2007 tanggal 01 Nopember2007 tentang perpanjangan ijin penyelenggaraan program studi ekonomi pembangunan danperpanjangan ijin penyelengaraan program studi manajemen, yang sebenarnya ketiga izintersebut diberikan kepada Yayasan Muhammad Thaha yang didirikan oleh saksi M.H.INGRATUBUN, SH, SE, MM bukan diberikan kepada yayasan Mohammad Taha yangdiselenggarakan oleh para terdakwa;Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalamPasal 71 Undangundang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

ZAINUL ICHSAN, SE sebagaipembantu ketua I bidang akademik, dengan tidak dipenuhi tata carapendirian sekolah tinggi tersebut dan adanya larangan untukmelaksanakan wisuda dari Kopertis maka pemberian Ijazah dan gelarakedmik yang diberikan oleh para terdakwa selaku penyelenggarapendidikan STIE Umel adalah tanpa hak;Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalamPasal 67 ayat (1) Undangundang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana

Perguruan Tinggi sebagaimanadimaksud pasal 20 ayat (1) Undangundang Nomor 20 tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal4 Undangundang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, meliputi :e Rencana induk pengembangan (RIP)e Kurikulume Tenaga kependidikane Calon mahasiswae Statutae Kode etik civitas akademikae Sumber pembiayaane Sarana dan prasaranaBahwa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Umel yang berada dibawah YayasanMohammad

Selanjutnya setelah ijasah ditanda tangani makadiberikan kepada mahasiswa yang telah lulus diantaranya saksi Kosmas Elkel, SE, saksiEngriana Koedoeboen, SE, dan saksi Abu Rahaningmas, SE;16Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalamPasal 68 ayat (1) Undangundang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;Berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Nopember2011, Nomor Reg.

FITRI NOTANUBUN bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 71Undangundang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional JoPasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ASYURA RUMKEL, SE, Terdakwa II.MUHAMMAD ZAINUL ICHSAN, SE masingmasing dengan pidana penjaraselama (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan,sedangkan Terdakwa III. HABDUL GANI NOTANUBUN, SH dan Terdakwa IV.Hj.

selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar jam00.30 wita terdakwa bersama dengan ADIN (Daftar Pencarian Orang)manarik kayu olahan tersebut keatas mobil truck damping warna hijau yangdikendarai oleh NURDIN Bin AMBO TANG (Diajukan dalam penuntutanterpisah) untuk dibawa kerumah terdakwa, sebelum kayu olahan tersebutsampai dirumah terdakwa, datang Petugas Polsek Lambandiamengamankan kayu olahan beserta mobil truck damping warnahijautersebut; Bahwa berdasarkan alat aplikasi Global Position Sistem

hijau yangdikendarai oleh NURDIN Bin AMBO TANG (Diajukan dalam penuntutanterpisah) untuk dibawa kerumah terdakwa, sebelum kayu olahan tersebutsampai dirumah terdakwa, datang Petugas Polsek Lambandia menanyakanmengenai legalitas kayu olahan tersebut, namun terdakwa bersama denganNURDIN Bin AMBO TANG (Diajukan dalam penuntutan terpisah) tidak dapatmemperlihatkan dokumen berupa surat keterangan syahnya hasil hutan danijin mengangkut kayu hasil hutan;Bahwa berdasarkan alat aplikasi Global Position Sistem

hijau yangdikendarai oleh NURDIN Bin AMBO TANG (Diajukan dalam penuntutanterpisah) untuk dibawa kerumah terdakwa, sebelum kayu olahan tersebutsampai dirumah terdakwa, datang Petugas Polsek Lambandia menanyakanmengenai legalitas kayu olahan tersebut, namun terdakwa bersama denganNURDIN Bin AMBO TANG (Diajukan dalam penuntutan terpisah) tidak dapatmemperlihatkan dokumen berupa surat keterangan syahnya hasil hutan danijin mengangkut kayu hasil hutan; Bahwa berdasarkan alat aplikasi Global Position Sistem

menerangkan sebagai berikut :Bahwa terdakwa yang telah melakukan penebangan pohon dikawasan hutantaman nasional rawa Aopa;Bahwa ahli memiliki surat penunjukan sebagai ahli dari Kepala Balai TamanNasional Rawa Aopa Watumohai dengan nomor PT.103/BTNRAW1/2016tanggal 25 Februari 2016;Bahwa ahli sebagai Kepala Seksi Pengelolahan Taman Nasioanl Wilayah Ill;Bahwa ahli mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan UU Nomor5 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 2014 yaitumelakukan perlindungan sistem

Menurut Pasal 1 angka 14undangundang ini yang dinamakan taman nasional adalah kawasan pelestarianalam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yangdimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan,menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi, dan hal ini bersesuaia denganketerangan ahli dimana rawa Aopa hutan Bou masuk berada di zona rimba Hal. 16 dari 21 hal Put No.268/Pid.SusLH/2016/PN Kkabagian taman nasional karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukungpelestarian

lalu Terdakwa dan saudara BAMBANGmengantar dan menyerahkan mobil tersebut beserta STNKnya ke sar.NURSITO; Bahwa selanjutnya saksi memberi imbalan Rp. 200.000, (dua ratus riburupiah) dan 1 dus parcel lebaran pada Terdakwa ; Bahwa beberapa kali saksi SARMEDIYANTO menanyakan tentangmobil tersebut kepada saksi melalui telp, dan dan dijawab mobil belumjadi, dan meminta saksi SARMEDIYANTO untuk menunggu 1 (satu)bulan lagi, Bahwa sekitar bulan September 2016 saksi akan menebus kendaraantersebut dengan sistem

