Menyatakan Terdakwa Akhmad Annor Bin Syarifudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki Izin Edar 2.

Menyatakan terdakwa Haniansyah Akhmad Annor Bin Syarifudin telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana telahdengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatanHalaman 2 Putusan Nomor : 206/Pid.Sus/2016/PN.Rtayang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam Pasal 106 ayat ( 1 )melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;2.

Tapin Tengah Kabupatentapin, atau setidaktidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa danmengadili perkara ini, melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksiatau mettgedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar sebagaitnana dimaksud dalam pasal 106 ay at (1),perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa awalnya Terdakwa ditawarkan untuk menjual obat jeniscarnophen / zenith oleh

Tapin Tengah Kabupatentapin, atau setidaktidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa danmengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dalam pasal 106 ayat 1 percobaan untuk melakukan kejahatanjika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dantidak sesuai pelaksanaan itu bukan semata mata disebabkan karenakehendak

pekerjaan kefarmasianadalah Asisten apoteker, Analis Farmasi, Apoteker dan parapenjual serta pedagang obet tradisionil serta bahan kosmetik yangtelah memenuhi standard kefarmasian dan diberi ijin edar DinasKesehatan;Bahwa 5(lima) jenis golongan sediaan farmasi untuk obat danbahan obat yaitu Obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras,Narkotika dan Psiktropika;Bahwa untuk obat bebas dan bebas terbatas boleh dijual oleh tokoobat yang memiliki ijin penjualan tanpoa harus memiliki resepdokter,kemudian

Menyatakan Terdakwa Akhmad Annor Bin Syarifudin telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki Izin Edar 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Akhmad Annor Bin Syarifudintersebut dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan dan pidanadenda sebesar Rp. 2.000.000, ( dua juta rupiah ) dengan ketentuanapabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidanakurungan selama 2 (dua ) bulan ;3.

Menyatakan Terdakwa Andi Patra Alias Andi Bin Mufitpatra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;2.

Bangka Barat atau setidaktidaknya pada tempattempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat,"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan",yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa pada waktu dan tempat yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi,Terdakwa menelpon melalui Handphone ke nomor Handphone

khusus di bidang Farmasi;Bahwa yang dimaksud dengan obat adalah suatu sediaan bahan yang dapatmemberikan suatu efek yang mempengaruhi system fisiologi atau pantologidalam rangka untuk menetapkan diagnosa, pencegahan, penyembuhan,pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.Sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah istrumen,apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat, yangdigunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan, meringankanpenyakit, merawat

atau tenaga farmasi;Bahwa Khasiat obat adalah kegunaan atau efek yang ditimbulkan obat untukterapi dan pemanfaatan obat adalah kegunaan obat yang dimaksud untukdapat memberikan efek tertentu pada dosis terapi.

Sedangkan mutu obatHalaman 7 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN Sgladalah kualitas dari suatu obat yang sudah rerenu' ketentuan danpersyaratan cara pembuatan obat vane baik /CPOB;Bahwa yang dimaksud sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar adalah obatobatan atau alat kesehatan yang sudahdicabut atau pembatalan izin edar oleh Badan POM melalui Surat KepalaBadan POM RI HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan AtasKeputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Oleh karena itu, terbuktinya unsur setiap orang akanditentukan kemudian setelah selurun unsur materil dalam dakwaandipertimbangkan nantinya;Ad2 Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau. alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN SglMenimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya

Menyatakan Terdakwa SETYO ARI WIBOWO Bin WIYONO DARMO SUKAMTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;3.

Komet Kec.Banjarbaru Kota sering beredar sediaan farmasi jenis carnophen yangdilakukan oleh Terdakwa. Kemudian saksi dan rekanrekan kepolisianyang salah satunya adalah saksi HENDRIK YUNIKA, SE melakukanpenyelidikan dimana pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 jam22.30 wita, saksi bersama rekanrekan polisi mendatangi daerahKomet dan saksi melihat terdakwa sedang duduk sendiri di pinggirjalan.

