Rakyat IndonesiaYogyakarta Katamso ;Supervisor ADK Kantor Cabang Bank Rakyat IndonesiaYogyakarta Katamso ;ketiganya adalah Penerima Kuasa, baik bersama samamaupun sendiri sendiri untuk dan atas namae sertamewakili Pemberi Kuasa yaitu) PT Bank Rakyat IndonesiaTbk Kanca BRI Yogyakarta Katamso, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : B684 VIIT/KC/ADK/02/2010,tertanggal 22 Februari 2010 ;Selanjutnya disebutSEDAGAL aisiswi wea WH SME RHE THA TRH OHHH ES RHE HES wwTERGUGAT IIT :DanKEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN

DirektoratJenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah IX DJKNSemarang cq.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Yogyakarta di GKN Yogyakarta Gedung B Jin.Kusumanegara Nomor 11 Yogyakarta ;Selanjutnya disebutSebagai .... eee eeeTURUT TERGUGATPengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca surat surat dalam berkasperkara ;Telah meneliti surat surat bukti yang diajukandipersidangan ; Telah pula mendengar keterangan saksi saksi dan parapihak yang berperkaraTENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratgugatannya tertanggal 2 Februari 2010 yang didaftarkan

PUTUSANNo. 541 K/Pdt.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus Hak Kekayaan Intelektual (Merek) dalam tingkatkasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:PT. UNIVERSE LION, diwakili oleh Irawan Gunawan, selakuDirektur, berkedudukan di Jalan Pluit Raya No. 21, Jakarta Utara,dalam hal ini memberi kuasa kepada: Abdullah Loetfi, SH., dankawankawan, para Advokat, berkantor di JI.

merupakan gugatan yang kabur, karena salah didalam menentukan nama Tergugat disamping itu juga gugatan ini kurang pihak;Bahwa pemegang hak atas merek Pop Lady yang terdaftar dibawah No.IDM000084429 di Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak KekayaanIntelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Iwan Sutanto danbukan Iwan Susanto, sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat (error inpersona);Bahwa disamping itu juga gugatan ini kurang pihak, karena Direktorat Merek,Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

IDM000084429 di Direktorat Merek, Direktorat JenderalHak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusiaadalah Iwan Sutanto dan bukan Iwan Susanto, sebagaimana tersebut dalamgugatan Penggugat (error in persona); dalam paragraf selanjutnya (kutip):Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2 pemegang hak atas merek PopLady yang terdaftar dibawah No.

IDM000084429 di Direktorat Merek,Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HakAsasi Manusia adalah Iwan Sutanto yang beralamat di Karang Asem 16/25RT. 007/008, Tambaksari Surabaya 60133, dikuatkan dengan bukti T1, T621.3s/d T9 bahwa orang yang beralamat di Karang Asem 16/25, RT. 007/008,Tambaksari Surabaya 60133 adalah Iwan Sutanto/Oei Hong Ming bukan IwanSusanto, maka berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat telahterjadi kesalahan formil yakni dalam penyebutan

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq.Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (vide bukti P4);II. Terdapat kesalahan dalam penerapan hukum:IL.1.IL.2.Bahwa mengutip pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam butir I.1di atas dimana dinyatakan ......... maka berdasarkan pertimbangan tersebutgugatan Penggugat, telah terjadi kesalahan formil yakni dalam penyebutannama Tergugat, sehingga oleh karena itu terjadi error in persona.

Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisapinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, makaterhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan RiwayatTanah Nomor : 593.2/42/Des.2016 tanggal 10 Agustus 2016 berupa sebidangtanah darat luas tanahnya 2.300 M2 ( Dua ribu tiga ratus meter persegi) atasnama ROSIDIN yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantaraKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualanlelang tersebut digunakan