NURSITO mengatakan bahwa mobilrusak karena kecelakaan dan minta ijin untuk memasukkan ke bengkellalu Terdakwa mengiyakan dengan catatan nota harus diserahkankepada Terdakwa;Bahwa sekitar bulan September 2016 saksi ESTU PURWANTO akanmenebus kendaraan tersebut dengan sistem mobil diambil lebih dulubaru uangnya tebus gadai akan diserahkan kemudian kepada saudaraNURSITO, namun Terdakwa tidak setuju dengan cara yang dikehendakioleh saksi ESTU tersebut.Bahwa kemudian sekitar bulan September 2016 sdr.

NURSITO mengatakan bahwamobil rusak karena kecelakaan dan minta ijin untuk memasukkan kebengkel lalu Terdakwa mengiyakan dengan catatan nota harusdiserahkan kepada Terdakwa;Bahwa benar sekitar bulan September 2016 saksi ESTU PURWANTOakan menebus kendaraan tersebut dengan sistem mobil diambil lebihdulu baru uangnya tebus gadai akan diserahkan kemudian kepadasaudara NURSITO, namun Terdakwa tidak setuju dengan cara yangdikehendaki oleh saksi ESTU tersebut.Bahwa benar kemudian sekitar bulan September

NURSITOmengatakan bahwa mobil rusak karena kecelakaan dan minta ijin untukmemasukkan ke bengkel lalu Terdakwa mengiyakan dengan catatan nota harusdiserahkan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa sekitar bulan September 2016 saksi ESTUPURWANTO akan menebus kendaraan tersebut dengan sistem mobil diambilHalaman 17 dari 21 Putusan Pidana Nomor 66Pid.B/2017/PN Tmglebih dulu baru uangnya tebus gadai akan diserahkan kemudian kepadasaudara NURSITO, namun Terdakwa tidak setuju dengan cara yangdikehendaki oleh

kepada saksi DIDIK ISWARDI.Menimbang, bahwa dengan demikian walaupun terdakwa berdalihdiberitahu bahwasanya mobil tersebut milik saksi ESTU PURWANTO, namunmelihat fakta bahwasanya : Mobil Mitsubishi Pick Up L300 Nopol R1909JT, Tahun 2015, warnahitam, sehingga masih tergolong baru karena digadaikan tahun 2016 ;dengan nilai yang sangat rendah yaitu Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta)rupiah, ; STNK mobil tersebut atas nama SUPRI bukan atas nama Terdakwa; Saksi ESTU akan menebus kendaraan tersebut dengan sistem

MH.Bahwa Ahli adalah Akademisi Hukum Pidana dari Universitas Tanjung PuraPontianak yang mengajar mata kuliah ruang lingkup hukum pidana formilyakni sistem peradilan pidana pada jenjang pendidikan S.I dan mengajar matakuliah Kapita Selekta Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana padajenjang pendidikan S.2 Magister Hukum Universitas Tanjungpura;Bahwa sejak Nopember 2014 hingga sekarang, Ahli menjabat Dekan FakultasHukum Universitas Tanjung Pura Pontianak ;Bahwa menurut Ahli, dalam sistem peradilan

menyatakanbahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah mempunyai kekuatan hukumtetap (inkrah) karena sudah diucapkan dan dimusyawarahkan Hakim sertaditanda tangani dan diberi Cap dan tanda tangan dari yang berwenang, namunsecara substantif putusan Mahkamah Agung tersebut tidak bisa dilaksanakankarena tidak dipenuhinya unsurunsur hukum pidana formil yang secaratekstual dan kontekstual tertuang dalam pasal 197 ayat 1 KUHAP ;Bahwa menurut Ahli, diktum putusan Mahkamah Agung tersebut secaraadministratif justice sistem

diatasnya yakni yangberhak mengoreksi dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri adalahPengadilan Tinggi, seperti halnya Pengadilan Tinggi oleh mahkamah Agungdan tidak bisa Pengadilan Negeri mengoreksi atau membatalkan PutusanPengadilan Tinggi apalagi Mahkamah Agung;e Bahwa secara formil, suatu putusan pidana tidak dapat dibatalkan oleh suatuputusan perdata, namun secara substantif putusan pidana dapat dinyatakanbatal oleh putusan perdata karena diktum putusan Hakim masuk ke ranahadministratif justice sistem

permainan judi atau dengan sengaja turut serta melakukanusaha seperti itu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :non= Awalnya pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2015, sekitar pukul 11.30 Wita,bertempat di samping barat Toko Pasifik Pitak, Kelurahan Pitak, KecamatanLangke Rembong, Kabupaten Manggarai, dimana tempat tersebut merupakantempat umum yang dilewati oleh masyarakat umum, terdakwa LODEVITUSDAMAS alias LODE menyelenggarakan permainan bola guling denganmenggunakan taruhan uang, sistem

khalayak umum, atau dengan sengaja turut sertamelakukan usaha seperti itu yang dilakukan oleh terdakwa dengan carasebagai berikut :nonn= Awalnya pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2015, sekitar pukul 11.30 Wita,bertempat di samping barat Toko Pasifik Pitak, Kelurahan Pitak, KecamatanLangke Rembong, Kabupaten Manggarai, dimana tempat tersebut merupakantempat umum yang dilewati oleh masyarakat umum, terdakwa LODEVITUSDAMAS alias LODE menyelenggarakan permainan bola guling denganmenggunakan taruhan uang, sistem

pula didengar keteranganterdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2015, sekitar pukul 11.30Wita, bertempat di samping barat Toko Pasifik Pitak, Kelurahan Pitak,Halaman 13 dari 28 halamanPutusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN.Rtg.Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dimana tempattersebut merupakan tempat umum yang dilewati olen masyarakat umum,terdakwa menyelenggarakan permainan judi bola guling denganmenggunakan taruhan uang ;Bahwa sistem