Komet Kec.Banjarbaru Kota sering beredar sediaan farmasi jenis carnophen yangdilakukan oleh Terdakwa. Kemudian saksi dan rekan rekan kepolisianyang salah satunya adalah saksi MUHAMMAD LUTHFI melakukanpenyelidikan dimana pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 jam22.30 wita, saksi bersama rekanrekan polisi mendatangi daerahKomet dan saksi melihat terdakwa sedang duduk sendiri di pinggirjalan.

dan Profesi Apoteker tahun 2004 lalubekerja di Puskesmas Kota Banjarbaru sejak bulan Maret 2014 sampaidengan sekarang;e Bahwa ahli menjelaskan sediaan farmasi menurut UU RI No. 36 Tahun2009 tentang Kesehatan adalah meliputi obat, bahan obat, obattradisional, dan kosmetika;e Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dalam tidak memenuhi standardalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalahstandard pembuatan obat yang dilakukan oleh perusahaan harusmemenuhi ketentuan cara pembuatan obat

Tambak Aji No. 1 Semarang selaku pabrik yang memproduksiCarnophen terbukti secara sengaja menyalurkan produk obat Carnophentablet kepada pihak yang tidak memiliki kKeahlian dan kewenangandengan modus~ melakukan pemutihan dokumen perusahaanpendistribusian obat melalui kerjasama antara Pedagang Besar Farmasi(PBF) Sole Distributor PT. Zenith Pharmaceutical Semarang denganpemilik PBF/Apotek dimana hal ini telah melanggar keputusan KepalaBadan POM RI No.

Banjarbaru Kota seringberedar sediaan farmasi jenis carnophen yang dilakukan oleh Terdakwa.Kemudian saksi MUHAMMAD LUTHFI dan rekanrekan kepolisian yangHalaman 14 dari 23Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2016/PN Bjbsalah satunya adalah saksi HENDRIK YUNIKA melakukan penyelidikandimana pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 jam 22.30 wita,saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi MUHAMMAD LUTHFI bersamarekanrekan polisi mendatangi daerah Komet dan saksi MUHAMMADLUTHFI melihat terdakwa sedang duduk sendiri di pinggir

Menyatakan Terdakwa I YULIZAR Bin JAFRI dan Terdakwa II SYUKRI Bin JAFRI identitas sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja secara bersama-sama mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dalam dakwaan pertama;2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;3.

Aceh Selatan atau setidaktidaknya pada tempat lainyang masuk termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapak Tuan, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan tersebut dilakukan olehterdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekira pukul 15.00 Wibpetugas dari Balai Besar Obat dan Makanan ( BBPOM) didampingi oleh petugas dariKepolisian Daerah Aceh melakukan operasi gabungan berdasarkan

Aceh Selatan atau setidaktidaknya pada tempat lainyang masuk termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapak Tuan, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat(2) dan (3), UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan perbuatan tersebutdilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober

Apt. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa Ahli bekerja di Balai Besar POM Banda Aceh sejak tahun 2005sampai dengan sekarang;Bahwa menurut ahli pengertian sediaan farmasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;Bahwa sesuai dengan keputusan Kepala Badan POM RI No.HK.00.05.4.1745Tahun 2003 kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksud untukdigunakan pada bagian luar

Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki ijin edar;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi sebagaimana dalamPasal 1 angka 4 undangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalahobat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksuddengan alat kesehatan adalah instumen, apparatus mesin dan atau implan yang tidakmengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiaknosa, menyembuhkan danmeringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia danatau memperbaiki fungsi tubuh;Menimbang, bahwa menurut Pasal 106 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar, izin edar mana yang

Dump Truck (tronton) dengan Nomor polisi DA2727 AA merupakan milik Hartono dimana Terdakwa sebagai karyawanHartono untuk mengemudikan Dump Truck tersebut; Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkankeuntungan menjual Narkotika jenis Sabu sebesar Rp.50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) per paketnya ; Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir dan bukan ahli kimia, peneliti,ahli farmasi

mobil Dump Truck (tronton) dengan Nomor polisi DA2727 AA merupakan milik Hartono dimana Terdakwa sebagai karyawanHartono untuk mengemudikan Dump Truck tersebut;Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkankeuntungan menjual Narkotika jenis Sabu sebesar Rp.50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) per paketnya ;Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir dan bukan ahli kimia, peneliti,ahli farmasi

Dokumen yang sah tersebut berupa surat persetujuanimpor/ekspor, faktur, Surat angkut, Surat penyerahan barang, resep dokter atausalinan resep dokter yang merupakan bagian yang tak terpisahkan darinarkotika bersangkutan yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi,pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah,rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter atau apotek (vide :penjelasan pasal 38 Undangundang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).Setiap kegiatan peredaran

