Ditemukan 12708 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kemauan kematian kesatuan kemampuan kebaruan kerajaan kemangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 18-09-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 10-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74 P/HUM/2019
Tanggal 28 Oktober 2019 — AMIRUDDIN SABUKU, S.Sos, DKK VS PRESIDEN RI;
390 — 1070 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam rangka pengakuan danpenghormatan terhadap keragaman budaya berdasarkan etnis di Papua,maka dibentuk MRP pada provinsi pemekaran yang dibentuk denganmemperhatikan perkembangan dan kemajuan serta kesiapan masyarakat diwilayah pemekaran Provinsi Papua Barat.Tata Cara Pemilihan MRP dan MRPB dilaksanakan melalui suatubentuk pemilihan yang memberi ruang kebebasan bagi setiap orang asliPapua yang telah memiliki hak untuk memilih dan dipilin sekaligus sebagairuang untuk mengekspresikan hakhak dasarnya
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-06-2015 — Putus : 28-10-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 28 Oktober 2015 — SISKA FUJIYANTI, SE.
59 — 95
  • dan Bilik Suara1 (satu) Berkas Laporan Persediaan untuk Periode yang berakhir 30nJuni201312 (dua belas) Berkas BA Rekonsiliasi dengan KPPN Tahun 2013 (Januari Desember 2013)1 (satu) Berkas Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara pada KPU KotaBanjar (076010200657249000KD) Periode Semester 1 TA 20132 (dua) Berkas Laporan Keuangan Semester 1 dan 2 Tahun 20131 (satu) Bundel SPT dari bulan Januari Oktober 20131 (satu) Berkas Laporan Keuangan periode Semester 1 Tahun 20131 (satu) Berkas Laporan Bulanan Kemajuan
    Rekonsiliasi dengan KPPN Tahun 2013 (Januari Desember 2013)1 (satu) Berkas Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara pada KPU KotaBanjar (076010200657249000KD) Periode Semester 1 TA 20132 (dua) Berkas Laporan Keuangan Semester 1 dan 2 Tahun 20131 (satu) Bundel SPT dari bulan Januari Oktober 2013Halaman132 Putusan No. 109/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.Of98.99.100.101.102.103.104.1 (satu) Berkas Laporan Keuangan periode Semester 1 Tahun 20131 (satu) Berkas Laporan Bulanan Kemajuan
    Rekonsiliasi dengan KPPN Tahun 2013 (Januari Desember 2013)1 (satu) Berkas Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara pada KPU KotaHalaman172 Putusan No. 109/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.gO,91.92.93.94.95.96.97.98.yo,100.101.102.Banjar (076010200657249000KD) Periode Semester 1 TA 20132 (dua) Berkas Laporan Keuangan Semester 1 dan 2 Tahun 20131 (satu) Bundel SPT dari bulan Januari Oktober 20131 (satu) Berkas Laporan Keuangan periode Semester 1 Tahun 20131 (satu) Berkas Laporan Bulanan Kemajuan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-06-2015 — Putus : 29-09-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 29 September 2015 — Ir. FREE VYNOU,MT Bin KARNO A DANDAN
45 — 56
  • Selanjut terdakwalmenanyakan kepada kami tentang pogres fisik pekerjaan dan keuanganyang ada di masingmasing bidang kami agar dipercepat kemajuan dilapangan mengingat akhir tahun sudah dekat, kKemudian kami dimintaKadis untuk memaparkannya, itu saja yang disampaikan, tidak adaterdakwa menyampaikan kita ada beban ke Dewan sebesar Rp.2.200.000.000, sehingga dibebankan kepada masingmasing Kabidyakni Kabid Bina Marga Rp. 1.700.000.000, Kabid Pengairan dan KabidCipta Karya sebesar Rp. 500.000.000,Bahwa
    Selanjut Kadis menanyakan kepada kami tentangpogres fisik pekerjaan dan keuangan yang ada di masingmasing bidangkami agar dipercepat kemajuan di lapangan mengingat akhir tahun sudahdekat, kemudian kami diminta Kadis untuk memaparkannya, itu saja yangdisampaikan, tapi tidak ada Kadis menyampaikan kita ada beban keDewan sebesar Rp. 2.200.000.000, sehingga dibebankan kepadamasingmasing Kabid yakni Kabid Bina Marga Rp. 1.700.000.000, KabidPengairan dan Kabid Cipta Karya sebesar Rp. 500.000.000,Bahwa
    Meminta dan atau memberikan kesempatan kepada alatalatkelengkapan DPRD lainnya untuk memberikan penjelasanmengenai kemajuan dan kendala pelaksanaan tugas masingmasingf. Merekomendasikan pembentukan panitia khususg. Badan musyawarah menyusun rancangan anggaran untukpelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnyadisampaikan kepada pimpinan DPRDh.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 12-01-2017 — Upload : 10-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3547 K/Pdt/2016
Tanggal 12 Januari 2017 — RAMILAH vs KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, dk
37 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 33 ayat (4) Undang Undang Dasar RI Tahun 1945 (Perubahan keempat) yang berbunyi: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasaratas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensiberkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, sertadengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonominasional;b.