BATTA bersama dengan saudara BRIPKA STANISDEA dan saudara BRIPKA BONIFASIUS POTENTI ;Bahwa benar sistem permainannya adalah terdakwa menyiapkansarana untuk bermain judi bola guling, berupa meja bola guling,bola, karpet warna biru yang ada tulisan angkaangka permainanbola guling dari angka 1 sampai dengan angka 12, 1 (satu) buahwater pass dan 1 botol bedak yang digunakan untuk permainan judibola guling ;Bahwa benar terdakwa bertindak selaku operator judi bola gulingdan mengeluarkan uang dari saku

unsur ini terpenuhi, makaterpenuhi pula unsur ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2015, sekitar pukul 11.30 Wita, disamping barat Toko Pasifik, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong,Kabupaten Manggarai, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian ResortManggarai, karena terdakwa melakukan perjudian bola guling tanpa izin daripihak yang berwenang ;Halaman 21 dari 28 halamanPutusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN.Rtg.Menimbang, bahwa sistem

orang atau lebih dengan bersekutu;Menimbang, bahwa terhadap wunsurunsur tersebut Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Unsur Barang Siapa;Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah sama denganpengertian setiap orang yaitu siapa saja subjek hukum selaku pendukung hakdan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana yang akan dimintamempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

pengajuan Anak dalamperkara ini tidak terjadi error in persona;Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor4578/Ist/P.T.I/2005 tanggal 25 Oktober 2005 yang dikeluarkan DinasKependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Batang Hari,Anak lahir pada tanggal 9 Juni 2003, yang merupakan anak keempat daripasangan suamiisteri atas nama Sabtu dan Rukinah, sehingga Hakimberkeyakinan Anak adalah termasuk kategori Anak sebagaimana dimaksudkandalam Pasal 1 ayat (3) Undangundang Sistem

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Jambi terhadap diriAnak dan keterangan orang tua Anak, berat atau ringannya perbuatan,kesalahan dan atau akibat dari perobuatan Anak serta fakta bahwa Anak adalahseorang pelajar yang duduk dikelas XI (Sebelas) Sekolah Menengah Atas makaHakim akan mempertimbangkannya sebagaimana uraian dibawah ini;Menimbang, bahwa Undangundang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai pedoman bagi Hakim dalammengadili perkara Anak, menyatakan asas Sistem

pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan j.penghindaran pembalasan;Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pula bahwa tujuan penjatuhanpidana terhadap Anak haruslah mengutamakan keadilan restoratif, dimanatujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan sematamata merupakan pembalasanmelainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi bersifatedukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Anak di masa yang akandatang;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 Undangundang RI Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem

Anak, di samping itupenjatuhan pidana terhadap Anak bukanlah merupakan tindakan balas dendamdari Negara terhadap Anak akan tetapi merupakan upaya memberikan efek jerakepada Anak sehingga selesainya Anak menjalani pidana diharapkan dapatmerubah tingkah lakunya ke arah yang lebih baik sekaligus mencegah terjadinyaperbuatan pidana oleh Anak maupun anggota masyarakat yang lain dikemudianhari;Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Keempat Undangundang HukumPidana, Undangundang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Timur Propinsi Kalimantan Tengah, bahwa TINDAK MARHUDING Bin DULAUmelihat istrinya yang bernama SARIAH NANI Binti IPIN bolak balik keluar masukkamar tidur dan ruang dapur, saat itu TINDAK MARHUDING Bin DULAU sempatberbicara dengan nada kasar dan emosi mengatakan KITA INI NANTI MAUMENGETAM PADI (PANEN PADI), TETAP SEPERTINYA RONI TIDAK BISADIHARAPKAN MEMBANTU, INI SAJA SUDAH DISIAPKAN TERPAL UNTUKMEMBUAT PARKIR DI MUKA RUMAH KARENA ADA ACARA, TEPI TIDAK JUGADIBUAT, KEMUDIAN SAYA MENGANGKUT SOUND SISTEM

bahwa TINDAK MARHUDING Bin DULAUmelihat istrinya yang bernama SARIAH NANI Binti IPIN bolak balik keluar masuk5 PT SNNo: 6t/Pid.Sus/2017/PN.TMLkamar tidur dan ruang dapur, saat itu TINDAK MARHUDING Bin DULAU sempatberbicara dengan nada kasar dan emosi mengatakan KITA INI NANTI MAUMENGETAM PADI (PANEN PADI), TETAP SEPERTINYA RONI TIDAK BISADIHARAPKAN MEMBANTU, INI SAJA SUDAH DISIAPKAN TERPAL UNTUKMEMBUAT PARKIR DI MUKA RUMAH KARENA ADA ACARA, TEPI TIDAK JUGADIBUAT, KEMUDIAN SAYA MENGANGKUT SOUND SISTEM

