Ketua Mahkamah Agung RI Ketua MudaPidana No. 1162/2013/S.385.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 15 April2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh)hari, terhitung mulai tanggal 14 Maret 2013;10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan a.n.

Ketua Mahkamah Agung RIKetua Muda Pidana No. 1163/2013/S.385.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal15 April 2013, memperpanjang waktu penahanan Terdakwa untuk palinglama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 3 Mei 2013;yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sampit karenadidakwa:Bahwa ia Terdakwa KUSWANTO Alias KUS Bin HASAN, pada hariJum/at tanggal 29 Juni 2012 sekira jam 22.00 Wib atau setidaktidaknya padawaktuwaktu lain dalam bulan Juni 2012 atau setidaktidaktidaknya masihdalam tahun dua

RI No.385 Tahun 2014 tentang Perubahanatas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP ;Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara Alternatif, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim akan memilihdakwaan yang sesuai dengan fakta fakta hukum yang didapat dalampersidangan ;Menimbang, bahwa Majelis hakim sependapat dengan Penuntut umummaka akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 81 ayat(1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2014

RI No.385 Tahun2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak, Undang Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana dan pasalpasal lain dari Undangundang serta peraturanperaturan lainyang bersangkutan ;Hal. 24 dari 26 Hal, Putusan No. 28/Pid.Sus/2016/PN.ATBMENGADILI1.

yangtelah dibeli dengan Harga. 276.088.880, (dua ratus tujuh puluh enam jutadelapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 385 ayat 1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP;Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.

Bahwa mengenai dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 385 ayat 1 huruf eKUHP memang tidak terbukti dan terdakwa Ill tidak pernah mendatanganiSurat Penyerahan terdakwa kepada PT.

Yang terdakwa rasakan setelah memakai shabu tersebut adalahterdakwa merasa lebih bugar tidak gampang lelah dan susah tidur karenaterdakwa tidak merasa mengantuk dan terdakwa emrasa senang bekerjadimalam hari.Bahwa berdasarkan hasil tes Urine yang dilakukan oleh RSBhayangkara Padang terhadap Urine terdakwa Ryan Algafari pgl Rian Nomor :SKHP/385/VV/2016/RS Bhayangkara tanggal 27 Juni 2016 tentang Hasilpengujian Urine an.

putih dengan berat netto0,55 (nol koma lima puluh lima) gram.C. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto0,61 (nol koma enam puluh satu) gramSetelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang buktitersebut diatas dengan hasil pemeriksaan barang bukti A,B, dan C PositifMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan nomor urut 61 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/385

warna putih dengan berat netto0,55 (nol koma lima puluh lima) gram.e 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto0,61 (nol koma enam puluh satu) gram.Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang buktitersebut diatas dengan hasil pemeriksaan yaitu Positif Metamfetamina danterdaftar dalam Golongan nomor urut 61 Lampiran UndangUndangRepublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa benar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor:SKHP/385

dipecat dari kekuasaan orang tua;Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut diatasmenunjukkan bahwa apabila salah seorang orang tua meninggal dunia makademi hukum orang tua yang masih hidup menjadi wali bagi anakanaknya,perwalian tersebut tidak memerlukan lagi penetapan dari pengadilan, karenaorang tua yang masih hidup dengan sendirinya demi hukum menjadi wali bagianakanaknya yang belum dewasa (Wettelijke Voogdij);Menimbang, bahwa sedangkan mengenai Tugas seorang Wali terdapatdalam Pasal 385

dan tugas seorang Wali tersebut diatas,dengan dikaitkan dalam perkara a quo, selanjutnya terhadap pokokHalaman 20 dari 33 Penetapan Nomor 313/Pat.P/2021/PN Ckrpermasalahan dari permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannyasebagai berikut:Menimbang bahwa ketentuan tentang jjin/kuasa jual diatur di dalamKUH Perdata, Buku I, Bab XV Tentang Kebelumdewasaan dan Perwalian,Bagian Kesebelas Tentang Tugas Mengurus Wali, yang antara lain terdapatbeberapa pasal yang mengaturnya sebagai berikut: Pasal 385