Pengadilan PN SUMEDANG Perdata
Register : 01-02-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 17-08-2021
Putusan PN SUMEDANG Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Smd
Tanggal 14 Juli 2021 — Penggugat:
LIE SHE
Tergugat:
1.PT. MELON PIJAR GAS
2.DENNY EFFENDI
127 — 23
  • Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Penggugat Point11 dalam surat Gugatannya ;Alasan Hukumnya :Bahwa bukan karena ketidakjelasan dalam melakukan tugas dantanggung jawab nya, akan tetapi karena sejak tahun 2017, Penggugatsudah mulai melihat Perusahaan ini sudah mengalami kemajuan, makaPenggugat mulai mengambil alih pengelolaan perusahaan dan benih benih pertikaian dalam Rumah tangga Penggugat dan Tergugat II sudahtimbul dengan adanya percekcokkan dan perselisinan yang terjadi secaraterus menerus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 17-07-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 84 PK/PID.SUS/2014
Tanggal 17 Juli 2014 — Ir. MUR ARIS SUTOTO bin SINGGIH MURJANTO
34 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TAMIANGMULTITRADA, dengan harga yang lebih murah yaituRp 800.000.000,00 dari nilai harga yang ditentukan dalam kontrakRp 1.535.732.000,00 adalah merupakan perbuatan melawan hukumkarena bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yang diaturdan ditentukan dalam kontrak kerja dan Pasal 32 Keppres No. 80 Tahun2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan PresidenNo. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;Ternyata fakta hukum di persidangan hasil audit Tim InspektoratJenderal bahwa kemajuan
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 23-05-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 21-08-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 19/PID.TPK/2014/PT JAP
Tanggal 12 Juni 2014 — Pembanding/Terdakwa : ANDI EFFENDY SIMANJUNTAK, SH
Pembanding/Jaksa Penuntut : RINA FRIESKA HUTAGALUNG, SH,MH
Pembanding/Terdakwa : DEBY DEBORA PANGEMANAN Diwakili Oleh : RAHMAN RAMLI, SH
Pembanding/Terdakwa : EMELIA SIMORANGKIR Diwakili Oleh : RAHMAN RAMLI, SH
Pembanding/Terdakwa : GOLIAT DOWANSIBA STh Diwakili Oleh : RAHMAN RAMLI, SH
Pembanding/Terdakwa : H. SYAHRUDDIN MAKKI, SP Diwakili Oleh : RAHMAN RAMLI, SH
Pembanding/Terdakwa : HARIANTO, ST Diwakili Oleh : RAHMAN RAMLI, SH
Pembanding/Terdakwa : ROYKE VECKY TUWO Diwakili Oleh : RAHMAN RAMLI, SH
Pembanding/Terdakwa : ELSIANA R. KALEMBANG, SH Diwakili Oleh : RAHMAN RAMLI, SH
Pembanding/Terdakwa : SIUS DOWANSIBA SE Diwakili Oleh : RAHMAN RAMLI, SH
Pembanding/Terdakwa : AMINADAB ASMURUF, S.IP, MSi Diwakili Oleh : RAHMAN RAMLI, SH
Pembanding/Terdakwa : HASANUDDIN M. NOOR, S.Hut Diwakili Oleh : RAHMAN RAMLI, SH
Pembanding/Terdakwa : Drs. BARNABAS SEDIK Diwakili Oleh : RAHMAN RAMLI, SH
Pembanding/Terdakwa : Ir. ERICK SUTO
78 — 35
