SK.61/18.A/1996tanggal 4 Agustus 1966 dengan luas secara keseluruhan adalahseluas + 56 Are yang terdiiri dari 2 (dua) petak, yaitu 1 (satu)petaknya seluas 38 Are dan 1 (Satu) petaknya lagi seluas 18 Are.Bahwa setelah orangtua Para Penggugat mendapatkan tanah dariKepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Barat berdasarkan No.SK.61/18.A/1996 tanggal 4 Agustus 1966 selanjutnya pada tanggal 1Agustus 1967 Panitia Landreform Kabupaten Bima memberikan surattanda Pemberian Hak milik kepada orangtua Para Penggugat.Bahwa

setelah orangtua Para Penggugat menerima tanah seluas +56 Are dari Kepala Inspeksi Agraria Nusat Tenggara Baratdan PanitiaLandreform Kabupaten Bima seluas + 56 yang terdiri dari 2 (dua)petak tersebut, maka orangtua Para Penggugat langsung menguasaidan mengerjakan kedua petak tanah tersebut untuk menanam padi,dimana orangtua Para Penggugat mengerjakan kedua tanah tersebutdi bantu olah anakanaknya yaitu Para Penggugat dan orangtua ParaPenggugat tetap membayar pajak atas kedua petak tanah tersebut.Bahwa

tanah yang didapat oleh orangtua Para Penggugat dariKepala Inspeksi Agraria Nusat Tenggara Barat berdasarkan No.SK.61/18.A/1996 tanggal 4 Agustus 1966 tersebut adalah denganPersil No.24 Klas 1 semula seluas + 56 Are yang terdiri dari 2 (dua)Halaman 4 dari 24 hal Put.

I.Bahwa terhadap tanah obyek sengketa oleh Tergugat sebagiannyatelah di berikan kepada anaknya yaitu Tergugat II dan anak angkatnyaTergugat III, sementara sisanya Tergugat mendirikan Mushollah dansebagian lagi telah di jual oleh Tergugat kepada Tergugat IV danTergugat V.Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah milik Para Penggugatyang berasal dari orangtua Penggugat yang bernama ARSYAD AMATIMA dimana ARSYAD AMA TIMA itu sendiri mendapatkan tanahobyek sengketa hasil pemberian dari Kepala Inspeksi Agraria

Bahwa atas tanah warisan Para Penggugat tersebut terhadap tanahgarapan/ hak pakai milik warts Lie A Tjau sudah pemah diajukan untukdiproses pembuatan Sertifikasi di Kantor Agraria Pembantu Sekadausekarang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau oleh salahseorang ahli warts Lie A Tjau yang bemama Lay Fie Khiun als. Lay NyauHian berdasarkan "Nota Panggilan" tanggal O7 Juli 1969 oleh KepalaPembantu Agraria Sekadau, sekarang Kepala Kantor PertanahanKabupaten Sekadau yakni bemama Bpk.

instansi yang diberiwewenang untuk menerbitkan sertifikat sebagai bukti sahkepemilikan/oenguasaan seorang warga negara atas tanah di wilayahNegara Republik Indonesia, tidak dengan seketika atau begitu gampangmemberikan hak atas tanah berupa sertifikat kepada setiap pemohonhak/sertifikat melainkan dengan prosedur dan tata cara permohonanhak atas tanah yang telah ditentukan dalam peraturan perundangundangan sebagaimana diisyaratkan dalam Undangundang Nomor: 5tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria

Bahwa proses penerbitan sertifikat obyek perkara a quo telah sesuai denganprosedur yang ditentukan berdasarkan UndangUndang yang berlaku,sebagaimana termuat dalam Pasal 19, 20, 21, 22 dari UndangUndangNomor: 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria sertasegala tata cara/prosedur yang ditentukan dalam Peraturan PemerintahNomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga bukti hakyang diterbitkan telah mendapat kepastian hukum, dengan azasnyasebagaimana termuat dalam Bagian Ill