Pengadilan takkan memberikan kuasa ini, melainkan berdasar ataskeperluan yang mutlak, atau jika terang ada manfaatnya dan setelahmendengar atau memanggil dengan sah akan para keluarga sedarah atausemenda si belum dewasa dan akan wali pengawas;Menimbang, bahwa pada dasarnya ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 385 dan 393 KUH Perdata tersebut di atas, mengatur tentangpenjualan barang milik si belum dewasa, yang dilakukan oleh seorang wali.Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana

Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 383 / Kajai , SHM No. 384 / Kajai danSHM No. 385 / Kajai, kesemuanya atas nama Maihendri, yang telahdiikat dan dibebani Hak Tanggungan peringkat (pertama) sesuai AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 566/2011 tanggal 31 Mei2011 jo Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No.1075/2011 tgl. 12Agustus 2011, dengan total pengikatan sebesar Rp. 120.000.000,(Seratus dua puluh juta rupiah).Bahwa pengikatan Hak Tanggungan atas SHM No. 2736, SHM No. 383,SHM No. 384 dan SHM No. 385,

Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) 385 / Kajai atas nama Maihendri, diberitanda bukti PK 9;10. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 946/2011 tanggal 03 Agustus 2011,diberi tanda bukti PK 10;11. Foto Sertifikat Hak Tanggungan No. 1449/2015 tanggal 08 September 2015,diberi tanda bukti PK 11;12. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No.1075/2011 tgl. 12 Agustus 2011, diberitanda bukti PK 12;13. Foto copy Surat No.

DEVONSHIRE TUNGGALINDO> SHGB No.372/Trimulyo diuraikan dlam gambar situasi tertanggal 30Mei 1997 nomor 385/XIII/1997 +1.012m? terletak di Propinsi JawaTengah Kota Semarang Kecamatan Genuk Kelurahan Trimulyo atasnama PT. DEVONSHIRE TUNGGALINDOb.

JTG/AR/II/2017tertanggal 24 Februari 2017 perihal persetujuan penyelesaiankredit denganpenyerahan jaminan yang intinya: Penyelesaian fasilitas kredit dapat dilakukan dengan penyerahanjaminan:> SHGB No. 371/Trimulyo diuraikan dalam gambar situasitertanggal 30 Mei 1997 nomor 384/XIII/1997 seluas +1.370m2terletak di Propinsi Jawa Tengah Kota Semarang KecamatanGenuk Kelurahan Trimulyo atas nama PT.DEVONSHIRETUNGGALINDO> SHGB No. 372/Trimulyo diuraikan dalam gambar situasitertanggal 30 Mei 1997 nomor 385

DEVONSHIRETUNGGALINDOe SHGB No.372/Trimulyo diuraikan dlam gambar situasi tertanggal30 Mei 1997 nomor 385/XIII/1997 +1.012m? terletak di PropinsiJawa Tengah Kota Semarang Kecamatan Genuk KelurahanTrimulyo atas nama PT. DEVONSHIRE TUNGGALINDO4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materildan immateriil:A.

(Sembilan ratus enampuluh sembilan meter persegi) yang terletak di KelurahanKuanino, Kecamatan Kupang Selatan, Kabupaten Kupang,Propinsi NTT, tertulis atas nama Joyce Lingkan Mongan.e Sertipikat Hak Milik tersebut telah diikat dengan HakTanggungan sesuai dengan Akta Pemberian Hak TanggunganNomor 385/2012 tertanggal 25 Oktober 2012 yang dibuatdihadapan Jetty Darlina, SH., Mkn Pejabat Pembuat AktaTanah di Kupang dan telah didaftarkan di Kantor PertanahanKota Kupang dan telah diterbitkan Sertifikat

Pihakpihakbebas menentukanuntukmenyebutkan atautidak menyebutkan janjijanjiini dalam AktaPemberianHakTanggungan.Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) 385/2012 tanggal 28122012 menyebutkan pada pasal 2 bahwa jika debitor tidak memenuhikewajiban untuk melunasi hutangnya, berdasarkan perjanjian utangHal. 16 dari 52 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Kpgpiutang tersebut diatas oleh Pihak Pertama (penjamin), Pihak Keduaselaku pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama dengan akta inidiberi dan menyatakan menerima

Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 385/2012 tanggal 25Oktober 2012;5.4. Persetujuan Membuka Kredit Nomor : 15 tanggal 05 Oktober 2012;5.5. Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor : 105tanggal 27 Desember 2013;5.6. Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor : 118tanggal 27 November 2014;6.

yang terletak di Kelurahan Kuanino, KecamatanKupang selatan Kabupaten Kupang, Propinsi NTT, atas nama JoyceLingkan Mongan, yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup, diberitanda T.1 4;Foto Copy dari foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Nomor:1578/2012 tanggal 28 Desember 2012 sebagaimana Akta Pemberian HakTanggungan Nomor 385 / 2012 tertanggal 25 Oktober 2012 yang dibuatdihadapan Jetty Darlina, SH.

Foto copy dari foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor :385/2012 tanggal 25 Oktober 2012 ; yang telah dilegalisir dan diberimeterai cukup; diberi tanda T.ll 8.B ;Foto copy dari foto copy Surat Peringatan Pertama Nomor : B.835A/KCPIX/ADK/01/2016 Tanggal 12 Januari dari PT.BRPersero) Tok Kantorcabang Pembantu Pucang; yang telah dilegalisir dan diberi meterai Cukup;diberi tanda T.Il 9.A; Foto copy dari foto copy Surat Peringatan Kedua Nomor :B.69A/KCPIX/ADK/02/2016 tanggal 15 Februari 2016 dari

Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.I.P) selaku KetuaPanitia melakukan pengecekkan dan memimpin rapat panitiaguna mempersiapkan acara pembukaan pemilihan Duta Batikdan Duta Suara, selanjutnya ketika rapat sedang berlangsungTerdakwa datang terlambat dan langsung masuk ruangan tanpamenghormat dan minta ijin masuk ruangan kepada Saksi1,padahal Terdakwa tidak termasuk di dalam kepanitiaanberdasarkan Sprin Pangdam I/BB Nomor Sprin/385/ll/2019tanggal 21 Februari 2019.4.

Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.I.P) selaku KetuaPanitia melakukan pengecekkan dan memimpin rapat panitiaguna mempersiapkan acara pembukaan pemilihan Duta Batikdan Duta Suara, selanjutnya ketika rapat sedang berlangsungTerdakwa datang terlambat dan langsung masuk ruangan tanpamenghormat dan minta ijin masuk ruangan kepada Saksi1,padahal Terdakwa tidak termasuk di dalam kepanitiaanberdasarkan Sprin Pangdam I/BB Nomor Sprin / 385 / Il / 2019tanggal 21 Februari 2019.4.

Putusan Nomor 15K/PMTI/AD/V1/2021Exelco Uniplaza Medan yang dihadiri oleh seluruh panitiatermasuk dari pihak HOMS dan saat itu Terdakwa datang tetapiterlambat langsung masuk ruangan rapat tanpa menghormatdan tanpa minta ijin padahal Terdakwa tidak termasuk dalamkepanitiaan sesuai Surat Perintah Pangdam I/BB NomorSprin/385/I/2019 tanggal 21 Februari 2019 karena untukpengamanan sudah dijabat oleh Pabandya Pam.Bahwa Saksi setelah selesai acara pembukaan acara pemilinanduta batik dan duta suara tanggal

TNI berlaku pula bagi Terdakwa.Bahwa benar Terdakwa saat melakukan perbuatan pidanadalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, sehinggamampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.Bahwa benar Terdakwa saat terjadi peristiwa pidana yangmenjadi perkara ini menjabat sebagai Dandeninteldam I/BBdan Saksi1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) menjabatsebagai Aster Kasdam I/BB.Bahwa benar Saksi1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP)berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam I/BB NomorSprin/385

Bahwa benar Saksi1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP)berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam I/BB NomorSprin/385/1/2019 tanggal 21 Februari 2019 ditunjuk sebagaiKetua Panitia kegiatan Festival Duta Batik dan Duta Suarayang ditugaskan membantu koordinasi pelaksanaan kegiatanyang diselenggarakan atas kerjasama antara Kodam /BBdengan House Of Martini Suarsa (HOMS) pimpinan lou MartiniSuarsa.3.

