Ditemukan 237113 data
Urut Berdasarkan
Putus : 30-01-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 364/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 30 Januari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT AMP PLANTATION
267 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
267 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali pada tanggal 15 Februari 2019 yang pada intinyaputusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat
dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan selurunnya gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor KEP00129/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24Januari 2018 perihal Pengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat TagihanPajak Karena Permohonan Wajib Pajak, dan membatalkan KeputusanTergugat Nomor KEP00129/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari 2018perihal Pengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga PenagihanNomor
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanHalaman 5 dari 7 halaman.
Putus : 07-04-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 427 K/Pid.Sus/2021 Tanggal 7 April 2021 — INDRA LESMANA alias HENDRA bin SYAHRUL
29 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengandemikian, permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telahdiajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang,oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkasperkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut: Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat
dibenarkan, putusan judexfactiPengadilan Tinggi yang menguatkan putusan judexfacti/Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan hukumkarena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevansecara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuankesalahan Terdakwa: Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karenamengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaantentang sesuatu kenyataan.
Putus : 27-08-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 513 K/Pid/2012 Tanggal 27 Agustus 2012 — MELIAWATI
35 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
hukum tidak sebagaimanamestinya.Sebagai dasar/alasan untuk mengajukan upaya hukum kasasi tentangberat ringannya hukuman yang dijatunkan oleh Judex Factie yaitu PutusanMahkamah Agung No. 830/K/Pid/2003 atas nama David Nusa Wijaya yangpada pokoknya menyatakan Mahkamah Agung sebagai Judex Jurisberwenang merubah pidana penjara yang dijatuhkan tidak sebanding/selarasdengan delik yang dilakukan terdakwa.Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat
dibenarkan karena judex factitidak salah dalam menerapkan hukum dengan telah mempertimbangkan pasalaturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusanserta pertimbangan keadaankeadaan yang memberatkan dan meringankansesuai pasal 197 ayat (1) f KUHAP;Bahwa selain itu alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasantersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaantentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkandalam pemeriksaan
Register : 08-07-2020 — Putus : 14-09-2020 — Upload : 16-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 391 K/TUN/2020 Tanggal 14 September 2020 — SAMUEL PASAMBUNA VS WALIKOTA KOTAMOBAGU;
177 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
177 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
ini;Atau:Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa danmengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnyamenurut hukum (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masingmasing padatanggal 9 April 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasidari Pemohon Kasasi:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat
dibenarkan,putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudahbenar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut : Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negaraobjek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dan asasasas umum pemerintahan yang baik, baik dari segiwewenang, prosedur maupun substansi:; Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Sangadi Pontodon (KepalaDesa), karena melanggar larangan
Yosran, S.H., M.Hum., dengan pendapat sebagai berikut:Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan :Bahwa walaupun secara yuridis formal pemberhentian Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai Kepala Desa atau Sangadi dapat dibenarkan, karenatidak memperhatikan batas sempadan bangunan, tidak memiliki IzinMendirikan Bangunan (IMB) membangunan kantor kepala desa Pontodon,dan sudah ditegur atau diperingati beberapa kali namun tetap tidakdiindahkannya.