Dalam pasal 15 UndangUndang Pokok Agraria tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria disebutkan Bahwa" Memelihara tanahtermasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalahkewajiban tiaptiap orang ,Badan Hukum atau Instansi yang mempunyaihubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikan pihak yang ekonomislemah,"" Jadi Penggugat memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara tanah yangdimilikinya.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangNo. 18 Tahun 2016 tentang pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian,ternyata Pemerintah secara tegas telah membatasi penguasaan dan pemilikantanah pertanian terhadap perorangan maupun Badan Hukum, dimana keduaketentuan tersebut secara tegas MEMBATASI KEPEMILIKAN TANAHPERTANIAN UNTUK PERORANGAN BAIK SAWAH ATAU TANAH KERING,yakni : Tidak Padat, pling luas 20 Hektar Kurang Padat, paling luas 12 Hektar Cukup Padat, paling luas 9 Hektar SangatPadat, paling luas 6

kepemilikan atas tanahsengketa oleh Penggugat sedangkan Terbanding semula Tergugat telahmembantah dalildalil Penggugat dengan buktibukti yang telah sesuaidengan hak yang diberikan oleh Negara kepada Tergugat diperkuat dengansaksisaksi yang membantah dalil gugatan Pembanding semula Penggugat;Bahwa bukti P. 1 berupa surat Pengakuan hak tersebut belum dapat dikatakan sebagai suatu bukti kepemilikan terhadap sebidang tanahHal 18 dari 21 hal Nomor06/PDT/2019/PT PLgsebagaimana yang di maksud oleh undangundang Agraria

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cqKEMENTERIAN AGRARIA DAN ~ TATARUANG/BPN cq KEPALA KANTOR WILAYAHBADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSIJAWA TIMUR cq KEPALA KANTORPERTANAHAN NASIONAL KOTA MALANG,berkedudukan di Jalan Danau Jonge Nomor 1,Kelurahan Madyopuro, Kecamatan KedungKandang, Kota Malang;3.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cqKEMENTERIAN AGRARIA DAN ~ TATARUANG/BPN cq KEPALA KANTOR WILAYAHBADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSIJAWA TIMUR cq KEPALA KANTORPERTANAHAN NASIONAL KOTA MALANG cqKETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH(P2T), berkedudukan di Jalan Danau Jonge 1/1,Kota Malang;7. ULMI YUSTIFAH, bertempat tinggal di JalanKi Ageng Gribig X Kavling 1, RT 6/RW 2,Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Malang;8. SUBEKHI, bertempat tinggal di Jalan KiHalaman 3 dari 13 hal. Put.

kekuasaanorangtuanyaMenimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi berupa PenetapanPengadilan Negeri Jakarta Timur No. 115/Pdt.P/2009/PN Jaktim Tanggal 17 Maret2009, batasan umur dewasa seseorang untuk cakap bertindak secara hukummengacu pada Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinanyaitu yang dimaksud dengan anak adalah yang belum mencapai umur 18 Tahun;Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Padt.P/2021/PN TrtMenimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Agraria

redaksional seperlunya;Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN TrtMenimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diajukan kePengadilan atas keinginan Pemohon maka segala biaya perkara yang timbul daripermohonan ini dibebankan selurunnya kepada Pemohon yang akan ditentukandalam amat penetapan sehingga Petitum ketiga Pemohon dapat dikabulkan;Memperhatikan Pasal 345 KUH Perdata, Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No. 1tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran Menteri Agraria

dan diterjemahkan pula dalam Pasal 1ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,dijelaskan seorang anak adalah seorang anak yang belum berusia 18 (delapanbelas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UndangUndangNomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa penghadapharuS memenuhi syarat diantaranya paling sedikit berusia 18 (delapan belas)tahun atau telah menikah, sedangkan dalam Surat Edaran Menteri Agraria

dari Pemohon dapatdikabulkan sebagian ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkansebagian, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepadapemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini ;Memperhatikan Pasal 345 KUHPerdata, Pasal 50 Ayat (1) UndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Surat EdaranMenteri Agraria

merupakan pokok pengujian dalam putusan ini;Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa a quo adalahSertipikat Hak Milik Nomor: 00001, Desa Pakuku Jaya tanggal 20 Mei 2019,Surat Ukur Nomor : 00001/Pakuku Jaya/2019 tanggal 14 Mei 2019, luas26.320 M2, atas nama Raisi Hunow;Menimbang, bahwa dari segi kewenangan, Tergugat/Terbandingmempunyai kewenangan untuk menerbitkan sertipikat objek sengketasebagaimana ditentukan pada UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

terbit objek sengketa;Menimbang, bahwa, dari rangkaian gugatan dan bukti diatas,diperoleh fakta hukum, bahwa penerbitan sertipikat objek sengketa padatahun 2019 dilakukan tanpa menunggu penyelesaian terhadap sengketayang masih berlangsung dan bahkan tidak menunggu terlebih dahulupenyelesaian sengketa melalui putusan Perdata maupun Pengadilan TataUsaha Negara;Menimbang, bahwa dengan demikian penerbitan sertipikat objeksengketa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu PeraturanMenteri Negara Agraria