Kota Batam ;

ROESLANI Terletak di diprovinsi Jawa Barat, Kotamadya Cirebon, KecamatanKejaksan Kelurahan Kasenden, Setempat di kenal sebagaiGang Samadikun III;Sebidang tanah Hak Milik Nomor 385/ Kejaksan seluaskurang lebih 400 m2 (empat ratus meter persegi),sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi dua puluhtiga Oktober seriou Sembilan ratus enampuluh dua (23101962) Nomor: 9/1962, Sertifikat tertanggal tujuh belasPebruari seribuu sembalin ratus enam puluh (1721967)dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran dan Pengawasan

No. 706/Pdt.G/2020/PA.JS10.4.10.5.10.6.10.7.Kejaksan Kelurahan Kasenden, Setempat di kenal sebagaiGang Samadikun III;Sebidang tanah Hak Milik Nomor 385/ Kejaksan seluaskurang lebin 400 m2 (empat ratus meter persegi),sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi dua puluhtiga Oktober seribu Sembilan ratus enampuluh dua (23101962) Nomor: 9/1962, Sertifikat tertanggal tujuh belasPebruari seribuu sembalin ratus enam puluh (1721967)dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran dan Pengawasan danPengawasan Pendaftaran

Sebidang tanah Hak Milik Nomor 385/ Kejaksan seluas kuranglebih 400 m2 (empat ratus meter persegi), sebagaimanadiuraikan dalam Gambar Situasi dua puluh tiga Oktoberseribu Sembilan ratus enampuluh dua (23101962) Nomor:9/1962, Sertifikat tertanggal tujuh belas Pebruari seribuusembalin ratus enam puluh (1721967) dikeluarkan olehKantor Pendaftaran dan Pengawasan dan PengawasanPendaftaran Tanah Tjiirebon Pertanahan Tertulis atasnama:Haji ROESLANI, Terletak di di provinsi Jawa Barat,Kotamadya Tjirebon,

ABAS YUSUFTERBUKTI MELANGGAR PASAL 385 AYAT (le) KUHP ADALAH PUTUSAN YANG KELIRU DAN SESAT MENURUT HUKUM DIKARENAKAN :Saksisaksi :H. Thamrin Leman,SH :Bahwa Drs. Abas Yusuf benar memberikan keterangan yang sesungguhnya ;Berdasarkan faktafakta yang ada pada Drs. Abas Yusuf di Pengadilan Tata UsahaNegara Bandar Lampung ;Bahwa benar Drs. Abas Yusuf memberikan keterangan di Pengadilan Tata UsahaNegara Bandar Lampung ;Benar Drs. Abas Yusuf tidak pernah menjual tanahnya kepada Wirzen FN ;Benar Drs.

batas wewenangnya, sebagaimana18yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (UndangUndang No. 8 Tahun 1981) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atauundangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, makaharus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal 385

Unsure Setiap PenyalahgunaanMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan menurut pasal12 angka 15 UU No.385 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah orang yangmenggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjukpada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang secara hukummempertanggung jawabkan perbuatannya sedangkan yang dimaksud dengantanpa hak atau melawan hukum mempunyai pengertian yang sama dengan tanpaberwenang, artinya

dandidapatkan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening coklat berisikan kristalwarna putih yang diduga sahbushabu.Menimbang, bahwa barang bukti berupa shabushabu diperoleh terdakwadari saudara Wahidin dan saudara Wahidin meperoleh dengan cara membeli darisaudara Cecep seharga Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur kedua juga sudah terpenuhi dan terbukti.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf aUU RI No.385

,bahwa benar barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih denganberat brutto 0,5 (nol koma lima) gram milik terdakwa Nurhasanah Ginting Alias Inuradalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan nomor urut 61lampiran UndangUndang Republik Indonesia no.385 tahun 2009 tentangNarkotika.Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut terungkap bahwasewaktu penangkapan dilakukan, terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jualbeli atau menjual Narkotika jenis shabu tersebut.Menimbang

,bahwa benar barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih denganberat brutto 0,5 (nol koma lima) gram milik terdakwa Nurhasanah Ginting Alias Inuradalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan nomor urut 61Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1853/Pid.Sus/2016/PN Lbplampiran UndangUndang Republik Indonesia no.385 tahun 2009 tentangNarkotika.Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Maka MajelisHakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dengan

Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menyalurkan,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanmasingmasing unsur Pasal 114 ayat (1) UU No.385 Tahun 2009 tentangNarkotikasebagai berikut:Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2015/PNPmn.Ad.1.

menjualNarkotika Golongan tersebut;Menimbang bahwa narkotika hanya dapat digunakan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi (Pasal 7 UndangUndang RI No.35 Tahun2009 tentang Narkotika);Menimbang bahwa peredaran narkotika hanya dapat dilakukanuntuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi (Pasal 35 UU No.35 Tahun 2009 tentangNarkotika) dan Narkotika dan peredaran narkotika wajib dilengkapidengan dokumen yang (Pasal 38 UU No.385

dirugikan dengan adanya akta jual beli tersebut karena didalam akta itu terdapat penggabungan tanah milik Suud Sariyoe (alm) seluas7.100 M2 (buku letter C no 1085 persil 133 dan milik saksi Sutikah 6.000 M2(buku letter C Nomor 1084 persil 133) padahal saksi Sutikah tidak pernahmenjual tanahnya tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sutikahmengalami kerugian sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus jutarupiah);Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 385

Menyatakan Terdakwa SULISTIANI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalamPasal 385 Ayat (4) KUHP;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sulistiani dengan pidana penjaraselama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;3.

menteri atasrekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan ;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan narkotikayang termasuk daftar golongan nomor urut 61 tersebut tanpa ijin untuk kepentingandiri sendiri dan bukan untuk kepentingan sebagaimana yang diatur dalam pasal 8ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan perbuatan tanpa hakatau melawan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum di atasmaka unsur pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.385

pemeriksaan terdakwa ditahan, maka menurutketentuan pasal 22 (4) KUHAP lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidanayang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebutmaka menurut pasal 21 (4) KUHAP dan pasal 193 (2) huruf b KUHAP, majelismemerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) UndangUndang RI No.385

MabesPolri Nomor : LAB 1939 /NNF/2014 tanggal 10 Juli 2014 dengan hasilpemeriksaan : 2 (dua) bungkus plastik klip masingmasing berisikan kristal warna putihdengan berat netto seluruhnya 0,1669 gram, diberi nomor bukti0836/2014/PF.adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 Lampiran UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarktotikaPerbuatan terdakwa BUDIMAN alias BUDI tersebut diatassebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 = ayat (1)UndangUndang RI No.385

Polri Nomor : LAB 1939 /NNF/2014 tanggal 10 Juli2014 dengan hasil pemeriksaan : 2 (dua) bungkus plastik klip masingmasing berisikan kristal warnaputin dengan berat netto seluruhnya 0,1669 gram, diberi nomor bukti0836/2014/PF .adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalamgolongan Nomor urut 61 Lampiran UndangUndang RI No. 35 Tahun2009 tentang NarktotikaPerbuatan terdakwa BUDIMAN alias BUDI tersebut diatassebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1)UndangUndang RI No.385

,tanggal 22 Februari 2012, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harusdibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut,seperti tertera di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa PenuntutUmum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana,maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepadaTerdakwa;Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.385 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun

tanahdengan SHM nomor 01587 dan SHM nomor 01588 yang telah dibalik namamenjadi atas nama Dina Ariany, ternyata tanah tersebut tidak dapat dikuasaioleh Saksi Anton Hadi Munsyarif karena masih dikuasai oleh orang lain dengandasar tanah tersebut adalah merupakan miliknya dengan dasar kepemilikanadanya Akta Jual Beli;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahdengan adanya dakwaan jaksa penuntut Umum kepada Terdakwa berdasarkandakwaan pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP atau pasal 385

penguasaan alas hak yaitu berupa Akta Jual Beli, sehinggaterhadap keadaan yang demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatanTerdakwa tersebut tidak termasuk dalam lingkup tindak pidana yangdidakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tetapi merupakan perbuatan yangdiatur dalam ranah hukum perdata;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaMajelis Hakim berpendapat perbuatan yang didakwaakan Jaksa PenuntutUmum dalam dakwaan alternativ dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP atau pasal 385