TINDAK MARHUDING berkata kepada ibu kandungterdakwa yang bernama SERIA NANI dengan nada suara yang tinggi dankeras KITA IN NANT MAU MENGETAM PADI (PANEN PADI), TETAPISEPERTINYA RONI TIDAK BISA DIHARAPKAN MEMBANTU, INI SAJASUDAH DISIAPKAN TERPAL UNTUK MEMBUAT PARKIR DI MUKARUMAH KARENA ADA ACARA, TAPI TIDAK JUGA DIBUAT, KEMUDIANSAYA MENGANGKUT SOUND SISTEM (PENGERAS SUARA) UNTUKDISEWAKAN KEPADA ORANG, TAPI SAYA JUGA TIDAK DIBANTU, YAINLAH ANAK YANG KAMU DIDIK, BODOH, TIDAK JELAS KERJAANNYA,ORANG TUA

denganmenggunakan sebilah senjata tajam jenis parang ;e Bahwa benar sebelum kejadian, saksi TINDAK MARHUDING yang sedangduduk di kursi ruang tamu sambil minum kopi ada berkata kepada isteri saksiTINDAK MARHUDING yang bernama SERIA NANI dengan nada suara yangtinggi dan keras KITA IN NANTI MAU MENGETAM PADI (PANEN PAD)),TETAPI SEPERTINYA RONI TIDAK BISA DIHARAPKAN MEMBANTU, INISAJA SUDAH DISIAPKAN TERPAL UNTUK MEMBUAT PARKIR DI MUKARUMAH KARENA ADA ACARA, TAPI TIDAK JUGA DIBUAT, KEMUDIANSAYA MENGANGKUT SOUND SISTEM

parang ;22 PT SNNo: 6t/Pid.Sus/2017/PN.TMLMenimbang, bahwa sebelum kejadian, saksi TINDAK MARHUDING yangsedang duduk di kursi ruang tamu sambil minum kopi ada berkata kepada isteri saksiTINDAK MARHUDING yang bernama SERIA NANI dengan nada suara yang tinggidan keras KITA IN NANTI MAU MENGETAM PADI (PANEN PADI), TETAPISEPERTINYA RONI TIDAK BISA DIHARAPKAN MEMBANTHU, INI SAJA SUDAHDISIAPKAN TERPAL UNTUK MEMBUAT PARKIR DI MUKA RUMAH KARENAADA ACARA, TAPI TIDAK JUGA DIBUAT, KEMUDIAN SAYA MENGANGKUTSOUND SISTEM

Ardani, transaksi barang dilakukan dengan cara tunai dan tidakada sistem hutang; Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, antara Terdakwa dengan saksiArdani tidak ada kesepakatan untuk memberikan atau menerima upahberupa uang, namun biasanya apabila saksi Ardani membantu Terdakwamaka ia akan menerima upah berupa memakai secara gratis; Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia sering mengkonsumsi sabusabutersebut dengan saksi Ardani dan terakhir kali mengkonsumsi barang padayaitu pada hari Minggu tanggal 7 Maret

Ardani, transaksi barang dilakukan dengan cara tunai dan tidakada sistem hutang;Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, antara Terdakwa dengan saksiArdani tidak ada kesepakatan untuk memberikan atau menerima upahberupa uang, namun biasanya apabila saksi Ardani membantu Terdakwamaka ia akan menerima upah berupa memakai secara gratis;Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia sering mengkonsumsi sabusabutersebut dengan saksi Ardani dan terakhir kali mengkonsumsi barang padayaitu pada hari Minggu tanggal 7 Maret

rupiah), Rp200.000,(dua ratus ribu rupiah) sampai harga tertinggi yaitu sebesar Rp500.000,(lima ratus ribu rupiah), pada saat itu Terdakwa melakukannya sendiri dantidak dibantu oleh Saksi; Bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis sabusabu tersebut didalam pondok, pembeli dapat langsung datang ke pondok tersebut ataupundapat menghubungi lewat telepon dimana biasanya yang mengantarkanbarang dan menerima uangnya langsung adalah Saksi, transaksi barangdilakukan dengan cara tunai dan tidak ada sistem

Rp200.000,(dua ratus ribu rupiah) sampai harga tertinggi yaitu sebesar Rp500.000,(lima ratus ribu rupiah), pada saat itu Terdakwa melakukannya sendiri dantidak dibantu oleh saksi Ardani;Bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis sabusabu tersebut didalam pondok, pembeli dapat langsung datang ke pondok tersebut ataupundapat menghubungi lewat telepon dimana biasanya yang mengantarkanbarang dan menerima uangnya langsung adalah saksi Ardani, transaksibarang dilakukan dengan cara tunai dan tidak ada sistem

ribu rupiah), Rp200.000, (dua ratusribu rupiah) sampai harga tertinggi yaitu sebesar Rp500.000, (lima ratus riburupiah), pada saat itu Terdakwa melakukannya sendiri dan tidak dibantu olehsaksi Ardani dan dalam melakukan transaksi narkotika jenis sabusabutersebut, pembeli dapat langsung datang ke pondok tersebut ataupun dapatmenghubungi lewat telepon dimana biasanya yang mengantarkan barang danmenerima uangnya langsung adalah saksi Ardani, transaksi barang dilakukandengan cara tunai dan tidak ada sistem

