat 1 huruf b Undang Undang Republik IndonesiaNomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan PerusakanHutan

KPHMantingan mengalami kerugian kerugian materi dari kayu sejumlahRp1.167.806,00 (satu juta seratus enam puluh tujuh delapan ratus enam rupiah)dan kalau di lihat dari tunggak kayu pihak negara atau perhutani mengalamikerugian sejumlah Rp1.804.000,00 (satu juta delapan ratus empat ribu rupiah);Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 12 huruf m jo pasal 87 ayat 1 huruf c Undang Undang Republik IndonesiaNomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan PerusakanHutan

dan PemberantasanPerusakan Hutan;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Kedua, Dengan sengajamenyimpan dan memiliki Hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutanyang diambil secara tidak sah telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal pasal 12 hurufm Jo pasal 87 ayat (1) huruf c UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telahterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti Ssecara sah danmeyakinkan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa : Galih Luthfianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

Menyatakan Terdakwa M Zidin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Galih Lanang Saputra Bin Kabul Pamuji tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut

Menyatakan Terdakwa Jatmiko tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwaM KOLIS IRAWANtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar protokol kesehatan sesuai perda provinsi jatim No. 2 Tahun 2020 yang diatur lebih lanjut dengan pergub No. 53 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corono Virus Cisease (Covid-19)" ;
2. Menghukum pidana terhadap terdakwaM KOLIS IRAWAN

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwaRizky Ptelahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar protokol kesehatan sesuai perda provinsi jatim No. 2 Tahun 2020 yang diatur lebih lanjut dengan pergub No. 53 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corono Virus Cisease (Covid-19)" ;
2. Menghukum pidana terhadap terdakwa tersebut membayar denda sebesar

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwaNur Atimtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar protokol kesehatan sesuai perda provinsi jatim No. 2 Tahun 2020 yang diatur lebih lanjut dengan pergub No. 53 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Cisease (Covid-19)" ;
2. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp 99.000,00 (sembilan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahmsul Bahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahmsul Bahri dengan pidana menjalani Rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahguna Narkotika Bhayangkari Indonesia selama 6 (enam)

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DWI HARIYANTO NUGROHO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwaWahyuditelahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar protokol kesehatan sesuai perda provinsi jatim No. 2 Tahun 2020 yang diatur lebih lanjut dengan pergub No. 53 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corono Virus Cisease (Covid-19)" ;
2. Menghukum pidana terhadap terdakwa tersebut membayar denda sebesar