,(lima puluh satu juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapanrupiah) dan adanya permohonan pengesahan sita jaminan terhadap agunan tanahseluas 2300 M2 dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor :593.2/42/Des.2016 tertanggal 10 Agustus 2016 atas nama Rosidin sertamelelangnya melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) untuk pelunasanpembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865Kitab

berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makapermohonan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2, 3 dan 4(kecuali mengenai permohonan sita dan lelang terhadap agunan tanah danbangunan a quo melalui KPKNL) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa mengenai permohonan pengesahan sita jaminanterhadap agunan tanah seluas 2300 M2 dengan bukti kepemilikan Surat KeteranganRiwayat Tanah Nomor : 593.2/42/Des.2016 tertanggal 10 Agustus 2016 atas namaTergugat serta melelangnya melalui Kantor Pelayanan Kekayaan

jaminan terhadap sebidang tanah adat yang tercantumdalam SPPT Nomor : 003.0080103.0 Persil 15 Blok Cikarag Wetan Luas 2300 M2;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makapermohonan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum angka 5 tidakberalasan hukum, karena itu ditolak;Menimbang, bahwa adanya permohonan lelang tanah seluas 2300 M2dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor593.2/42/Des.2016 tertanggal 10 Agustus 2016 atas nama Tergugat melalui KantorPelayanan Kekayaan

Negara (KPKNL) untuk pelunasan pembayaran hutangTergugat kepada Penggugat, Hakim berpendapat Penggugat dapat secara langsungmengajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yangmerupakan instansi pemerintah yang berada di bawah Direktorat Jenderal KekayaanNegara pada Kementerian Keuangan tanpa melalui gugatan sederhana ini, kecualiapabila terdapat potensi keberatan/penolakan atau bahkan gugatan dari Tergugat,maka Penggugat dapat melaksanakan lelang dengan fiat eksekusi dari KetuaPengadilan

NIAGA.JKT.PSTII telah memberikan jaminan sepenuhnya harta kekayaan secara pribadi atasutang TERMOHON I terhadap P.T. Bank Yakin Makmur (YAMA BANK) dan menyatakan telah melepaskan segala hak dan wewenangnya sesuai Pasal 1831,1837, 1838, 1844, 1847, dan Pasal 1849 Kitab Undangundang Hukum Perdata, sehingga secarahukum seluruh harta kekayaan milik TERMOHON II danTERMOHON IIImenjadi jaminan terhadap pinjaman atas nama TERMOHON I pada P.T.

Meletakkan Sita Jaminan atas seluruh assetasset terdaftar atas namaTERMOHON I, TERMOHON II dan TERMOHON III,baik harta bergerakmaupun harta tidak bergerak dan harta kekayaan yang sudah ada maupun yangakan ada kemudian hari ;b. Mengawasi pembayaran kepada krediturkreditur, pengalihan ataupenggunaan assetasset/kekayaan PARA TERMOHON yang dalam kepailitianmemerlukan persetujuan kurator ;Vv PENUNJUKKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS (KURATOR). 21.

Menyatakan PARA TERMOHON (TERMOHON I, TERMOHON IT, TERMOHONII) dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya ;Menetapkan Hakim Pengawas dari Hakimhakim Niaga di Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan hartaPARA TERMOHON ;Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan oleh PEMOHON terhadap assetasset/harta PARA TERMOHON (TERMOHON I, TERMOHON II, dan TERMOHONIll) sah dan berharga menurut hukum, baik harta bergerak maupun harta tidakbergerak dan harta kekayaan

PUTUSANNomor 272 K/Padt.SusHKI/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek padatingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:LAURENT BOULET, bertempat tinggal di 297 Avenue du Mistral13900 La Ciotat, France, selaku Direktur Neosolutions Sarl dalamhal ini memberi kuasa kepada Roosmarty Fattah, S.H., dankawankawan, Para Advokat pada Kantor WPA Bali Law Office,berkantor di Jalan Gunung Salak Utara

Baikbaik, Legian, Kuta, Badung, Bali, dalam hal ini memberikuasa kepada Dwi Anita Daruherdani, S.H., LL.M., dan kawankawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Daruherdani Sibarani& Co, berkantor di Jalan Raden Saleh Nomor 14 A Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2015;Termohon Kasasi dahulu Tergugat;DanPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIANHUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA cq DIREKTORATJENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTURMEREK, yang diwakili oleh Direktur Merek,

Rasuna Said Kavling 67 kuningan, Jakarta Selatan,Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adi Supanto,S.H., M.H., dan kawankawan, Pegawai Negeri Sipil padaDirektorat Merek, Direktori Jenderal Kekayaan Intelektual,Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2015;Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;Halaman 17 dari 11 hal. Put.