Register : 23-08-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3431 B/PK/PJK/2019 Tanggal 16 Oktober 2019 — PT. OGY KARYA PRATAMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
44 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3431/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP02812/NKEB/WPJ.27/2016 tanggal 16 Juni 2016, tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36
sehingga pengajuan gugatan Penggugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) ke Pengadilan Pajak lebihbersifat prematur dan oleh karenanya koreksi Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 14ayat (4) dan Pasal 36 ayat (1) UndangUndang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat
dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan
Putus : 10-09-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 773 K/Pdt.Sus-PHI/2019 Tanggal 10 September 2019 — WAHYUDI VS PT EVER TECH PLASTIK
32 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
seluruh biaya yang timbul atas perkara ini kepada Negara;Atau:Apabila Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara iniberpendapat lain, maka Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat mohon putusanyang seadiladilnya;Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telahmengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Juni 2019 yang padapokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tersebut dapat
dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 Mei 2019 dankontra) memori kasasi tanggal 12 Juni 2019 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Serang telah salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat oleh Tergugatdengan alasan melanggar Pasal 87 ayat (5) huruf (f) Perjanjian KerjaBersama (PKB) mogok kerja pada masa pembinaan Surat
Peringatan Keduatidak dapat dibenarkan karena sebagaimana ketentuan Pasal 6 KepmenakerNomor 232 Tahun 2003 mengatur bahwa mogok kerja yang tidak sah hanyadinyatakan mangkir dan untuk dapat dikualifikasikan mengundurkan diriHalaman 4 dari 7 hal.
Putus : 24-07-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2493/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 24 Juli 2019 — PT HOGY INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
157 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
157 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2493/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP02503/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2014 Nomor 00276/107/14/057/16tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajid Pajak, atas nama
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali
Putus : 25-09-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2045 K/Pdt/2018 Tanggal 25 September 2018 — GT. ISKANDAR SUKMA A, S.E., VS H. RAHMATUL IRFAN, DK
61 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membebankan biaya perkara menurut hukum;Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telahmengajukan kontra memori kasasi tanggal 25 Januari 2018 yang padapokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena setelahmeneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin
tidaksalah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa pertimbangan putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yangmenguatkan dengan perbaikan putusan Judex Facti Pengadilan Negeridengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard) dapat dibenarkan karena berdasarkan faktafaktadalam perkara a quo, Judex Facti telah memberikan pertimbangan yangcukup, dimana Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa objeksengketa telah dibeli dari Saudara Maulidawati
Putus : 11-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 137/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 11 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CHEIL JEDANG SUPERFEED
32 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 24 Agustus 2018 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat
dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan SuratKeputusan Tergugat Nomor: KEP02332/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 16Agustus 2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00325/107/14/057/16, tanggal 10 Juni 2016, MasaPajak Agustus 2014, atas nama Penggugat, NPWP:
dan oleh karenanya koreksi Tergugat (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo. tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 14ayat (4) dan Pasal 36 ayat (1) juncto Penjelasan Pasal 29 ayat (2) AlineaKetiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakanjuncto Pasal 13 ayat (5) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat
dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makaHalaman 5 dari 7 halaman.
Register : 20-08-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2129 B/PK/PJK/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 — PT. VAN LEEUWEN PIPE & TUBE INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
22 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 28 Maret 2018 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat
dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhnadap Keputusan Terbanding NomorKEP00842/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 15 Juni 2016, mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2012 Nomor: 00009/207/12/056/15tanggal 23 Maret 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP:02.414.745.6056.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp115.200.380,00; dengan perincian sebagai berikut :PPN Kurang
Putus : 23-11-2006 — Upload : 10-03-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1628K/PDT/2006 Tanggal 23 Nopember 2006 — The Joe Tjiek ; Paryana
53 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum terhadap isi putusanPengadilan Tinggi Denpasar dimana Penggugat pergi dari rumah ataskemauan sendiri sejak beberapa minggu setelah disidangkan ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena Judex Factitelah salah dalam menerapkan hukum, oleh karena terjadinya percekcokkanantara Termohon Kasasi semula Penggugat dengan Pemohon Kasasi semulaTergugat, adalah karena kesalahan
No. 1628 K/Pdt/2006Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi harusdibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbanganberikut ini ;Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap yang menyatakanbahwa apabila terjadinya percekcokkan karena kesalahan Penggugat makagugatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenanya gugatan TermohonKasasi/Penggugat harus dinyatakan ditolak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapatMahkamah Agung terdapat
Putus : 27-10-2005 — Upload : 05-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2777K/PDT/2002 Tanggal 27 Oktober 2005 — Rasyidin Rasyid; Nurbainis (Pr); H. Zulkarnain; H. Asnimar; Darwis Hasyim gelar Rajo Sampono; Abdullah Hasyim gelar Sutan Bareno; Badan Pertanahan Nasional
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan telah melanggar hukum dan tidakmelaksanakan tugasnya sesuai dengan UndangUndang, maka untukmenentukan dan pelaksanaan Sita Eksekusi tersebut adalah keliru makaPembantah harus membuktikan dengan alatalat bukti yang sangatmenentukan mengenai status obyek perkara, sehingga pertimbanganyang demikian adalah sangat keliru dan bertentangan dengan UndangUndang ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Mengenai alasanalasan ke 1, 2, 3, 4,5:bahwa alasanalasan ini tidak dapat
dibenarkan, karena Judex factietidak salah menerapkan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyatabahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi : Rasyidin Rasyid dan kawankawan tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para PemohonKasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini
No. 2777 K/Pdt/2002PENILAIAN HASIL PEMBUKTIAN ( PHP ) :bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena hal ini padahakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkatkasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalampelaksanaan hukum ;IRRELEVANTbahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan itu
tidakmengenai apa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini (Irrelevant) ;PERTIMBANGAN NOVUM :bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena keberatan tersebut tidakpernah dikemukakan baik pada pemeriksaan tingkat pertama maupun padapemeriksaan tingkat banding dan tidaklah pada tempatnya untuk diajukanpemeriksaan dalam tingkat kasasi, maka keberatan serupa dianggap novum ;PRODEO:bahwa dalam perkara ini Mahkamah Agung dapat mengizinkan kepadaPemohon Kasasi untuk tidak membayar biaya perkara
;PT/JUDEX FACTIE TELAH TEPAT :bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena PengadilanTUG bercesmain 02 22 /Judex factie tidak salah menerapkan hukum ;Hal. 19 dari 18 hal.
Register : 22-09-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 15-09-2019
Putusan PA DONGGALA Nomor 317/Pdt.G/2017/PA.Dgl Tanggal 7 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 4
12 — 4
Majelis Hakim berpendapat lain,mohon putusan seadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datangmenghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadapserta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah,meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaaspanggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala tanggal 16 Oktober2017 dan tanggal 26 Oktober 2017, ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa adaalasan yang dapat
dibenarkan menurut hukum,maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, sesualketentuan Pasal 149 Reehtreglement Voor De Buiteegewesten (R.Bg.)
pada setiap persidangan, Majelis Hakim telahberupaya menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai denganTergugat, serta tidak melanjutkan gugatan Penggugat, akan tetapi tidakberhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 UndangUndang RI Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi dan Penggugat pun tetapmempertahankan substansi dailildalil gugatannya dengan perubahansebagaimana dalam duduknya perkara a qua;Menimbang, bahwa perubahan gugatan oleh Penggugat menurut Pasal127 Rv dapat
dibenarkan sepanjang tidak mengubah posita dan petitum yangmerugikan Tergugat dan meskipun dalam perubahan gugatan tersebut tidakdihadiri oleh Tergugat namun ketidakhadiran Tergugat secara hukum dapatdianggap tidak keberatan atas perubahan tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan,maka pihak berperkara tidak layak dimediasi sebagaimana dimaksud dalamHal. 6 dari 16 halamanPut.
;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmidan patut berdasarkan relaas bantuan panggilan Jurusita Pengganti PengadilanAgama Donggala tanggal 16 Oktober 2017 dan tanggal 26 Oktober 2017, danketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan Hal. 12 dari 16 halamanPut.
Register : 10-05-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 31-07-2019
Putusan PA BIMA Nomor 636/Pdt.G/2016/PA.Bm Tanggal 23 Juni 2016 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 8
11 — 8
5) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006, dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor.50 Tahun 2009, PenggugatRekonpensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertama danmemiliki faktor pertautan hubungan, oleh karena itu rekonpensi Penggugat Rekonpensi tersebutdapat diterima dan dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Rekonpensi harus dipandangdari sudut kepatutan dan kelayakan yang dapat
dibenarkan dari segi hukum ;14Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi berupa nafkah selamamasa iddah sebesar Rp.
dibenarkan dari segi hukum;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi meskipun dari seg: dasar hukumnyadapat dibenarkan akan tetapi jumlah tuntutan adalah wajar, jika diukur dari status sosial dankemampuan ekonomi Tergugat Rekonpensi yang mempunyai pekerjaan sebagai KaryawanKoperast Surya Bakti adalah dapat dibenarkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasa!
hubungan orang tua dengan anak selalu melekat meskipun pasangansuami isteri dari orang tua anak tersebut telah bercerai ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam,dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya ;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi meskipun dari segi dasar hukumnyadapat dibenarkan dan jumlah tuntutan yang tidak terlalu tinggi jika diukur dari status social dankemampuan ekonomi Tergugat Rekonpensi adalah dapat
dibenarkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anakanak mereka sebaikbaiknya dan kewajiban tersebut berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus ;17Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islammenyebutkan bahwa semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurutkemampuannya, sekurangkurangnya sampai anak dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiriatau
Putus : 16-12-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 PK/Pid/2013 Tanggal 16 Desember 2014 — INANG ZAKRI DT. SINGO ALAM
65 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
,M.H. maka harus dirumuskan kesemua unsur tindak pidana yang didakwakandan di mana pula letak kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali sesuaidengan rumusan Pasal 372 KUHP tersebut, bukan seperti pertimbanganhukum dalam putusan a quo, yang menyebutkan:"Bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, Judex Facti telah salahmenerapkan hukum pembuktian, karena mengabaikan keterangan saksisaksi H.
Andi Abu Ayyub Saleh, S.H. terlinat nyata dalam pertimbanganhukumnya yang kami kutipkan di bawah ini:"Bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, Judex Facti telah salahmenerapkan hukum pembuktian, karena mengabaikan keterangan saksisaksi H. Darmawan yang didukung oleh keterangan saksi HerniawatiSembiring, Neeri Nasution, Hasan Basri .. dst (hat10);Hal. 7 dari 13 hal. Put.
Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.yangmenyebutkan, bahwa Terpidana terbukti menggelapkan uang Rp200.000.000,00merupakan suatu kekeliruan nyata;Menimbang, bahwa atas alasanalasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon/Terpidanayang diajukan berdasarkan adanya kekeliruan/kekhilafan yang nyata dariMajelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf cUndangUndang No.8 Tahun 1981 KUHAP, dapat dibenarkan karena
No. 26 PK/Pid/2013Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara in casu, yang seluruhamarnya akan dinyatakan sebagaimana dalam putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, olehkarena itu berdasarkan Pasal 263 (2) huruf c jo. Pasal 266 ayat (2) huruf bangka 2 KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan MahkamahAgung RI No. 1997 K/Pid/2010, tanggal 26 Mei 2011 jo.
Putus : 07-08-2007 — Upload : 01-04-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1016K/PDT/2002 Tanggal 7 Agustus 2007 — AMAT RUSMAN ; KARYADI ; SUTRISNO ; SUYOTO ; KARNO DARMOJO ; PRINGGO DIMEJO ; JUMARI ; ARI USMAN ; SOERTINI ; SUKARDI ; SITI SYAMISAH ; PAWIRO SUKARTO ; PRAPTO HARTONO
698 — 651 — Berkekuatan Hukum Tetap
698 — 651 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarangseperti tercantum dalam putusan pada halaman 9 alinea 8 dari bawah,adalah salah dalam penerapan hukum ; Hal ini tidak dapat dibenarkan, bahwa Pemohon Kasasi (Karyadi)memperoleh hak atas tanah sebagian obyek sengketa karena konversi,tetapi berdasarkan surat perjanjian jual beli antara Sukardi (Tergugat 2)dengan Pemohon Kasasi (Karyadi), seperti tersebut dalam akta jual bellitanggal 15 April 1988, jual beli mana diketahui oleh Kepala
Purworejotersebut;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Untuk alasan kasasi dari Pemohon Kasasi : Mengenai alasanalasanke 1 danke 2: Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena hanyamerupakan riwayat tanah sengketa dan bersifat pengulangan fakta dipersidangan, hal mana telah dipertimbangkan secara tepat oleh Judex Factie ;Mengenai alasan ke 3Bahwa alasan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena mengenaipenilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan
memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui bataswewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undangundangtentang Mahkamah Agung (Undangundang No. 14 Tahun 1985 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang No. 5 Tahun 2004) ;Untuk alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II : Mengenai alasanalasan ke 1 dan ke 2 : Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat
dibenarkan, karena bersifatpengulangan fakta persidangan, lagi pula alasanalasan tersebut mengenaiHal. 12 dari 14 hal.
Register : 28-09-2012 — Putus : 11-10-2012 — Upload : 14-11-2012
Putusan PA LAMONGAN Nomor 2030/Pdt.G/2012/PA. Lmg. Tanggal 11 Oktober 2012 — PEMOHON DAN TERMOHON
5 — 0
5 — 0
Makademipelaksanaan azas sederhana, cepat dan biaya ringan, pencabutan di luar sidangtersebut dapat dibenarkan dan harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon tersebutdicabut.Menimbang, bahwa untuk keperluan perkara ini telah dikeluarkan biaya perkara,maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 3 tahun 2006 dan Undang UndangNo. 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.Memperhatikan ketentuan peraturan
Putus : 07-02-2007 — Upload : 27-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 728K/PDT/2003 Tanggal 7 Februari 2007 —
28 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebesar 5 % per bulannya ; Bahwa karena tidak ada bukti adanya perjanjian bunga atas pinjamanTergugat , maka tuntutan bunga yang memohonkan Penggugat selain tidaklayak dan tidak patut, juga melanggar hukum, karena Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi bukan lembaga yang memiliki ijin untukmembungakan uang ;Oleh karena itu putusan Judex Factie harus dibatalkan seluruhnya ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai alasan Pertama : Bahwa alasan tersebut tidak dapat
dibenarkan, karena Pengadilan Tinggidapat mengambil alin pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang dianggaptelah tepat dan benar sebagai pertimbangannya sendiri ;mengenai alasan Kedua : Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakanpengulangan fakta belaka, dimana hal serupa ini tidak dapat lagidipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung ;mengenai alasanalasan Ketiga dan Keempat : Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena JudexFactie
Register : 04-03-2020 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1471 B/PK/PJK/2020 Tanggal 13 Mei 2020 — PT. AGUNG CIPTA INDAH VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
121 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
121 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 23 Oktober 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat
dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingHalaman 3 dari 7 halaman.
Pasal 1 angka 17, 18, 23 danPasal 4 ayat (1), Pasal 13 ayat (5) UndangUndang Pajak PertambahanNilai:Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
Putus : 14-05-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1626/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 14 Mei 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PUNCAKJAYA POWER
127 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
127 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
yangseadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 24 September 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat
dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmembatalkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman ModalAsing Lima Nomor: S01974/WPJ.07/KP.0603/2018 tanggal 15 Agustus2018 tentang Pengembalian SPT Masa PPN Masa Januari 2017, atas namaPenggugat NPWP: 01.070.920.2058.000, adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dibatalkannya Surat Kepala Kantor Pelayanan PajakPenanaman Modal Asing Lima Nomor
Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankankarena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 29berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 ayat (1),Pasal 13 ayat (5) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai junctoPeraturan Menteri Keuangan Nomor: 9/PMK.03/2018;bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat
dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;Halaman 5 dari 7 halaman.