Terdakwa bukan bagian dariindustri farmasi tertentu milik negara dalam produksi narkotika maupunpedagang besar farmasi atau pihak sebagaimana ketentuan tersebut di atasdalam peredarannya, tenaga peneliti, ahli maupun pendidik yang berkaitandengan narkotika atau seorang dokter atau tenaga farmasi dan ternyata tidakada kompetensi latar belakang pendidikan, keahlian maupun pekerjaanTerdakwa yang berkaitan dengan farmasi, kimia maupun narkotika sertaTerdakwa tidak memiliki ijin atau Kewenangan yang berkaitan

dengan farmasi,kimia maupun narkotika dari pejabat atau instansi/lembaga yang berwenang.Narkotika golongan dimana Terdakwa berperan sebagai pembeli dankemudian menjual kembali narkotika dan mengambil keuntungan, ternyataselama di persidangan tidak terbukti adanya dokumen yang sah terhadapnarkotika tersebut, sehingga Terdakwa telah melakukan jual beli narkotikasecara tanpa hak;Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN RtaMenimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidanganternyata

Terdakwa beli tersebut terjual semua; Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli kKemudian lagi NarkotikaGolongan jenis sabusabu tersebut adalah untuk mendapatkankeuntungan; Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan jenis sabusabu kepadaHamzah (DPO) sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali; Bahwa Terdakwa membeli, menjual atau mengedarkan NarkotikaGolongan jenis sabusabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pejabat yangberwenang; Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter maupun apoteker juga tidakbekerja di bidang farmasi

rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) akan Terdakwa bayar setelah Narkotika Golongan jenis Sabusabu yang Terdakwa beli tersebut terjual semua;Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli kemudian lagi NarkotikaGolongan jenis sabusabu tersebut adalah untuk mendapatkankeuntungan;Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan jenis sabusabu kepadaHamzah (DPO) sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter maupun apoteker juga tidakbekerja di bidang farmasi

kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)nyadisebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan dapat digunakanuntuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untukreagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkanpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat danMakanan;Menimbang, bahwa Pasal 39 Undangundang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:(1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi

, pedagang besarFarmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuaidengan ketentuan Undangundang ini;(2) Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajid memiliki ijinkhusus penyaluran Narkotika dari Menteri.Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Heru Sumartono, S.H., danSaksi Afif Rachma Firdaus serta dari keterangan Terdakwa dipersidangan,diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bukan seorang petugas untukmendeteksi

suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakahtermasuk jenis Narkotika atau bukan dan pula Terdakwa bukan petugas yangmendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihakHalaman 13 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Bilpenyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan Terdakwa bukanmerupakan Petugas Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pulaPedagang Besar Farmasi milik Negara yang memiliki jin bahkan Terdakwa jugabukan Petugas Lembaga

.=> Bahwa tidak dibenarkan memiliki, menyimpan dalam jumlahyang melibihi batas untuk keperluan pengobatan dan atau menjualsediaan farmasi maupun bahan sediaan farmasi karena tidak memilikikeahlian khusus dalam kefarmasian (penyimpanan obat dan farmologiobat), serta tidak ada ketentuan berapa jumlahnya tergantung kebutuhandosis untuk mengobati penyakit tertentu;=> Bahwa ahli menerangkan perbuatan yang dilakukan olehterdakwa telah melanggar pasal 196 UURI No. 36 tahun 2009.= Bahwa terhadap barang bukti

hasil penjualan tersebut sudah terdakwa pergunakan keperluanseharihari;=> Bahwa cara terdakwa menjual obat jenis Dextro dengan caraterdakwa menunggu pelanggan di depan warung minum milik Anaididesa Pandanu;= Bahwa terdakwa menjual obat jenis Dextro tersebut sudah selamakurang lebih (satu) minggu;= Bahwa pekerjaan terdakwa seharihari sebagai buruh serabutan dan menjualobat Dextro hanya sebagai sampingan;= Bahwa Terdakwa bukan Apoteker atau orang yang mempunyaikeahlian dan kewenangan dalam bidang farmasi

;= Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yangberwenang (instansi yang berwenang) untuk mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan serta mengedarkan obatjenis Dextro;= Bahwa terdakwa tahu jika menjual obat Dextro tanpa ijin dantidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi adalahperbuatan melanggar hukum;= Bahwa terdakwa mengenali semua barang bukti yang diajukan didalam persidangan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut

didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaanyang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan faktafakta Hukumtersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalamPasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,yang unsurunsur adalah sebagai berikut :Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor : 111/Pid.B/2014/PN.Brb1 Setiap orang ;2 Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi

Alias Ibu Fit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Bahwa ia terdakwa ISMIATI SAFITRI SIRAJU,S.Pd Alias IBU FIT, padahari Jum,at tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 16.05 Wit atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu. dalam tahun 2020, bertempat di AsramaPolres Ternate Kelurahan Takoma Kecamatan Kota Ternate Tengah KotaTernate, yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Titie Sephianty, S.H., M.H., Alias Ibu Epi, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkaraterdakwa memperdagangkan / mengedarkan sediaan farmasi (Kosmetik) yangtidak memiliki ijin edar yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 11September 2020, sekitar pukul 16.05 Wit, bertempat di Asrama Polres (Aspol)Ternate Kelurahan Takoma, Kec.

Saleh,S.Farm., Apt. yang telan memberikan keterangannya dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara dugaantindak pidana memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi(kosmetik) racikan yang tidak memiliki ijin edar, sebagaimana dalam Pasal197 jo Pasal 106 Ayat (1) Unddangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saudari Ismiati Safitri Siraju AliasIbu Fit sebagai pemilki sekaligus orang yang bertanggungjawab dalamkegiatan usaha perdagangan telan memproduksi dan/atau mengedarkanHalaman 10 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Ttesediaan farmasi (kosmetik) yang tidak memiliki ijin edar, dapat dikategorikansebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai orang yangtelah melakukan tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkansediaan farmasi (kosmetik) yang

Alias Ibu Fitterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yangtidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan tunggal.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidanakurungan selama 1 (satu) bulan ;3.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa AZIS BOY Alias AZIS Bin JONI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi tanpa ijin edar
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan ketentuan

Menyatakan Terdakwa AZIS BOY Als AZIS Bin JONI, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkansediaan farmasi tanpa izin edarsebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 197jo. Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Alternatif Pertama.2.

sebagai berikut:PERTAMA :Bahwa terdakwa AZIS BOY Alias AZIS bin JONI, pada hari Sabtutanggal19 Oktober 2019sekira pukul 20.00Wib, atau setidaktidaknya pada waktulain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yangberada di Desa Juntikedokan Blok Beselut RT. 001 / RW. 001 KecamatanJuntinyuat Kabupaten Indramayu, atau setidaktidaknya di tempat laindalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenangmemeriksa dan mengadilii dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

Saksi SUBANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Azis Boyalias Azis Bin Joni bersama saksi Kusyanto pada hari Sabtu tanggal 19Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di DesaJuntikedokan Blok Beselut Rt 001 Rw 001 Kecamatan Juntinyuat, KabupatenIndramayu karena kedapatan menyimpan, memiliki dan atau mengedarkanobatobatan sediaan farmasi tanpa ijin pihak berwenang; Bahwa sebelumnya saksi sempat

jenis Dextromethorphan dan Trihexyphenidyl.Bahwa benar terhadap barang bukti berupa obatobatan sediaan farmasi yangberhasil disita dari terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian laboratoriesoleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri dengan No.LAB5265/NOF/2019 tanggal 15 November 2019, diperoleh hasil pemeriksaansecara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti : Tablet warnakuning mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl dan tablet warna putihHalaman 14 dari 18 Putusan Nomor 417

Menyatakan terdakwa AZIS BOY Als AZIS Bin JONI telah terbuktisecara dah dan meyakinkan bersalahn melakukan tindak pidanaMengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Ijin Edar;Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN Idm2.

Menyatakan Terdakwa Muhammad Noraini Darmawan als Utuh Macal Bin Saiful Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki Izin Edar 2.

Menyatakan terdakwa MUHAMMAD NORAINI DARMAWAN Als UTUHMACAL Bin SAIFUL (Alm) bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edarsebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UndangUndang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dalam Surat DakwaanPrimair;2.