., antara PIHAKPERTAMA yaitu YULIATI kepada PIHAK KEDUA yaitu PENGGUGATII.Bahwa Tanah Hak Usaha tersebut dahulunya oleh YULIATI sudahdidaftarkan pada Kantor Agraria Kabupaten Musi Banyuasin dan telahterbit Gambar Situasi Nomor 9803/1987, tanqgal 1471987.Bahwa terhadap tanah Hak Usaha milik PENGGUGATII tersebut sejak daritahun 1964 dipelihara dan dikuasai oleh YULIATI dan PENGGUGATIIsekeluarga dengan ditanami palawija maupun sayur mayur (Seperti jagung,cabe, ubi, katu, dl).Bahwa sejak dari dulu di

Pasal 107 huruf (g)Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, yang menyatakan sebagai berikut :Pasal 106 ayat (1), berbunyi :1) Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukumadministratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karenapermohonan yang berkepentingan atau oleh pejabat yangberwenang tanpa permohonan.Pasal 107, berbunyi :Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106ayat (1) adalah: ...g. Ter mpang tindih hak.

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG PUBLIKINDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTASURAKARTA, berkedudukan di Jalan Ki Hajar DewantoroNomor 29 Jebres, Kota Surakarta;Para Turut Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Primair :a.

Memerintahkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Publik Indonesia,Cq. Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta yang berkedudukan diJI. Ki Hajar Dewantoro Nomor 29, Jebres, Kota Surakarta dan atau TurutTergugat VII, untuk melakukan peralihan hak dan atau balik nama yangdahulu hak atas nama Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat III dan atauatas nama orang yang lain menjadi Sertifikat Hak Milik RM.

Anmad Yani No. 48,Banjar Taman Surodadi, Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri,Kabupaten Tabanan sesuai sertifikat Nomor :6083/1974 yang dikeluarkanoleh Kantor BPN/Agraria Kabupaten Tabanan;Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul ataspemeriksaan perkara ini;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agarPengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim menetapkan ahli waris dariAlmarhum Moch. Musawi Ansari bin H.

Asari Musawi Nomor : 12 tanggal 16Oktober 1974 terletak di Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, KabupatenTabanan dikeluarkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Tabanan, Buktisurat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan asllinya, tanda P.9 ;Bahwa selain buktibukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua)Orang saksi, yaitu :1. MEGAWATI binti H. MARSUI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaanWiraswasta (Salon kecantikan), tempat tinggal di JI.

Pemalang.5. 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Penyerahan Sertifikat Nomor : 798.1/BA-33.27/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016.6. 1 (satu) bendel foto copy Petunjuk teknis kegiatan Prona tahun 2016 (Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015, Program Nasional Agraria (Prona) dan Surat Edaran Nomor 4/SE/I/2015 Tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan).7. 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Mampang Prapatan, Jakarta Selatanuntuk dinyatakan batal dan tidak sah karena bertentangan denganPeraturan Perundanganundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal19 dan Pasal 41 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar Pokokpokok Agraria jo.

Nomor 93, Jakarta Selatan (vide Bukti T.IIIntervensi3);Bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta keliru menerapkan hukum oleh karena dasar pertimbanganhukum Majelis Hakim Banding mengacu kepada aturan peraturanperundangan yang belum ada pada saat diterbitkannya Sertifikat Hakpakai Nomor 30/Mampang Prapatan,yakni mengacu kepada PeraturanMenteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997

Tentang Pendaftaran Tanah tertanggal 1 Oktober 1997("Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997");Faktanya Sertifikat Hak Pakai Nomor 30/Mampang Prapatan terbit padatahun 1994.