Bahwa sebagaimana faktafakta yang diurai di atas unit kendaraan NomorPolisi B 6099 FZQ milik Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan yangdinyatakan dititipokan oleh Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan, tanpamempunyai Sertifikat Fidusia telah dijual secara melawan hukum tanpamelalui proses lelang yang sah, tidak memberitahukan sistem penjualan,berapa harga penjualannya, dan berapa sisa harga penjualannya yangmenjadi Hak Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan dari hasil penjualankendaraan tersebut, dan kemudian

Bahwa sikap Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan sebagai Kreditur yangtidak mau menjelaskan tentang posisi besaran hutang Debitur/PemohonKasasi/Termohon Keberatan, tidak menjelaskan sistem pelelangan objekjaminan dalam perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999, tidak menjelaskan nilai jual objek fidusia,proses pelelangan, maka telah membuktikan bahwa Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan tidak beritikad baik dalam melaksanakan perjanjianyang dibuat oleh Pemohon Kasasi

Pdt.SusBPSK/2016Pengadilan Negeri Bekasi tidak lalai dan mengabaikan hakhak PemohonKasasi/Termohon Keberatan untuk mewujudkan rasa keadilan yang tidakmemihak mewajibkan/menghukum Termohon Kasasi/Pemohon Keberatanuntuk membayar ganti rugi sesuai Pasal 19 ayat (1), (2);10.Bahwa sebagaimana juga dikuatkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung11Nomor 935 K/Pdt/1985 tertanggal 30 September 1986 menyatakan padapokoknya sebagai berikut: ....Dipandang dari sudut keadilan dan moraladalah tidak patut bentuk dan sistem

Cilegon Raya UtamaMotor, yang ketiganya bergerak dalam bidang otomotif ;Bahwa selanjutnya hasil rapat Panitia Pelelangan tersebutdiusulkan kepada Direktur Logistik melalui KasubditPembelian guna mendapat persetujuan dari Direktur LogistikBahwa pada saat itu Panitia tidak memilih sistem pelelanganumum melainkan memilih sistem pemilihan langsung, karenakondisi pada saat itu sangat mendesak dimana sebagiankendaran dinas Pejabat Kepala Divisi ditarik oleh rekananyaitu. PT.

Krakatau) Steel dalam hal sewamenyewa kendaraan dinas dan masih mempunyai ikatan kontrakBahwa pada saat Panitia Pelelangan dan Pemilihan Langsungmengadakanirrapat untuk menentukan sistem pemilihanlangsung dan menentukan rekanan yang diundang, Panitiamembuat analisa yang dituangkan dalam usulan kepadaDirektur Logistik ;Bahwa setelah mendapat persetujuan dari Direktur Logistikmengenai sistem pemilihan langsung dan mengenai rekananyang diundang, lalu Panitia pelelangan dan PemilihanLangsung, mengundang'iketiga

Krakatau Steel ;Bahwa saksi mengetahui Surat Keputusan Direksi Nomor : 28Tahun 2000 tentang Pemberian fasilitas kendaraan dinaskepada para Kepala Divisi (Manager) dan kepada Kepala SubDirektorat (General Manager) dan juga mengetahui SuratKeputusan Direksi Nomor : 32 Tahun 1999 tentang Sistem danProsedur Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan ;Bahwa dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : 32 Tahun 1999ditentukan ada 3 (tiga) sistem untuk pengadaan barang danjasa non pembangunan, yaitu : 1.

Penunjukan Langsung ;Bahwa dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : 32 Tahun 1999ditentukan bahwa pengadaan barang dan jasa non pembangunandengan onilai Rp. 100.000.000, (seratus juta) lebihdilakukan dengan sistem pelelangan umum, akan tetapi bisadilakukan dengan sistem pemilihan langsung apabilamemenuhi kriteria keadaan darurat dan dalam kondisi yangmendesak ;Bahwa pada saat Tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPkK)datang di PT.

Cilegon Raya Utama Motor dan sekaligus menetapkansistem yang dipakai adalah Pemilihan Langsung ;Bahwa sebelum memutuskan sistem yang dipergunakan yaituPemilihan Langsung, maka menurut Tim Pengadaan Barang danJasa Non Pembangunan sudah melakukan analisa yangcomprehensive, hal mana dituangkan dalam Surat Nomor001/POKJA Il P38 Jasa/V/2000, tanggal 02 Juni 2000 tentangDaftar Rekanan Terseleksi untuk diundang mengikutitender ;205Bahwa sistem yang dipilih oleh Panitia Lelang adalahPemilihan Langsung karena