  • bahwa sebagai lembaga yangsangat menentukan pada waktu penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahtidak ada anggaran yang dapat dipinjamkan; Bahwa korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa telah semakin merajalela,menghambat pembangunan kesejahteraan rakyat serta sudah menjadi musuhbersama semua bangsa dan negara didunia; Bahwa pemberantasan korupsi merupakan hal yang sangat mendesak harusdilakukan Karena telah secara signifikan merugikan keuangan negara, memiskinkanmasyarakat, menghambat kemajuan
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Khusus
Register : 08-08-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 29-01-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Ptk
Tanggal 12 Desember 2018 — Penggugat:
1.DEISY SRI HARDINI
2.MASNIAH
3.DONI MEI SANDRA
4.ANITA KOMALA, S.Kep
5.RIDWAN, M.Kep
6.SARWITO RAHMAT
7.NS. DIAH OKTAVIANI, S.Kep
8.SEPTINA BR.SARAGIH, S.Kep
9.REVANI HARDIKA, M.Kep
10.ANDANA PRATAMA
11.HADIRAI
12.DWI SEPTI HANDAYANI
13.HERMAWAN
14.IHSAN ANGGA ANJARWADI
15.RIFDA
16.ERMAWATI, A.Md
17.IIN FEBRIANA
18.SYARIF MUHAMMAD ALQADRIE
19.AGUS SUSANTO
20.IDHAR
21.MURSINAH
22.UNDIAN
23.M.ASYARI
24.NURUNIYAH, S.Km
25.HENDRA EFFENDI
26.ENGKOS KOSASIH
Tergugat:
1.SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN YARSI
2.YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM PONTIANAK
74 — 23
  • tersebut untuk menghidupi keluarga dan membiayai anak untukpendidikan;Bahwa Para Penggugat dalam bekerja dengan Tergugat itu ada yang masakerjanya 27 (dua puluh tujuh) tahun secara terus menerus mengabdi padaPara Tergugat dan selama bekerja tersebut tidak ada kendala dengan ParaTergugat dikarenakan dalam menjalin hubungan kerja tidak ada pelanggaranterhadap statuta dan pelanggaranpelanggaran hakhak Para Penggugatoleh karena masingmasing pihak berpegang kepada aturan yang disepakatibersama demi kemajuan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum
Register : 16-05-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 516/Pid.Sus/2018/PN Bdg
Tanggal 28 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
Vera Kemit,SH
Terdakwa:
SUSANTI BINTI ALM EDIH SARIF PEMAN
70 — 20
  • ) Bahwa ahli ditugaskan membuat program dari banguntidur sampai tidur lagi di malam harinya untuk semua anakanakyang berada dibawah asuhannya; Bahwa terhadap anak yang menjadi korban inisebaiknya dilakukan reality therapy yang artinya adalah pendekatankepada anak agar terputus traumatic psykologis nya sehingga setiapanak dapat melanjutkan citacitanya; Bahwa ahli melihat terhadap perkara memilikidampak negatif bagi anakanak yaitu) memiliki penyimpanganseksual tetapi ahli menerangkan sudah banyak kemajuan
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Khusus
Register : 17-12-2020 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Blb
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
DAWIN SOFIAN GAJA, SH.