Nomor 93, Jakarta Selatan (vide Bukti T.IIIntervensi3);Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Banding yangmenggunakan ketentuan Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun1997 adalah keliru dan tidak relevan, karena faktanya pendaftarantanah aquo dilakukan jauh sebelum tahun 1997 atau belum adaPeraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997;Andai mempertimbangkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun1997, namun tidak dijelaskan ketentuan mana yang tidak dipenuhidalam penerbitan Sertifikat Hak Pakai

Bahwa quodnon direrapkan dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 3Tahun 1997 justru terbitnya Sertifikat Hak pakai Nomor 30/mampangPrapatan sudah dilakukan dengan prosedural yang sah sebagaimanadilakukan pengukuran dan pemetaan sehingga terbitnya Buktu TanahBukti T1,berikut Gambar Situasitanggal 31 Desember 1992 Nomor4087/1992 (vide Bukti T2)dan Surat Keputusan kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional DKI Jakartatanggal 23 November 1993Nomor 1.711.2/322/0904/97/P/1993 tentang Pemberian Hak Pakai

Demikian pula dengan tanah Eigendom verponding itu siapasaja pemiliknya; setahu Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensipersoalan tanah yang terkait dengan BidangBidang tanah Eigendomsudah berakhir pada tanggal 24 September 1980, yaitu sejakberlakunya UndangUndang Nomor: (5) Tahun 1960, TentangPeraturan DASAR POKOKPOKOK AGRARIA, UNDANGUNDANGPOKOK AGRARIA), pada tanggal 24 September 1960; sebagai teruraidala PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR: (2) TAHUN 1960Tentang PELAKSANAAN BEBERAPA KETENTUAN UNDANGUNDANG

POKOK AGRARIA, yang ditetapkan di Jakarta, padatanggal 10 Oktober 1960; antara lain didalam Pasal 4 menyatakanbahwa: Hakhak eigendom yang setelah jangka waktu 6 bulantersebut pada pasal 2 lampau pemiliknya tidak datang pada KKPTatau. yang pemiliknya tidak dapat membuktikan, bahwa iaberkewarganegaraan Indonesia tunggal, oleh KKPT dicatat pada asliaktanya sebagai dikonversi menjadi hak guna bangunan, denganjangka waktu 20 tahun ;apalagi sebagian besar bidangbidang tanahEigendom tersebut yang yang

pada angka (1) di atas; yang sejak semuladan dari dahulu sudah ada sejak tahun 1847 sebelum terbentukNegara Kesatuan Republik Indonesia, disingkat dan untuk selanjutnyadisebut: NKRI; bahkan untuk kemudian dengan terbentuknyaBangsa dan NKRI dalam kehidupan kita berBANGSA dan berNEGARAyang senyatanya di dalam UNDANGUNDANG DASAR 1945 danPERUBAHANnya, sebagai KONSTITUSI Bangsa dan NKRI teruraijelas di dalam Pasal (33)ayat (3) Juncto UNDANGUNDANG Nomor: (5)Tahun 1960 Tentang PERATURAN DASAR POKOKPOKOK AGRARIA

1870),di berlakukan pada tahun 1870 di Hindia Belanda (Indonesia) sebagaiJajahan Belanda dan dalam Ketentuan tentang Domein Verklaringjelas sudah dicabut dengan diberlakukan UndangUndang Nomor: (5)Tentang PERATURAN DASAR POKOKPOKOK AGRARIA, padatanggal 24 September 1960, disingkat dan untuk selanjutnya disebut:UUPA Tahun 1960; karena ketentuan tersebut dipandang tidakmenghargai hakhak rakyat yang tunduk pada hukum adat.

Untuk kepentingan pembuktikan.Bahwa perlu disikapi dengan jujur dan serius tentang Agrarische Wet1870 (UndangUndang Agraria 1870), dan Domein Verklaring olehkolonial Belanda di Hindia Belanda di daerah jajahannya ketika itudiberlakukan pada tahun 1870; sedang Kepemilikan Hak Ulayat dalamMasyarakat Hukum Adat Dati Nasela di Pemerintahan Adat NegeriHitumessing, sudah ada sejak jaman dahulu sampai dengansekarang ini, yaitu pada tahun 1847;sebelum kolonial belandamemberlakukan aturannya (agrariche wet