NORAINI DARMAWAN Als UTUHMACAL Bin SAIFUL (Alm) pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 sekirajam 17.30 wita atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Februaritahun 2017 atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017,bertempat di Desa Banua Padang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin atausetidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa danmengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi

, pengamanan,pengadaan, penyimpanan dan perndistribusian obat, pengelolaanobat,pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obatdan obat tradisionil sesuai ketentuan pasal 98 ayat 2 dan 3Undangundang Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;e Bahwa yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasianadalah Asisten apoteker, Analis Farmasi, Apoteker dan parapenjual serta pedagang obet tradisionil serta bahan kosmetik yangtelah memenuhi standard kefarmasian dan diberi ijin edar DinasKesehatan

;e Bahwa 5(lima) jenis golongan sediaan farmasi untuk obat danbahan obat yaitu Obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras,Narkotika dan Psiktropika;e Bahwa untuk obat bebas dan bebas terbatas boleh dijual oleh tokoobat yang memiliki ijin penjualan tanoa harus memiliki resepdokter,kemudian obat keras,Narkotika dan Psikotropika harusdengan resep dokter dan untuk membelinya pun harus di Apotekyang memiliki apoteker sebagai penanggung jawab apotek ;e Bahwa untuk obat jenis Carnophen adalah termasuk

Menyatakan Terdakwa Muhammad Noraini Darmawan als Utuh MacalBin Saiful Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidakmemiliki Izin Edar 2.

JAMISI alias TANIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak mempunyai izin edar, yang dilakukan dengan sengaja ;

ALI SUNANDI Bin JUNIARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;

ALI SUNANDI Bin JUNIARTObersalan melakukan tindak pidana Dengan sengaja Mengedarkansediaaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan dalam surat dakwaan Alternatif Pertama ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. ALI SUNANDI BinJUNIARTO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangiselama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan Denda sebesarRp.500.000.

Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN PblBahwa ia terdakwa M ALI SUNANDI BIN JUNIARTO pada hari Selasatanggal 08 Januari 2019 , sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaktidaknya padasuatu waktu pada bulan Januari 2019, bertempat di Jalan Panglima SudirmanKel.Wiroborang Kec.Mayangan Kota Probolinggo atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriProbolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN PblIBahwa ia terdakwa M ALI SUNANDI BIN JUNIARTO pada hari Selasatanggal 08 Januari 2019 , sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaktidaknya padasuatu waktu pada bulan Januari 2019, bertempat di Jalan Panglima SudirmanKel.Wiroborang Kec.Mayangan Kota Probolinggo atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriProbolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebutfarmasi

Unsur : mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut akan dipertimbangkansebagai berikut :1 Unsur Barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam KUHPadalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orangatau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana.

ALI SUNANDI Bin JUNIARTO telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.

/PN.Kadr..Setelah mendengar keterangan saksi saksi, dan Terdakwa serta memperhatikanbarang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut:1 Menyatakan terdakwa ERWAN SETIAWAN alias PENCENG Bin SUKARNO bersalahmelakukan tindak pidana : Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standard dan atau persyaratan atau keamanan,;sebagaimana dakwaanmelanggar Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009

diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwaberdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :.PERTAMA :Bahwa ia terdakwa Erwan Setiawan alias Penceng Bin Sukarno, pada hariJumat tanggal 23 Mei 2014 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam bulan Mei 2014 bertempat di Kelurahan Semampir gang Tengah Kecamatan Kota, KotaKediri atau setidaktidaknya suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum PengadilanNegeri Kota Kediri, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaaan farmasi

dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 yaitu yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan danmengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ayat 3 yaitu ketentuan mengenaipengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan slatkesehatan harus memenuhi standart mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan PeraturanPemerintah

maka dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaanyang berbentuk alternatif, sehingga pembuktian berdasarkan Dakwaan mana yang terungkapselama persidangan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatifPertama sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut:1 Setiap orang ;2 Dengan sengaja mengedarkan, kesediaan farmasi

dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa saksi Sulistyawan dan saksi Didik Triatmadji, pada hari pada hariSabtu tanggal 24 Mei 2014 sekitar pukul 14.15 Wib telah menangkap terdakwa di rumahkostnya di Kelurahan Semampir Gang tengah Kecamatan Kota, Kota Kediri., karena terdakwaErwan Setiawan alias Penceng Bin Sukarno telah mendapatkan pil doubel L dari Itong damdijual kepada saksi Feri.Menimbang, bahwa terdakwa Erwan

Majelis Hakim Nomor : 85/Pid.Sus/2014/PN.Kdr tanggal 26Maret 2014 tentang penetapan hari sidang;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa serta memperhatikanbukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut:1 Menyatakan terdakwa Vito Dipto Septianingsih,sE Bin Lukman bersalahmelakukan tindak pidana pengedaran sediaan farmasi

Bin LUKMAN pada hariKamis tanggai 06 Pebruari 2014 sekira jam 21.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktulain dalam tahun 2014 bertempat di jalan Gatot Subroto utara SPBU Ngampel KelurahanNgampel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri atau setidaktidaknya pada suatu tempat lainyang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yaitu pil jenisDouble L yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan , khasiat ataukemanfaatan

Terdakwa dalam mengedarkanpil double L terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalammelakukan pekerjaan kefarmasian dan juga tidak mempunyai latar belakang pendidikandi bidang farmasi. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 196 UndangUndang no. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.Atau kedua :Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.Sus./2014/PN.Kadr.Bahwa ia terdakwa VITTO DIPTA SEPTIANGGARA, S.E.

Unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandar kemanfaatan dan mutu ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat ataukehendak dari si pelaku/Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang olehundangundang, dalam hal ini melakukan pekerjaan kefarmasian;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 06Pebruari 2014 sekitar sore hari ketika akan menjual Pil

Double L yang disimpan dan diedarkan oleh Terdakwatersebut tidak berlabel maka tidak diketahui kasiat atau manfaat dari pil sehingga tidakaman untuk dikonsumsi ;Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai ijin untuk memiliki,membawa, menyimpan, menjual, mengedarkan pil double L tersebut dan Terdakwa jugabukan seorang apoteker, distributor obat maupun dinas kesehatan, serta tidak memilikiresep dokter ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi

M E N G A D I L I : 1.Menyatakan Terdakwa : MUJIONO Als.CAK BRENG Bin NIRAN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair. 2.Membebaskan terdakwa MUJIONO Als.CAK BRENG Bin NIRAN dari dakwaan Primair tersebut; 3.Menyatakan terdakwa : MUJIONO Als.Cak Breng Bin Niran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standrad Persyaratan Keamanan . 4.Menjatuhkan pidana

seksama ;Telah mempelajari Tuntutan Penuntut pidana atas diri Terdakwatanggal 14 Januari 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis HakimPengadilan Negeri Malang menjatuhkan putusan :1.Menyatakan Terdakwa : MUJIONO Als.CAK BRENG Bin NIRAN Tidakbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair.2.Membebaskan terdakwa MUJIONO Als.CAK BRENG Bin NIRAN daridakwaan Primair ;3.Menyatakan terdakwa MUJIONO Als.CAK BRENG Bin NIRAN,bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja mengedarkansediaan farmasi

Klojen KotaMalang atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, dengan sengajaPutusan No.658/Pid.Sus/2015/PN.Mlg.memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksuddalam Pasal 106 ayat (1), perobuatan mana Terdakwa lakukan dengancaracara sebagai berikut : Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekitar jam20.30 Wib di taman Pujasera depan Stasion Kota Baru

Klojen KotaMalang atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagimanadimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perobuatan manaTerdakwa lakukan dengan caracara sebagai berikut : Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekitar jam20.30 Wib

pada Dinas Kesehatan Kota Malang ;Bahwa saksi menerangkan bahwa jenis Dextro dan Trihexyphenidyltersebut adalah obat kalau digunakan secara berlebihan akanmembahayakan bagi sipengguna sendiri ;Bahwa benar yang dilakukan terdakwa tersebut tidak dibenarkan dan kefarmarsian ;Bahwa benar yang dilakukan terdakwa tidak memenuhi standart farmasi,oleh karena tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi dan tidakmemiliki dari BPOM, sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa jelasmelanggar UURI No.36 Tahun

Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar ., sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad.1.Unsur Barang Siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian : UnsurBarang Siapa merupakan suatu subyek hukum dari suatu perbuatan yangdapat dimintai pertanggung jawabannya atas perbuatan yang telahdilakukannya.Berdasarkan fakta

karenadidakwa dengan dakwaan sebagai berikut :DAKWAAN :PRIMAIR :Bahwa Terdakwa HENDY HIDAYAT bin ABDULLAH pada hari Minggutanggal 3 Mei 2015 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaktidaknya pada waktulain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2015 bertempat di pinggir jalan di JI.Rantauan Desa Bakarung Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu SungaiSelatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Menyatakan Terdakwa Hendy Hidayat bin Abdullah tersebut di atas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standarHal. 6 dari 13 hal. Put.

