Saksi11Bahwa pada waktu itu. pimpiman perusahaan hanya secara lisanmenyatakan bahwa untuk sementara kita berhenti bekerja dan kita melihatkondisi selama 4 (empat) bulan kedepan ;Bahwa pada tahun 2011 kami melapor pada Dinas Nakertrans PropinsiNTT, namun pada waktu itu tidak ada tanggapan dan pada saat itupunpimpinan perusahaan tidak bersedia menandatangani suratsurat denganalasan bahwa ia juga adalah korban dan selanjutnya tidak ada panggilanuntuk kembali bekerja sampai sekarang ;Bahwa tidak ada surat PHK

;Bahwa pada waktu itu. pimpinan perusahaan hanya secaralisanmenyatakan bahwa untuk sementara kita berhenti bekerja dan kita melihatkondisi selama 4 (empat) bulan kedepan ;Bahwa pada tahun 2011 kami melapor pada Dinas Nakertrans PropinsiNTT, namun pada waktu itu tidak ada tanggapan dan pada saat itupunpimpinan perusahaan tidak bersedia menandatangani suratsurat denganalasan bahwa ia juga adalah korban dan selanjutnya tidak ada panggilanuntuk kembali bekerja sampai sekarang ;Bahwa tidak ada surat PHK

Bahwa telah terbukti dipersidangan, Tergugat telah menghentikan operasionalperusahaan sejak bulan Desember 2008 tanpa melakukan PHK terhadap ParaPenggugat; Bahwa oleh karena itu hubungan kerja antara Para Penggugat denganTergugat secara hukum dianggap masih terus berlanjut hingga gugatan ini diajukanke pengadilan yang bersangkutan ;3. Bahwa telah terbukti dipersidangan, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannyamembayar hakhak Para Penggugat selama dalam hubungan kerja ;4.

Bahwa oleh karena permohonan Para Penggugat untuk memutuskan hubungankerja dengan Tergugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka Tergugatdiwajibkan untuk membayar secara tunai hakhak Para Penggugat, baik yangtimbul selama dalam hubungan kerja yang sah maupun hakhak yang timbul akibatdikabulkannya permohonan PHK a quo ;6.

suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangKasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatanterhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidanganPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, padapokoknya sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat bekerja sebagai Guru di Sekolah Menengah KejuruanArRahman di bawah naungan Yayasan Pendidikan Tri Karya Medan sejakbulan Mei 2006 sampai tanggal 8 November 2013 karena telahdiberhentikan atau dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

Hal ini jelas PHK sepihak dan sewenangwenang tanpamelalui prosedur yang berlaku sehingga Penggugat berusahamenyelesaikan masalah tersebut secara Bipartit dengan Tergugat akantetapi tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah tersebut;Bahwa berhubung penyelesaian secara Bipartit tidak tercapai, maka padatanggal 21 November 2013 Penggugat mengajukan masalahnya kepadainstansi yang berwenang di Bidang Ketenagakerjaan dalam hal ini DinasSosial Dan Tenaga Kerja Kota Medan untuk menyelesaikan masalah secaraTripartit

Dengan demikian gugatan yang diajukanPenggugat adalah cukup beralasan hukum;Bahwa tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat ataumelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpaa memberikan hakhakPenggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangaundangan yangberlaku adalah bertentangan dengan Pasal 156 ayat (1), (2), (3), (4)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerjatidak sesuai dengan peraturan perundangundangan

Selama Tidak Bekerja (Upah Proses)Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial padapengadilan Negeri Medan (ic perkara a quo Nomor 92/Pdt.Sus.PHI/2014/PN.Mdn., tertanggal 19 Maret 2015) halaman 27 point (5) yangmenyatakan:Menimbang, bahwa oleh karena menurut Putusan Mahkamah KonstitusiRI Nomor 37/PUUIX/2011, tanggal O06 September 2011, yangmenyatakan bahwa upah pekerja selama tidak bekerja (upah proses)wajib dibayar oleh pengusaha sampai perkara berkekuatan hukum tetap,akan tetapi karena PHK

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2019, Penggugat menerima surat dari PT.Graha Agro Nusantara (GAN) No. 003/HCOHO//GAN/PHK/XII/2019 tertanggal 9Desember 2020 perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja yangmemberitahukan kepada Penggugat bahwa terhitung mulai tanggal 9 Desember2019 hubungan kerja Penggugat telah terputus dengan perusahaan. Suratpemberitahuan ini adalah aneh dan tidak berdasar hukum karena Penggugattidak pernah menjadi Karyawan pada perusahaan PT. Graha Agro Nusantara(GAN);.

Bahwa karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugatterhadap Penggugat tidak didukung dasar hukum yang cukup serta tidak sesuaidengan prosedur atau bertentangan dengan ketentuan Undangundang No.13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 151 ayat (1, 2, 3) dan pasal 155ayat (3), maka secara hukum Penggugat berhak mendapatkan hakhaksebagaimana diatur dalam ketentuan Undangundang Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan yakni berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kaliketentuan yang

Graha Agro Nusantara No. 003/HCOHO/GAN/PHK/XII/2019 tentang Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja, tidak berdasar hukumdan tidak sesuai ketentuan perundanganundangan tentang ketenagakerjaan;5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yangdiletakkan;6.

Graha Agro Nusantara No. 003/HCOHO/GAN/PHK/XII/2019 perihal pemberitahuan pemutusan hubungan kerja,tanggal 09 Desember 2019, fotokopi dari fotokopi yang selanjutnya diberi tandadengan P5;Fotokopisurat dari kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenBatanghari Nomor : 056/402/Disnakertrans/2019 perihal himbauan, tanggal 9Desember 2019, sesuai dengan aslinyayang selanjutnya diberi tanda dengan P6;Fotokopisurat dari kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenBatanghari No. 056/402/

Graha AgroNusantara No. 003/HCOHO/GAN/PHK/XII/2019 tentang pemberitahuan pemutusanHalaman 19dari27 halaman Putusan No. 17/Pdt.SusPHI/2020/PN.Jmbhubungan kerja, tidak berdasar hukum dan tidak sesuai ketentuan perundangundangan tentang ketenagakerjaan dalam hal ini menurut Majelis Hakim bahwa suratpemberitahuan tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan Undangundangketenagakerjaan, karena merupakan surat pemberitahuan atas ketidakhadiranPenggugat selama 5 (lima) hari berturut sejak 18 November

dan ataspermohonan PHK tersebut apa hak yang didapat Penggugat ?.

Menimbang, bahwa, oleh karena dalil pokok Penggugat telah disangkal olehTergugat maka Penggugat untuk membuktikan dalil pokok gugatannya telahmengajukan bukti surat bertanda P1 s/d P25 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi ;Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil sangkalannyaTergugat telah mengajukan bukti surat berupa T1 s/d T11 dan mengajukan 1 (satu)saksi ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Permohonan PHK yangtelah diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat Terlebih dahulu Majelis

No. 10/Pdt.SusPH1/2014/PN.BglDemosi yang tidak sesuai dengan peraturan perusahaan dan oleh karenanya haruslahdibatalkan maka, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahPermohonan PHK yang telah diajukan oleh Penggugat terhahap Tergugat telah sesuaidengan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau telah sesuai dengan ketentuanUndangundang ketenagakerjaan yang berlaku ? ;Menimbang, bahwa silang sengketa dalam perkara Aquo bermula dariTergugat mengeluarkan SK.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemutusan hubungan kerja yangdiajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 169 ayat 1 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 maka sesuai ketentuan Pasal 169 ayat 2 PHK denganalasan sebagaimana dimaksud ayat 1 pekerja/buruh berhak mendapat pesangon 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat 3. dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal

Dan terhadap PHK tersebutmaka sesuai sesuai ketentuan Pasal 169 ayat 2 PHK dengan alasan sebagaimanadimaksud ayat pekerja/buruh berhak mendapat pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 3 danuang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 154 ayat 4 Undangundang Nomor 13Tahun 2003.

Bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan:1.Adanya perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK") dimanaberdasarkan kepada Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.1599 / PTTX/GOV/2013 (bukti T1 / P7).Bahwa dalam Bukti T1 / P7 tersebut, jelas menerangkan bahwa hubungankerja antara Tergugat dengan Penggugat berakhir demi hukum dengansendirinya dan apabila akan diperpanjang, akan diberitahukan olehTergugat dalam waktu 7 hari sebelum perjanjian kerja berakhir (mohonperiksa Pasal 7 pada

Bukti T1 / P7);Bahwa dengan dilakukannya PHK oleh Tergugat kepada Penggugat, makadiajukanlah Gugatan in casu oleh Penggugat.2.Bahwa disamping itu, Penggugat mengajukan Gugatannya juga dengan daliadanya hak yang belum dibayarkan atau apabila ada kesepakatan yangtidak terlalu merugikan Penggugat (mohon periksa Gugatan Penggugatpada angka 10 Gugatannya);3.Bahwa dari dalil Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, jelastampak bahwa Penggugat pada dasarnya tidak memiliki dalil hukum yangcukup kuat

Putusan Nomor 80/PHI.G/2014/PN.JKT.PSTMenimbang, bahwa selain alasan diatas, Majelis berpendirian bahwa upahPenggugat serta hakhak lainnya tersebut berkaitan erat dengan alasan Tergugatmelakukan PHK kepada Penggugat yang akan diperiksa dan dipertimbangkan didalam pokok perkara, apakah PHK tersebut telah sesuai atau tidak denganperaturan perundangundangan yang berlaku in casu UU Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan Jo UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial

Jo Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku diperusahaan Tergugat, dan karenanya tuntutan Penggugat tersebut haruslah ditolak;DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsidisamping menyampaikan sangkalannya atas pokok perkara;Menimbang, bahwa adapun eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakangugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel) dikarenakanhalhalsebagai berikut :1.Bahwa perselisihan PHK berdasarkan Perpanjangan Perjanjian Kerja WaktuTertentu No. 1599

/PTTX/GOV/2013, dan dengan dilakukannya PHK olehTergugat, maka diajukan Gugatan oleh Penggugat;.

Bersama PT.Bhineka Karya Manunggal Pasal 24 Upah SelamaPekerja Sakit ayat (1) Pekerja yang sakit berkepanjangan dengan dibuktikan olehSurat Keterangan yang sah dari dokter atau Balai Pengobatan yang ditunjukPerusahaan,tetap mendapatkan hak upahnya dengan ketentuan sebagai berikut:a Selama 4 (empat) bulan pertama dibayar sebesar 100%;b Selama 4 (empat) bulan kedua dibayar sebesar 75%;c Selama 4 (empat) bulan ketiga dibayar sebesar 50%;d Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% sebelum Perusahaan melakukan PHK

melaporkanpermasalahan ini kepada instasi di bidang ketenaga kerjaan hal mana perbuatanTergugat bertentangan dengan Undangundang ketenagakerjaan tersebut;Bahwa terhitung sejak tanggal 28 Juni 2100,Tergugat telah melakukan PHKterhadap Penggugat dengan seenaknya mengadangada alasan mengundurkan diriatas kemauan sendiri tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUNo.2 Tahun 2004 juncto Pasal 151 UU No.13 Tahun 2003, dan karenanya menurutPasal 155 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003, Tindakan PHK

lebih dahulu(uitvoebaar bij voorraad) meskipun timbul verset atau kasasi;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusansebagai berikut:DALAM PUTUSAN SELA:Hal. 9 dari 20 hal.Put.Nomor 866 K/Pdt.Sus/20121Menyatakan penghentian upah Penggugat selama proses perselisihan adalahbertentangan dengan UU No.13 Tahun 2003 dan Perjanjian Kerja Bersama PT.Bhineka Karya Manunggal Pasal 24 Ayat (1);2 Menyatakan PHK

dikualifikasikan mengundurkan din dan pengertian tidak hadir bekerja/mangkir selama 5 (lima) hari kerja berturutturut atau lebih dapat dikualifikasikanmengundurkan diri berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 2 buku Perjanjian KerjaBersama PT.Bhineka Karya Manunggal II berdasarkan bukti dalam persidangan (BuktiT9, TI0, TIl),dan di perkuat dengan Termohon Kasasi dahulu Penggugat mengakuiadanya bukti surat tersebut, bukan apa yang di pertimbangkan oleh Judex JurisPemohon Kasasi dahulu Tergugat melakukan PHK

Pemohon Kasasi/Tergugat memutushubungan kerja dengan Termohon Kasasi/Penggugat) dalam perkara a quo;KEBERATAN KEDUAHal. 13 dari 20 hal.Put.Nomor 866 K/Pdt.Sus/2012Bahwa Judex Juris berdasarkan pertimbangan hukumnya telah salah dan tidak cermatdalam menerapkan Hukum UndangUndang ketenagakerjaan Pasal 161 Ayat (3), danPasal 156 ayat (2,3,4), sekali lagi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat menjelasakandengan sebenarbenarnya tanpa ada rekayasa menerangkan bahwa Pemohon Kasasitidak sama sekali pernah melakukan PHK

(dua juta dua ratus empat puluh tigaridbu rupiah);Bahwa para Penggugat selama bekerja pada perusahaan Tergugat selalumelaksanakan pekerjaan dengan baik dan sesuai dengan jam kerja yangditentukan Tergugat serta senantiasa mentaati pada peraturan yangditetapkan;Bahwa secara tibatiba tanpoa pemberitahuan dan tanpa musyawarahperundingan terlebin dahulu, Tergugat telah melakukan PemutusanHubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat terhitung sejak tanggal 01Maret 2018 dengan alasan sebagai pelaksanaan

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)tersebut tanpa disertai pemberian Pesangon dan Hakhak lainnya kepadaPara Penggugat sehingga tindakan Tergugat tersebut bertentangan denganHalaman 3 dari 19 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus PHI /2018/PN JmBketentuan UndangUndang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003;Bahwa para Penggugat sangat keberatan dan dirugikan dengan PemutusanHubungan Kerja (PHK) tersebut, sehingga Para Penggugat berusahamelakukan perundingan dengan Pihak Tergugat tetapi tidak tercapaikesepakatan.

karyawan (Para Penggugat) sesuai dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 dan Kepmen Nomor .100 Tahun 2004;Bahwa terhadap Anjuran Mediator Kantor Dinas Ketenagaan Kerjaan Kab.Bungo tersebut, Pihak Tergugat tetap tidak bersedia melaksanakannya,sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ini kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi untuk mohon putusanhukum sehingga para Penggugat mendapatkan hakhaknya sesuai denganketentuan yang berlaku;Bahwa karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

Sebagaimanaalasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Pihak Tergugat yaitu sebagaipelaksanaan Program Efisiensi atau Restrukturisasi, maka sesuaiketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: Pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaantutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaanmelakukan efisiensi, dengan ketentuan

Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat menyelesaikan kewajibannyamengenai upah yang belum dibayarkan kepada Penggugat untuk selanjutnyaTergugat melakukan PHK terhadap Penggugat dengan segala akibat hukumnyayakni secara khusus mengenai Pesangon bagi Penggugat.Halaman 4 Putusan Nomor 1594 /Pdt.SusPHI/2018/PN.JKT.PST12.13.14.Bahwa upah adalah merupakan hak pekerja/buruh oleh karena itu wajar apabilapekerja menanyakannya, hal ini Sesuai dengan BAB Pasal 1 angka 1 PeraturanPemerintah Republik Indonesia

Total yang wajib dibayarkan Tergugat kepada Penggugat akibat PHK adalahsebesar: Uang Pesangon : Rp11.619.000 Uang Penghargaan Masa Kerja : Rp4.647.600 Uang Penggantian Hak : Rp1.742.850 +TOTAL : Rp18.009.450,Terbilang: Delapan Belas Juta Sembilan Ribu Empat Ratus Lima PuluhRupiah.Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayarkan uang prosesPenggugat sejak dimulainya proses Bipartit hingga berakhirnya gugatanperselisihan hubungan industrial ini di Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan

Dan tindakan Tergugat yang melakukan PHK terhadap Penggugattersebut dengan alasan mengalami kesuiltan kKeuangan/finansial sebenarnya dapatdibenarkan sepanjang dapat dibuktikan dalam bentuk Laporan Keuangansebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 164 UU No. 13 Tahun 2003;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil Penggugat di atas, semestinya Tergugatdapat membantah dan menolaknya, namun selama persidangan berlangsung,terbukti Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuaiketentuan

akan tetap memeriksa,mempertimbangkan dan memutus perkara a quo dengan tanpa hadirnya Tergugat(VERSTEK);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu memperhatikan ketentuanPasal 169 ayat (1) huruf (c) dan (d) UU No. 13 Tahun 2003, yang digunakan sebagaiHalaman 16 Putusan Nomor 1594 /Pdt.SusPHI/2018/PN.JKT.PSTdalil Penggugat sebagai alasan mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja kepadaTergugat, yaituPasal 169 ayat (1) huruf (c) dan (d) UU No. 13 Tahun 2003:Pekerja/brurh dapat mengajukan pernohonan PHK

kepada lembaga peyelesaianperselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatansebagai berikut:a. dst.b. dst.c. tidak membayar upah tetap pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga)bulan berturutturut atau lebihd. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh,Menimbang, bahwa dengan demikian mencermati alasan yang digunakanPenggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah sah dan dapatdibenarkan menurut hukum apabila Penggugat mengajukan PHk

Akan tetapi Tergugat tidak menanggapi Surat Penggugat tersebutdan Tergugat justru melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepadaPenggugat dengan diskualifikasi mengundurkan diri sebagaimanadituangkan dalam Surat PT.

pembicaraanterlebih dahulu dan sangat mendesak maka mutasi tersebut merupakanperbuatan semenamena dan oleh karenanya bertentangan dengan asaspenempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1)UndangUndang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaituasas terbuka, bebas, objektif serta adil dan setara tanpa diskriminasi.Bahwa karena Mutasi yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan denganasas penempatan tenaga kerja sebagaimana diatur dalam UU No. 13 tahun2003, maka seharusnya PHK

Dengan demikian PHK yangdilakukan oleh Tergugat dengan cara mutasi merupakan PHK yangbertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

petitum gugatan Penggugat angka 2, oleh karena terbuktipemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat merupakanpemutusan hubungan kerja sepihak, maka petitum gugatan Penggugat tersebutpatut dikabulkan oleh Majelis Hakim;Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 3 untukmengganti kerugian tidak dapat dikabulkan Majelis Hakim oleh karena secarahukum terbukti Penggugat adalah pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu TidakTertentu (PKWTT), sehingga sebagai konsekuensi logis dari PHK

Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat rukun danharmonis tetapi sejak Tergugat putus kontrak kerja di PHK terjadipertengkaran terus menerus; Bhwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugatbertengkar masalah ekonomi karenaTergugat telah di PHK; Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4Desember 2017 hingga sekarang sudah 7 hari, Penggugat pergimeninggalkan Tergugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapibelum berhasil dan saksi selaku orang tua

bertempat tinggal di wilayah hukum PengadilanAgama Pekalongan; Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggalbersama di rumah orang tua Tergugat serta sudah dikaruniai keturunansatu orang anak yang sekarang tinggal dengan Tergugat:B ahwa sejak bulan Novenmer tahun 2016 antara Penggugat denganTergugat telah terjadi perselisinan dan pertengkaran secara teruS menerusdisebabkan masalah Tergugat tidak memberi nafkah, karena di PHK

Tri Novianti binti Soejitno ( Ibu kandung Tergugat); bertengkar karena Tdi PHK oleh tempat kerjanya, berpisah sejak tanggal 4 Desember 2017;2.

Bahwasemenjak Tergugat kena PHK dari perusahaanya itumaka tidak sengaja Tergugat pada waktu mengantaranaknya yang bernama Kevin les badminton ketemu yangnamanya Rita yang kebetulan juga mengantar anaknyales badminton, yang ternyata Rita adalah adik dariteman Tergugat pada waktu SMA, kemudian ngobrolngobrol Tergugat mengeluh kalau sekarang sudah diPHK oleh perusahaanya dan sekarang hanya mengelolatoko milik kakaknya yang bergerak dibidang alat alatsalon, kemudian Rita menawarkan apa mau Tergugatkerja

Bahwa terhadap posita 7 haruslah = ditolak ~~ sebabsetelah tergugat di PHK oleh perusahaanya baiktergugat dan Penggugat diserahi toko milik kakakTergugat untuk membantu ekonomi keluarga Penggugatdan Tergugat, selama Penggugat tidak kerja lagi diperusahaan Vulgo Armada, keperluan biaya SPP anakKevin atas kesepakatan Tergugat dan kakak Tergugatdibiayai oleh kakak Tergugat, Penggugatpun dapathasil dari toko kakaknya dan hasil' kerja Tergugatdalam pengiriman barang barang untuk biaya Kevin lesdan keperluan

Bahwa pada masa awal pernikahan Tergugat bekerja diArmada dan kemudian di PHK; Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal16dirumah orang tua Penggugat di Vila Gading Mas;Bahwa setelah rumah di Villa Gading Mas dijual olehorangtua Penggugat, Penggugat dan Tergugatdikontrakkan oleh orangtua Penggugat di Armada Estate;Bahwa saksi menopang kehidupan rumah tangga Penggugatdan Tergugat karena saksi menyadari penghasilanTergugat minim;Bahwa untuk makan sehari hari masih ditopang Saksi;Bahwa Tergugat

Bahwa masalah WIL tersebut sudah pernah diselesaikanoleh Penggugat, Tergugat dan keluarga besar Tergugat; Bahwa hubungan antara Tergugat dan Rita adalahhubungan kerja, dan Penggugat pada saat itu bisamenerimanya; Bahwa setelah di PHK, Penggugat dan Tergugat bekerjadi toko adik saksi dan digaji tiap bulan;SAKSI II : LIEM DJIOE KIEM; Bahwa saksi adalah kakak Tergugat; Bahwa saksi sebagai wali nikah Penggugat dan Tergugat; Bahwa anak Kevin sering main ke rumah saksi sebelumPenggugat bekerja; Bahwa setelah

strong>D I L I :

Dalam Provisi :

Menolak tuntutan provisi Para Penggugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK

) terhadap Para Penggugat,serta tidak pernah melakukan perundingan antara Tergugat dan ParaPenggugat terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yangdiajukan oleh Para Penggugat;14.

Bahwa setelah Para Penggugat mengajukan PHK, ParaPenggugat telah berulang kali mempertanyakan mengenai kejelasanstatus pekerjaan dan hakhak Para Penggugat kepada Tergugat, antaralain:A. Uang Pensiun/Pesangon (UP);B. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMk);C. Uang Pengganti Hak (UPH);D.

Pernyataan bahwa Penggugat mengajukan PHK dikarenakanTergugat tidak membayar upah selama 3 (tiga) bulan berturutturutatau lebih;Namun Tergugat tidak pernah memberikan tanggapan/respons ataskejelasan status pekerjaan dan hakhak Para Penggugat tersebut;Halaman 14 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.SusPHI/2021/PN Dps16.

Bahwa selama belum ada penetapan mengenai PemutusanHubungan Kerja (PHK) maka Tergugat tetap melaksanakankewajibannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 155 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang menerangkan: Selamaputusan lembaga penyelesaian hubungan Industrial belum ditetapkan,pengusaha harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;4.

Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untukseluruhnya;2, Menyatakan hukum bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat adalah PemutusanHubungan Kerja (PHK) sepihak dan sah;Halaman 34 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.SusPHI/2021/PN Dps3. Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak ParaPenggugat berupa ;a. Selisin Gaji Pokok (GP) bulan Maret dan bulan April 2020;b. Tunjangan Hari Raya (THR);c. Uang Pensiun/Pesangon (UP);d.

Dalam Pokok PerkaraMengabulkan Permohonan PHK Penggugat sesuai Ketentuan pasal169 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003,terhitung sejak di Tetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan HubunganIndustrial;Memerintahkan Tergugat Untuk Membayarkan Pesangon kepadaPenggugat sebesar :a. Pesangon =4 x 2 x Upah Pokok 2019 = Rp24.139.080,00;b. Penghargaan Masa Kerja =2 x 2 x Upah Pokok 2019 = Rp12.069.540,00;c.

Dalam Pokok PerkaraMengabulkan Permohonan PHK Penggugat sesuai Ketentuan pasal169 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003,terhitung sejak tanggal 1 November 2019;Memerintahkan Tergugat Untuk Membayarkan Pesangon kepadaPenggugat sebesar :a. Pesangon =4 x 2 x Upah Pokok 2019 = Rp24.139.080,00;b. Penghargaan Masa Kerja =2 x 2 x Upah Pokok 2019 = Rp12.069.540,00;c.

SusPHI/2020Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat adalah Pekerja Menetap (Perjanjian Kerja Waktu TidakTertentu);Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugatkepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan ketentuanHukum yang berlaku;Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putuskarena diputuskan

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatkarena PHK sejak Oktober 2014:Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 552 K/Pdt.SusPHI/20205.

Semua biayabiaya yang timbul dari PHK inipun menjadibeban dari uang Penggugat sendiriBahwa oleh karena kecurangankecurangan Tergugat I dan juga istrinya yaituTergugat II, yang menyebabkan perusahaan bangkrut, adalah selayaknyakesepakatan pembagian keuntungan sebagaimana tertuang dalam PerjanjianKerjasama (Akta Notaris/PPAT Retnowulan Sriwidati, SH. No.5 tanggal 31 Juli2001) tidak berlaku lagi, atau perjanjian tersebut haruslah dinyatakan batal.

belum dibayar sebesar Rp 900.000.000, (sembilan ratus juta26rupiah) dengan alasan untuk membeli pakan ternak juga obatobatan dankemudian hutanghutang tersebut telah dibayar oleh istri Tergugat I.Bahwa setahu saksi sebelum saksi masuk sebagai karyawan PT Pakem Gede,menurut catatan pembukuan Tergugat I masih mempunyai hutang kepada PTPakem Gede sebesar Rp 180.000.000, (seratus delapan puluh juta rupiah).Bahwa setahu saksi setelah PT Pakem Gede ditutup ada pembayaran pesangonkepada karyawan yang di PHK

uang hasil penjualan telur diserahkan kepadaTergugat I.Bahwa setahu saksi penyimpangan tersebut terjadi selama 1 2 bulan denganjumlah panen telur sebesar 40 s/d 60 kotak/ perhari dengan isi setiap kotak telursebanyak 15 kg.Bahwa setahu saksi setelah itu Tergugat I dilaporkan kepolisi oleh Penggugat.28Bahwa setahu saksi penyimpangan yang dilakukan Tergugat I selain menjualtelur dikandang juga melakukan penjualan ayam afkir dikandang.Bahwa setahu saksi sejak PT Pakem Gede ditutup kemudian saksi di PHK

telurkembali dilakukan lewat Kantor Pusan Jl Diponegoro.Bahwa setahu saksi pemilik dari kandang Surodadi adalah Penggugat jugaTergugat I karena keduanya yang mengurusi kandang di Surodadi.Bahwa setahu saksi yang sering datang ke kandang Surodadi adalah Tergugat Isedangkan Penggugat hanya kadangkadang.Bahwa setahu saksi yang melakukan PHK terhadap karyawan di Surodadiadalah anak Penggugat bernama Yenny.Bahwa setahu saksi saat saksi di PHK ada belasan ribu ayam berada dalamkandang ayam di Surodadi

di jalan Diponegoro, dan saksxi sering menanyakanperihal laporan tersebut kepada Kepala Kandang.Bahwa setahu saksi kantor pusat pindah dari jalan Kaliurang ke jalanDiponegoro karena kantor di jalan Kaliurang akan dijual.Bahwa setahu saksi anak penggugat (bernama Jenny) pernah mengambil gajikebagian personalia tetapi saksi tidak mengetahui jumlah gaji yang diterima olehanak penggugat.Bahwa saksi tidak mengetahui peternakan ayam tersebut apakah milikPenggugat atau Tergugat I.Bahwa saksi telah di PHK

Muhammad Rais dengan masa kerja selama 14 tahun dengan penghasilansebulan sebesar Rp1.470.000,00(Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh RibuRupiah).Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.SusPHI/2014/PN.PlgBahwa Para Penggugat selama bekerja pada Tergugat telah menunjukkanloyalitas yang tinggi serta mengabdi kepada Perusahaan.Bahwa pada tanggal 12 April 2014 Tergugat mengumpulkan seluruhkaryawannya, dimana didalam pertemuan itu Tergugat menyampaikanmaksudnya untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

Poly setahu saksipimpinan masih sama Pak Tengku Rusli;e Bahwa untuk kepemilikan saham setelah itu saksi tidak tahu lagi;bahwa saksi kenal dengan para penggugat, Supriyadi dibagian gudang,Sanifah dibagian administrasi, Solihin dibagian administrasi, Ahmad Raissebagai satpam;Bahwa pada saat saksi keluar para penggugat masih bekerja:Bahwa masih ada komunikasi antara saksi dengan para penggugat setelahsaksi keluar:Bahwa menuerut cerita para penggugat mereka di PHK tahun 2013:Bahwa menurut informasi mereka

Katana;Bahwa perusahaan bergerak dibidang dsitributor obatobat pertanian, pupuk,bibit dan lainnya sebagai suplayer;Bahwa saksi masih di Audit dan saksi tahu cabangcabang, terakhir saksiHRD ditahun 2006 perusahaan tidak ada tandatanda sepi di tahun 2013,saksi juga tidak tahu kalau tidak beroperasi, memang karena saksi tementemen dicabang saya karena audit saksi kenal sama semua cabangcabang,karena itu saksi tahu omzetnya dan hutanghutangnya;Bahwa saksi tidak tahu persis, kapan para penggugat di PHK

Poly dari pada para penggugat;Bahwa saksi ditawarkan dua opsi untuk mengundurkan diri atau di PHK,kalau di PHK mereka akan membayar 2 bulan ketentuan;Bahwa benar setelah hitunghitungan untuk tidak di PHK maka merekamengajukan angka yang tidak sesuai, maka saksi diminta untukmengundurkan diri;Bahwa para penggugat pun ditawarkan sama;Bahwa saksi tidak memilih seperti para penggugat karena saksi sudah tidaknyaman lagi bekerja;Bahwa saksi telah bekerja selama 18 tahun;Bahwa saksi mintakan kepada perusahaan

bukti PP.3 seluruh kegiatan perusahaan ditutupdan dihentikan seluruhnya dan juga keterangan saksisaksi penggugat dan tergugatmenyatakan seluruh kegiatan perusahaan ditutup;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian, buktibukti dan keterangan saksisaksisebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para penggugatbukan diskorsing/dirumahkan akan tetapi para penggugat di putuskan hubungankerjanya oleh tergugat karena tergugat melakukan effisiensi;Menimbang, bahwa oleh karena para penggugat di PHK

Oleh karena dampak ini dirasakan oleh semua lapisanmasyarakat termasuk pekerja/ouruh, maka diharapkan SaudaraGubernur/Bupati/Walikota dapat menghimbau dan memberikan pemahamankepada pengusaha di wilayah masingmasing agar berusaha semaksimalmungkin untuk tidak melakukan PHK. Upaya untuk menghindari PHK dapatdilakukan melalui langkahlangkah alternatif antara lain sebagai berikut:de ms2...Bie conn4. ...5.

Dengan demikian, anjuran yang disampaikan Disnaker Medan sangatkeliru dan patutuntuk diabaikan karena tidak memenuhi prinsip keadilan bagi semuapihak, khususnnya Tergugat;TERGUGAT mempertahankan perusahaan agar tidak terjadiPemutusan Hubungan Kerja ("PHK") 0555 akibat Bencana Covid1918. Bahwa PT. Trans Retail Indonesia i.c.

pada tahun 2005 Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: SE.643/MEN/PHIPPHI/IX/2005Tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja ("SE 643/2005Pencegahan PHK").SE Menaker 05/1998 Upah Pekerja Dirumahkan Bukan Kearah PHK menjelaskansebagai berikut:"Sehubungan banyaknya pertanyaan dari pengusaha maupun pekerjamengenai peraturan merumahkan pekerja disebabkan kondisiekonomi akhirakhir, yang mengakibatkan banyak perusahaanmengalami kesulitan, sehingga sebagai Uupaya

SE 643/2005 Pencegahan PHK menjelaskan sebagai berikut:Dengan memperhatikan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)di dalam negeri yang merupakan langkah yang tidak dapat dihindari, Pemerintahmemahami bahwa kenaikan harga BBM ini akan menimbulkan dampak di semuabidang kegiatan masyarakat termasuk di bidang ketenagakerjaan.

Trans Retail Indonesia /.c.TERGUGAT dan bagi TERGUGAT untuk PHK massal harus dilihat sebagaijalan terakhir.

;Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulaigoyah yang terjadi sekitar bulan November tahun 2008 karena sering terjadiperselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :Pemohon telah bekerja dan berusaha menafkahi Termohon secara layak akantetapi Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;Pada sat itu Pemohon terkena PHK sehingga penghasilannya menurun.

,Hal. 5 dari 10 Hal.dikaruniai anak 2(dua) orang yang bernama XXX umur 9 tahun dan XXXumur 5 tahun.; Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohonsekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulanNovember tahun 2008 karena sering perselisihan dan pertengkaran.; Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih danbertengkar yang disebabkan Pada sat itu Pemohon terkena PHK sehinggapenghasilannya menurun.

pada Pengadilan Negeri Pekanbaru danmemohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:1.2.Mengabulkan permohonan provisi Penggugat seluruhnya;Menetapkan sita jaminan (conservatoir beslag) ternadap tanah danbangunan yang terletak di DT Setia Maharaja (Parit Indah) PerkantoranGrand Sudirman, Blok A1, Pekanbaru;Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat telahterjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHk

Menyatakan menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat telahterjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHk);3. Menghukum Tergugat membayar hakhak Para Penggugat sebagaikompensasi Pemutusan Hubungan Kerja secara tunai dan sekaligussebagai berikut:a. Penggugat Jonni Erixon Tampubolon: Rp6.116.300,00 (enam jutaseratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);b. Penggugat II Riandi Tambunan: Rp6.116.300,00 (enam juta seratusenam belas ribu tiga ratus rupiah);c.

Nomor 764 K/Padt.SusPHI/2018Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Maret 2018 dihubungkandengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah benar menerapkan hukummenyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai ketentuan Pasal 169ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan pertimbangan

:Bahwa Pemohon Kasasi tidak memberikan upah sejak bulan Juni 2017sampai dengan gugatan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung tanggal 1 November 2017 (vide surat gugatan 9);Bahwa oleh karena gugatan pemutusan hubungan kerja (PHK)diajukan pada bulan November 2017 maka upah yang belum dibayarselama 5 (lima) bulan, bukan 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari upahTahun 2016, 2017;Bahwa dengan demikian tepat amar putusan Judex Facti diperbaikisepanjang perbaikan upah