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Kabupaten Bone Diwakili Oleh : Pemerintah RI cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Kabupaten Bone
Terbanding/Penggugat I : IRENE
Terbanding/Penggugat II : JEMMY YOSANTO
Terbanding/Intervensi I : H. ILHAM SAENONG, SE, M. Si

dilakukanTERGUGAT I, TERGUGAT II, serta TERGUGAT III,yaitu. atas pelanggaran 1320 KUHpPerdatamengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT yaituberupa tanah yang dikuasai PENGGUGAT diklaimoleh TERGUGAT I, bahkan sampai diproses pengajuansertipikatnya oleh TURUT TERGUGAT II hinggadipanggilnya PENGGUGAT oleh Kepolisian DaerahJawa Tengah;21 Bahwa kemudian permohonan pengajuan sertipikatyang diajukan TERGUGAT I juga merupakanperbuatan melawan hukum, oleh karena melanggar1ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria

pengikatanjualbeli tanah dan bangunan seluas : 9.510 M2 Nomor : 23 tanggal 14 Oktober2011 atas Tanah Negara yang dibuat TURUT TERGUGAT ;Menyatakan batal atau tidak sah akta penyerahan dan Pelimpahan HakNomor : 39 tanggal 1612 2011 dan pengikatan jualbeli tanah danbangunan seluas : 9.510 M2 Nomor : 23 tanggal 14 Oktober 2011 yangdibuat TURUT TERGUGAT I;Menyatakan TERGUGA I melakukan Perbuatan Melawan Hukum karenamengajukan permohonan sertipikat tidak berdasarkan ketentuan PeraturanMenteri Negara Agraria

PututSutopo secara de yure mempunyai buktibuktikepemilikan tanah namun masih perlu dilakukanmusyawarah terlebih dahulu karena secara defaktomasyarakat saat ini masih menguasai tanah tersebutwalaupun tanpa mempunyai buktibukti kepemilikan7 Bahwa gugatan posita nomor : 21 tidak perlu TurutTergugat II tanggapi karena khusus permohonan yangberkaitan dengan tanah bekas Hak Guna bangunanbukan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor : 3 tahun1997 tetapi Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan.

Nasional Nomor : 3 tahun 1999 joPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional 9 tahun 1999, dan PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor : tahun 2010.

Terhadappertimbangan tersebut, Pembanding menyatakan keberatannya sebagaiberikut:Bahwa PP No.10 Tahun 1961 adalah peraturan pelaksanaan dari Pasal 19UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA).

Secara lebih teknis, pada Pasal 13ayat (3) PP No.10 Tahun 1961 disebutkan bahwa: Salinan bukutanah dansuratukur setelah dijahit menjadi satu bersamasama dengan suatu kertassampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, disebut sertipikatdan diberikan kepada yang berhak, kemudian pada ayat (4) disebutkanbahwa: Sertipikat tersebut pada ayat (3) Pasal ini adalah surattanda buktihak yang dimaksud dalam Pasal 19 Undangundang Pokok Agraria;Bahwa dengan demikian PP No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran

Keterangan yang diterbitkan Dinas Tata Kota Kotamadya Medan(Bukti T21) terletak pada Kavling Nomor 6, dan saat ini secara fisik dikuasaioleh IMMANUEL FRIEDRICH MANIHURUK dan MASLINA BARUS; Bahwa atas tanah yang dimaksudkan dalam Bukti P10 s.d Bukti P13tersebut, telah diterbitkan Surat Keputusan oleh Kepala Inspeksi AgrariaSumatera Utara pada tanggal 16 September 1963, yang memutuskan bahwabidang tanah tersebut dikonversi menjadi Hak Milik sebagaimana dimaksudpada Pasal 20 Ayat (1) UndangUndang Pokok Agraria

; Bahwa dengan demikian Bukti P10 s.d Bukti P13 telah dapat mematahkandalil Terbanding yang menyatakan bahwa JAMES TARIGAN (ic. orang tuaTerbanding) telah membeli tanah dengan luas keseluruhan 23.890 M2 (duapuluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi), karenaperolehan JAMES TARIGAN seluruhnya dilakukan pada tahun 1974,sedangkan terhadap tanah yang sekarang dimiliki IMMANUEL FRIEDRICHMANIHURUK dan MASLINA BARUS telah diterbitkan Surat Keputusan olehKepala Inspeksi Agraria Sumatera Utara

Putusan Nomor 82/Pdt/2021/PT MDN.No.54/Ka/1960 yang dibuat oleh Assisten Wedana Ketjamatan Sunggaltanggal 9 Maret 1960 (Bukti P12); Bahwa dengan demikian, atas tanah yang haknya sekarang dimiliki olehIMMANUEL FRIEDRICH MANIHURUK dan MASLINA BARUS tersebut,selain SKTnya diterbitkan oleh Assisten Wedana Ketjamatan Sunggaltanggal 9 Maret 1960, telah pula diterbitkan Surat Keputusan oleh KepalaInspeksi Agraria Sumatera Utara pada tanggal 16 September 1963 (Bukti P13); Bahwa dengan demikian pula, jika

,Bahwa jual beli dengan hak membeli kembali adalah bentukperjanjian sebagaimana Pasal 1519 dan seterusnya KUHPerdata,sedangkan jual beli tanah dan rumah menurut UndangUndangNomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria(UndangUndang Pokok Agraria No. 5/1960) dikuasai oleh hukumadat, yang tidak mengenal bentuk jual beli dengan hak membelikembali.

kesusilaan baik atau ketertibanumum*,Dan Pasal 1335 KUHPerdata yang menyatakan :Suatu Perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatusebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan,Bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, maka Akta PerjanjianPengikatan Jual Beli No. 58 dan pengalihan hak atas tanah dari TurutTerlawan kepada Terlawan telah melanggar peraturan perundangundangan dan ketentuan sebagai berikut:e UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria

(UndangUndang Pokok Agraria No.5/1960):e Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1982 TentangLarangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan HakAtas Tanah;e Peraturan Pemerintaha Indonesia No. 24 Tahun 1997, tentangPendaftaran Tanah;Oleh karena bertentangan dengan peraturan perundangundangan,maka Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 58 adalah tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat dan semua akta turunannyajuga sejauh mengenai peralihan hak kebendaan yaitu Akta Jual BeliNo. 12/2016 tertanggal

,Bahwa jual beli dengan hak membeli kembali adalah bentukperjanjian sebagaimana Pasal 1519 dan seterusnya KUHPerdata,sedangkan jual beli tanah dan rumah menurut UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UndangUndang Pokok Agraria No. 5/1960") dikuasai olen hukum adat, yang tidakmengenal bentuk jual beli dengan hak membeli kembali.

khusus terhadap tanahHGB No.13 baik secara tersurat maupun tersirat terdapat indikasi unsurkesengajaan dengan tidak dikeluarkannya ijin persetujuan perpanjangan(tanpa dasar/alasan yang jelas sesuai peraturan yang berlaku) yangdimohonkan Penggugat ;Bahwa mungkin Tergugat sengaja melupakan fakta bahwa Tergugathanya PEMEGANG HAK PENGELOLAAN dengan Sertifikat HPL No. 1yang mana secara limitatif disebutkan : lamanya hak berlaku selamadipergunakan untuk obyek pariwisata, karena senyatanya dalam suratMeneg Agraria

Dengan demikian hak pengelolan tetapmenjadi kewenangan Menteri Negara Agraria/Ka BPN ;23. Bahwa meskipun HGB No.13 akan berakhir tanggal 15 Januari 2013 sesuaiapa yang tersurat pada Buku Tanah HGB No. 13 tersebut, bukan berartidengan serta merta HGB No. 13 tersebut hapus pada saat itu, karenasenyatanya :a.

(2) yang kaidah hukumnya menyatakan :Tiaptiap warga negara Indonesia baik lakilaki maupun wanitamempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hakatas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi dirisendiri maupun keluarganya;Dalam hal itu) perlu'. diadakan perlindungan bagi golonganwarganegara yang lemah terhadap sesama warga negara yang kuatdalam kedudukan ekonominya;Dan pemerintah berkewajiban untuk mencegah adanya organisasi danusahausaha perseorangan dalam lapangan agraria

Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria menyatakan bahwa :Hak milik adalah Hak Turun temurun, terkuat dan terpenuh yangdapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuandalam Pasal 6 :Bahwa Termohon Peninjauan Kembali sengaja melupakan faktabahwa Termohon Peninjauan Kembali hanya PEMEGANG HAKPENGELOLAAN dengan Sertifikat HPL No. 1 yang mana secaralimitatif disebutkan : lamanya hak berlaku selama dipergunakanuntuk obyek pariwisata, karena senyatanya dalam surat MenegAgraria

Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerahberikut lampirannya Bab VIII Pemanfaatan khususnya angka 4huruf d tentang Bangun Guna Serah dan angka 5 huruf d tentangBangun Serah Guna jo Pasal 42 ayat (4) dan Pasal 44 ayat (4)Perda Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2007 tentangPengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diungkapkan olehTergugat menurut hemat kami tidak dapat diterapkan dalam perkaraa quo, karena HGB Nomor 13 Desa Karangmangu Baturradenbukan termasuk Barang Milik Daerah ;Bahwa Surat Menteri Agraria

Kenneth Hidayat pada bulan Februari 1982, karena arealtanah milik tergugat akan dibeli maka untuk mengajukanpermohonan pengukuran ke kantor Agraria Kota Balikpapanpembuatan Peta yang dimohonkan oleh pihak DR. Kenneth Hidayatdan yang menjadi alas hak adalah surat hibah tanggal 5 Agustus1986 tersebut, oleh karena pihak pembeli yaitu DR.

Moekti diterbitkan pada tanggal 13 September 1990;telah dilakukan secara cermat sesuai dengan prosedur yangditetapkan dalam peraturan perundanganundangan dan ketentuanyang berlaku serta telah memenuhi persyaratan yang Rechmatig(berdasarkan hukum) serta melaksanakan Asasasas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB) berdasarkan peraturan danketentuan yang berlaku yaitu : UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988; Peraturan Menteri Agraria

Balikpapan Timur, KotaBalikpapan, Provinsi Kalimantan Timur atas nama MeithyMoekti diterbitkan pada tanggal 13 September 1990;telah dilakukan secara cermat sesuai dengan prosedur yang ditetapkandalam peraturan perundanganundangan dan ketentuan yang berlakuserta telah memenuhi persyaratan yang RAechmatig (berdasarkanhukum) serta melaksanakan Asasasas Umum Pemerintahan YangBaik (AAUPB) berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku yaituUndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria

Pasal 125 s/d 128 Peraturan MenteriNegara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun1997, Pasal 124 s/d 133 Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999, PeraturanMenteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan PertanahanNasional No. 11 Tahun 2016 Yang mana pembatalan hak atas tanahdapat dilaksanakan apabila salah satunya terdapat putusan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap, sementara penerbitan danpencatan peralihan Sertipikat a quo, telah sesuai

Aminuddin, karena pada waktu itu diterbitkanoleh Kepala Direktorat Agraria Kepala Sub Dit Pendaftaran Tanah dijabat Ir. SetoPandojo, masih diberlakukan Permendagri No. 6 Tahun 1972 tentang PelimpahanWewenang Pemberian Hak Atas Tanah pasal 1 dan khususnya pasal 2 huruf a, pasal 2huruf a.1 yang berbunyi :GUBERNUR MEMBERIKAN KEPUTUSAN MENGENAT :a Permohonan pemberian hak milik atas tanah negara danmenerima pelepasan hak milik yang luasnya :a.1. Untuk tanah pertanian tidak lebih dari 20.000 m?

ISumsel Kepala Direktorat Agraria u.b. Kepala Sub Dit Pendaftaran Agraria Ir. SetoPandojo dan Kepala Direktorat Agraria Drs. Moeljono. Ini juga dikuatkan dengan SuratKeputusan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No. 28/UH/HM/1976/OKI/P tanggal 25 Mei 1976 yang memutuskan memberikan hak milik pertanian kepadaSdr. Drs. Aminuddin (Tergugat I) atas sebidang tanah seluas 20.000 m?.

I Sumsel No.28/UH/HM/1976/OKI/P tanggal 25 Mei 1976 ;f Bahwa didalam penerbitan Sertifikat HM No. 42/Desa Parit tersebut KepalaDirektorat Agraria atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I SumateraSelatan selalu berpedoman dengan ketentuan yang berlaku ;g Bahwa Turut Tergugat menolak ketentuan gugatan Penggugat selebihnya ;Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Turut Tergugat memohon kepada Ketuadan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untukmemberikan putusan

Penggugatdalam Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkarasebesar nihil ;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :Menimbang, bahwa dikarenakan dalam perkara gugatan Konvensi dan gugatanRekonvensi ternyata Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensidinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka oleh karena itu dihukum untuk membayarseluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;36Memperhatikan, Kitab Undangundang Hukum Perdata, UU No. 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria