dikembalikan kepada Penggugatdalam keadaan kosong, akan tetapi peringatan tersebut tidak pernahmendapatkan tanggapan yang serius dari Tergugat dan Tergugat cenderung tetapingin menguasai obyek sengketa secara terus menerus dan melawan hukum;Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan diserta bukti yang otentik, makasesuai dengan Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan Pengadilan dalamperkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebin dahulu uitvoorbaar bjjvooraad meskipun ada upaya

hukum dari Tergugat;Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan ini maka perlu adanya penyitaanterlebin dahulu terhadap obyek sengketa;Bahwa sebelum gugatan diajukan Penggugat telah berulang kali mengajakTergugat untuk menyelesaikan perkara ini Secara musyawarah kekeluargaan,akan tetapi Tergugat tidak pernah mennanggapi secara serius, bahkancenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini;Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah serius untuk menyelesaikan, makatiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara

Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakanterlebin dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;6.

Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel)2.1.2.2.2.3.2.4.Bahwa gugatan Penggugat kabur, sulit dimengerti, tidak cermat, tidak jelaskarena didalam gugatan ada 3 perihal menjadi satu dalam 1 gugatan, yaituperbuatan melawan hukum, penempatan tanpa hak dan juga pengosonganyang dari ketiganya itu memiliki upaya hukum dan konsekuensi hukumsendirisendiri dan berbedabeda;Bahwa di dalam gugatan Penggugat juga tidak menyebutkan dasar hukumyang jelas yang menjadi landasan hukum yang kuat bagi Penggugat

mohon agar paratergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugatsebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) perhari, setiap kali para Tergugat lalaimemenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatanhukum tetap (Inkracht);Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan disertai buktibukti otentik, makasesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalamperkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih daluhu (Uitvoerbaar BijVoorraad)meskipun ada upaya

hukum Verzet, banding maupun Kasasi;Hal.7 Putusan No.273/Pdt.G/2017/PN.SbyBerdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenanmenjatunkan amar putusan sebagai berikut :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah secara hukum sebidang tanah hak milik yasan nomor : 656,seluas 200 M?

Seman Susantountuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) perhari, setiap kali para Tergugat lalai memenuhi isiputusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap(Inkracht);Menyatakan segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dapatdijalankan/dilaksanakan terlebih daluhu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipunada upaya hukum Verzet, banding maupun Kasasi;Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat dari Alm.

tidak ada buktibukti yang mendukung hal tersebut, maka permohonantersebut harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa mengenai petitum No.11 yang menuntut Para Tergugatagar membayar uang paksa kepada Penggugat, menurut Majelis haruslah di tolak,karena dalam hal pembayaran uang tidak dapat dituntut adanya uang paksa(Putusan Mahkamah Agung RI No. 496 K/Sip/1971 tertanggal 1 September 1971) ;Menimbang, bahwa petitum Penggugat No.12 yang menyatakan putusan inidapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada upaya

hukum Verzet, banding ataukasasi (Uitvoerbaar bij vooraad), dikarenakan Majelis tidak melihat adanya halhalyang bersifat eksepsional sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 180 ayat (1)Reglemen Indonesia di perbaharui (HIR) dan SEMA No 3 Tahun 2000 jo SEMA No 4tahun 2001, oleh karena itu permohonan Penggugat agar putusan ini dapatdilaksanakan terlebih dahulu/putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) harusditolak ;Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Para Tergugat dan ParaTurut Tergugat

XXXX atasnama XXXX;Bahwa mengingat gugatan yang diajukan para Penggugat inididukung dengan buktibukti yang jelas, benar dan sah menurut hukum,sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 180 HIR, maka Penggugatmohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebihdahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet dariTergugat (Uit Voerbaar bij Vooraad);Berdasarkan halhal sebagaimana tersebut diatas, Para Penggugatmohon Ketua Pengadilan Agama Semarang agar berkenan memanggilpara pihak

Menyatakan putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun di mungkinkan adanya upayaverset,banding, kasasi atau upaya hukum lain ;10.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini.Apabila Pengadilan Agama Semarang berpendapat lain mohon putusanyang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha EsaMenimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan paraPenggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan, begitu pula Tergugat hadirdi persidangan

tidak dapatdipertimbangkan karena dalam perkara aquo Majelis Hakim hanyamempertimbangkan sah atau tidaknya Akta hibah No XXXxX/2010tanggal O08 Oktober 2010 dibuat oleh dan dihadapan Notarissedangkan mengenai penguasaan objek perkara adalah gugatan yang7tidak jelas sehingga gugatan mengenai penguasaan objek perkaradinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mohon agar putusandalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu (uitvoerbaar bij voorrad)meskipun ada upaya

hukum verzet, banding maupun kasasi atau upaya hukumlain, Majelis hakim berpendapat sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli tahun 2000,Mahkamah Agung telah menetapkan tata cara, prosedur dan gugatangugatanyang diputus dengan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), dan dalamSurat Edaran Nomor 4 tahun 2001 Mahkamah Agung RI kembali menetapkanagar dalam setiap pelaksanaan putusan serta merta disyaratkan adanya jaminanyang nilainya sama

menghukum TERGUGAT membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp. 500.000, (Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari yangharus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telahberkekuatan hukum tetap; Bahwa dengan adanya buktibukti yang sah serta pelanggaran terhadap UndangUndang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan yang dilakukanTERGUGAT, PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapatdijalankan lebih dahulu (/ut voerbaar bij vooraad), meskipun ada upayaperlawanan verzet maupun upaya

hukum kasasi;Berdasarkan seluruh uraian diatas, dimohonkan kepada Ketua PengadilanHubungan Industrial Cq.

Memerintahkan kepada TERGUGAT agar mengembalikan ljazah Asli S1 STBA PIA Program Studi Sastra Cina Nomor 000331 atas nama VENNY OLIVIAkepada PENGGUGAT;Menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000, (Lima Ratus RibuRupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT apabila lalai dalammelaksanakan putusan ini yang sudah berkekuatan hukum tetap;Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (/ut voerbaar bijvooraad), meskipun ada upaya perlawanan verzet maupun upaya hukum kasasi;.

padahakekatnya hukuman pembayaran uang paksa/dwangsom yang menurut Pasal611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, uang paksa tidak dapat diterapkan dalamsuatu putusSan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlahuang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapatdiwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi);Bahwa Terhadap permohonan Penggugat yang dalam gugatannya memintauntuk menyatakan putusan ini, dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar BijVoorrraard) meskipun dilakukan upaya

hukum lainnya dalil/alasan ini patut untukdikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim karena berdasarkan SuratHalaman 8Putusan Nomor 365/Pdt.SusPHI/2020/PN MdnEdaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tetangPermasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionildengan tegas dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan sertamerta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimanayang diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 dan

., menjatuhkan putusan yang amarnya : membebaskan Terdakwadari segala dakwaaan (Vrijspraak), Jaksa Penunut Umummenuntut bebas tidak mengajukan upaya hukum kasasi sehingga putusan tersebut sudahinkracht van gewijsde menurut hukum tanggal 5 Desember 1997 ; 10.

Sleman pada tanggal 9Desember 2013, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor58/Akta.Pid.Pra/2013/PN.Slmn., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukandengan cara seksama kepada Penasehat Hukum dari Termohon f en gaNevcsseesseseeereeees 2013 ;Menimbang, bahwa telah membaca Surat Keterangan Ketua Pengadilan NegeriSleman, tanggal 10 Desember 2013 Nomor : W13.U2/6477/Hk.01/XII/2013, menerangkanyang pada pokoknya bahwa putusan Praperadilan merupakan putusan terakhir dan tidak ada upaya

hukum lagi ;Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan surat memoribandingnya tertanggal 16 Desember 2013 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan NegeriSleman, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 17 Desember 2013 yang diterima oleh kuasa Termohon ;20Menimbang, bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah IstimewaYogyakarta melalui suratnya tertanggal 18 Desember 2013 telah menyampaikan tinjauanhukum atas upaya Banding dalam perkara

tersebut,dinyatakan sangat jelas bahwa perkara praperadilan tidak dapat dimintakan upaya hukumbanding, dan dalam hal ini pula walaupun seharusnya panitera dilarang untuk menerima25pemohon untuk menerima permintaan banding, namun dalam hal ini berkas dalam perkarabanding ini telah disertakan Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 10Desember 2013 Nomor : W13.U2/6477/Hk.01/XII/2013, menerangkan yang pada pokoknyabahwa putusan Praperadilan merupakan putusan terakhir dan tidak ada upaya

hukum lagi ; Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding walaupuntelah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syaratsyarat yang ditentukan olehUndangundang, namun karena perkara praperadilan tidak diatur dalam KUHAP mengenaidapat diajukan permintaan banding ke Pengadilan Tinggi didaerah hukumnya, maka denganini pula Pengadilan Tinggi menyatakan permintaan banding tersebut tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa berhubung permintaan banding dari Pemohon Praperadilansekarang

Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dapatdijalankan secara serta merta (Voerbaar bij voorad) walaupun Tergugatmelakukan upaya Hukum verzet, Banding, ataupun Kasasi;20. Bahwa bila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini, sudahsepatutnya Tergugat membayar uang paksa (dwang soom) sebesarRp.100.000.(Seratus ribu rupiah) perhari setiap keterlambatanmelaksanakan isi putusan ini;21.

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta mertawalaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, Banding dan Kasasi;9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar uang paksa(dwang soom) sebesar Rp. 100.000.

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta walaupunTergugat melakukan upaya hukum verzet, Banding dan Kasasi;8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.100.000.

Nomor 2352 K/Pdt/2015kiranya dijatunkan Putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (u/tvorbaarbij voorrad) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding, dan kasasi;14.

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu(uitvorbaar bij voorrad) walaupun ada upaya hukum baik perlawanan,banding atau kasasi;7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu(uitvorbaar bij voorrad) walaupun ada upaya hukum baik perlawanan,banding atua kasasi;6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang dihitung sebesarRp353.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);8.

, agarmemerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun yang menguasai objeksengketa dimaksud, agar mengosongkan dan menyerahkan kepada parapenggugat tanpa syarat apapun juga;14.Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat (Pencari Keadilan) iniberdasarkan alasanalasan dan alat bukti yang kuat dan akurat, sehinggaHalaman 5 dari 20Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pat.G/2018/PN Rahberalasan hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dinyatakansecara serta merta atau dijalankan lebih dulu, meskipun ada upaya

hukum ;15.

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ini didukung dan ditunjang olehalatalat bukti yang kuat dan akurat, serta dapat dipertanggung jawabkanmenurut hukum, maka mohon agar dalam putusan perkara ini dapatdilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta (u/tvoerbaar bijj voorraad)meskipun ada upaya hukum lainnya;16.Bahwa sebagai antisipasi Para Tergugat mengabaikan putusan pengadilan,maka mohon agar Para Tergugat dihukum secara tanggung rentengmembayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dulumeskipun ada upaya hukum ;7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uangpaksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiaphari atas kelalaian/keterlambatannya dalam melaksanakan putusanpengadilan;8.

Ketua PengadilanNegeri Jember agar putusan ini untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulumeskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, maupun kasasi danatau upaya hukum lainnya ;13.Bahwa, dikarenakan Tergugat sebagai pihak yang bersalah dalamperkara ini maka sudah sepatutnya mereka dibebani membayar biayayang timbul dalam perkara ini ;Berdasarkan uraian dalam Posita gugatan Penggugat di atas maka kamimohon kepada Yth.

Menyatakan menuruthukum putusan atas perkara ini yang telah dikeluarkanoleh Pengadilan Negeri Jember untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulumeskipun Tergugat atau pihakpihak lainnya melakukan upaya hukumperlawanan, banding, maupun kasasi dan upaya hukum lainnya ;.

) yang diajukandengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadappihak yang sama dengan hubungan yang sama dengan putusan hakimyang telah berkekuatan hukum yang tetap maka dalam gugatan tersebutmelekat Unsur Ne Bis In Idem atau Resn Judicata;Bahwa dapat disampaikan kepada Majelis Hakim hendaknya secara cermatdalam memeriksa perkara ini disebabkan sebelumnya perkara ini telahpernah diperiksa dan telah diputus oleh Majelis Hakim dan telah pulaberkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya

hukum yang diajukan olehPemohon pada saat itu sehingga terhadap perkara ini tentunya hanyadapat ditempuh melalui upaya hukum Peninjauan kembali bukannyamengajukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan baru dengansubjek.obyek serta alasan yang sama;Bahwa dikarenakan dalam permohonan Pemohon melekat unsur Nebis InIdem berdasarkan pasal 1917 KUHPerdata maka sepatutnyalah dinyatakantidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)Bahwa jika dilihat unsur dari pasal 1917 disebutkan harus memenuhibeberpa

Bahwa dapat disampaikan kepada Majelis Hakim hendaknya secara cermatdalam memeriksa perkara ini disebaobkan sebelumnya perkara ini telahpernah diperiksa dan telah diputus oleh Majelis Hakim dan telah pulaberkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum yang diajukan olehPemohon pada saat itu sehingga terhadap perkara ini tentunya hanya dapatditempuh melalui upaya hukum Peninjauan kembali bukannya mengajukangugatan baru dengan subjek.obyek serta alasan yang sama;.

;Bahwa sesuai syarat dan ketentuan Perjanjian pembiayaan PTToyota Astra Financial Service yang sudah ditandatangani olehPenggugat dan Tergugat pada Pasal 8 tentang Peristiwa Wanprestasi :Upaya hukum, ayat 8.1 yang berbunyi Peristiwa Wanprestasi, setiapperistiwa di bawah ini merupakan Peristiwa Wanprestasi berdasarkanpenanjian ini : 8.1.1 Debitor tidak membayar jika atau saat jatuhtempo salah satu angsuran atau angsuranangsurannya ataukewayjibankewajiban lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian

hukum,ayat 8.1 yang berbunyi Peristiwa Wanprestasi, setiap peristiwa dibawah ini merupakan Peristiwa Wanprestasi berdasarkan penanjianHal 20 dari 34 Putusan No. 21/Pdt.G.S /2020/PN Pdgf)ini: 8.1.1 Debitor tidak membayar jika atau saat jatuh tempo salahsatu angsuran atau angsuranangsurannya atau kewajibankewajibanlainnya yang timbul berdasarkan peranjian ini, hal mana cukupdibuktikan dengan lewatnya waktu saja.

Ayat 8.2 berbunyi Debitorsepakat dan setuju dengan kreditor bahwa setiap tefyadi wanprestasiberdasarkan peranjian ini akan juga merupakan suatu peristiwawanprestasi berdasarkan perjanjian lain (begitupun sebaliknya) antaraDebitor dengan Kreditor (baik sendiri maupun bersama dengan pihaklain), berdasarkan pernanjian mana debitor berhutang atau dapatmenjadi berhutang kepada Kreditor, dan kreditor berhak untuk segeramemutuskan dan melakukan upaya hukum terhadap setiap atau semuaperjanjian termasuk akan

Syarat dan ketentuan Perjanjian pembiayaan PT Toyota Astra FinancialService yang sudah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, (Mohondisebut Bukti T.2)Keterangan Singkat : Pasal 8 tentang Peristiwa Wanprestasi : Upaya hukum,ayat 8.1 yang berbunyi Peristiwa Wanprestasi, setiap peristiwa di bawah inimerupakan Peristiwa Wanprestasi berdasarkan pernanjian ini : 8.1.1 Debitortidak membayar jika atau saat jatuh tempo salah satu angsuran atauangsuranangsurannya atau kewajibankewayjiban lainnya yang

Ayat 8.2 berbunyi Debitor sepakat dan setuju dengan kreditor bahwasetiap terjadi wanprestasi berdasarkan perjanjian ini akan juga merupakansuatu peristiwa wanprestasi berdasarkan perjanjian lain (begitupun sebaliknya)antara Debitor dengan Kreditor (baik sendiri maupun bersama dengan pihaklain), berdasarkan perjanjian mana debitor berhutang atau dapat menjadiberhutang kepada Kreditor, dan kreditor berhak untuk segera memutuskan danmelakukan upaya hukum terhadap setiap atau semua penanjian termasukakan

Bahwa terhadap tindakan para Tergugat 1.2.3. ini Para penggugatmelakukan upaya hukum melapor ke kepolisin, agar tergugat 1.2.3.Hal 3 dari 31 Halaman Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT AMBmeninggalkan obyek sengeta dengan sukalera, akan tetapi upaya ini tidakberhasil.5.

Bahwa oleh karena bukti dipergunakan para Penggugat adalah buktioutentik dan agar Para Penggugat tidak mengalami kerugian terusmenerus, cukup beralasan hukum, Para Penggugat mohon Pengadilanmelaksanaan eksekusi secara serta merta atas putusan walau ParaTergugat menempuh upaya hukum, Banding, Kasasi dan PeninjauanKembali.10.

Tergugat 4 diatas obyek sengketa danmembawa keluar seluruh barang yang ad dalmnya kemudianmenyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaankosong dan aman.Jika para Tergugat tidak tunduk dan patuh atas putusan, Pengadilan danagar Para Tergugat tidak mengalami kerugian terus menerus, mohonPengadilan Negeri Ambon melaksanakan eksekusi secara serta mertadengan membongkar dua unit rumah milik Tergugat 1.2.3. dan 1 unitpondasi milik Tergugat 4 yang berada di atasnya walau Para Tergugatmenempuh upaya

hukum Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali.Menghukum Para Tergugat membayar biayaperkara yang timbul dariperkara ini.ATAUJika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil tidakmerugikan Para Penggugat.Hal 5 dari 31 Halaman Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT AMBMenimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat Tergugat Il dan TERGUGAT III melalui kuasanya mengajukan jawaban sebagaiberikut :DALAM EKSEPSI.1.1.

Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;Menimbang, bahwa Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill sekarangPara Pembanding, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonanupaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 7Juni 2018 Nomor 167/Pdt.G/2017/PN Amb tersebut, berdasarkan AktaPernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriAmbon tanggal 8 Juni 2018 Nomor 17/Banding/Pdt.G/2017/PN Amb, dan ataspermohonan upaya hukum banding Tergugat

Pelawan) tidak mengajukan dan/atau tidakmelakukan upaya hukum dalam menyangkal maupun membantah terhadapPutusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tersebut, makapendaftaran Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor :15/VII/ARB/BANIMdn/2019 tanggal 22 Pebruari 2020 aquo oleh MajelisArbiter Up.

adalah Perlawananyang sangat keliru dan juga sangat tidak tepat karena ditujukan kepadaPenetapan Eksekusi Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap(inkaracht van gewijsde), sebab Pelawan merupakan pihak yang terkaitlangsung dalam perkara pokok Putusan Badan Arbitrase NasionalIndonesia (BANI) Nomor :15/VII/ARB/BANIMdn/2019 tanggal 22 Pebruari2020 sedangkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (inkracht), dimanamenurut hukum terhadap upaya

hukum yang sudah inkracht maka upayahukum yang kelak dilakukan terhadap putusan yang telah inkracht tersebutadalah hanya melalui upaya hukum luar biasa yakni PerlawananPihak Ketiga (Derden Verzet) yang diajukan oleh pihak yang diluar dariPutusan Arbiter dan bukan Perlawanan (Verzet) yang datangnya dari parapihak yang berperkara dalam perkara pokok ;Bahwa meskipun demikian terhadap upaya hukum Perlawanan (Verzet)yang diajukan oleh Pelawan atas Produk Putusan yang sudah memperolehkekuatan hukum yang

tetap (inkracht van gewijsde) pada azasnya tidakdapat menangguhkan eksekusi dan bahkan upaya hukum luar biasasekalipun seperti peninjuan kembali sama sekali tidak dapat menunda ataumenghalangi eksekusi, kKarenanya Perlawanan Pelawan juga tidak dapatmembatalkan Putusan Hukum yang sudah mempunyai kekuatan hukumtetap (ic.

Bahwa karena Penggugat telah mengajukan upaya hukum Kasasi sesuaiAkta Pernyataan Permohonan Kasasi No.03 tanggal 26 Juli 2017 terhadapputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :4/Pdt.SusPKPU/2017/PN Niaga Sby tanggal 18 Juli 2017 maka jelasputusan Pengadilan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap untukdilaksanakan, apalagi Putusan tersebut bukanlah suatu putusan yangbersifat serta merta (uitvoerbaar bij voorraad);7.

Meletakan Sita (revindicatoir beslag) atas Sing Ken Ken Boutique Hotelmilik Penggugat ;14.Bahwa Perkara ini didasarkan pada buktibukti yang bersifat Autentik(Authentieke Acten) dan tidak dapat dilumpuhkan pembuktiannya oleh ParaTergugat, sehingga sangat beralasan apabila Penggugat mohon putusanperkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad)walaupun ada upaya hukum verset, banding dan Kasasi dari Para Tergugatmaupun Para Turut Tergugat ;Berdasarkan pada halhal dan alasanalasan

Sing Ken Ken Boutique Hotel milik Penggugat ;Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara sertamerta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum verset, bandingdan Kasasi dari Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat ;Menghukum Para Tergugat untuk membayar Biaya perkara ;Selebihnya : ex Aequo et bono.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, pada pihakdatang menghadap di persidangan, yaitu: Untuk pihak Penggugat datang menghadap kuasanya Nathanel A.Pangandaheng,

Made Arjaya, S.H., M.H. dan NiWayan Umi Martina, S.H., M.H. selaku Kurator.4.2 Bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat sedang mengajukanupaya hukum kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga Nomor 4/Pdt.SusPKPU/2017/PN.Niaga.Sby tanggal 18 Juli 2017.4.3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 UU Kepailitan, upaya hukum yangdapat diajukan terhadap putusan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung.4.4 Bahwa jika memang benar (quad non), Penggugat telah mengajukan upayahukum kasasi atas Putusan Pengadilan

Niaga Nomor 4/Pdt.SusPKPU/2017/PN.Niaga.Sby tanggal 18 Juli 2017, maka sudah sepatutnyaHalaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 412/Pat.G/2018/PN Dps.Penggugat menyampaikan dalildalil dalam perkara a quo di dalam MemoriKasasinya, bukan dengan mengajukan gugatan a quo.4.5 Bahwa dengan memperhatikan halhal di atas, Tergugat II berpendapatbahwa Penggugat telah salah mengajukan upaya hukum dalammengajukan gugatan a quo dikarenakan Penggugat telah diberikankesempatan berdasarkan UU Kepailitan

2011 tanggal 23 Pebruari2010 adalah sah menuruthukum; Menyatakan Akta Perikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 11 tanggal 29Pebruari 2013 adalah sah menuruthukum; Menolak untuk selain dan selebihnya;Dalam Konpensi dan Rekonpensi: Menghukum kepada Para Penggugat Konpensi Para TergugatRekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara inisecara tanggung renteng sebesar Rp. 4.316.000, (empat juta tigaratus enam belas ribu rupiah);Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok tersebut, sudahdilakukan upaya

hukum banding sebagaimana Register Perkara Nomor: 492/Pdt/2014/P T.Bdg dan telah mendapat putusan dari Majelis HakimTinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung dengan amar sebagai berikut:a. menerima permohonan banding dar Para Pembanding semulaPenggugatI dan PenggugatIl/Para Penggugat;b.

hukum, baik upaya hukum biayamaupun upaya hukum Luar Biasa ;Bahwa Tergugat menghormati proses hukum dan tidak pernah melakukansuatu bentuk perbuatan yang melawan hukum dalam setiap Tindakan, olehkarenanya Tergugat Kembali menegaskan jika apa yang dilakukan olehPenggugat dalam Gugatan ini tidaklan tepat karena yang seharusnyadilakukan oleh Penggugat adalah melakukan permohonan eksekusi danbukan menggugat dengan perihal perobuatan melawan hukum ;Bahwa Tergugat membantah dalil dalam angka 29, 30, 31

yang meminta menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa(dwangsom) Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap hari kepada Penggugatbila Tergugat lalai dalam menjalankan putusan ini, yang mana hal tersebutmenurut Majelis Hakim terlalu berlebinan, maka terhadap petitum kedelapangugatan Penggugattersebuttidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa mengenai petitum kesembilan gugatan Penggugat,yang mana Penggugat meminta agar putusan ini dapat dijalankan terlebihdahulu meskipun ada upaya

hukum verzet, banding, maupun kasasi(uitvoerbaar bij vorrad), Majelis berpendapat bahwa menurut Surat EdaranMahkamah Agung No : 03 Tahun 1978, tanggal 1 April 1978, walaupun telahdipenuhi syaratsyarat dalam Pasal 180 ayat 1 HIR, janganlah menjatuhkanputusan ultvoerbaar bij vooraad, putusan demikian yang sifatnya sangatexceptional hanyalah dapat dijatunkan dalam halhal yang tidak dapatdihindarkan dengan mengingat syaratsyarat yang tercantum dalam SuratEdaran Mahkamah Agung Nomor6 Tahun 1975, yang

mutlaktanah sengketa menjadi hak Penggugat Rekonvensi dan II maka jualbeli tanah sengketa dari Penggugat Rekonvensi dan Il kepadaPenggugat Rekonvensi Ill dan IV adalah sah secara hukum sehinggakepemilikan saat ini atas tanah sengketa beserta bangunan diatasnyaadalah sah milik Penggugat Rekonvensi III dan IV.2S: Bahwa selama ini pihak TergugatRekonvensi dan atau para pihak yang mendapatkan hak darinya selalumenghalang halangi upaya Penggugat Rekonvensi III dan IV untukmelakukan pensertifikatan dan atau upaya

hukum lain untukmendapatkan pengesahan atas kepemilikan Penggugat Rekonvensiatas tanah sengketa, sehingga sampai dengan saat ini upayaPenggugat Rekonvensi III dan IV masih dalam proses.4.

Bahwa mengingat gugatan rekonvensidari Para Penggugat Rekonvensi ini cukup beralasan dan dikuatkanpula oleh alatalat bukti yang sah, maka mohon putusan ini dapatdijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij Vooraad) meskipun ada upayahukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lain dari TergugatRekonvensi;Berdasarkan semua hal diatas, Para Penggugat Rekonvensi/ Para TergugatKonvensi mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim berkenan memutussebagai berikut :DALAM EKSEPSI1.

Memerintahkan kepada Penggugat dan atau siapapun yang mendapatkan hakdarinya untuk tidak menghalang halangi upaya Penggugat Rekonvensi IIIdan IV untuk melakukan pensertifikatan dan atau upaya hukum lain untukmendapatkan pengesahan atas kepemilikan Penggugat Rekonvensi atastanah sengketa dan memerintahkan kepada Penggugat dan atauSiapapun yang mendapatkan hak darinya untuk menandatangani berkaspensertifikatan tanah sengketa menjadi atas nama PenggugatRekonvensi III dan IV/Tergugat Konvensi III dan

Menyatakan putusan dalam rekonvensi ini dapat dijalankan lebih dahulu(Uitvoerbaar bij Vooraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasiataupun upaya hukum lain dari Tergugat Rekonvensi.Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat, Kuasa HukumPenggugat telah mengajukan Replik tertanggal 16 Juli 2020, dan selanjutnyaKuasa Hukum Para Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 22 Juli 2020.

hukum luar biasa /peninjauan kembali tentu proses pelelangan tersebut tidak sah tentudampaknya juga TERGUGAT DALAM REKONVENSI yang membelitanah dari pelelangan tersebuttidak sah.

Hukum luarbiasa (PK) di Mahkamah Agung dengan akta permohonan peninjauankembali Nomor : 0045/Pdt.G/2019/PA.Ngr. pada hari Selasa tanggal 12Januari 2021;Bahwa tanah yang dibeli oleh penggugat melalui pelelangan yangdilakukan oleh Bank BRI Cabang Negara / KPKNL Singaraja tentu tidaksah karena pelelangan yang dilakukan oleh Bank BRI Cabang Negara /KPKNL Singaraja situasinya sedang berperkara antara tergugat Il denganBRI Cabang Negara terkait dengan tanah yang dilelang tersebut.

hukum luar biasa (PK) yangdimohonkan oleh Tergugat Il, semestinya KPKNL menunggu dulu sampaiMahkamah Agung memutuskan perkara tersebut dan putusan tersebutmempunyai kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut diatas dibuktikan olehTergugat dengan surat bukti TI,ll1 berupa Gugatan Pembatalan PerjanjianPerdamaian, surat bukti TI,ll2 berupa berkas Permohonan Banding PerkaraNomor 0045/Pdt.G/PA.Ngr tanggal 05 Juli 2019, surat bukti TI,Il3 berupaFotokopi Kontra Memori Banding, tanggal

Proses pelelangan yang dilakukan oleh Kantor Lelang KPKNL Singarajaadalah tidak sah dengan demikian penggugat memiliki tanah tersebutmelalui proses pelelangan juga tidak sah karena pada saat prosespelelangan tersebut ada perkara prosesnya sedang berjalan dimana BankBRI Cabang Negara turut menjadi para pihak di dalamnya dan tanah yangdipakai jaminan hutang tersebut menjadi objek sengketa dan sekarangperkara tersebut sudah diajukan upaya hukum luar biasa (PK) yangdimohonkan oleh Tergugat II Konvensi

hukum luarbiasa (PK) yang dimohonkan oleh Tergugat II Konvensi.

PutNo.120/PDT /2017/PT .PLG.19.20.21.Desa Air Batu, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin,Provinsi Sumatera selatan;Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini berdasarkan hukum yangbenar dan jelas serta autentik yang tidak dapat dibantah lagikebenarannya oleh Tergugat, maka putusan dalam perkara ini dapatdijalankan terlebin dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasiserta upaya hukum lainnya;Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini berdasarkan hukum yangbenar dan jelas serta autentik yang

tanaman pohon kelapa sawit seluas 6 18,82 Ha (lebihkurang delapan belas koma delapan puluh dua hektar) oleh Tergugat,dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kebun Plasma; Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kebun Masyarakat; Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kebun Inti (Penggugat); Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kebun Inti (P enggugat);Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebihdahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi dan upaya

hukum lainnya.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini.Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugatmelalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan J awaban yang berbunyi sebagaiberikut:Hal .12 dari 42 Hal.

Bahwa selanjutnya Tergugat melakukan upaya hukum secara patutseturut hukum dan fakta hukum menyatakan bahwa Tergugat tidakterbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana buktiputusan Mahkamah Agung nomor : 1355 K/PidSus/2013.

Sumsel dan melakukanpenyidikan atas pidana perkebunan terhadap Penggugat Rekovensi dkk,dan selanjutnya Penggugat Rekovensi dihadapkan di Pengadilan NegeriPalembang hingga proses upaya hukum kasasi di Mahkamah AgungRepublik Indoneisa serta timbulnya perkara perdata yang dilakukan olehTergugat Rekovensi dengan Nomor Perkara : 27/Pdt.G/2016/PN.SKYHal .32 dari 42 Hal.

Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam perkara ini berdasarkanatas buktibukti authentik (Sertipikat HGB dan Putusan Badan Peradilan/Mahkamah Agung R.I. yang telah berkekuatan hukum tetap dan NJOPdil ) yang merupakan jumlah tuntutan yang pasti menurut hukum, makamenurut hemat Penggugat sangatlah tepat jika Penggugat menuntut pulakiranya Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini dinyatakan dapatdilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupunTergugat menyatakan dan menggunakan upaya

hukum biasa (Verzet/banding/kasasi) maupun upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali);Berdasarkan halhal yang penggugat kemukakan diatas, maka dengan inimohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya dapatHal. 4 dari 11 hal.

fakta hukum bahwa pernikahanPemohon dengan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan AgamaKecamatan Sangatta Utara;2 22222222 Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintah Jurusita PengadilanAgama Sangatta untuk mengumumkan di papan pengumuman pengadilanperihal permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohonselama 14 (empat belas) hari agar diketahui oleh masyarakat dan memberikankesempatan bagi pihak yang merasa mempunyai kepentingan terkaitpermohonan para Pemohon untuk melakukan upaya

hukum.

Namun hinggabatas waktu yang pengumuman dan hingga perkara a quo diperiksa tidak adapihakpihak lain yang melakukan upaya hukum terkait permohonan tersebut,oleh karenanya diperoleh fakta bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan ataumerasa dirugikan dengan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas MajelisHakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Pemohon IIyang dilaksanakan menurut agama Islam tanggal 12 Pebaruari 2009 diKecamatan