Bahwa Pemohon Kasasi merupakan pemegang Merek Dagang WAXxXyang telah didaftarkan di Institut National De La Propriete Industrielle France,yaitu Lembaga Pendaftaran Hak Kekayaan Industrial termasuk di dalamnyamerek, yang berkedudukan di Perancis dengan Nomor Pendaftaran063418376 tanggal 20 Maret 2006 kelas 25 (vide bukti P1). PemohonKasasi telah menggunakannya dalam perdagangan sejak tahun 2006 danTermohon Kasasi yang berkebangsaan Perancis tidak pernah menyangkalfakta hukum ini;3.

Bahwa disamping itu adanya pihak lain (Tergugat) yang telah mendaftarkankembali merek Terdaftar WAXX pada Ditjen HKI Republik Indonesia atasnama Barth Nicolas Claude tanggal 19 Maret 2008 dengan NomorPendaftaran IDM000157656 dapat secara mudah diakses di Website resmiPemerintah Indonesia cq Ditjen Hak Kekayaan Intelektual dengan alamatWebsite: https:/Awww.dgip.go.id/merek dan https://www.aseantmview.org/tmview/basicSearch.html (vide bukti P4);Bahwa tujuan dicantumkannya merek terdaftar pada Website

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektualcq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, berkedudukan di Jl.H.R. Rasuna Said Kav. 89 Kuningan, Jakarta Selatan 12940,dalam hal ini diwakili oleh Abdul Hakim, SH., MHum., NovaSusanti, SH., Dkk, Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Merekdan Indikasi Geografis, Direkorat Jenderal Kekayaan Intelektual,Hal. 1 dari 81 Hal. Putusan Nomor 37/Pdt.SusMerek/2018/PN.Niaga. Jkt.Pst.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, berkedudukandi Jl. H.R.

Penggugat:
Aris Muttaqin
Tergugat:
1.Pimpinan Cabang BRI
2.Agus Sutejo
3.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta
4.Andi Soegiri
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Badan Pertahanan Negara Boyolali
2.Nuraini, S.H, M.Kn

Pandanaran 154 Boyolali ;Pekerjaan : Pimpinan Cabang BRI ;Selanjutnya akan disebut sebagai TERGUGAT 2;Nama : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Surakarta ;Alamat : Jl. KI Mangun Sarkoro No. 141 Sumber,Banjarsari, Surakarta ;Selanjutnya akan disebut sebagai TERGUGAT 3;Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 55/Padt.G/2019/PN Byl.Nama : ANDI SOEGIRI ;Jenis Kelamin : Laki laki ;Kewarganegaraan : Indonesia ;Alamat : Jl.

KI Mangun Sarkoro No. 141 Sumber,Banjarsari, Surakarta ;Pekerjaan : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Surakarta ;Selanjutnya akan disebut sebagai TERGUGAT 4;Nama : Kepala Kantor Badan Pertanahan NegaraBoyolali;Alamat : Madumulyo, Pulisen, Kec. Boyolali, KabBoyolali ;Selanjutnya akan disebut sebagai TURUT TERGUGAT 1;Nama : NURAINI, SH,M.Kn ;Alamat : Jl.

Menetapkan bahwa harta kekayaan berupaZi... Sebidang Tanah dan Bangunan/Rumah yang terletakdi Jl. Riung Hegar Raya No.15 RT.03 RW.10, KelurahanCisaranten Kidul, Kecamatan Rancasari, Kota Bandungseluas 288 M2, sebagaimana pula termuat dalamSertifikat Hak Milik No.17/Kel. Cisaranten Kidul,tertulis atas nama Muis Tonthawi (Tergugat) ; 2.2. Sebuah Bangunan/Rumah seluas 200 M2 yang terletakdi Jl.

Oktober 1985, sedang dijaminkan dan sekarangberada dalam kondisi akan dilelang oleh KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta2.3. Sebuah Mobil Sedan Peugeot Tahun 1991, WarnaMerah, No.Pol.

Mengabulkan gugatan Penggugatsebagian 5 Ds Menetapkan bahwa harta kekayaan berupaZe Ls Sebidang Tanah dan Bangunan/Rumah yang terletakdi Jl. Riung Hegar Raya No.15 RT.03 RW.10, KelurahanCisaranten Kidul, Kecamatan Rancasari, Kota Bandungseluas 288 M2, sebagaimana pula termuat dalamSertifikat Hak Milik No.17/Kel. Cisaranten Kidul,tertulis atas nama Muis Tonthawi (Tergugat) ; 2.2. Sebuah Bangunan/Rumah seluas 200 M2 yang terletakdi Jl.

Oktober 1985, sedang dijaminkan dan sekarang7berada dalam kondisi akan dilelang oleh KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang JakartaV j 2 eeee eee ee2.3. Sebuah Mobil Sedan Peugeot Tahun 1991, WarnaMerah, No.Pol.

Pelapisan (layering), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan. Integrasi (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasilberasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) ataulembaga yang terkait dengan keuangan.

harta kekayaan adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia JasaKeuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeriatau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.Membayarkan harta kekayaan adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorangkepada pihak lain.Membelanjakan harta kekayaan adalah penyerahan sejumlah uang atas pembeliansuatu benda.Menghibahkan harta kekayaan adalah perbuatan hukum untuk mengalihkankebendaan secara hibah sebagaimana yang

Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan diPedagang Valuta Asing dan Bank.Perbuatan lainnya adalah perbuatanperbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikandi atas.Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yaituyang disembunyikan adalah asal usul harta kekayaan, sehingga orang lain secara wajartidak akan mengetahui asal usul harta kekayaan dari mana asal atau sumbernya.Menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang laintidak akan tahu asal

usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikankepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam 45 m..

Tahap penempatan merupakan tahappertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumberkejahatannya.

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG PURWOKERTO ; 2 2 yang beralamat di JL. Pahlawan No.876 Purwokerto, dalam hal inimemberikan kuasa kepada : 1. Dr. INDRA SURYA, SH.LLM, 2.DIDIK HARIYANTO, SH.MM, 3. EDY SUYANTO, SH.MM, 4.LIMAR MARPAUNG, SH, 5. BAMBANG ISMADI, SH, 6. ARIFPURWADI SATRIYONO, SH, 7. ERNI NURAENI SANTOSO,SH. 8. AGUSTINS LIES RAHAYU, SH, 9. DIDIK PRIYOUTOMO, SH, 10. SUKISNO, 11.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor WilayahDirektorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan DIYogyakarta Cq.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Purwokerto, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 876Purwokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Juli 2013Nomor :SKU199/MK.1/2013 dan telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 25 Juli 2013 dibawahRegister Nomor : 148/S.K.KH/2013/PN.PWT untuk selanjutnyadisebut sebagai TERBANDING III / TERGUGAT III ; 3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS ; yang beralamat di Jl.

Bahwa dengan masih dilakukannya pembayaran angsuran dan diterimanyapembayaran angsuran Penggugat / Pembanding oleh Tergugat I / TerbandingI maka Pembanding belum bisa dikategorikan telah wanprestasi sebagaimanaketentuan pasal 6 UUHT sehingga memiliki konsekwensi Tergugat I /Terbanding I tidak dapat melakukan lelang hak tanggungan atas jaminanPenggugat ; Bahwa ternyata pada tanggal 27 Nopember 2012 Terbanding I / Tergugat Imendaftarkan atas obyek jaminan Pembanding / Penggugat kepada KantorPelayanan kekayaan

Bitmendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan itu atau gunamengadakan seorang wakil baginya,Pengadilan Negeri tempat tinggal si yangtidak hadir atas permintaan mereka yang berkepentingan atau atas bantuanjawatan Kejaksaan harus memerintahkan kepada Balai Harta Peninggalan supayamengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan dan kepentingankepentingan itupula supaya membela hakhak si yang tidak hadir dan mewakili dirinya,selanjutnya disebutkan sekiranya harta kekayaan dan kepentingankepentingan

siyang tak hadir itu tidak banyak maka atas permintaan atau tuntutan seperti diatasatau pun dengan menyimpang dari permintaan atau tuntutan itu karena jabatanPengadilan Negeri baik dengan penetapan seperti yang termaksud dalam ayatkesatu, baik dengan penetapan lebih lanjut yang kemudian masih kiranya akandiambilnya, berkuasa pula memerintahkan pengurusan harta kekayaan atauperwakilan kepentingankepentingan itu kepada seorang atau lebih daripadakeluarga sedarah atau semenda si yang tak hadir, yang

ditunjuk oleh pengadilanatau kepada istri atau Suaminya, dengan kewajiban satusatunya ialah apabila siyang tak hadir itu pulang kembali, keluarga, istri atau suami tadi harusmengembalikan kepadanya harta kekayaan itu atau harganya, setelah dikurangIdengan segala utang yang sementara itu telah dilunasinya dan tanpa hasilhasilatau pendapatannya;Menimbang, bahwa Pemohon hendak melakukan perbuatan hukum yaitupembagian warisan bersama saudara saudara ibu Pemohon dari Alm.

/2012 Tentang Pembagian Aset TanahEks Pengangonan Desa Bogor, Desa Sukra dan Desa Sukra Wetan, KecamatanSukra, Kabupaten Indramayu, tertanggal 6 Desember 2012 (objek sengketa)adalah nyatanyata telah melanggar Peraturan Perundangundangan yang berlakuyaitu :a Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1982 tanggal 9 Juni 1982Pasal 9 ayat 1 yang menyatakan bahwa tanahtanah desa yang berupa tanahkas desa, bengkok, titisara, pangonan, kuburan dan lainlain yang sejenisyang dikuasai oleh dan merupakan kekayaan

Pasal 85UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999, bunyi Pasal 15 Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 : (1) Kekayaan desa yang berupa tanahdesa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikannya kepadapihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum;c Surat Gubernur Jawa Barat, kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat IIIndramayu tanggal 14 April 1981 Nomor 2113, yang pada intinya TanahPangonan Desa sekalipun sudah berubah fungsinya menjadi sawah ladangsupaya dikembalikan lagi hak pengelolaannya

oleh Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus sengketa iniKami menolak Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor: 04/G/2013/PTUNBDG tanggal 7 Mei 2013 (yang selanjutnyapertimbangannya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaJakarta) yang menyatakan:Bahwa para Penggugat menyatakan penerbitan objek sengketa telah melanggarPasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentangSumber Pendapatan dan Kekayaan

Putusan Nomor 336 K/TUN/2014yang diajukan Majelis Hakim berpendapat bahwa isi Pasal 9 ayat (1) PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor Tahun 1982 tidak berlaku lagi karena pemanfaatan/pengelolaan maupun pengawasan terhadap kekayaan Desa (termasuk tanahtanahDesa) telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2007yang berlaku sejak tanggal 3 Januari 2007 (bukti T12) dan berdasarkan Pasal 21dan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 aquo makaterhadap dalil para Penggugat

berlakunya Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor Tahun 1982 tidak berlaku lagi, maka akan ada kekosongan hukum atasTanah Pangonan, jelas ada kekosongan hukum karena Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 4 Tahun 2007 tidak mengatur mengenai Tanah Pangonan, dengandemikian Tanah Pangonan tetap diatur dalam Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor Tahun 1982, Pasal 9 ayat (1) Tanah Desa yang berupa Tanah Kas Desa,Bengkok, Titisara, Pangonan, Kuburan dan lainlain yang sejenis yang dikuasai olehdan merupakan Kekayaan

Permodalan Nasional Madani PNM ULAMM Cabang Kudus
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kementrian Agraria atau Kepala Badan Pertanahan nasional Cq.Kepala badan Pertanahan Nasional Wilayah Jawa Tengah Cq.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara

Menyatakan cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum terhadaplelang asetaset Penggugat yang akan dilaksanakan bertempat di KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang beralamatdi Jalan Imam Bonjol Nomor: 1 D GKN II Lantai 2 Semarang;5.

Bahwa Penggugat dalam melaksanakan lelang berdasarkanketentuan yang berlaku dan memenuhi persyaratan lelang yang telahditetapkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Semarang sehingga Tergugat selaku Pemegang Hak Tanggunganmempunyai Hak untuk diutamakan (deroit de preference) yang memberikanjaminan hukum untuk para kreditur (Tergugat 1);11.

Menyatakan pelaksanaan lelang Tergugat melalui KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarangberdasarkan Risalah Lelang Nomor: 932/37/2018 adalah sah danberkekuatan hukum;5.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor WilayahDirektorat Jenderal Kekayaan Negara Jateng dan D.I.

Yogyakarta selaku(instansi) atasan Tergugat II, karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Semarang bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapimerupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara, olehKarena itu apabila ada tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unitatasannya tersebut;Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat II di atas, makagugatan Penggugat yang langsung ditujukan kepada Kepala KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang tanpa mengkaitkaninstansi

Desa :Pasal 15 ayat (1) Kekayaan Desa yang berupa tanah desa, tidakdiperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihaklain, Kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.Pasal 16 ayat:(1) Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkandilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain,kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.(2) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugisesuai haga yang menguntungkan desa denganmemperhatikan

Sesuai Permendagri nomor 4 tahun 2007 tentangPengelolaan Kekayaan Desa Pasal 16 ayat ;(1) Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkandilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecualldiperlukan untuk kepentingan umum.(2) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan setelan mendapat ganti rugi sesuai hagayang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasardan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)(3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus dipergunakan

Bahwa yang termasuk aset/kekayaan Desa sesuai PeraturanPemerintah RI nomer 72 tahun 2005 tentang Pemerintah Desa Pasal69 Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1)huruf a, terdiri atas :Tanah Kas Desa.Pasar Desaabc. Pasar Hewan.d. Tambatan Perahue. Bangunan Desa.f. Pelelangan Ikan Yang dikelola oleh desa dan,g.

Lainlain kekayaan milik desa.Kemudian sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 4 Tahun2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa pasal 2 Ayat (1)Kekayaan Desa terdiri atas :Tanah Kas Desa.Pasar Desaabc. Pasar Hewan.d. Tambatan Perahue. Bangunan Desa.f. Pelelangan Ikan Yang dikelola oleh desa dan,Lainlain kekayaan milik desa.

Bahwa Sebenarnya agar lebih aman, Tanah Kas Desa harusdisertifikatkan atas nama desa, sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomer 4 Tahun 2007 tentang PedomanPengelolaan Kekayaan Desa pasal 3 ayat (2) Kekayaan Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumenkepemilikan yang sah atas nama desa Tetapi karena masih banyakTanah Kas Desa yang belum bersertifikat, maka cukup dengantercantum dalam buku kerawangan atau buku leter C, sudah dapatmembuktikan bahwa tanah tersebut

BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk 2 Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah WIDHYASIH PREMONOWATI,SH .MKn,3 Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 4 SAUMI

Anmad Yani Nomor. 92 Brebes;Untuk selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN I; 2 Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah WIDHYASIHPREMONOWATISH .MKn, yang beralamat di Desa Tanjung, KecamatanTanjung, Kabupaten Brebes;Untuk selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN IT; 3 Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan NegaraKantor Wilayah IX Semarang Kantor Pelayanan Kekayaan Tegal , Alamat JalanKS Tubun Nomor 13 Tegal;.

Bahwa adapun asetaset/harta kekayaan perseroan PT JASARI i.c.Penggugat yang diatasnamakan Tergugatl i.c . Jafar Syahbuddin Ritonga,SE, MBA, antara lain sebagai berikut:A.

Dengan alasan katanya Tergugat Il tidak mengembalikanaset/harta kekayaan Perseroan dengan demikian secara hukum telahmenimbulkan kerugian bagi Penggugat i.c PT. JASARI, (tidak ada lebihlanjut uraian perbuatan melawan hukum) hal ini jelas bahwa Penggugatmemutarbalikkan fakta yang sebenarnya, sesungguhnya Tergugat II tidakpernah menguasai harta kekayaan Perseroan, bagaimana mungkinTergugat Il mengembalikannya !?

Mengalihkan kekayaan Perseroan; ataub.

Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;Persetujuan itu diperlukan apabila lebih dari 50% (lima puluhpersen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu)transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupuntidak (vide: Pasal 102 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas);16)Memberi persetujuan kepada Direksi untuk mengajukanpermohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada PengadilanNiaga ( vide: Pasal 104 ayat (1), Undang Undang Nomor 40Tahun 2007 tentang

JASARI (i.c.Termohon Kasasi) sebagai asset/harta kekayaan PT.

Pembanding/Tergugat IX : KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT Diwakili Oleh : Mohamad Idris Salim
Terbanding/Penggugat : ANTHONY HANDOKO
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK RI CQ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
Terbanding/Turut Tergugat II : NOTARIS, PPAT ERLY SOEHARDJOJO, S.H.
Terbanding/Turut Tergugat III : NOTARIS, PPAT LIEKE L. TUKGALI, S.H.
Terbanding/Turut Tergugat IV : Notaris, PPAT Ny. JULIA MENSANA, SH.

Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugasdan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("KeppresNo.15 Tahun 2004"), Pasal 6 ayat (1), menyebutkan:"Dengan berakhirnya tugas BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal1, dan/atau dibubarkannya BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal2, segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelolaoleh Menteri Keuangan."c.

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat yang disebutkan sebagai Turut Tergugat adalah "KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIKRI CQ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG".4.2. Bahwa gugatan Penggugat yang hanya menyebutkan atau menunjuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang saja tanpamenyebutkan atau menunjuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negarahal 59 dari 71 hal put.

No. 459/PDT/2018/PT.DKI4.3.dan Lelang yang mana yang ditarik sebagai Turut Tergugat jelasjelas telah salah alamat (error in persona).Bahwa meskipun Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelangmerupakan instansi vertikal yang instansi induknya KementerianKeuangan, namun demikian terdapat 70 (tujun puluh) KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di seluruh Indonesia dan5 (lima) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang diJakarta, dimana setiap masingmasing Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang

Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang hanyamenyebutkan atau menunjuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang saja tanpa menyebutkan atau menunjuk KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang mana yang ditariksebagai Turut Tergugat jelasjelas telah salah alamat (error in persona).5. Eksepsi Gugatan Obscuur Libel.5.1. Bahwa selain telah mengakibatkan gugatan Penggugat salah alamat5.2.

(error in persona), gugatan Penggugat yang hanya menyebutkanatau menunjuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangSaja tanpa menyebutkan atau) menunjuk Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang yang mana yang ditarik sebagai Turut Tergugat juga telah, mengakibatkan gugatan Penggugat obscuur libel, karena tidak jelasnya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang mana yang ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo.Bahwa selain itu, gugatan Penggugat obscuur libel disebabkankarena

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon selaku ibu kandung sekaligus wali dari anaknya yang belum dewasa dari perkawinannya dengan almarhum
   Moch Yusuf, yaitu Janeeta Naura Yusuf, perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 28 Januari 2012, melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anaknya tersebut berkaitan dengan penjualan harta kekayaan berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah, sebagaimana Sertipikat

membayar lunas sisa pinjaman kreditnya kepada Penggugat yakni sebesar 195.116.251,- (Seratus sembilan puluh lima juta seratus enam belas ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) paling lama 7 (tujuh hari) setelah putusan diucapkan / setelah diberitahukan kepada para pihak / setelah berkekuatan hukum tetap

Apabila tergugat tidak melunasi secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti bukti kepemilikan surat hak milik An Khailul Azmiyang dijaminkan kepada Penggugat untuk di Lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Jambi,dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman kredit yang tertunggak;