Menetapkan bahwa imbalan jasa (fee) Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya ;6. MenghukumTermohon pailit untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. . 2.386.000,- ( Dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah ) ;

berdasarkan data Konfirmasi NTPN MPN Portal Terbanding diperolehdata pembayaran Pemohon Banding atas SKPKB PPN sebesar Rp. 50.000.000,00(ntpn 912080800061200) tanggal 23 Nopember 2012 dan Rp. 100.000.000 tanggal13 Desember 2012 (ntpn 311091306140810) jumlah total Rp 150.000.000,00 (50%atas pajak yang terutang);: bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor:KEP1298/WPJ.06/2012, tanggal 01 Oktober 2012, tentang keberatan atas SKPKBTambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa

yang diterbitkan berdasarkanSurat Keberatan Pemohon Banding tanpa nomor, tanggal 03 Nopember 2011, yangisinya menolak keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan jumlah pajakyang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar TambahanPajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa No. 00007/307/04/021/11, tanggal 12Agustus 2011, Tahun Pajak 2004 atas nama Pemohon Banding, dengan iniPemohon Banding menyatakan tidak dapat menerima keputusan tersebut yangmenolak keberatan Pemohon Banding, sehingga

2012 tanggal 21 Desember 2012,ditandatangani oleh XX, jabatan: Direktur Utama;bahwa Surat Banding a quo, dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepadaPengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Banding a quo, menyatakan tidak setuju terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1298/WPJ.06/2012 tanggal 1 Oktober 2012 tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak PertambahanNilai Barang Dan Jasa

Desember 2004 (Lebih bayar kompensasi) sehingga memenuhi jangka waktupenerbitan ketetapan pajak;bahwa pemeriksaan lebih lanjut sehubungan dengan ketentuan penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah sebagai berikut;bahwa Pemohon Banding mempermasalahkan penerbitan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari s.d.

KeputusanTerbanding Nomor: KEP1298/WPJ.06/2012 tanggal 1 Oktober 2012, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak PertambahanNilai Barang Dan Jasa Nomor: 00007/307/04/021/11 tanggal 12 Agustus 2011, MasaPajak Januari s.d.

Tenaga Kerja akan menagih kepadaPemohon Banding atas reimbursment pembayaran gaji dan tunjangan lainnya kepada tenagalkerja yang ditempatkan pada Pemohon Banding beserta jasa manajemennya, dan atas Jasamanajemen tersebut Pemohon Banding telah melakukan pemotongan penyetoran danpelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Hal tersebut sesuai dengan isi dalam perjanjiandisebutkan pada Pasal 9 bahwa Perusahaan Jasa Tenaga kerja bertanggung jawab atasperhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Terbanding melakukanpemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Jurnal Voucher dan Invoice dari Perusahaan Jasa Tenaga Kerjabahwa berdasarkan jurnal voucher dan invoice yang disampaikan, diketahui PemohonBanding melakukan transaksi kerjasama penyedia jasa tenaga kerja dengan beberapalperusahaan yaitu PT Sinergi Mitra Karti, PT Bina Karsa Swadaya, PT Bina Talenta;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan perjanjian tertulis yang ada hanyaatas perjanjian kerjasama penyedia jasa tenaga kerja dengan PT Bina Karsa Swadaya, untukpenyedia jasa yang lainnya

hanya berupa invoicing;bahwa dari buktibukti yang disampaikan dalam persidangan, diketahui invoice berasal daribeberapa perusahaan tenaga kerja dengan keterangan jasa penempatan tenaga kerja dengandilengkapi faktur penagihan dan surat pengantarnya serta faktur pajak standar hanya sebesarRp293.231.973,00;bahwa berdasarkan buktibukti tersebut di atas, diketahui bahwa Pemohon Banding tidakmembayarkan langsung gaji kepada karyawan dari perusahaan jasa tenaga kerja;bahwa atas selisih sebesar Rp.240.377.107,00

Pemohon Banding tidak dapat merinci danmembuktikannya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa atas koreksiTerbanding sebesar Rp293.231.973,00 dapat dibuktikan merupakan pembayaran jasa kepadaperusahaan jasa tenaga kerja sehingga bukan merupakan objek PPh Pasal 21, sedangkanselisihnya sebesar Rp240.377.107,00 Pemohon Banding tidak dapat membuktikannya;bahwa Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding sebesar Rp.293.231.973,00 tidak dapatdipertahankan sedangkan selisihnya

Kena Pajak, secara lengkap dinyatakan sebagai berikut:Pemakaian Barang Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajakuntuk tujuan produktif belum merupakan penyerahan Barang Kena Pajakdan atau Jasa Kena Pajak sehingga tidak terutang Pajak PertambahaanNilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah,Halaman 3 dari 32 halaman.

Putusan Nomor 1182/B/PK/PJK/2016e)Sementara itu, pengertian dari tujuan produktif secara jelas tercermin padaPasal 1 Angka 5 dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP87/PJ./2002 tanggal 18 Februari 2002 tersebut juga, yang secara lengkapberbunyi sebagai berikut:Pemakaian sendin Barang Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa KenaPajak untuk tujuan produktif adalah pemakaian Barang Kena Pajak dan ataupemanfaatan Jasa Kena Pajak yang nyatanyata digunakan untuk kegiatanproduksi selanjutnya atau untuk

Putusan Nomor 1182/B/PK/PJK/2016mendapat fasilitas dari Negara, yaitu atas penyerahan Barang KenaPajak tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha KenaPajak "B" menggunakan Barang Kena Pajak lain dan atau Jasa KenaPajak sebagai bahan baku, bahan pembantu, barang modal ataupunsebagai komponen biaya lain;Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan atau Jasa KenaPajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak "B" membayar PajakPertambahan

Melakukan kegiatan menghasilkan atau memperdagangkanbarang dan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang PajakPertambahan Nilai dan yang tidak terutang Pajak PertambahanNilai; ataud.

Nyatanyata dengan jelas di butir 6 huruf b bahwa Pajak Masukanatas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena PajakHalaman 22 dari 32 halaman.

Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepadapimpinan Instansinya;g. Mengendalikan pelaksanaan perjanjiar/kontrak ;h. Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnyakepada pimpinan lembaga dengan berita acara penyerahan ;i. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaanbarang/jasa dimulai ;Hal. 2 dari79 hal. Put.

Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihakpenyedia barang/jasa ;f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepadapimpinan Instansinya;g. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak ;h. Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnyakepada pimpinan lembaga dengan berita acara penyerahan ;i.

Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepadapimpinan Instansinya;g. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak ;h. Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnyakepada pimpinan lembaga dengan berita acara penyerahan ;i.

Lampiran KeputusanPresiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, mengatur bahwa :"dalam hal kontrak dihentikan, maka pengguna barang / jasa ( dalam hal iniPemerintah Kota Surabaya yang diwakili Terdakwa) wajib membayarkepada penyedia barang / jasa (PT.

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang PerubahanKedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :a.

Pasal 6 yang menyebutkan Para pihak yang terkait dalampelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika,diantaranya : Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatantercapainya tujuan pengadaan barang/jasa; Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidaklangsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat ; Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dankebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa ; Halaman 11

Pasal 87 ayat 3 dan ayat 4 yang menyatakan penyediabarang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utamaberdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepadapihak lainkecuali sebagian pekerjaan utama kepada PenyediaBarang/Jasa spesialis.d.

Satu lembar Surat Pengantar Surat Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPMLS) kepada Pengguna Anggarantanggal 19 Desember 2014. Satu lembar Surat Ringkasan Kegiatan Surat Permitaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa tanggal 19 Desember 2014. Satu lembar Surat Rincian Rencana Pengggunaan tanggal 19Desember 2014. Satu lembar Surat Bukti Kas Pengeluaran tanggal 19 desember 2014. Satu lembar Surat Berita Acara Pembayaran tanggal 19 Desember2014.

ADPEMB/2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang PenetapanPersonalia Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemkab Sarolangun; Halaman 38 dari 42 halaman Pts.

OtoritasJasa Keungan berdasarkan Undangundang Nomor 21 tahun2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah ditentukan antaralain bahwa:Pasal5:OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan danPengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan.Pasal6 :OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :a. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; danc. kegiatan jasa keungan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun

tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan danpihak tertentu ;Halaman 20, Putusan No. 45/Pdt/2017/PT SMGg. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapanpengelola statuter pada Lembaga Jasa Keungan ;. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, sertamengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dankewajiban ; danmenetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksisesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan disektor jasa keuangan.Pasal9 :Untuk melaksanakan tugaS pengawasan sebagaimanadimaksud

dalam pasal 6, OJK mempunyai wewenang :a. menetapkan kebijakan operasional engawasan terhadapkegiatan jasa keuangan ;b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yangdilaksanakan oleh kepala Eksekutif ;c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan,perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadaplembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalamperaturan perundangundangan di sektor jasa keuangan;d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga JasaKeuangan dar/atau pihak tertentue. melakukan penunjukan

dimaksud dalam peraturan perundnganundangan di sektor jasa keuangan.24.Berdasarkan ketentuan UU OJK tersebut diatas, jelas bahwaruang lingkup pengawasan OJK hanyalah terhadap kegiatan didalam sektor jasa keuangan, yang masingmasing sektor jasakeuangan di maksud memiliki undangundang tersendiri (antaralain: di sektor perbankan didasarkan atas UU No 10 Tahun 1998tentang perubahan Atas undangundang Nomor 7 Tahun 1992tentang perbankan dan peraturan pelaksanaanya), sebagaimanayang telah dalam Pasal 5

Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.32.Bahwa perlu Turut Terlawan Il sampaikan, apabila dalamPelawan sebagai nasabah merasa dirugikan oleh tindakansebuah lembaga jasa keuangan, dalam hal ini bank, maka TurutTerlawan Il menyediakan mekanisme perlindungan konsumenyang pengaturannya telah dituangkan dalam Peraturan OtoritasJasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang PerlindunganKonsumen Sektor Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebutPOJK No.1/POJK.07/2013

Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelumPengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;..

penerbitan ketetapan pajak;i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang PajakMasukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan MasaPajak Pertambahan Nilai, yang diketemukan pada waktu dilakukanpemeriksaan;Pasal 13 ayat (5):Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahanBarang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang palingsedikit memuat:a.

Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan BarangKena Pajak atau Jasa Kena Pajak;b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang KenaPajak atau penerima Jasa Kena Pajak;c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, danpotongan harga;d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;e. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dang.

Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan PKP penerbit sebagai PajakKeluaran pada SPT Masa PPN Barang dan Jasa;Lampiran butir 1.4:1.4.1. Bagi unit/kantor yang melakukan/meminta konfirmasi;1.4.1.3.

Oleh karena itu sudah seharusnyaapabila pembeli atau kKonsumen barang dan penerima jasa bertanggungjawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyatabahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual ataupemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkanbukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa.Bahwa dalam proses persidangan, Majelis menyatakan bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan

;Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa;Menandatangani kontrak;Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang dan jasa;Mengendalikan pelaksanaan kontrak;oa fr won >Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepadaPA;7.

Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA disertadengan BAP;8. Melaporkan hasil kKemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggarandan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA setiap triwulan;9.

;Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa;Menandatangani kontrak;Melaksanakan kontrak dangangan penyedia barang dan jasa;Mengendalikan pelaksanaan kontrak;~ 9 209 5 Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepadaPA (Pengguna Anggaran);g.

Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA disertaidengan BAP;h. Melaporkan hasil kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggarandan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA setiap triwulan;i.

;Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa;Menandatangani kontrak;Melaksanakan kontrak dengann penyedia barang dan jasa;Mengendalikan pelaksanaan kontrak;29209 5 Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepadaPA (Pengguna Anggaran);g.

Nomor 2238/B/PK/Pjk/2019yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawanTermohon Peninjauan Kembali dengan petitum banding sebagaiberikut:Bahwa Pemohon Banding berpendapat, selurun Pajak MasukanMasa Pajak Oktober 2011yang dikoreksi oleh Pemeriksa dan dipertahankanoleh Peneliti Keberatansebesar Rp566.391.106,00 seharusnya dibatalkanatau menjadi Nihil, sehingga perhitungan PPN yang masih harus dibayarseharusnya adalah sebagai berikut: 1Dasar Pengenaan Pajak Atas Penyerahan Barang dan Jasa

yg Terutang PPN: Ekspor0 Penyerahan yg PPNnya harus dipungut sendiri300.119.975.240 Penyerahan yg PPNnya dipungut oleh Pemungut 0PPNPenyerahan yg PPNnya tidak dipungut 0Penyerahan yg dibebaskan dari pengenaan PPN 0 Jumlah300.119.975.240 Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg tidak terutangPPN Jumlah Seluruh Penyerahan300.119.975.240 Penghitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendir3.011.997.524 Dikurang :PPN yg disetor di muka dalam Masa Pajak yg sama 0Pajak Masukan yg dapat

Thamrin Nomor51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, sehingga perhitungan PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2011 menjadisebagai berikut: Uraian Jumlah(Rp) Dasar Pengenaan Pajak: Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2238/B/PK/Pjk/2019 a.

Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutangPPN : terutang PPN Ekspor 0,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 30.119.975.240,00 Penyerahan PPNnya tidak dipungut 0,00 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00Jumlah 30.119.975.240,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak 0,00 c. Jumlah Seluruh Penyerahan30.119.975.240,00 Penghitungan PPN Kurang Bayar: a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri3.011.997.524,00 b.

Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: Ekspor 0,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 30.119.975.240,00 Penyerahan PPNnya tidak dipungut 0,00 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan 0,00PPNJumlah 30.119.975.240,00 b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidakterutang PPN0,00 Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2238/B/PK/Pjk/2019 c. Jumlah Seluruh Penyerahan 30.119.975.240,00 Penghitungan PPN Kurang Bayar: a.

Putusan Nomor 1540/B/PK/Pjk/2019KEP00299/KEB/WP4J.19/2017, tanggal 14 Maret 2017, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah PabeanNomor 00009/277/14/091/16, tanggal 23 Maret 2016, Masa Pajak Februari2014, serta menetapkan kembali kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean PT FreeportIndonesia untuk Masa Pajak Februari 2014 menjadi sebagai berikut

: JUMLAH RUPIAH MENUR Keputusan KeputuNe URAIAN Keberatan Band(Rp) (Rp 1 Dasar Pengenaan PajakAtas Penyerahan Barang dan Jasa yangas terutang PPNa.1.

Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) 0,00Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak 0.00terutang PPN ,c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b) 0,00Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP TidakBerwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/d. Pemungutan Pajak oleh Pemungut 0,00Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang MenurutTujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan:d.1. Impor BKP 0,00d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar0,00Daerah Pabeand.3.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00299/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 14 Maret 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa AtasPemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Nomor00009/277/14/091/16, tanggal 23 Maret 2016, Masa Pajak Februari2014, atas nama PT Freeport Indonesia, NPWPHalaman 4 dari 9 halaman.

atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajakdari Luar Daerah Pabean Nomor: 00009/277/14/091/16, tanggal 23 Maret2016, Masa Pajak Februari 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP:01.069.536.9091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadinihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP00236/KEB/WPJ.04/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Maret 2013 Nomor 00148/507/13/067/16 tanggal26 Agustus 2016, atas nama PT Kalimantan Energi Lestari, NPWP01.745.124.6063.000, beralamat di Gedung Menara Prima Lantai 21Unit F, I, J, Jalan Dr Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, KuninganTimur, Setiabudi, Jakarta Selatan,Menimbang, bahwa atas banding tersebut

, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 7 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT116587.16/2013/PP /M.XIVA Tahun 2019, tanggal 22 Juli 2019 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00236/KEB/WPJ.04/2017 tanggal 20Juni 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak

Maret 2013 Nomor00148/507/13/067/16 tanggal 26 Agustus 2016, atas nama PT KalimantanEnergi Lestari, NPWP 01.745.124.6063.000, beralamat di Gedung MenaraPrima Lantai 21 Unit F, , J, Jalan Dr Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2,Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, dan menetapkan perhitunganpajak menjadi sebagai berikut: No : JumlahUraian(Rp) 1 Dasar Pengenaan Pajak a Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1 Ekspor 99.588.824.280,00 a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri

Dengan mengadili Sendiri:3.1.3.2.3.3.3.4.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00236/KEB/WPJ.04/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2013 Nomor00148/507/13/067/16 tanggal 26 Agustus 2016, atas nama PTKalimantan Energi Lestari, NPWP 01.745.124.6063.000, beralamatdi Gedung Menara Prima Lantai 21 Unit F

Putusan Nomor 2408/B/PK/Pjk/2020 No Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajakla Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1 Ekspor 99.588.824.280,00a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 0,00b Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00c.Jumlah Seluruh Penyerahan 99.588.824.280,002 Perhitungan PPN Lebih Bayar:la Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00b Dikurangi:b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 7.222.020.018,00le Jumlah Perhitungan PPN Lebih

Putusan Nomor 3285/B/PK/Pjk/2019Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKPMasa Pajak Juni 2008;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 12 Agustus 2011;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42756/PP/M.IV/16/2013, tanggal 21 Februari 2013, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya permohonan bandingPemohon

Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP109/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 21 Februari 2011, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP Masa Pajak Juni 2008 Nomor00024/207/08/092/09 tanggal 24 November 2009 atas nama PT Procter &Gamble Home Products Indonesia, NPWP 01.071.971.4092.000, beralamatdi Sentral Senayan III Lantai 14, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora TanahAbang, Jakarta Pusat 10270, sehingga

perhitungan jumlah Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2008menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak a.

Atas Penyerahan Barang dan jasa yg terutang PPN : a.1. Ekspor16.665.772.277, a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri209.224 494.526 a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN3.543.732.875 a.6. Jumiah229.433.999.678 b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN ic. Jumlah Seluruh Penyerahan229.433.999.678 d.

Atas Penyerahan Barang dan jasa yg terutang PPN :a.1. Ekspor 16.665.772.277a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 209.224.494.526a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN +a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut +a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 3.543.732.875) Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3285/B/PK/Pjk/2019 a.6. Jumlah229.433.999.678) b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c.

(tiga ratus empat puluh empatjuta empat ratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri atas: 1.Belanja pegawai 2.Belanja Barang dan Jasa 3.Belanja Modal pengadaan komputer, dan pengadaan peralatan jaringan kom e Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan JaringanSistem administrasi pimpinan (SAP) tersebut dibentuk pelaksanakegiatan , yaitu:e Kuasa Pengguna Anggaran : Roaina, S.He PPTK : Drs.Wahyonoe Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa :Eko Budi Hartonoe Sekretaris Pengadaan Barang/Jasa : Ferry Apriyansahe

Anggota Pengadaan Barang/Jasa : Budiyanto, S.Kome Bahwa untuk memudahkan koordinasi dengan PT.

(tiga ratus empat puluh empatjuta empat ratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri atas: 1.Belanja pegawai 2.Belanja Barang dan Jasa 3.Belanja Modal pengadaan komputer, dan pengadaan peralatan jaringan kom 15Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan JaringanSistem Administrasi Pimpinan (SAP) tersebut dibentuk pelaksanakegiatan , yaitu:e Kuasa Pengguna Anggaran : Roaina, S.He PPTK : Drs.Wahyonoe Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa :Eko Budi Hartonoe Sekretaris Pengadaan Barang/Jasa : Ferry Apriyansahe

Anggota Pengadaan Barang/Jasa :Budiyanto, S.KomBahwa untuk memudahkan koordinasi dengan PT.

Foto Copy Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) Nomor : 04/SPK/KAD/IX/2008 tanggal 22 Septemberr 2008 tentangPengadaan Barang/Jasa Pembangunan Jaringan SistemAdministrasi Pimpinan Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang ;n.

tujuh rupiah);

Karenasaksi ANDI AHMAD merasa ketakutan, maka saksi ANDI AHMADmenyepakati permintaannya; Bahwa sekitar pukul 21.00 wib datang saksi korban HAKIKI Bin LATIFyang bekerja sebagai pengurus jasa ekspedisi ditempat saksi ANDI AHMADbekerja dengan membawa (satu) unit truck FUSO yang dikemudikansaudara SUBUR dengan maksud untuk memindahkan muatan pupuk dari trukyang terperosok tersebut.

Terjadilah pembicaraanantara saksi korban HAKIKI Bin LATIF dengan salah satu orang yang saksiHAKIKI Bin LATIF tidak ingat namanya dari terdakwa, DARWIS (DPO),ARDI (DPO), IMRON alias YON (DPO), TARMIZI alias ASIH aliasYAYAN (DPO) mengenai uang jasa keamanan dimana saksi HAKIKI BinLATIF merasa keberatan untuk membayar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)sebagai uang jasa keamanan dan menawarkan Rp 1.000.000, (satu jutarupiah) sebagai uang jasa keamanan kepada mereka.

Terjadilah pembicaraanantara saksi korban HAKIKI Bin LATIF dengan salah satu orang yang saksiHAKIKI Bin LATIF tidak ingat namanya dari terdakwa, DARWIS (DPO),ARDI (DPO), IMRON alias YON (DPO), TARMIZI alias ASIH aliasYAYAN (DPO) mengenai uang jasa keamanan dimana saksi HAKIKI BinLATIF merasa keberatan untuk membayar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)sebagai uang jasa keamanan dan menawarkan Rp 1.000.000, (satu jutarupiah) sebagai uang jasa keamanan kepada sekelompok pemuda tersebut.Namun sekelompok

Kemudian sekitar pukul09.30 wib saksi korban HAKIKI Bin LATIF ditemani saksi ZULKIFLI BinABDUL ROZAK mendatangi lokasi truk yang terperosok tersebut denganmaksud memindahkan muatan Pupuk, akan tetapi setiba dilokasi tersebutterdakwa bersama rekannya ARDI (DPO) tidak memperbolehkan saksikorban HAKIKI Bin LATIF untuk memindahkan muatan pupuk sebelumada uang Rp 5.000.000, (Lima juta rupiah) sebagai jasa keamanan; Kemudian saksi korban HAKIKI Bin LATIF meminta tedakwa untukmengurangi uang jasa keamanannya

Bin Latif merasa keberatan untuk membayar Rp 5.000.000, (lima jutarupiah) sebagai uang jasa keamanan dan menawar Rp Rp 1.000.000, (satujuta rupiah) sebagai uang jasa keamanan kepada mereka.

BangkitAnugerah Sakti menggunakan jasa angkutan dumptruck milik PT. CaturPutra Manunggal untuk mengangkut batu bara, pupuk dan sulphur dariPelabuhan Marunda dan Pelabuhan Tanjung Priok ke bebagai tempatsesuai tujuan pengiriman barang oleh PT. Bangkit Anugerah Sakti.Atas penggunaan jasa angkutan tersebut, pada bulan Januari 2020, PT.Catur Putra Manunggal membuat penagihan kepada PT.

Bangkit Anugerah Saktimenggunakan jasa angkutan dumptruck milik PT. Catur PutraManunggal untuk mengangkut batu bara, pupuk dan sulphur dariPelabuhan Marunda dan Pelabuhan Tanjung Priok ke bebagai tempatsesuail tujuan pengiriman barang oleh PT. Bangkit Anugerah Sakti. Bahwa atas penggunaan jasa angkutan tersebut, pada bulanJanuari 2020, PT. Catur Putra Manunggal membuat penagihan kepadaPT.

Bangkit AnugerahSakti atas jasa angkutan dumptruck milik PT. Catur Putra Manunggal untukmengangkut batu bara, pupuk dan sulphur dari Pelabuhan Marunda danPelabuhan Tanjung Priok ke bebagai tempat sesuai tujuan pengiriman barangoleh PT. Bangkit Anugerah Sakti.

Bahwa terdakwa menerima tagihan penggunaan jasa angutan truck dari PT.Catur Putra Manunggal sebesar Rp225.717.440, (dua ratus dua puluh lima jutatujuh ratus tujuh belas juta empat ratus empat puluh rupiah); Bahwa dari tagihan tersebut terdakwa melakukan pembayaran jasa angkutandengan menggunakan 2 (dua) lembar CEK Bank BCA yang telah dititipkan kepadasaksi Maulana Nurjali als MUL di Dermaga KTB Pelabuhan Marunda JakartaUtara; Bahwa terdakwa menyerahkan dua lembar Cek tersebut kepada saksi korbandan

Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Mangontang Dalimunte karenamenggunakan jasa angkutan dumptruck milik PT. Catur Putra Manunggal untukmengangkut batu bara, pupuk dan sulphur dari Pelabuhan Marunda danPelabuhan Tanjung Priok ke bebagai tempat sesuai tujuan pengiriman barang olehPT. Bangkit Anugerah Sakti. Bahwa karena terdakwa belum mebayar jasa angkutan dumptruck telahmenerima tagihan penggunaan jasa angutan truck dari PT.

karenapenyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yangHalaman 13 dari 59 halaman.

Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabeanyang dilakukan oleh Pengusaha;d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luarDaerah Pabean di dalam Daerah Pabean;e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean; atauf.

perolehan BKP/JKP berupa jasa legal danmedical sebesar Rp32.946.833,00 atas nama PERSEK BNRLaw Firm (jasa legal), PT.

Asin Eka Abadi (jasa medical) danjasa catering (CV Mulia Abadi) tidak berhubungan langsungdengan kegiatan produksi, distribusi, pemasaran danHalaman 28 dari 59 halaman.

SaptotoSugiarto sehubungan dugaan tindakan pidanapencabulan di lokasi tambang Bengalon, namundalam uji bukti, tidak ada buktibukti bahwapenyediaan jasa hukum yang dilakukan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)diperuntukkan bagi karyawan Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding), sehinggaketerkaitan penyediaan jasa hukum tersebut dengankegiatan produksi batubara, kegiatan distribusiHalaman 43 dari 59 halaman.

Padahal menurut data Tahun 2013 Penggugatmerupakan salah satu pelanggan klasifikasi rumahan dari jumlah total293.618 pelanggan yang dengan setia menggunakan produk jasa internetTergugat;hal 4 dari 23 hal put. No.54/PDT/2017/PT.DKI12.

Bahwa tergugat sejak semula tidak mempunyai ITIKAT BAIK kepada para13.14.pelanggan lamanya yang selalu setia menggunakan jasa Tergugat.Seharusnya Tergugat sebagai perusahaan yang menerapkan prinsipprinsip profesionalisme dan menjalankan usaha dengan tanggung jawabdan beritikat baik kepada pelanggannya, seharusnya mempunyaikewajiban untuk memberitahukan Penggugat maupun Pelanggan lainnyaatas perkembangan dan perubahan produk dan/atau jasa Tergugat.Setidaknya Penggugat atau Pelanggan lainnya tidak

dirugikan selamabertahuntahun dengan perbuatanperbuatan yang seolaholahmenyembunyikan informasi produk dan/atau jasa terbaru Tergugat yangjika Penggugat atau Pelanggan lainnya ditawarkan secara langsung untukberalin menggunakan produk dan/atau jasa Tergugat a quo, Penggugatdan Pelanggan lainnya tidak dirugikan;Bahwa Penggugat sebagai konsumen yang dilindungi undangundangberhak untuk mendapatkan kualitas produk dan pelayanan serta hargayang pantas sesuai dengan kualitas barang sebagaimana dimaksud

Hak atas kenyamanan keamanan, dan keselamatan dalammengkonsumsi barang dan atau jasa;b.

Tergugat, Penggugat tidakmungkin menggunakan jasa yang ditawarkan Tergugat selama 10 Tahunatau setidaktidaknya 7 Tahun, bahkan hingga saat ini Penggugat masihmenggunakan jasa pelayanan kepada Tergugat dapat dibuktikan denganmasih bayarnya Penggugat hingga bulan November 2015.

Saksi Rini Pujiastuti binti Marijo, memberikan keterangan dibawah sumpahyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaansaksi pada tingkat Penyidik benar; Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi sebagai pengurus danpegawai di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Aneka Jasa Klaten pernah melayaniTerdakwa selaku anggota dan nasabah yang melakukan pembiayaan pinjamanuang di KSP Aneka Jasa Klaten; Bahwasaksi bekerja di KSP Aneka Jasa

; Bahwa Terdakwa meminjam uang di KSP Aneka Jasa Klaten denganmenggunakan jaminan sertifikat tanah Hak Milik atas nama Kaderi denganrincian sebagai berikut :1.

Kaderi datang di KSP Aneka Jasa Klaten laluia tanda tangan Akad Kredit untuk meminjam uang; Bahwa Terdakwa mengganti jaminan yang berupa sertifikat tanah Hak Milikatas nama Kaderi diganti dengan sertifikat tanan Hak Milik atas nama EniSubekti dan sertifikat tanah hak milik atas Joyo Sumanto pada tanggal 28Agustus 2019 di KSP Aneka Jasa Klaten;Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Kin Bahwa Joyo Sumanto menurut keterangan Terdakwa adalah kakeknyaTerdakwa; Bahwa Terdakwa datang di KSP

untuk takeover ke BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan menggunakan jaminan sertifikattanah hak milik atas nama Kaderi yang nantinya setelah pinjaman tersebut cairakan digunakan untuk melunasi uang pinjaman Terdakwa di KSP Aneka JasaKlaten; Bahwa pinjaman uang Terdakwa di KSP Aneka Jasa Klaten belum lunas, lalujaminan sertifikat tanah Hak Milik Nomor 0969 atas nama Joyo Sumanto yangada di KSP Aneka Jasa Klaten diambil oleh Terdakwa; Bahwa total uang pinjaman Terdakwa di KSP Aneka Jasa Klaten sampaisekarang

Sertifikat tanahHak Milik atas nama Kaderi dengan sertifikat tanan Hak Milik Nomor 1468 atasnama Eni Subekti untuk take over dalam meminjam uang di Lembaga lainhanya sebulan saja sehingga KSP Aneka Jasa Klaten hanya kepercayaan sajakepada Terdakwa karena ia anggota lama dan dalam mengagsusr uangpinjamannya di KSP Aneka Jasa Klaten semuanya lancar; Bahwa KSP Aneka Jasa Klaten yakin bahwa Saksi Eni Subekti tahu, karenasertifikat tersebut dibawa oleh Terdakwa;Terhadap keterangan saksi tersebut diatas