Suatu Peraturan Hukum Tidak Diterapkan atau Diterapkan TidakSebagaimana Mestinya.> Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan yangdikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasinberpendapat ...., karena obat jenis carnophen dan obat jenis dextrotersebut pernah mendapatkan izin edar, namun kemudian sudahdibatalkan persetujuan ijin edarnya oleh Badan Pengawas Obat danMakanan, maka Majelis Hakim berpendapat unsure "dengan sengajamemproduksi atau) mengedarkan sediaan farmasi dan

Nomor 2545 K/Pid.Sus/2015kepada industry farmasi pemegang ijin edar Dekstrometorfan SediaanTunggal untuk mengembalikan surat ijin edar kepada BPOMRI,menghentikan produksi dan distribusi; menarik dari peredaran danmemusnahkannya (vide putusan Majelis Hakim Pengadilan NegeriKandangan halaman 16 alinea ke 6) ;> Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan yangdikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebutjelasjelas tidak menerapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas

yang dijual atau diedarkanTerdakwa dapat mengakibatkan ketergantungan bagi pemakainya ;Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Judex Facti sudah tepat danbenar menerapkan ketentuan Pasal 196 UndangUndang Nomor 36 Tahun2009, yaitu Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakHal. 12 dari 13 hal.

Menyatakan Terdakwa SUWARNO Alias PENCENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standart Keamanan Dan Mutu ;2.

Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;2 Penetapan Ketua Majelis Tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan ;3 Pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Jombang ;Telah melihat barang bukti dipersidangan ;Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM142/JOMBA/03/2016, tanggal 16 Mei 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:1 Menyatakan Terdakwa SUWARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Percobaan mengedarkan sediaan farmasi

PDM142/JOMBA/03/2016,Tanggal 24 Maret 2016 sebagai berikut :KesatuBahwa terdakwa SUWARNO pada waktu dan tempat yang tidak dapat ditentukandengan pasti pada bulan Januari 2016 atau setidaktidaknya pada suatu waktu yang masihdi dalam tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa Dusun Mojosongo RT 3 RW 7 DesaBalongbesuk Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang atau setidaktidaknya di suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Jombang, Dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Namun pil LL belum terdakwa serahkan petugas Polisi datangdan terdakwa ditangkap beserta barang bukti 2.394 butir pil LL (2 plastik masingmasing isi 1.000 butir pil LL dan 1 plastik isi 345 butir pil LL), 1 palstik isi 50 butirpil LL, uang tunai Rp.177.000, dan 1 HP mito.Terdakwa tidak punya keahlian dibidang farmasi dan tidak punya jjin .Hasil pemeriksaan di Laboratorium Badan Reserse Kriminal Polri PusatLaboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 1070/NOF/2016 tanggal 12Pebruari 2016 ditemukan

melangar pasal 196UU RI No.36 Tahun 2009 .AtauKedua :Bahwa terdakwa SUWARNO pada waktu dan tempat yang tidak dapat ditentukandengan pasti pada bulan Januari 2016 atau setidaktidaknya pada suatu waktu yang masihdi dalam tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa Dusun Mojosongo RT 3 RW 7 DesaBalongbesuk Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang atau setidaktidaknya di suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Jombang, Percobaan,Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Namun pil LL belum terdakwa serahkan petugas Polisi datangdan terdakwa ditangkap beserta barang bukti 2.394 butir pil LL (2 plastik masingmasing isi 1.000 butir pil LL dan 1 plastik isi 345 butir pil LL), 1 palstik isi 50 butirpil LL, uang tunai Rp.177.000, dan 1 HP mito.e = Terdakwa tidak punya keahlian dibidang farmasi dan tidak punya ijin .e Hasil pemeriksaan di Laboratorium Badan Reserse Kriminal Polri PusatLaboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 1070/NOF/2016 tanggal 12Pebruari 2016