Litmas: 212/I.B/IX/2020 tanggal 05 Oktober2020 atas nama Anak yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan HastomoArbi dari Balai Pemasyarakatan Kelas Il Bengkulu, yang pada pokoknyamerekomendasikan sebagai berikut: Apabila dalam masalah ini Klien Anakterbukti bersalah dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak kiranya klienanak dapat dikenakan Pidana dengan syarat berupa Pengawasan,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b ke3 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

pertimbangan yang diuraikan di atas,Hakim berkesimpulan pidana dengan syarat berupa pengawasan tidaklah tepat;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penasihat Hukum Anakyang mana apabila Anak dihukum memohon supaya ditempatkan di PolresBengkulu Selatan karena pihak Polres Bengkulu Selatan akan memberikanbantuan untuk sekolah Anak dan memberikan pekerjaan untuk Anak menyapu diMasjid Polres Bengkulu Selatan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat (1) huruf e UndangUndang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, dalamwaktu paling lama 5 (lima) tahun setelah diberlakukannya UndangUndang inikementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukumwajid membangun LPKA dan LPAS di provinsi;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut LPKA tersedia pada wilayahProvinsi yang mana telah tersedia di Provinsi Bengkulu dan beralamat di KotaBengkulu;Menimbang, bahwa dalam penerapan Sistem Peradilan Pidana Anakdengan berlandaskan pada kepentingan terbaik bagi anak dimana tentu Anakakan

memperbaiki dirinya selama masa pidana dengan tidakmengurangi hakhak Anak sebagaimana yang ditentukan dalam peraturanperundangundangan;Menimbang, bahwa dalam menentukan mengenai pidana yangdijatunkan terhadap Anak , maka perlu diperhatikan halhal sebagai berikut : Bahwa pidana yang dijatunkan terhadap Anak bukanlah sebagai balasdendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidikkepada Anak agar setelah menjalani pidana ini Anak dapat memperbaiki diridi kemudian hari ; Bahwa sesuai dengan sistem

terang ; Anak tidak merencanakan perbuatannya tetapi karena adanyakesempatan; Anak belum pernah dipidana ;Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal222 ayat (1) KUHAP dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RINomor: M.14PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman PelaksanaanKUHAP, maka cukup beralasan Anak dibebani untuk membayar biaya perkarayang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undangundang Nomor 11 tahun 2012tentang Sistem

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepadaPenggugat Rekonvensi sebesar Rp. 239,848,746,33 (dua ratus tiga puluhsembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus empatpuluh enam dan tiga puluh tiga rupiah) yang diperhitungkan sekaliguspokok, bunga, denda dan ongkos berjalan pada tanggal pembayaran(Sesuai sistem perbankan).4.

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepadaPenggugat Rekonvensi sebesar Rp. 239,848,746,33 (dua ratus tiga puluhsembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus empatpuluh enam dan tiga puluh tiga rupiah) yang diperhitungkan sekaliguspokok, bunga, denda dan ongkos berjalan pada tanggal pembayaran(Sesuai sistem perbankan atau sesuai dengan besaran nilai anggunan yangtelah dianggunkan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi);4.

Oleh karena itu dalam perkaraaquo, terbanding telah lalai dalam tugasnya, sehingga menimbulkan perkarain yang menimbulkan kerugian bagi pembanding = sebesarRp.239.848.746,33 (dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empatpuluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh enan dan tiga puluh tiga rupiah)yang diperhitungkan sekaligus pokok, bunga, denda dan ongkos berjalanpada tanggal pembayaran sesuai sistem perbankan.Maka mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapuramenghukumterbanding

membayar kerugian pembanding sebesarRp.239.848.746,33 (dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empatpuluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh enan dan tiga puluh tiga rupiah)yang diperhitungkan sekaligus pokok, bunga, denda dan ongkos berjalanpada tanggal pembayaran sesuai sistem perbankan ;Hal. 19 Putusan Nomor 02/Pdt/2017/PT JAP204.

Menghukum terbanding membayar kerugian pembanding sebesarRp.239.848.746,33 (dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empatpuluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh enan dan tiga puluh tiga rupiah)yang diperhitungkan sekaligus pokok, bunga, denda dan ongkos berjalanpada tanggal pembayaran sesuai sistem perbankan.3.

Pembuktian Menurut Undangundang secara Negatif.Artinya pembuktian yang didasarkan atas adanya alat buktidan keyakinan Hakim (Gabungan antara sistem pembuktiansecara Positif dengan Convection in time)Bahwa sistem pembuktian yang diambil oleh HukumIndonesia adalah sistem pembuktian menurut UndangundangSecara Negatif dimana alat bukti yang sudah diatur dalam perundangundangan dan didukung dengan keyakinan HakimBahwa berdasarkan keteranganketerangan Terdakwa danpara Saksi di bawah sumpah serta alat bukti

Tentunyapenilaian tersebut tidak dapat dilepaskan dari situasi dan kondisimiliter pada umumnya dalam hubungannya dengan sistem senjatasosial dan sistem senjata teknologinya serta doktrindoktrin yangberlaku.Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja Menurut MvTKesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinyasuatu tindakan beserta akibatnya.

sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh riburupiah), sehingga Saksi tergiur akan keuntungannya dan Saksi setuju untukmenjadi donatur Arisan Online Duos mini yang diselenggarakan olehTerdakwa; Bahwa Terdakwa menawarkan 2 (dua) jenis arisan online kepada Saksi yaituArisan Online Duos Mini dan Arisan Online Duos Big kemudian Terdakwamenyerahkan kepada Saksi untuk ikut Arisan Online Duos Mini atau ArisanOnline Duos Big dan saat itu Saksi memilih untuk menjadi donatur ArisanOnline Duos Mini; Bahwa sistem

keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh riburupiah), sehingga Saksi tergiur akan keuntungannya dan Saksi setuju untukmenjadi donatur Arisan Online Duos mini yang diselenggarakan olehTerdakwa;Bahwa Terdakwa menawarkan 2 (dua) jenis arisan online kepada Saksi yaituArisan Online Duos Mini dan Arisan Online Duos Big kemudian Terdakwamenyerahkan kepada Saksi untuk ikut Arisan Online Duos Mini atau ArisanOnline Duos Big dan saat itu Saksi memilih untuk menjadi donatur ArisanOnline Duos Mini;Bahwa sistem

terletak di DusunIV, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagaisejumlah Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) danyang kedua kalinya pada tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 18.00 WIB diRumah Makan Cindelaras, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten SerdangBedagai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);Bahwa Saksi melihat langsung kejadian saat tanggal 24 Mei 2021,sedangkan saat kejadian tanggal 24 Mei 2021 Saksi hanya menunggu diparkiran;Bahwa sepengetahuan Saksi sistem

Arisan Online Duos Mini yangditawarkan oleh Terdakwa yakni 1 (satu) set modal adalah sebesarRp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam jangka waktu 15(lima belas) hari donatur melakukan penarikan menjadi Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah), sedangkan sistem Arisan Duos Big yakni 1 (Satu) setmodal adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dalam jangkawaktu 20 (dua puluh) hari donatur melakukan penarikan Rp1.350.000,00(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);Bahwa

Rp12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),jumlah total uang yang Terdakwa terima dari Saksi Astriati Siagian adalahRp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), dan jumlah totaluang yang Terdakwa terima dari Saksi Sri Suryani Fraha adalah sejumlahRp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);Bahwa Terdakwa menjanjikan keuntungan kepada Saksi Eryka Astriana,Saksi Astriati Siagian, dan Saksi Sri Suryani Fraha agar mau menjadi donatorarisan online yang Terdakwa jalankan;Bahwa sistem

Berdasarkan Pasal 81 (2) undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentangperlindungan anak dalam pertimbangnnya Hakim yang memutuskanperkara aquo yang menyebutkan bahwa pidana minimum khusus penjaratidak berlaku terhadap anak. kami sependapat dengan pertimbangan ini,namun dalam pasal 81 (2) UndangUndang sistem peradilan pidana anakmenyebutkan bahwa intinya anak dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal14 dari ancaman maksimum orang dewasa (maksimum 7 tahun dan enambulan), sehingga penutut umum tidak salah

didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaantunggal melanggar pasal 81 ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak. sehingga Hakim Bandingmengambil alin sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili danmemutuskan perkara ini;Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Banding tidak sependapatdengan penjatuhan pidana terhadap Anak tersebut dan Hakim Bandingsependapat dengan alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebutdengan alasan walaupun dalam sistem

dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Anak berada dalam tahanan makaAnak diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka Anak dibebani untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amarputusan ini ;Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undangundang RI No. 23 Tahun2002 Tentang Perlindungan Anak, Undangundang Nomor 11 Tahun 2012Tentang Sistem

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalamDakwaan Pertama Penuntut Umum.2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Oktovina Mansoben Alias Nona AliasJanet dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjaradikurangi masa penahanan selama Anak berada dalam tahanan sementaradengan perintah Anak tetap ditahan3.

/PN.Sonnarkotika didalam lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009 tentang NarkotikaPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 ayat (1) Undangundang Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana AnakATAUKEDUABahwa ia Anak yang berhadapan dengan hukum OKTOVINAMANSOBEN Alias NONA Alias JANET, Pada hari selasa tanggal 18September 2018 sekitar Jam 14.30 Wit atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam bulan September

bukti 9863/2018/NNF berupa Kristal bening sepertitersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalamGolongan Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongannarkotika didalam lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009 tentang NarkotikaPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 ayat (1) Undangundang Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem

/PN.SonUndangundang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undangundangnomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak;Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum terhadap dakwaan yangberbentuk alternatif maka hakim akan memilih dakwaan mana yang lebihterbukti berdasarkan faktafakta hukum dalam persidangan;Menimbang, bahwa hakim akan memilin untuk mempertimbangkandakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar pasal 112 Ayat (1)Undangundang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undangundangnomor

11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Adapun nomor kimdan togel yang dipertaruhkan tersebut terdiri dari nomor yang 4 (empat) angka,Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 702/Pid.B/2020/PN Rhl3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka yang mana setiap pembelian tersebut dibelldengan kelipatan Rp 1000, (seribu rupiah), 2 (dua ribu) dan seterusnya sesuaipemasangan, dan juga ada sistem per dua paket per dua nomor yang nilai uangtaruhan dimulai dari kelipatan Rp 10.000, (Sepuluh Ribu rupiah).

Adapun nomor kimdan togel yang dipertaruhkan tersebut terdiri dari nomor yang 4 (empat) angka,3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka yang mana setiap pembelian tersebut dibelldengan kelipatan Rp 1000, (seribu rupiah), 2 (dua ribu) dan seterusnya sesuaipemasangan, dan juga ada sistem per dua paket per dua nomor yang nilai uangtaruhan dimulai dari kelipatan Rp 10.000, (Sepuluh Ribu rupiah).

Untuk judijenis togel nomor yang keluar akan dikirim setiap hari terkecuali hariSelasa dan Jumat sekira jam 18.10 WIB, sedangkan judi jenis kim nomoryang keluar akan dikirim setiap hari dari Senin sampai dengan Minggusekira jam 23.10 WIB; Bahwa sistem perjudian tersebut dengan cara membeli nomor kim dantogel yang dipertaruhkan oleh petaruh kepada Terdakwa, kemudianTerdakwa akan menulis nomor tersebut.