Terdakwa:
BETTY AZ
435 — 304
  • timbulnya akibat berupa keonaran di kalangan rakyat ataukeonaran di kalangan masyarakat.Dengan demikian unsurunsur tindak pidana menurut Pasal 14 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Dapat DikatakanTelah Terpenuhi.Bahwa ahli menjelaskan ayat (2) tidak perlu keonaran terjadi tetapicukup dengan potensi timbulnya keonaran, Terdakwa sudah memenuhiunsur Pasal 14 ayat (2) UU No.1 Tahun 1946; Bahwa menurut ahli kata barang siapa punya kelemahan karena tidakdijelaskan kemungkinan karena kemajuan
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Militer
Register : 26-11-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 24-02-2021
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 104-K/PM.I-04/AD/XI/2020
Tanggal 7 Januari 2021 — Oditur:
Darwin Butar Butar, SH
Terdakwa:
Iwan Sopiani
139 — 236
  • Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sangatmembahayakan bagi TNI dan masyakarat luas karena daya rusakyang diakibatkan oleh narkoba sangat luar biasa, bukan hanyamerusak fisik dan kesehatan, namun juga merusak karaktermanusia, serta dalam jangka panjang dapat berpotensi besarmengganggu daya saing dan kemajuan bangsa.
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 15-03-2013 — Putus : 29-01-2014 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN BATAM Nomor 35/Pdt.G.PLW/2013/PN.BTM
Tanggal 29 Januari 2014 — L I N A; ERIAMAN
42 — 31
  • harusditolak;11.Bahwa tidak benar dan oleh karena itu Terlawan pun menyangkaldengan tegas dan keras Posita No 9 Repik Pelawan yang pada pokoknyamenyatakan Pelawan tidak pernah memberikan uang belanja untukmemenuhi kebutuhan anak bernama Jesslyn Angel dan selama ini yangmemenuhi biaya kebutuhan anak bernama Jesslyn Angel adalahpelawan;Yang benar adalah sejak pelawan masih tinggal bersama teriawansampai pelawan kembali ke orang tuanya, terlawan sebagai pelakubisnis yang saat ini mengalami proses kemajuan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 19-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1450 K/Pdt/2017
Tanggal 19 September 2017 — SARNUBY VS UNIVERSITAS ISLAM RIAU, DKK
45 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1450 K/Pdt/2017Kanakkanak hingga strata 2 (S2) dalam berbagai disiplin ilmu demiuntuk kemajuan bangsa dan Negara;Namun apabila Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, makamohon memeriksa dan memutus:Dalam Rekonvensi:1.Bahwa dalildalil yang telah dipergunakan Dalam Konvensi dianggapdipergunakan kembali Dalam Rekonvensi;Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi tetapmenganggap bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat dan II DalamRekonvensi merupakan gugatan yang sangat keliru
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-08-2018 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap
Tanggal 9 Maret 2017 — - GERSON WENDA, S.Th., MM - LUCAS KUBELA, SH
126 — 45
  • Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran danhambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seleluruh pelaksanaan barang/jasa;Bahwa untuk pencairan dana kegiatan di akhir tahun 2012, terdakwaGERSON WENDA, STh.,MM juga mengeluarkan SPK kepeda CV. Saptajaya Perkasa dan CV. Cyclops Venture yang sebelumnya sudahmelaksanakan pekerjaan berdasarfkan SPK yang dikeluarkan PPKsebelumnya yakni Drs.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-04-2015 — Upload : 21-05-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 20/Pid.Sus-Tpk/2014/PN Gto
Tanggal 1 April 2015 — AHMAD HASAN
80 — 15
  • sampai akhir masa kontrak, yang ditentukan dalam addendum yaitutanggal 3 Maret 2012, rekanan tidak bisa memperlinatkan bukti sertifikasi dariPabrik yang membuat Tiang Pancang ;Bahwa dokumen yang saksi tandatangani untuk persyaratan pencairan uangmuka adalah dokumen kontrak dan SPM (Surat Perintah Membayar) ;Bahwa pembayaran proyek Pembangunan Jembatan Jalan Merdeka dilakukandengan cara per termin yaitu :1) Pembayaran Uang Muka sebesar 20 % dari nilai kontrak ;2) Selanjutnya dibayar sesuai dengan kemajuan
Pengadilan PN WONOSOBO Pidana Umum Penghinaan
Register : 29-10-2014 — Putus : 13-01-2015 — Upload : 16-02-2015
Putusan PN WONOSOBO Nomor 110/Pid.Sus/2014/PN Wsb
Tanggal 13 Januari 2015 —
94 — 15
  • kedua ini merupakan inti dari perbuatan pidana (criminalact) dalam Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang bersifatobjektifempiris, yaitu berkaitan dengan perbuatan fisik yang harus terbukti dilakukan olehTerdakwa, sehingga kebenaran akan adanya perbuatan fisik tersebut harus pula dapatdiidentifikasi oleh alat panca indera manusia pada umumnya dengan cara melihat,mendengar, merasakan, mencium, dan meraba, ataupun dengan menggunakan sarana bantupanca indera manusia yang dengan kemajuan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 26-09-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 P/HUM/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — DRS. EEP HIDAYAT, M.Si VS 1. BUPATI SUBANG., 2. KETUA DPRD SUBANG;
98 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017 Nomor 23.Bahwa hak konstitusional Pemohon yang setidaktidaknya dirugikan secarapotensial adalah hak yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastianhukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.3.Bahwa Pemohon mempunyai perhatian yang intens terhadap perekonomianKabupaten Subang, khususnya mengenai pemantauan terhadap penataanpasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan untuk kemajuan
Pengadilan PN MAKASSAR
Putus : 03-05-2016 — Upload : 22-03-2017
Putusan PN MAKASSAR Nomor 295/Pdt.G/2015/PN.MKS
Tanggal 3 Mei 2016 —
49 — 24
  • tingkat pertama yang telahdiuraikan secara panjang lebar dapat dilihat dalam putusan pada halaman 22 s/d28 ; TERHADAPALASAN BANDING KEDUABahwa lagilagi tidak benar dalil Pembanding yang menyatakan bahwa MajelisYudex Facti dalam membuat putusan sangat terburuburuh dan melanggar tatacara dalam membuat/menyusun suatu putusan, sebab Yudex Factie tidakmenuliskan buktibukti Penggugat maupun bukti TergugatI ;Alasan banding tersebut menunjukkan bahwa Pembanding/TergugatI, tidakmengikuti perkembangan dan kemajuan
Pengadilan PN MAROS Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 05-05-2015 — Upload : 27-05-2015
Putusan PN MAROS Nomor 35/Pid.Sus/2015/PN.Mrs
Tanggal 5 Mei 2015 — Terdakwa : JANWARD AMIR BIN AMIRUDDIN ALIAS WAWAN JPU : JATMIKO RAHARDJO,ST,SH
58 — 15
  • dimana secara psikologi forensik, bahwamengenai peredaran gelap narkotika tersebut merupakan akumulasi dari sikap masyarakatyang masif, tertutup pada perubahan sosial dan cenderung anti harmonisasi dalampenegakan hukum narkotika.Menimbang, bahwa Roscoe Pound pernah melontarkan bahwa Law as a tool forsocial enggineering dimana secara bebas diartikan bahwa tujuan utama hukum adalahsebagai sarana rekayasa sosial dimana harapan adanya hukum bahwa masyarakat akanterayomi dan tersejahterakan melalui kemajuan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 13-07-2005 — Upload : 15-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1561K/PDT/2004
Tanggal 13 Juli 2005 — JAHIDI bin SARAH ; PT. RAJA INTERTRADE ; Tuan CLAUDIO RIPOLL, dkk.
59 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Intertrade Corporation mengalami kemajuan pesatsehingga membutuhkan tenaga professional dibidangnya, maka PemohonKasasi / Pembanding / Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensimengangkat Termohon Kasasi II / Terbanding II / Tergugat II Konpensi /Penggugat II Rekonpensi sebagai tenaga ahli dibidang Marketingberdasarkan surat perjanjian kerja No.244 / ITC / SPK / IX / 2000 tanggal 1September 2000 dan bukan untuk mendapatkan Visa tinggal di Indonesiaseperti yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat