tanah, menjual lagi ke Tergugat kalaulahsudah dibeli oleh Penggugat II dan minta tambahan lagi terhadapPenggugat maka jual beli itu adalah sah, peristiwa ini dilandasi olehpayung hukum berupa Yuriprudensi Agung Republik Indonesia, putusanNomor 607 K/Sip/1983, tanggal 25 Mei 1980, Perjanjian jual beli tanahantara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 Oktober 1981 tersebutadalah sah dan dengan demikian kedua belah pihak harus menyelesaikansurat jual beli dan balik nama tanahnya pada instansi Agraria

persuratan, sehinggadari awal Tergugat Ill di indikasikan memiliki itikad tidak baik, dan masukkategori telah melakukan perbuatan melawan hukum;Bahwa, sekali lagi Para Penggugat demi menjunjung tinggi hak maupunkepentingan atas perkara a quo menghendaki untuk meluruskan perkaraa quo melalui gugatan perbuatanmelawan hukum disertai ganti rugi kepadaTergugat , Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang terlibat langsungdalam penyelundupan hukum perdata, sehingga mengelabui secara halusdalam Hukum Agraria

Hal ini dilandasi oleh Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia, Nomor 607 K/Sip/1983 tanggal 25 Mei 1983,"Perjanjian jual beli tananh antara Pemohon Kasasi dengan PemohonKasasi Il adalah sah, meskipun kedua belah pihak belum menyelesaikansurat jual belli dan balik nama tanahnya kepada Instansi Agraria setempat":Pertimbangan hukum di atas sewajarnya ada, oleh karena hal ini sangaturgent, pangkal keruwetan ini tidak diperjelas pula dalam pertimbanganMajelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang,

Pelanggaran terhadap pasal 27 UndangUndang no.5 tahun 1960tentang Pokokpokok Agraria yang secara tegas menegaskan hak milikatas tanah dapat dihapus/dibatalkan apabila:Tanah tersebut menjadi Tanah NegaraPencabutan Hak atas tanah yang berdasarkan Pasal 15Karena penyerahan secara suka relaDitukarkan/digantiKarena berlaku pasal 21 ayat (3), pasal 26 ayat (3)oe YP SSTanahnya musnahBahwa Tergugat menyatakan hak milik no.1065 atas nama JohanRumuy (Penggugat) telah dibatalkan tapi tidak memenuhi salah satuketentuan

AdministrasiPemerintahan, yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asasyang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan informasi yangbenar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraanPemerintahan dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasipribadi, golongan, dan rahasia Negara.Bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa yang diterbitkan olehTergugat, Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan tahapanpengumuman sesuai yang diatur dalam pasal 63 ayat (2) PeraturanMenteri Negara Agraria

Bahwa diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat sesuai denganPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan PembatalanHak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan Pasal 104 yaitu:(1) Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusanpemberian hak, sertipikat hak atas tanah keputusan pemberian hakdalam rangka pengaturan penguasaan tanah.(2) Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diterbikan karena terdapat

Aspek Kewenangan;Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokok Pokok Agraria Jo. Keputusan Presiden Nomor26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional Jo PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan HakAtas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan Tergugat memilikikewenangan yang diberikan berdasarkan ketentuan perundangundangan untuk memproses serta menerbitkan objek sengketa a quob.

BuktiP4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Tanda bukti PenerimaanSurat perinal Mohon untuk Fotokopi sesuai dengan fotokopi; Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan PertanahanNasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Maluku Nomor : 424/81/IV/2018, tanggal 16 April2018, perihal : Permohonan ditinjau Kembali PembatalanSertifikat Hak Milik Nomor : 1065;Halaman 19 dari 37 Halaman Putusan Nomor 9/G/2019/PTUN.ABNa6.Bukti P5Bukti P6Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat dari Jonan Rumuykepada

Bahwa atas permohonan pengukuran atas tanah tersebut, makaturut Tergugat/dahulu sub direktorat Agraria Kabupaten Butonmenyuruh/menyodorkan formulr berupa isian biayabiayapengukuran untuk dipenuhi oleh Penggugat ;. Bahwa atas formulir yang disodorkan turut Tergugat (dahulu subDirektorat Agraria Kabupaten Buton) maka Penggugat membayar biaya pengukuran kepada sub Direktorat KabupatenButon tahun 1973, Penggugat membayar biaya pengukuranHalaman 3 dari 48 Putusan Nomor 26/PDT.G/2015/PN.

Djafar/Penggugat diDesa Kaisabu Baru, Kecamatan Wolio pada tanggal 28 november1973;Bahwa tanah tersebut pada tahun 1973 Tergugat II (dahuluDirektorat Agraria, sekarang Badan Pertanahan Nasional) telahturun melakukan dan pengukuran mana telah dikeluarkan gambarsituasi (GS) pada tanggal 15 november 1973 dan ditanda tanganioleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Buton An. Abd.Rahman yang menjelaskan tanah/kebun tersebut milik PenggugatI/Ny. Tayba M.

Rahman (dahulu sebagai Kepala Sub Direktorat AgrariaKabupaten Buton tahun 1973), surat kKesaksian mana dibuat padatanggal 26 januari tahun 1999 menjelaskan bahwa: 1) dalamtahun 1973 Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buton (Bapak ZainalArifin Sugianto) memerintahkan kepada saya selaku KepalaSubdit Agraria Kabupaten Buton untuk mengadakan penertibanatas tanahtanah di Kabupaten Buton dengan dititik beratkanpada tanah pertanian yang dapat meningkatkan taraf hidupmasyarakat; 2) atas dasar perintah Bupati

sebidang tanah dengan luas 7.500 M2 diKelurahan Kadolokatapi Kota Administratif BauBau KecamatanWolio Kabupaten Daerah Tingkat II Buton;Bahwa Penggugat dan Penggugat Il sebagai pemilik tanahtersebut telah membayar pajak kepada negara (petunjuk yuridisatas hak) dan telah dibayar sejak tahun 1973 sampai dengansekarang, sedang Penggugat II membayar pajak kepada negara(petunjuk yuridis atas hak) sejak tahun 1979 sampai sekarang;Bahwa berdasar gambar situasi (GS) yang dikeluarkan olehKepala Sub Direktorat Agraria

Perpanjangan Surat Izin Lokasi PT Sintang Rayaditandatangani bukan oleh Pejabat yang berwenang;Bahwa Surat Keputusan Bupati Pontianak, Nomor 25 Tahun2007 tentang Perpanjangan Izin lokasi untuk perkebunankelapa sawit PT Sintang Raya yang ditandatangani oleh AbangRasmansyah selaku Wakil Bupati Pontianak adalah cacathukum, karena berdasarkan Permeneg Agraria/Kepala BPNNomor 2 Tahun 1999 tentang zin Lokasi dalam pasal 6 ayat(2) menegaskan bahwa:"Surat Keputusan pemberian Izin lokasi ditandatangani olehBupati

DaerahKhusus Ibu Kota Jakarta, oleh Gubernur Kepala DaerahKhusus Ibu Kota Jakarta, atau oleh pejabat yang ditunjuksecara tetap olehnya";Oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut di atas makaWakil Bupati tidak mempunyai kewenangan untukmenandatangani surat Keputusan mengenai perpanjangan Izinlokasi;Perpanjangan Surat Izin Lokasi PT Sintang Raya bertentangandengan Pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri NegaraAgraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi Bahwa selaintelah dilanggarnya Permeneg Agraria

Dengan demikianberdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3)Permenneg Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasimaka perpanjangan surat izin lokasi PT Sintang Raya olehWakil Bupati Pontianak tanggal 22 Januari 2007, KeputusanBupati Nomor 25 Tahun 2007 adalah keputusan yangbertentangan dengan hukum.

Selanjutnya dikarenakan dalamperpanjangan izin lokasi tersebut terdapat cacat hukum makaberdasarkan "Pasal 104 ayat (2) Permeneg Agraria Nomor 9Tahun 1999" tentang Tata Cara Pemberian dan PembatalanHalaman 9 dari 35 halaman.

Penyerahan lahan/tanah tersebut bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1)Permeneg Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi yangmengatur bahwa:"Pemegang izin lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam arealizin lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkankesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyaikepentingan tersebut dengan cara jual beli, pembedan ganti rugikerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai dengan ketentuanyang berlaku";Dikarenakan penyerahan lahan/tanah

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten BekasiNomor 46003051993 22 November 1993 tentangPEMBERIAN WIN LOKASI UNTUK KEPERLUANPEMBANGUNAN PUSAT LISTRIK TENAGA GAS/UAP(PLTG/U) TERLETAK DI DESA SEGARJAYA KECAMATANTARUMAJAYA SELUAS 85.000 M2 ATAS NAMAPERUSAHAAN LISTRIK NEGARA = PROYEK ~ INDUKPEMBANGKIT TERMAL JAWA BARAT DAN JAKARTA RAYA.e) Keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 65/HGB/BPN/95 tanggal 7 Februari 1965 tentangPEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS NAMA PT.PERUSAHAAN

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA(PERSERO) seluas 34.005 m2, berdasarkan Gambar Situasitertanggal 17041995 No.8334/1995 terletak di Propinsi JawaBarat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Tarumajaya, Desa PantaiMakmur, sesuai penerbitan sertifikat oleh BPN/KantorPertanahan Kabupaten Bekasi, tertanggal 4101995.Bahwa semua tanah yang terdaftar dalam Keputusan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 65/HGB/BPN/95 tanggal 7Februari 1965 tentang PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN ATASNAMA PT.

Bahwa oleh karena itu Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut diatas,18.sesuai Pasal 19 ayat (2) huruf (c) UndangUndang No. 5 Tahun 1960tentang UndangUndang Pokok Agraria jo. Pasal 32 ayat (1) PP No. 24tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo.

PLN(Persero) kemudian dimohon haknya oleh Tergugat pada TurutTergugat dimana pemberian haknya diteruskan ke Kantor WilayahBPN Jawa Barat yang oleh Kantor Wilayah BPN Jawa Baratditeruskan lagi ke Menteri Negara Agraria/Kepala BPN karenamerupakan kewenangan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN yangoleh BPN ditetapkan Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala BPNNomor 65/HGB/BPN/95 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atasnama PT.

JAKEH yang menjadiobyek perkara oleh Tergugat telah diterbitkan sesuaiprosedur dan ketentuan yang berlaku serta telahmemenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalamPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24Tahun 1997 tentang Peraturan Pendaftaran Tanah danperaturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No : 3Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Ketentuan ketentuan PPNo : 24 TahunBahwa Kronologi penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor :178/Desa Banjar Agung Udik Tertanggal 1 Desember 2009atas nama Hi

M JAKEH mengajukan permohonan Hak keKantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus(Hal ini sesuai ketentuan pasal 73 ayat 1Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBPN Nomor : 3.

Bahwa terhadap permohonan dimaksudkemudian dilakukan Pengumuman data fisikdan data yuridisnya berdasarkan suratNo : 600 38/Konversi/2009 tanggal 20 Mei2009, hal ini sesuai ketentuan Pasal 86Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBPN Nomor : 3 Tahun.

Bahwa Terhadap permohonan dimaksuddilakukan Pengumuman data fisik dan datayuridisnya berdasarkan surat No : 60038/Konversi/2009 Tanggal 20 Mei 2009, Hal28ini sesuai ketentuan Pasal 86 PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala BPN No: 3.

Bahwa terhadap permohonan dimaksuddilakukan Pengumuman data fisik dan datayuridisnya berdasarkan surat Nomor : 60038/Konversi/2009 Tanggal 20 Mei 2009, halini sesuai ketentuan Pasal 86 PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor3 Tahunc.

bahwa objek sengketamerupakan harta peninggalan warisan orang tua Penggugat bemamaLasaehe yang diolah sejak tahun 1962 hal tersebut adalah tidak benar dantidak berdasar, karena tanah yang disengketakan oleh Penggugat adalahmilik Tergugat dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggarasecara fisik menguasai objek sengketa berdasarkan bukti otentik SertifikatHak Pakai Nomor 102 tahun 1998 dan Nomor 103 tahun 1998 yangberdasarkan UndangUndang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan DasarDasar Pokok Agraria

Fotokopi Gambar Situasi Hak Pakai yang diminta oleh LASAEHE atastanah Negara yang disahkan dan disetujui Kepala Kantor Agraria Dati IlKendari/Ketua Panitia Pemeriksa Tanah atas nama BARUGA TEKAKAserta ditandatangani oleh Kepala PU. Dati Il Kendari atas nama LAMUSE,serta diukur/digambar oleh juruUkur P.U. Kendari atas nama ABD.

KadiBahwa tanah yang disengketakan tersebut adalah milik Lasaehe yangsaksi ketahui karena pada tahun 1969 Saksi tinggal dirumahnyaLasaehe sampai dengan tahun 1974;Bahwa tanah tersebut Lasaehe jadikan empang dan Saksi juga ikutmembantu Lasaehe membuat empang ditanah ituBahwa atas tanah tersebut ada suratnya yakni Hak Pakai atas namaLasaehe dan saksi tahu karena pada tahun 1970 Lasaehe perlihatkansurat tanah Hak Pakai dan ada tanda tangan dari agraria namun tanahtersebut belum ada sertipikatnya;Bahwa

mempertimbangkan dalilPenggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah objeksengketa yang terletak di Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat KotaKendari yang merupakan harta peninggalan/warisan orang tua penggugatbernama Lasaehe dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikannya akan tanahobjek sengketa Penggugat telah mengajukan Gambar Situasi Hak Pakai yangdiminta oleh LASAEHE atas tanah Negara yang disahkan dan disetujui KepalaKantor Agraria

UU Nomor 5tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria telah menyatakannak pakai dapat diberikan selama jangka waktu tertentu atau selamatanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu:Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut telah dapat disimpulkanadanya waktu tertentu yang mengatur pemberian hak pakai ataupun sepanjangtanah tersebut dipergunakan sesuai pemberian hak pakai yang dimohonkan;Halaman 28 dari 33 PutusanNomor21/Pat.G/2016/PN.

Bahwa pengakuan hak Tergugat (Para Tergugat) atas tanahobjek sengketa sesungguhnya tidak mendasar dan merupakan suatu halyang sangat naif sekali sifatnya, sebab dengan telah diundangkannyaUndang Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 pada tanggal 24September 1960 pada hakekatnya mengakhiri berlakunya Peraturanperaturan hukum tanah kolonial, dan juga mengakhiri dualisme ataupluralism hukum tanah Indonesia, sehingga dengan adanya UndangUndang Pokok Agraria ini, maka seluruh tanah dikuasai langsung

Bahwa oleh karena itu merujuk kepada kenyataan tersebut diatas,semestinya Para Penggugat selaku pihakpihak yang telah menempatidan/atau menguasai tanah objek sengketa selama ini, adalah merupakanpihakpihak yang sepatutnya untuk diberikan legitimasi hak milik dan/atauhak pakai atas tanah objek sengketa sebatas yang ditempati dan/ataudikuasainnya oleh Negara sebagaimana yang diatur dalam ketentuanUndang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan/atau PeraturanPemerintah Nomor 24 tahun 1997;34.

Bahwa namun demikian apapun alasan hukumnya,pemberian legalitas hak pakai oleh Turut Trgugat II atas Tanah ObjekSengketa kepada Termohon Kasasi tidak sejalan dengan ketentuanhukumnya dan/atau tidak sejalan dengan semangat dan/atau Prinsipprinsip yang terkandung didalam Undang Undang Nomor 5 Tahun1960 Tentang Pokokpokok Agraria.

KNIL (Polisi KolonialBelanda) yang telah diberikan kepadanya dan telah dikuasainyasejak tahun 1950an tentu saja tidak beralasan hukum sama sekali,sebab pengakuan haknya tersebut menjadi tidak logis denganadanya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960, karena setelahberlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokokpokok Agraria telah menghapuskan Dualisme dan Pluralisme atastanah hak Barat (Kolonial) menjadi tanah Negara;4.16.

sifatnya, sebabbagaimanapun proses penerbitan sertifikat hak pakainya mengandung cacatformil dan/atau cacat yuridis, karena permohonan hak milik yang diajukanoleh Termohon Kasasi kepada Turut Turut Termohon II tidak dilandasi olehadanya Dasar alas hak yang jelas, maka terhadap permohonan yangdemikian harus batal demi hukum, karena tidak memenuhi syaratsyaratformal suatu Pemohon dan/atau syaratsyarat hukum yang berkaitandengan data yuridis dan fisik tanah sebagaimana yang diatur dalamPeraturan Menteri Agraria

menafsirkanpenggunaan, pemanfaatan, pengusahaan dari sudut fisik saja ;32.Bahwa, dengan demikian terbukti Para Tergugat (Panitia/Kepala KantorWilayah Pertanahan Banten) telah salah/keliru menafsirkan atau setidaknyamengartikan secara sempit arti tanah terlantar dan ini merupakan penafsiranyang keliru serta bertindak secara sewenangwenang, in casu tanah obyeksengketa ;Obyek sengketa merupakan pencabutan hak atas tanah sehingga melanggarUndangUndang No. 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

Pasal 4 Ayat (1) : Dalam rangka peruntukan dan pengaturan peruntukanpenguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan TCUN, Kepalamenetapkan tanah terlantar sekaligus menghapuskan hak atas tanah,memutuskan hubungan hukum dan menegaskan menjadi tanah yangdikuasai langsung oleh negara ;Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 138 PK/TUN/2014Pasal 4 Ayat (2) : TCUN dialokasikan secara nasional untuk kepentinganmasyarakat dan negara melalui :a. reforma agraria ;b. program strategis negara, dan ;c. cadangan

Ketika Negara memberikan hak kepada orang ataubadan hukum selalu diiringi Kewajibankewajiban yang ditetapkan dalamUndangUndang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria dan Surat Keputusan Pemberian Haknya.

Karena ituPemegang Hak dilarang menelantarkan tanahnya, dan jika Pemegang Hakmenelantarkan tanahnya, Peraturan Dasar PokokPokok Agraria telahmengatur akibat hukumnya yaitu : hapusnya hak atas anah yangbersangkutan dan memutuskan hubungan hukum serta ditegaskan sebagaitanah yang kuasai langsung oleh Negara.

Bahwa menyatakan dan menetapkan suatu hak tanah adalah terlantarmerupakan tugas Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasionaldalam rangka melaksanakan ketentuan ketentuan antara lain : UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria dimana dalam Pasal 40 huruf e ditegaskan : Hak GunaBangunan hapus karena diterlantarkan Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha,Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah dimana dalam Pasal 35huruf e ditegaskan Hak

dilakukanTERGUGAT I, TERGUGAT II, serta TERGUGAT III,yaitu. atas pelanggaran 1320 KUHpPerdatamengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT yaituberupa tanah yang dikuasai PENGGUGAT diklaimoleh TERGUGAT I, bahkan sampai diproses pengajuansertipikatnya oleh TURUT TERGUGAT II hinggadipanggilnya PENGGUGAT oleh Kepolisian DaerahJawa Tengah;21 Bahwa kemudian permohonan pengajuan sertipikatyang diajukan TERGUGAT I juga merupakanperbuatan melawan hukum, oleh karena melanggar1ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria

pengikatanjualbeli tanah dan bangunan seluas : 9.510 M2 Nomor : 23 tanggal 14 Oktober2011 atas Tanah Negara yang dibuat TURUT TERGUGAT ;Menyatakan batal atau tidak sah akta penyerahan dan Pelimpahan HakNomor : 39 tanggal 1612 2011 dan pengikatan jualbeli tanah danbangunan seluas : 9.510 M2 Nomor : 23 tanggal 14 Oktober 2011 yangdibuat TURUT TERGUGAT I;Menyatakan TERGUGA I melakukan Perbuatan Melawan Hukum karenamengajukan permohonan sertipikat tidak berdasarkan ketentuan PeraturanMenteri Negara Agraria

PututSutopo secara de yure mempunyai buktibuktikepemilikan tanah namun masih perlu dilakukanmusyawarah terlebih dahulu karena secara defaktomasyarakat saat ini masih menguasai tanah tersebutwalaupun tanpa mempunyai buktibukti kepemilikan7 Bahwa gugatan posita nomor : 21 tidak perlu TurutTergugat II tanggapi karena khusus permohonan yangberkaitan dengan tanah bekas Hak Guna bangunanbukan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor : 3 tahun1997 tetapi Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan.

Nasional Nomor : 3 tahun 1999 joPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional 9 tahun 1999, dan PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor : tahun 2010.

Terhadappertimbangan tersebut, Pembanding menyatakan keberatannya sebagaiberikut:Bahwa PP No.10 Tahun 1961 adalah peraturan pelaksanaan dari Pasal 19UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA).

Secara lebih teknis, pada Pasal 13ayat (3) PP No.10 Tahun 1961 disebutkan bahwa: Salinan bukutanah dansuratukur setelah dijahit menjadi satu bersamasama dengan suatu kertassampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, disebut sertipikatdan diberikan kepada yang berhak, kemudian pada ayat (4) disebutkanbahwa: Sertipikat tersebut pada ayat (3) Pasal ini adalah surattanda buktihak yang dimaksud dalam Pasal 19 Undangundang Pokok Agraria;Bahwa dengan demikian PP No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran

Keterangan yang diterbitkan Dinas Tata Kota Kotamadya Medan(Bukti T21) terletak pada Kavling Nomor 6, dan saat ini secara fisik dikuasaioleh IMMANUEL FRIEDRICH MANIHURUK dan MASLINA BARUS; Bahwa atas tanah yang dimaksudkan dalam Bukti P10 s.d Bukti P13tersebut, telah diterbitkan Surat Keputusan oleh Kepala Inspeksi AgrariaSumatera Utara pada tanggal 16 September 1963, yang memutuskan bahwabidang tanah tersebut dikonversi menjadi Hak Milik sebagaimana dimaksudpada Pasal 20 Ayat (1) UndangUndang Pokok Agraria

; Bahwa dengan demikian Bukti P10 s.d Bukti P13 telah dapat mematahkandalil Terbanding yang menyatakan bahwa JAMES TARIGAN (ic. orang tuaTerbanding) telah membeli tanah dengan luas keseluruhan 23.890 M2 (duapuluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi), karenaperolehan JAMES TARIGAN seluruhnya dilakukan pada tahun 1974,sedangkan terhadap tanah yang sekarang dimiliki IMMANUEL FRIEDRICHMANIHURUK dan MASLINA BARUS telah diterbitkan Surat Keputusan olehKepala Inspeksi Agraria Sumatera Utara

Putusan Nomor 82/Pdt/2021/PT MDN.No.54/Ka/1960 yang dibuat oleh Assisten Wedana Ketjamatan Sunggaltanggal 9 Maret 1960 (Bukti P12); Bahwa dengan demikian, atas tanah yang haknya sekarang dimiliki olehIMMANUEL FRIEDRICH MANIHURUK dan MASLINA BARUS tersebut,selain SKTnya diterbitkan oleh Assisten Wedana Ketjamatan Sunggaltanggal 9 Maret 1960, telah pula diterbitkan Surat Keputusan oleh KepalaInspeksi Agraria Sumatera Utara pada tanggal 16 September 1963 (Bukti P13); Bahwa dengan demikian pula, jika

,Bahwa jual beli dengan hak membeli kembali adalah bentukperjanjian sebagaimana Pasal 1519 dan seterusnya KUHPerdata,sedangkan jual beli tanah dan rumah menurut UndangUndangNomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria(UndangUndang Pokok Agraria No. 5/1960) dikuasai oleh hukumadat, yang tidak mengenal bentuk jual beli dengan hak membelikembali.

kesusilaan baik atau ketertibanumum*,Dan Pasal 1335 KUHPerdata yang menyatakan :Suatu Perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatusebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan,Bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, maka Akta PerjanjianPengikatan Jual Beli No. 58 dan pengalihan hak atas tanah dari TurutTerlawan kepada Terlawan telah melanggar peraturan perundangundangan dan ketentuan sebagai berikut:e UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria

(UndangUndang Pokok Agraria No.5/1960):e Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1982 TentangLarangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan HakAtas Tanah;e Peraturan Pemerintaha Indonesia No. 24 Tahun 1997, tentangPendaftaran Tanah;Oleh karena bertentangan dengan peraturan perundangundangan,maka Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 58 adalah tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat dan semua akta turunannyajuga sejauh mengenai peralihan hak kebendaan yaitu Akta Jual BeliNo. 12/2016 tertanggal

,Bahwa jual beli dengan hak membeli kembali adalah bentukperjanjian sebagaimana Pasal 1519 dan seterusnya KUHPerdata,sedangkan jual beli tanah dan rumah menurut UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UndangUndang Pokok Agraria No. 5/1960") dikuasai olen hukum adat, yang tidakmengenal bentuk jual beli dengan hak membeli kembali.

khusus terhadap tanahHGB No.13 baik secara tersurat maupun tersirat terdapat indikasi unsurkesengajaan dengan tidak dikeluarkannya ijin persetujuan perpanjangan(tanpa dasar/alasan yang jelas sesuai peraturan yang berlaku) yangdimohonkan Penggugat ;Bahwa mungkin Tergugat sengaja melupakan fakta bahwa Tergugathanya PEMEGANG HAK PENGELOLAAN dengan Sertifikat HPL No. 1yang mana secara limitatif disebutkan : lamanya hak berlaku selamadipergunakan untuk obyek pariwisata, karena senyatanya dalam suratMeneg Agraria

Dengan demikian hak pengelolan tetapmenjadi kewenangan Menteri Negara Agraria/Ka BPN ;23. Bahwa meskipun HGB No.13 akan berakhir tanggal 15 Januari 2013 sesuaiapa yang tersurat pada Buku Tanah HGB No. 13 tersebut, bukan berartidengan serta merta HGB No. 13 tersebut hapus pada saat itu, karenasenyatanya :a.

(2) yang kaidah hukumnya menyatakan :Tiaptiap warga negara Indonesia baik lakilaki maupun wanitamempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hakatas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi dirisendiri maupun keluarganya;Dalam hal itu) perlu'. diadakan perlindungan bagi golonganwarganegara yang lemah terhadap sesama warga negara yang kuatdalam kedudukan ekonominya;Dan pemerintah berkewajiban untuk mencegah adanya organisasi danusahausaha perseorangan dalam lapangan agraria

Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria menyatakan bahwa :Hak milik adalah Hak Turun temurun, terkuat dan terpenuh yangdapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuandalam Pasal 6 :Bahwa Termohon Peninjauan Kembali sengaja melupakan faktabahwa Termohon Peninjauan Kembali hanya PEMEGANG HAKPENGELOLAAN dengan Sertifikat HPL No. 1 yang mana secaralimitatif disebutkan : lamanya hak berlaku selama dipergunakanuntuk obyek pariwisata, karena senyatanya dalam surat MenegAgraria

Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerahberikut lampirannya Bab VIII Pemanfaatan khususnya angka 4huruf d tentang Bangun Guna Serah dan angka 5 huruf d tentangBangun Serah Guna jo Pasal 42 ayat (4) dan Pasal 44 ayat (4)Perda Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2007 tentangPengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diungkapkan olehTergugat menurut hemat kami tidak dapat diterapkan dalam perkaraa quo, karena HGB Nomor 13 Desa Karangmangu Baturradenbukan termasuk Barang Milik Daerah ;Bahwa Surat Menteri Agraria

Kenneth Hidayat pada bulan Februari 1982, karena arealtanah milik tergugat akan dibeli maka untuk mengajukanpermohonan pengukuran ke kantor Agraria Kota Balikpapanpembuatan Peta yang dimohonkan oleh pihak DR. Kenneth Hidayatdan yang menjadi alas hak adalah surat hibah tanggal 5 Agustus1986 tersebut, oleh karena pihak pembeli yaitu DR.

Moekti diterbitkan pada tanggal 13 September 1990;telah dilakukan secara cermat sesuai dengan prosedur yangditetapkan dalam peraturan perundanganundangan dan ketentuanyang berlaku serta telah memenuhi persyaratan yang Rechmatig(berdasarkan hukum) serta melaksanakan Asasasas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB) berdasarkan peraturan danketentuan yang berlaku yaitu : UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988; Peraturan Menteri Agraria

Balikpapan Timur, KotaBalikpapan, Provinsi Kalimantan Timur atas nama MeithyMoekti diterbitkan pada tanggal 13 September 1990;telah dilakukan secara cermat sesuai dengan prosedur yang ditetapkandalam peraturan perundanganundangan dan ketentuan yang berlakuserta telah memenuhi persyaratan yang RAechmatig (berdasarkanhukum) serta melaksanakan Asasasas Umum Pemerintahan YangBaik (AAUPB) berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku yaituUndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria

Pasal 125 s/d 128 Peraturan MenteriNegara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun1997, Pasal 124 s/d 133 Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999, PeraturanMenteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan PertanahanNasional No. 11 Tahun 2016 Yang mana pembatalan hak atas tanahdapat dilaksanakan apabila salah satunya terdapat putusan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap, sementara penerbitan danpencatan peralihan Sertipikat a quo, telah sesuai

Aminuddin, karena pada waktu itu diterbitkanoleh Kepala Direktorat Agraria Kepala Sub Dit Pendaftaran Tanah dijabat Ir. SetoPandojo, masih diberlakukan Permendagri No. 6 Tahun 1972 tentang PelimpahanWewenang Pemberian Hak Atas Tanah pasal 1 dan khususnya pasal 2 huruf a, pasal 2huruf a.1 yang berbunyi :GUBERNUR MEMBERIKAN KEPUTUSAN MENGENAT :a Permohonan pemberian hak milik atas tanah negara danmenerima pelepasan hak milik yang luasnya :a.1. Untuk tanah pertanian tidak lebih dari 20.000 m?

ISumsel Kepala Direktorat Agraria u.b. Kepala Sub Dit Pendaftaran Agraria Ir. SetoPandojo dan Kepala Direktorat Agraria Drs. Moeljono. Ini juga dikuatkan dengan SuratKeputusan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No. 28/UH/HM/1976/OKI/P tanggal 25 Mei 1976 yang memutuskan memberikan hak milik pertanian kepadaSdr. Drs. Aminuddin (Tergugat I) atas sebidang tanah seluas 20.000 m?.

I Sumsel No.28/UH/HM/1976/OKI/P tanggal 25 Mei 1976 ;f Bahwa didalam penerbitan Sertifikat HM No. 42/Desa Parit tersebut KepalaDirektorat Agraria atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I SumateraSelatan selalu berpedoman dengan ketentuan yang berlaku ;g Bahwa Turut Tergugat menolak ketentuan gugatan Penggugat selebihnya ;Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Turut Tergugat memohon kepada Ketuadan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untukmemberikan putusan

Penggugatdalam Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkarasebesar nihil ;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :Menimbang, bahwa dikarenakan dalam perkara gugatan Konvensi dan gugatanRekonvensi ternyata Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensidinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka oleh karena itu dihukum untuk membayarseluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;36Memperhatikan, Kitab Undangundang Hukum Perdata, UU No. 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria

Pemalang.5. 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Penyerahan Sertifikat Nomor : 798.1/BA-33.27/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016.6. 1 (satu) bendel foto copy Petunjuk teknis kegiatan Prona tahun 2016 (Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015, Program Nasional Agraria (Prona) dan Surat Edaran Nomor 4/SE/I/2015 Tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan).7. 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

diatasnya berdiri satu buah rumah papan terletak di KABUPATEN PESISIR SELATAN, seluas 24.111 M2 (2 ha), dengan batas-batas sebagai berikut :- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah BATAS BARAT- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Kampung- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah BATAS SELATAN- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah BATAS UTARAAtau sebagaimana ditunjuk oleh Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 434 Desa/Kenagarian Inderapura atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria

Pesisir Selatan tertanggal 20 Maret 1982;4.5 Sebidang tanah terletak di KABUPATEN PESISIR SELATAN, seluas 16.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan kampung- Sebelah timur berbatasan dengan Rawa- sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah BATAS SELATAN- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah BATAS UTARAAtau sebagaimana ditunjuk oleh Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 438 Desa/Kenagarian Inderapura atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria

tanah diatasnya berdiri satu buah rumah papan terletak diKABUPATEN PESISIR SELATAN, seluas + 24.111 M2 (2 ha),dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah BATAS BARAT Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah BATAS TIMUR Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah BATAS SELATAN Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah BATAS UTARAAtau sebagaimana ditunjuk oleh Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 434Desa/Kenagarian Inderapura atas nama PEMOHON (Pemohon) yangdikeluarkan oleh Kepala kantor Agraria

tanah diatasnya berdiri satu buah rumah papan terletak diKABUPATEN PESISIR SELATAN, seluas + 24.111 M2 (2 ha),dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah BATAS BARATSebelah timur berbatasan dengan Tanah BATAS TIMURSebelah Selatan berbatasan dengan Tanah BATAS SELATANSebelah Utara berbatasan dengan Tanah BATAS UTARAAtau sebagaimana ditunjuk oleh Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 434Desa/Kenagarian Inderapura atas nama PEMOHON (Pemohon) yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria

Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat hartatersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM)No. 434 Desa/Kenagarian Inderapura atas nama PEMOHON yang dikeluarkan olehKepala Kantor Agraria Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 20 Maret 1982menunjukkan bahwa benar Pemohon memiliki sebidang tanah diatasnya berdirisebuah rumah papan terletak di KABUPATEN PESISIR SELATAN seluas +24.111 M2 (dua

Pasal huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, majelishakim berpendapat tanah sawah tersebut dapat dijadikan sebagai harta bersamaPemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa bukti T.3 yang diajukan Termohon berupa FotokopiSertifikat Hak Milik (SHM) No. 438 Desa/Kenagarian Inderapura atas namaPEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten PesisirSelatan tertanggal 20 Maret 1982 menunjukkan bahwa benar Pemohon memilikisebidang tanah diatasnya berdiri sebuah rumah papan terletak di KABUPATENPESISIR

Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 20Maret 1982;4.5 Sebidang tanah terletak di KABUPATEN PESISIR SELATAN, seluas +16.000 M2, dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan kampung Sebelah timur berbatasan dengan Rawa sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah BATAS SELATAN Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah BATAS UTARAAtau sebagaimana ditunjuk oleh Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 438Desa/Kenagarian Inderapura atas nama PEMOHON yang dikeluarkanoleh Kepala Kantor Agraria

SHGB itu;Bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat yang menerbitkan SertifikatHak Guna Bangunan No.67/Polonia Tertanggal 25 Mei 1985 yangterdaftar atas nama Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN),sedangkan disisi lain telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 250/Poloniatanggal 15 Juli 2005, atas nama SUDARTO WIDJAJA (Penggugat), telahbertentangan dengan Peraturan perundang Undangan yang bersifatprocedural/formal dan bersifat materil/substansial yakni melanggarPasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria

Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang No.5 Tahun 1960Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria;6. Pasal 3 angka 5 dan 6 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu asas Profesionalitas, dan asasKecermatan dan asas Proporsionalitas;33.

) dan pasal 76 ayat 3 poin 2 (secaraSporadik), dan penjelasan lebih detail tentang Itikad Baik diaturdalam surat Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BadanPertanahan Nasional No. 1756/15.1/IV/2016 tanggal 14 April 2016,Halaman 40 Putusan Nomor : 293/G/2019/PTUNMDN.perihal: Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat,definisi Itikad Baik sebagaimana dibuktikan sebagai berikut :a.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPNNo. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), olehkarena itu tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menyatakanSertipikataquo batal atau tidak sah;12.Bahwa untuk menjaga putusan ini tidak hampa adanya mohon kiranyaMejelis Hakim aquo memanggil pemegang Sertipikat objek sengketaSUDARTA WIDJAYA, Supaya pemegang Sertipikat agquo mempunyaikesempatan untuk mempertahankan haknya, sesuai dengan Pasal

pertimbangan hukum sebagaiberikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf a angka 1Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,mengatur bahwa : a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan : 1).Penetapanpemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan Hak yangbersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian haktersebut berasal dari tanah negara atau tanah hak pengelolaan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1)Peraturan Menteri Agraria

sangadahkeliru) dimana penerbitan objek sengketa tersebut telah sesuaiserta memenuhi Peraturan Penindangan serta memenuhi Asasasas Umum Peanelintahan yang balk, serta asas asas pemberian hakatas tanah dan pendaflaran tanah dimana dalam proses telahmenenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973 tentangTata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Jo Peraturan Menteri NegaraAgraria / KBPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara pemberian danPembatalan Hak Alas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Joperaturan Menteri Agraria

KBPN No. 3 tahun 1999 tentangPelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Hak Atas TanahNegara dan hak Pengolaan dan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun1961 tentang Pendaftaran tanah di Indonesia Jo 24 Tahun 1997 JoPeraturan Menteri Agraria / KBPN No. 3 Tahun 1997 tentAngKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1977tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia, maka dengan demikianproses permohonan hak tersebut yang menjadi objek gugatan telahmenenuhi Peraturan Peraturan dan Asas asas Unwm

keliru dan tidak masuk dalamlogika Hukum sebab penggugat bukan pemilik yang sah danbukanlahMerupakan pihak yang badasarkan Hukum MENGUASAI TANAH obyekpekara Aquo, adingga dalam proses penabitan Sertipilcat HakMill No. 1603/ Desa Durian, Surat Ulair Tanggal 25 September2007 No. 1259, Luas 1141 M atas nama Tergugat II haevesisiyang diterbitkan pada tanggal 19 November 2007 TIDAK menyalahiatau ineltmggar ketentuaan Undang Undang dan pada Pasal 2 danPasal 3 PP No. 24 Tahun 1997 Jo Peraturan Menteri Agraria

I Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan JunctoPeraturan Menteri Negara Agraria / KBPN No.3 Tahun 1999tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembataian Hak AlasTanah Negara dan hak Pengelolaan dan Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 1997 Juneto Peraturan Menteri Negara Agraria / KBPN No.3Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan PemerintahNo.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia, makadengan demikian proses permohonan

Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor3 Tahun 1997Tentang Pendaftaran tanah.;Bahwa keputusan Tergugat yang telah menerbitkanSertipikat Hak Milik sebagaimana dimaksud pada posita diatas,selain telah melanggar Azas Kecermatan dan Azas Ketelitian sertadengan melanggar peraturan perundang undangan yang berlakusebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf adan b Undang Uwlang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Peradilan TataUsaha Negara.

Pasal 3 huruf t Peraturan Kepala BPN RI Nomor1 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan PertanahanNasional RI dan Pasal 105 (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPNNo.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atasTanah Negara dan Hak Pengelolaan. 2.

Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 76 ayat (1) PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 tentangPendaftaran Tanah.2. Surat Keterangan Tanah (SKT) tidak dapat dijadikan sebagai dasar ataubukti kepemilikan tanah atau bukan merupakan alat bukti hak atas tanah,hal tersebut dikarenakan :a). Surat Keterangan Tanah (SKT) milik Penggugat dibuat tidakberdasarkan ketentuan yang berlaku.b).

Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 76 ayat (1) PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 tentangPendaftaran Tanah.2.4 Penerbitan Sertifikat Hak Milik terhadap 35 bidang tanah atas nama Suroto, dkksebanyak 35 orang yang terletak di Desa Gedong Ram Kec.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.3Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun1999.d.Tergugat XXXVI dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik tersebut, setelahmembaca dan meneliti alas hak yang dimiliki oleh Pemohon, baik data yuridismaupun data fisik yang disampaikan oleh Pemohon kepada Tergugat XXXVIantara lain : Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon Surat surat/dokumen atas bidang tanah yang dimiliki Pemohon Surat surat/dokumen Perolehan Tanah oleh Pemohon Surat

PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3Tahun 1999 serta Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.9Tahun 1999.I.3.