Jika pemasangan melalui SMS makapembayarannya esok hari;Menimbang, bahwa EDISON SAGALA (DPO) berperan mengirimkannomor kim dan togel yang keluar setiap hari melalui SMS kepada Terdakwa.Untuk judi jenis togel nomor yang keluar akan dikirim setiap hari terkecuali hariHalaman 17 dari 21 Putusan Nomor 702/Pid.B/2020/PN RhlSelasa dan Jumat sekira jam 18.10 WIB, sedangkan judi jenis kim nomor yangkeluar akan dikirim setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu sekira jam23.10 WIB;Menimbang, bahwa sistem

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalamDakwaan Pertama Penuntut Umum.2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Oktovina Mansoben Alias Nona AliasJanet dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjaradikurangi masa penahanan selama Anak berada dalam tahanan sementaradengan perintah Anak tetap ditahan3.

/PN.Sonnarkotika didalam lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009 tentang NarkotikaPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 ayat (1) Undangundang Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana AnakATAUKEDUABahwa ia Anak yang berhadapan dengan hukum OKTOVINAMANSOBEN Alias NONA Alias JANET, Pada hari selasa tanggal 18September 2018 sekitar Jam 14.30 Wit atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam bulan September

bukti 9863/2018/NNF berupa Kristal bening sepertitersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalamGolongan Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongannarkotika didalam lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009 tentang NarkotikaPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 ayat (1) Undangundang Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem

/PN.SonUndangundang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undangundangnomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak;Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum terhadap dakwaan yangberbentuk alternatif maka hakim akan memilih dakwaan mana yang lebihterbukti berdasarkan faktafakta hukum dalam persidangan;Menimbang, bahwa hakim akan memilin untuk mempertimbangkandakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar pasal 112 Ayat (1)Undangundang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undangundangnomor

11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Penurunan (Demosi) serta termasuk pula Perubahan/mutasipadaLokasi Kerja (Rotasi) harus dilakukan melalui Kesepakatan antara Pengusahadan Pekerja/Buruh atau Karyawannya, dengan kata lain, tanpa adanyakesepakatan maka setiap perubahan dapat ditolak oleh salah satu pihak.Dalam hal mutasi, wujud kesepakatan Perubahan/Mutasiantara Pengusaha danPekerja/Buruhnya dapat dilakukan dalam bentuk Pengaturan pada PerjanjianKerja Bersama, Peraturan Perusahaan,dan Perjanjian Kerja serta dapat puladalam bentuk Sistem

Management, khususnya system Penggolongan Jabatandan Sistem Pengupahan.

Yang mana system ini terpolamelalui mekanismeManagerial yang Baku dan Berlaku Umum, yang diterapkan olehPerusahaan secara Profesional, Terbuka danTanpa Diskriminasi/Memihak,dengan harapan atau sasaran agar melalui Sistem Management, khususnyasystem Penggolongan Jabatan dan Sistem Pengupahan yang berlaku tersebut,setiap mutasi dapat dimaknai sebagai Perintah atau Hak dari perusahaanterhadap Karyawannya untuk memenuhi kebutuhan Perusahaannamunsekaligus menjadiAlat Peningkatan dan Penyegaran ProduktivitasPekerja

dihubungkan dengan alatbukti yang diajukan Tergugat tidak terdapat alat bukti yang menunjukkanadanya Penilaian Kinerja yang sistemik terhadap Kinerja Penggugat, yakni suatumekanisme Penilaian yang terukur dan terpola dalam system management system Penggolongan Jabatan ,yang dapat menunjukkan bahwa kinerjaPenggugat mengalami penurunan, yang oleh karena itu, Tergugat dapat atauberhak untuk melakukan demosi terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapatnya Mekanisme PenilaianKinerja dalam Sistem

Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalampenyelenggaraan sistem elektronik tersebut;4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan denganbahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yangbersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan,kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk;6.

Bahwa penggunaan alat bukti foto yang didapatkan dari internet tersebut,apabila belum diuji secara sah melalui mekanisme yang ada jelas tidakdapat dijadikan sebuah alat bukti yang sah dalam sistem pembuktianhukum acara perdata. Prinsip dalam hukum acara perdata adalahmencari suatu kebenaran yang didasarkan oleh buktibukti formal(formeel waarheid);Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 05 K/AG/20118.

Dan dalam pasal 1922,mengatakan bagaimana sistem pembuktian alat bukti persangkaan hakimyang tidak berdasarkan ketentuan undangundang:Persangkaanpersangkaan yang demikian hanya boleh diperhatikan, bilaundangundang mengizinkan pembuktian dengan saksisaksi, begitu pulabila terhadap suatu perbuatan atau suatu akta diajukan suatu bantahandengan alasanalasan adanya itikad buruk atau penipuan.Hal. 11 dari 23 hal. Put.

Daripertimbangan tersebut, judex facti Pengadilan Tinggi Agamalangsung menarik Kesimpulan dari alat bukti surat keterangan daripsycholog sebagai fakta Bahwa sang anak dalam keadaan yangbaikbaik saja dan tidak kekurangan dalam asuhan kakek dan neneknya;Adapun, dalam sistem pembuktian hukum acara perdata suratketerangan dari psikolog tersebut dapat diklasifikasikan sebagai suratbawah tangan yang pembuatannya dilakukan atas perintah TermohonKasasi/Pemohon sebagaimana yang diatur di Pasal 1874 KUH Perdata